1. Jurnal MEDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 2010
KEBIJAKAN PENDIDIKAN
SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK
Aminuddin Bakry
Dosen Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar
e-mail: aminbkry@yahoo.com
Abstrak
Persoalan penting yang perlu disorot adalah apakah kebijakan pendidikan
bagian kebijakan publik atau kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik.
Permasalahan tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan memosisikan
pendidikan dalam konteks sektor-sektor publik yang harus dikelola secara serius dan
besarnya tingkat urgensi bagi pemerintah di dalam menetapkan prioritas program-
program pembangunan. Dengan menggunakan kasus Jembrana dan menganalisis
dengan pendekatan filsafat moral dan ekonomi politik disimpulkan bahwa kebijakan
pendidikan sebagai kebijakan publik bukan kebijakan pendidikan bagian dari
kebijakan publik.
Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Publik
Kebijakan publik merupakan ilmu kepentingan-kepentingan yang mewakili
yang relatif baru karena secara historis baru sistem politik suatu negara. Oleh karena itu,
muncul pada pertengahan dasawarsa 1960- kebijakan merupakan instrumen pemerintah
an sebagai sebuah disiplin yang menonjol untuk melakukan suatu tindakan dalam
dalam lingkup administrasi publik maupun bidang tertentu seperti fasilitas umum,
ilmu politik. Sementara itu, analisis kebijakan tranportasi, pendidikan, kesehatan,
publik bisa dibilang telah lama eksis dan perumahan, kesehjahteraan, dan lain-lain
dapat dirunut sejak adanya peradaban umat yang dianggap akan membawa dampak
manusia. Sejak itu, kebijakan publik tidak positif bagi kehidupan warganya. Pengertian
terpisahkan dari kehidupan manusia dalam lainnya, kebijakan publik hanya sebatas
bentuk tataran mikro individual maupun dokumen-dokumen resmi seperti
konteks tataran makro dalam kehidupan perundang-undangan, dan peraturan-
bermasyarakat dan bernegara (Wahab, 2008). peraturan pemerintah. Namun sebagian lagi
Kebijakan publik merupakan mengartikan kebijakan publik sebagai
keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan pedoman acuan, strategi dan kerangka
tindakan yang secara langsung mengatur tindakan yang dipilih atau ditetapkan
pengelolaan dan pendistribusian sebagai garis besar pemerintah dalam
sumberdaya alam, finansial dan manusia melakukan kegiatan pembangunan.
demi kepentingan publik, yakni rakyat Disadari variasi pengertian kebijakan
banyak, penduduk, masyarakat atau warga publik begitu luas dan tidak dapat dihindari,
negara. Ditinjau dari proses, kebijakan publik karena istilah kebijakan berupaya
diartikan sebagai hasil dari adanya sinergi, menjelaskan secara ringkas berbagai
kompromi atau bahkan kompetisi antara tindakan mulai dari mencermati isu atau
berbagai gagasan, teori, ideologi, dan masalah, merumuskan formulasi dan

2. Aminuddin Bakry, Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan publik
memutuskan, sampai pada implementasi, mekanisme mengatasi kegagalan yang
monitoring dan evaluasi. Tulisan ini mungkin terjadi. Namun kebijakan bukanlah
mengacu pada pengertian bahwa setiap laboratorium tempat uji coba, karena sulit
perundang-undangan dan peraturan adalah untuk mengevaluasi asumsi-asumsi prilaku
kebijakan, akan tetapi tidak setiap kebijakan sebelum sebuah kebijakan benar-benar
diwujudkan dalam bentuk perundang- dilaksanakan. Pemerintah mungkin
undangan atau peraturan. Dalam konteks memperkirakan bahwa sebuah paket
pengertian kebijakan publik seperti tersebut, pengurangan pajak akan mendapat respon
teridentifikasi dimensi-dimensi yang saling positif dari rakyat. Tetapi, hingga pemerintah
bertautan antara kebijakan publik sebagai mengumumkan pengurangan tersebut dan
pilihan tindakan legal secara hukum, mengukur dampaknya, para pengambil
kebijakan publik sebagai hipotesis dan kebijakan harus selalu waspada karena
kebijakan publik sebagai tujuan (Bridgeman akibat yang ditimbulkan kebijakan tersebut
dan Davis, 2004). belum tentu sesuai dengan perkiraan
Kebijakan publik sebagai pilihan sebelumnya.
