Dokumen tersebut membahas tentang analisis kebijakan publik. Terdapat beberapa definisi analisis kebijakan menurut para ahli, yaitu versi Dunn, Weimer-Vining, dan Patton-Savicky. Versi Patton-Savicky menyatakan bahwa analis kebijakan sering diminta memberikan saran dalam waktu singkat berbeda dengan peneliti yang melakukan penelitian jangka panjang. Dokumen ini juga membahas proses perumusan masalah kebijak

1. ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK
Dosen Pengampu
DR. Febri Yuliani, S, Sos.M.Si
Di Susun Oleh
Naila Rusydiana NIM 2210246753
“Perumusan Kebijakan Publik”

2. ANALISIS KEBIJAKAN
1. William N Dunn (Versi Dunn)
2. David L Weimer dan Aidan R Vining (Versi Weimer-Vining)
3. Carl W Patton dan David S Savicky (Versi Patton-Savicky)
DEFINISI

3. Ilmu Sosial
Terapan
Menggunakan metode
pengkajian multipel
Argumentasi
dan debat politik
VERSI DUNN
Aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis
menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan didalam proses
kebijakan.
"Politik praktis harus dilengkapi dengan pengetahuan agar
dapat memecahkan masalah publik"

4. ANALISIS KEBIJAKAN
1. William N Dunn (Versi Dunn)
2. David L Weimer dan Aidan R Vining (Versi Weimer-Vining)
3. Carl W Patton dan David S Savicky (Versi Patton-Savicky)
DEFINISI

5. Analis Kebijakan melakukan
Analisa dengan Benar
Memberikan ke Baik an tidak saja
kepada klien tapi juga kepada masyarakat
(Versi Weimer-Vining)
The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform
some public policy decission
"AK adalah Advis yang berorientasi kepada klien yang berkenaan dengan
keputusan public dan memuat nilai nilai sosial"
 Client Oriented
 Relevant to public decision Nilai AK
 Informed by social values

6. ANALISIS KEBIJAKAN
1. William N Dunn (Versi Dunn)
2. David L Weimer dan Aidan R Vining (Versi Weimer-Vining)
3. Carl W Patton dan David S Savicky (Versi Patton-Savicky)
DEFINISI

7. Sempitnya waktu, terbatasnya
pengetahuan dan sumberdaya sehingga
diperlukan metode yang cepat dan dapat
dipertanggungjawabkan secara teori
Basic Policy Analysis Process (6 langkah
analisis kebijakan)
Policy analysts are often required to give advice to policy makers in incredibly short periods
of time, in contrast to university researchers and think tank consultants who are hired
specifically to conduct intensive research on public policy issues
“Analis kebijakan seringkali diminta untuk memberikan saran kepada pembuat kebijakan
dalam waktu yang sangat singkat periode waktu tertentu, berbeda dengan peneliti
universitas dan konsultan think tank yang dipekerjakan khusus untuk melakukan penelitian
intensif tentang isu-isu kebijakan publik “
Versi Patton-Savicky

8. Versi Patton-Savicky
Basic
Policy
Analysis
Process
(6 langkah
analisis
kebijakan)

9. Proses
Kebijakan
Publik
( William
N. Dunn,
2003 )

10. PERUMUSAN MASALAH
Suatu perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan
kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan
memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting)
(Dunn, 2003).
Agenda Setting adalah menciptakan public awareness (kesadaran
masyarakat) dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting
untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa.
Deciding what issues will be decided, what problem will be adressed by government
“Memutuskan masalah apa yang akan diputuskan, masalah apa yang akan ditangani
oleh pemerintah” (Thomas R Dye,2011)

11. BAGAIMANA
Kondisi Saat ini Test The Water
PERUMUSAN MASALAH
1. Makro ekonomi, sosial politik
2. Mikro organisasi pemerintahan, organisasi publik
dan organisasi pendukung yang berkaitan.
3. Sekarang realitas sosial, ekonomi, politik, teknologi
dan sosial
4. Masa depan realitas sosial, ekonomi, politik,
teknologi dan sosial jangka pendek (1), menengah (5),
panjang (10)
5. Tak terduga dapat terjadi di masa depan yang tidak
terpikirkan saat ini

12. BAGAIMANA
Hasil uji wind –tunnel-testing :
PERUMUSAN MASALAH
1. Di jalankan/ diteruskan
2. Adanya perbaikan/ penyempurnaan
3. Di laksanakan tetapi disinergikan dengan kebijakan lain
sebagai bagian dari penanggulangan risiko kebijakan
4. Kebijakan dibatalkan dan di buat “Plan B”
Tidak ada cara terbaik untuk merumuskan
kebijakan dan tidak ada cara tunggal untuk
merumuskan kebijakan, kitalah yang menentukan
cara/ model proses terbaik sesuai dengan isu
kebijakan, sumberdaya kebijakan dan tujuan
kebijakan

13. BAGAIMANA
14 model perumusan kebijakan
PERUMUSAN MASALAH
1. Model Kelembagaan (Institutional)
2. Model proses (Process)
3. Model kelompok (Group)
4. Model elite (Elite)
5. Model Rasional (Rational)
6. Model Inkremental (Incremental)
7. Model Teori Permainan (Game Theory Lakukan
8. Model Pilihan Publik (Public Choice) Pemetaan
9. Model System (System)
10. Model Pengamatan Terpadu (Mixed Scanning)
11. Model Demokratis
12. Model Strategis
13. Model Deliberatif
14. Model “Tong Sampah” (Garbage Can)

14. BAGAIMANA
Pemetaan Pertama dengan Variabel Kompetitif Versus
Non Kompetitif dan Demokratis Versus Non Demokratis
PERUMUSAN MASALAH

15. BAGAIMANA
Pemetaan Kedua dengan Variabel Kompleksitasnya Isu/
Permasalahan dan Ketersediaan Sumberdaya Khususnya
Waktu,atau Kemendesakan, dan kompetensi SDM
PERUMUSAN MASALAH

16. BAGAIMANA
Pemetaan Ketiga dengan Variabel Situasi Konflik
dengan Non Konflik
PERUMUSAN MASALAH

17. BAGAIMANA
PROSES IDEAL PERUMUSAN MASALAH

18. BAGAIMANA
PROSES IDEAL PERUMUSAN MASALAH

19. BAGAIMANA
PROSES IDEAL PERUMUSAN MASALAH