tindakan yang legal karena dibuat oleh orang Dalam konteks tersebut, pelajaran
yang memiliki otoritas dan legitimasi dalam dan temuan-temuan dari hasil implementasi,
sistem pemerintahan. Keputusan- monitoring dan evaluasi menjadi sangat
keputusannya mengikat aparatus penting. Artinya, pembuatan kebijakan yang
pemerintahan untuk bertindak dalam baik didasari kemampuan dalam memahami
menyiapkan rancangan perundang- pelajaran-pelajaran dari pengalaman-
undangan dan peraturan pemerintah untuk pengalaman kebijakan dan menerapkan
dipertimbangkan oleh parlemen atau pelajaran itu dalam langkah perumusan
mengalokasikan anggaran guna kebijakan berikutnya. Oleh karena
mengimplementasikan program tertentu. banyaknya pemain dan kepentingan dalam
Kebijakan sebagai keputusan legal perumusan sebuah kebijakan,
bukan juga berarti bahwa pemerintah selalu mengintegrasikan pengalaman penerapan
memiliki kewenangan dalam menangani kebijakan dengan perbaikan kebijakan
berbagai isu dan masalah publik. Setiap berikutnya tidak selalu mudah dilakukan.
pemerintahan biasanya bekerja berdasarkan Temuan-temuan dilapangan mengenai
warisan kebiasaan-kebiasaan pemerintahan konsewensi-konsekwensi kebijakan perlu
terdahulu. Rutinitas birokrasi yang diterima dicatat dan didokumentasikan secara baik
biasanya merefleksikan keputusan kebijakan dalam sebuah naskah kebijakan sehingga
lama yang sudah terbukti efektif jika dapat dipelajari dan disebarluaskan.
diterapkan. Dalam konteks ini, penting Berkaitan dengan kebijakan publik sebagai
dikembangkan proses kebijakan yang tujuan dimaksudkan kebijakan menjadi alat
partisipatif dan dapat diterima secara luas untuk mencapai sebuah tujuan. Artinya,
sehingga dapat menjamin bahwa usulan dan kebijakan publik adalah seperangkat
aspirasi masyarakat dapat diputuskan secara tindakan pemerintah yang didesain untuk
teratur dan mencapai hasil yang baik. mencapai hasil-hasil tertentu yang
Kebijakan publik sebagai hipótesis diharapkan oleh publik. Pembuat kebijakan
artinya kebijakan dibuat berdasarkan teori harus mampu merumuskan tujuan yang
dan proposisi-proposisi sebab akibat. Oleh ingin dicapai, karena kebijakan tanpa tujuan
karena itu, kebijakan hendaknya bersandar tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil
pada asumsi-asumsi mengenai prilaku. Hal akan menimbulkan masalah baru. Misalnya,
ini penting agar kebijakan selalu mendorong sebuah kebijakan yang tidak memiliki tujuan
orang untuk melakukan sesuatu, serta jelas, program-programnya akan diterapkan
mampu memprediksi keadaan dan secara berbeda-beda, strategi pencapaiannya
menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai menjadi kabur, dan akhirnya para analis dan
keberhasilan yang akan dicapai dengan kritikus akan menyatakan bahwa pemerintah

3. Jurnal MEDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 2010
telah kehilangan arah. Dalam kenyataannya, mendesak ditakrifkan. Definisi kebijakan
pembuat kebijakan seringkali kehilangan publik telah dikemukakan pada bagian
arah dalam penetapan tujuan-tujuan terdahulu, sementara pengertian kebijakan
kebijakan. Solusi kerapkali dipandang lebih pendidikan berangkat dari pemikiran Tilaar
penting dari masalah. Padahal yang terjadi dan Nugroho (2008) yang mengungkapkan
seringkali sebaliknya dimana sebuah solusi bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat
yang baik akan gagal jika diterapkan pada dilepaskan dengan hakikat pendidikan
masalah yang salah. Dalam konteks ini, dalam proses memanusiakan anak manusia
identifikasi masalah dan kebutuhan menjadi menjadi manusia merdeka. Manusia
sangat penting. Oleh karena itu kebijakan meredeka adalah manusia yang kreatif yang
yang baik dirumuskan berdasarkan masalah terwujud di dalam budayanya. Manusia
dan kebutuhan masyarakat. dibesarkan di dalam habitusnya yang
Dengan demikian, kebijakan yang membudaya, dia hidup di dalam budayanya
baik akan dapat merumuskan secara eksplisit dan dia menciptakan atau merekonstruksi
pernyataan resmi mengenai pilihan tindakan budayanya itu sendiri.
yang akan dilakukan, dan teori, proposisi Konstruksi pemikiran di atas
dan model sebab-akibat yang mendasari bermakna bahwa pendidikan adalah proses
kebijkan, serta hasil-hasil yang akan dicapai pemberdayaan sehingga peserta didik
dalam kurun waktu tertentu. Artinya, dalam menjadi mandiri, kreatif dan bertanggung
sebuah lingkaran perumusan kebijakan, jawab atas eksistensinya. Tilaar dan Nugroho
pilihan-pilihan tindakan yang legal dibuat (2008) mengelaborasi pendidikan dalam
berdasarkan hipótesis dari proposisi- pandangan Ki Hajar Dewantara, Romo
proposisi berbagai teori guna mencapai Mangun dan Paulo Freire. Bagi Ki Hajar
tujuan-tujuan kebijakan yang ditetapkan. Dewantara, pendidikan sebagai suatu proses
Rumusan yang sederhana ini menunjukkan pemberdayaan untuk menumbuh-
hubungan antara ketiga dimensi kebijakan di kembangkan kemandirian manusia karena
atas. Artinya, kebijakan publik sebagai pada dasarnya manusia merupakan mahluk
pilihan tindakan legal, sebagai hipótesis dan yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab
sebagai tujuan merupakan tiga serangkai atas eksistensi dirinya, tidak seorangpun
yang saling berkaitan satu sama lain berhak merampas kemandirian orang lain,
sehingga ketiganya merupakan prasyarat dan hak menjadi diri sendiri menunjukkan
sekaligus tantangan bagi kebijakan publik identitas seseorang yang diwujudkan melalui
yang efektif. interaksi dengan orang lain. Hal ini juga
senada dengan pandangan Romo Mangun
PERMASALAHAN KEBIJAKAN yang memandang manusia sebagai mahluk
PENDIDIKAN kreatif yang dianugerahi kebebasan berpikir
Persoalan penting yang perlu disorot agar dapat menentukan dirinya sendiri.
dalam makalah ini, apakah kebijakan Untuk mengeksplorasi kemampuan yang
pendidikan bagian kebijakan publik atau diberikan sang pencipta tersebut, sehingga
kebijakan pendidikan sebagai kebijakan membuahkan kreasi-kreasi baru, dibutuhkan
publik. Permasalahan tersebut menjadi suasana kebebasan yang dapat menjamin
penting karena berkaitan dengan kemerdekaan berdialog dengan dirinya
memosisikan pendidikan dalam konteks sendiri, sesama peserta didik, dengan alam
sektor-sektor publik yang harus dikelola dan dengan pendidiknya. Romo Mangun
secara serius dan besarnya tingkat urgensi tidak percata bahwa proses pendidikan yang
bagi pemerintah di dalam menetapkan bersifat otoriter yang membatasi kebebasan
prioritas program-program pembangunan. peserta didik dapat mengembangkan
Untuk tidak bias dalam pembahasan kreatifitas peserta didik. Ketidak percayaan
permasalahan di atas, perumusan kebijakan Romo Mangun tersebut, sejalan dengan
pendidikan dan kebijakan publik menjadi Paulo Freire yang melihat proses

4. Aminuddin Bakry, Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan publik
memanusiakan manusia lewat dialog dan Dengan demikian, kebijakan pendidikan
interaksi dengan sesama manusia dalam merupakan pengejewantahan dari visi dan
suasana kemerdekaan dan kebebasan. misi pendidikan bernuansa esensi manusia
Istilah kemerdekaan dan kebebasan berdasarkan filsafat manusia dan politik
tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dalam konteks situasi politik, sosial,
dengan konsep kekuasaan. Dengan ekonomi, dan budaya masyarakatnya.
demikian, pendidikan tidak dapat lepas dari
kekuasaan yang memberikan kebebasan
untuk berekspresi, mengeksplorasi pontensi KEBIJAKAN PENDIDIKAN:
dasarnya dan berinteraksi sesama manusia PENDEKATAN FILSAFAT MORAL DAN
sehingga jati dirinya sebagai manusia dewasa EKONOMI POLITIK
dan sempurna dapat terwujud. Apabila Untuk menjawab permasalahan
diinginkan suatu masyarakat demokrasi kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan
maka yang pertama-tama dilakukan adalah publik atau kebijakan pendidikan sebagai
mendemokratisasikan pendidikan. Hal ini kebijakan publik yang telah dikemukakan
berarti pendidikan bukanlah suatu yang sebelumnya, akan dimulai dengan teladan
mencekoki peserta didik dengan ilmu penerapan kebijakan pendidikan di
pengetahuan tetapi ilmu pengetahuan itu Kabupaten Jembrana. Namun sebelum kasus
dimiliki karena pengalaman peserta didik ini dijelaskan, terlebih dahulu akan
dalam suasana kebebasan dan kemerdekaan disampaikan proses kebijakan publik sebagai
(Tilaar, 2003 dan Tilaar, 2005). pengantar teoetis memahami perumusan,
Uraian di atas memperlihatkan implementasi dan evaluasi kebijakan yang
keterkaitan yang erat antara pandangan terjadi di Jembrana. Setelah kasus Jembrana
tentang manusia dengan proses pendidikan. dipaparkan, kemudian ditindaklanjuti
Proses memanusia untuk mewujudkan analisis dengan pendekatan filsafat moral
kemerdekaannya diperlukan lingkungan dari Tilaar. Untuk memperluas perspektif
yang kondusif bagi perkembangan pribadi pemahaman tentang kebijakan pendidikan
yang merdeka, sehinga proses pendidikan dan kebijakan publik maka digunakan pula
merupakan kesatuan antara teori dan pendekatan teori ekonomi politik
praktek pendidikan atau disebut praksis pendidikan.
pendidikan (Tilaar dan Nugroho, 2008). Pendekatan ekonomi politik berbeda
Artinya, visi dan misi pendidikan dengan pendekatan filsafat moral, kalau
merupakan penjabaran dari pandangan pendekatan filsafat moral lebih fokus pada
tentang hakikat manusia atau filsafat hakikat manusia sebagai suatu tujuan yang
manusia yang menganggap manusia sebagai hendak dicapai oleh kegiatan pendidikan
mahluk pribadi dan sosial sekaligus. Dengan dan politik, maka pendekatan ekonomi
demikian, perumusan visi dan misi politik lebih tertuju pada hakikat pendidikan
pendidikan sangat tergantung pada aspek- sebagai barang atau jasa yang dikonsumsi
aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya untuk memuaskan konsumernya. Oleh
dimana dia hidup. Oleh karena pendidikan karena itu pendekatan ekonomi politik
merupakan suatu pengetahuan praksis maka pendidikan masih belum lumrah digunakan
analisis kebijakan pendidikan merupakan (Rosidi, 2008), maka model ini menjadi
salah satu input penting dalam perumusan sebuah piranti analisis kritik kebijakan
visi dan misi pendidikan. pendidikan yang bermanfaat untuk mencari
Dalam konteks inilah kebijakan tahu posisi kedudukan kebijakan pendidikan
pendidikan harus di pandang berdasarkan dan kebijakan publik.
pendidikan sebagai suatu pengetahuan
praksis dimana visi dan misi pendidikan A. Proses Kebijakan
mengakomodasi esensi filsafat manusia, Proses kebijakan dapat digambarkan
filsafat politik, sosial, ekonomi dan budaya. sebagai suatu sistem yaitu ada input, proses

5. Jurnal MEDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 2010
dan output. Input proses kebijakan adalah politik dari para elit yang berkuasa sehingga
isu kebijakan atau agenda pemerintah, apabila terjadi bias formulasi dapat
sedangkan proses kebijakan berupa dimaklumi sebagai kelemahan pendekatan
perumusan formulasi kebijakan dan model tersebut.
implementasi kebijakan. Isu dan formulasi Model rasional menganggap bahwa
kebijakan merupakan proses politik yang kebijakan publik sebagai maximum social gain
dilakukan elit politik dan kelompok- yang berarti pemerintah sebagai pembuat
kelompok penekan. Sementara output dari kebijakan harus memilih kebijakan yang
suatu proses kebijakan adalah kinerja memberikan manfaat optimum bagi
kebijakan. masyarakat. Dikatakan rasional karena
Berkaitan dengan perumusan memperhitungkan biaya dan manfaat yang
kebijakan, Nugroho (2008) mengajukan dicapai. Oleh sebab itu, model ini lebih
model yang dapat digunakan yakni: model menekankan pada aspek efisiensi atau aspek
kelembagaan, model proses, model ekonomis.
kelompok, model elit, model rasional, model Model inkrementalis pada dasarnya
inkremental, model permainan, model bersifat pragmatis atau praktis karena
pilihan publik, model sistem, model memandang kebijakan publik sebagai
demokratis, model strategis, dan model kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah
deliberatif. Ketiga belas model tersebut dilakukan oleh pemerintah di masa lampau,
diuraikan secara ringkas sebagai berikut. dengan hanya melakukan perubahan-
Model kelembagaan pada dasarnya perubahan seperlunya.
merupakan sebuah model yang Model demokratis menitik beratkan
dikembangkan oleh para pakar ilmu politik pada pengambilan keputusan harus
dengan memandang kebijakan publik sebanyak mungkin mengelaborasi suara dari
sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan stakeholders. Artinya, model ini menghendaki
oleh lembaga-lembaga pemerintah. Artinya, sebanyak mungkin pemilik hak demokrasi
tugas membuat kebijakan publik adalah dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
tugas pemerintah. Model strategis menggunakan
Model proses berasumsi bahwa formula tuntutan perumusan strategi sebagai
politik merupakan sebuah aktivitas sehingga basis perumusan kebijakan. Perencanaan
mempunyai proses. Artinya, kebijakan strategis lebih memfokuskan pada
publik merupakan proses politik dengan pengidentifikasian dan pemecahan isu-isu.
rangkaian kegiatan: identifikasi Model ini merupakan salah satu derivat
permasalahan, pengembangan program atau manajemen dari model rasional karena
kebijakan, dan evaluasi program atau mengandaikan bahwa proses perumusan
kebijakan. kebijakan adalah proses rasional dengan
Model teori kelompok merupakan pembedaan bahwa model ini lebih fokus
abstraksi dari proses formulasi kebijakan pada rincian-rincian langkah manajemen.
yang di dalamnya terdapat beberapa Model teori permainan mengacu
kelompok kepentingan yang berusaha pada gagasan, yakni; pertama, formulasi
mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan kebijakan dalam situasi kompetisi yang
secara interaktif. Dengan demikian, model ini intensif. Kedua, para aktor berada dalam
mengandaikan kebijakan sebagai titik situasi pilihan yang tidak independen ke
keseimbangan dari suatu interaksi dependen melainkan situasi pilihan yang
kelompok-kelompok kepentingan. sama-sama bebas (independen). Oleh sebab
Model elit berasumsi bahwa dalam itu, konsep penting teori permainan adalah
suatu masyarakat terdiri dari kelompok elit strategi defensif, yaitu kebijakan yang paling
yang memegang kekuasaan dan kelompok aman bukan yang paling optimum. Dengan
massa yang tidak memiliki kekuasaan. demikian, inti teori permainan adalah
Rumusan kebijakan merupakan preferensi mengakomodasi kenyataan paling riil

6. Aminuddin Bakry, Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan publik
dengan anggapan masyarakat tidak hidup dilakukan oleh dalam keseharian operasi
dalam ruang vakum sehingga lingkungan birokrasi pemerintahan. Kebijaksanaan di
tidak pasif. sini mempunyai ambiguitas yang rendah dan
Model pilihan publik dalam membuat konflik yang rendah. Implementasi secara
formulasi kebijakan berakar dari teori politik adalah implementasi yang perlu
ekonomi pilihan publik yang berasumsi dipaksakan secara politik karena walaupun
manusia adalah homo economicus yang ambiguitas rendah tetapi tingkat konfliknya
memiliki kepentingan-kepentingan yang tinggi. Implementasi secara eksperimen
harus dipuaskan. Setiap kebijakan publik dilakukan pada kebijakan yang ambguitas
yang dibuat pemerintah harus merupakan tinggi, namun tingkat konfliknya rendah.
pilihan publik yang menjadi pengguna. Sedangkan implementasi secara simbolik
Artinya, proses formulasi kebijakan dilakukan pada kebijakan yang mempunyai
melibatkan publik melalui kelompok- ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi.
kelompok kepentingan sehingga model ini Kebijakan yang telah dirumuskan dan
bersifat demokratis. dimplementasikan, perlu di evaluasi. Ruang
Model sistem dalam formulasi lingkup evaluasi kebijakan meliputi evaluasi
kebijakan mengandaikan bahwa kebijakan perumusan, implementasi, lingkungan dan
merupakan hasil atau output dari sistem evaluasi kinerja. Evaluasi perumusan
politik. Proses formulasi kebijakan formulasi kebijakan berkenaan dengan yaitu:
berdasarkan sistem politik mengandalkan (1) penggunaan pendekatan yang sesuai
masukan dari tuntutan dan dukungan dari dengan masalah yang hendak diselesaikan,
kelompok-kelompok kepentingan. (2) mengikuti prosedur yang diterima secara
Model deliberatif atau musyawarah bersama, dan (3) pendayagunaan
pada perumusan kebijakan menempatkan sumberdaya yang optimal. Teknik yang
peran pemerintah sebagai legalisator dipakai dalam evaluasi ini adalah model-
daripada kehendak publik. Semenetara peran model perumusan formulasi kebijakan
analisis kebijakan sebagai prosesor proses seperti yang telah diuraikan di atas.
dialog publik agar menghasilkan keputusan Evaluasi implementasi kebijakan
publik untuk dijadikan kebijakan publik. dimaksudkan untuk melihat kesesuaian
Berkaitan dengan implementasi antara jenis kebijakan yang harus
kebijakan, banyak model yang dapat diimplementasikan dan metode
digunakan dalam implementasi, diantaranya implementasi yang tepat. Untuk maksud
model Van Meter dan Van Horn, model tersebut maka evaluasi implementasi
Mazmanian dan Sabatier, model Hogwood kebijakan dapat menggunakan panduan
dan Gunn, model Goggin, model Grindle, matriks ambiguitas-konflik. Sebagai contoh,
model Elmore, model Edward, model untuk konteks Indonesia, implementasi
Nakamura dan Smallwood, model jaringan, kebijakan kewargaan misalnya kartu
model pemetaan. penduduk dapat dilakukan dengan metode
Menurut Nugroho (2008) bahwa tidak atau pendekatan administratif. Implementasi
ada pilihan model seperti model-model di kebijakan biaya pendidikan dapat
atas yang terbaik dalam implementasi dilaksanakan dengan menggunakan
kebijakan. Namun ada satu hal yang penting pendekatan politik. Kebijakan
yakni implementasi kebijakan haruslah penanggulangan kemiskinan lebih tepat
menampilkan keefektifan kebijakan itu diimplementasikan metode eksperimen.
sendiri. Dalam konteks ini Nugroho Kebijakan gender lebih efektif
menganjurkan menggunakan matriks diimplementasikan dengan metode simbolik.
ambiguitas-konflik yang dikembangkan Evaluasi lingkungan kebijakan publik
Matland, terdiri dari pendekatan-pendekatan terbagi dalam dua fokus yaitu evaluasi
sebagai berikut. Implementasi secara lingkungan formulasi kebijakan dan evaluasi
administratif adalah implementasi yang lingkungan implementasi kebijakan. Evaluasi

7. Jurnal MEDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 2010
lingkungan formulasi kebijakan alat analisis karena publik pada dasarnya
menghasilkan sebuah deskripsi bagaimana tidak dilibatkan secara efektif dalam proses
lingkungan kebijakan dibuat dan kenapa perumusan kebijakan, dengan alasan adanya
kebijakan seperti itu. Sedangkan evaluasi kesenjangan kemampuan berpikir antara elit
lingkungan implementasi kebijakan (khususnya Bupati) dengan rakyat karena
berkenaan dengan faktor-faktor lingkungan tingkat pendidikan rakyat relatif masih
apa saja yang membuat kebijakan gagal atau rendah.
berhasil diimplementasikan. Dikatakan menggunakannya model
Berkaitan dengan evaluasi kinerja rasional dalam perumusan kebijakan
kebijakan dimaksudkan untuk mendapatkan pendidikan di Jembrana karena prinsip-
gambaran pencapaian suatu kebijakan prinsip dasar yang digunakan adalah prinsip
dibandingkan dengan target atau rencana efisiensi untuk mencapai hasil maksimal.
pencapaian yang diharapkan. Metode yang Walaupun dalam perumusan kebijakan
dapat dipergunakan dalam evaluasi ini pendidikan dilakukan elita secara rasional,
adalah analisis kesenjangan. tetapi muatan inti dalam kebijakan tersebut
tetap mengacu pada pilihan utama dari
B. Kasus Jembrana rakyat.
Tilaar dan Nugroho (2008) Rumusan kebijakan yang telah
menguraikan secara berturut-turut rumusan dikemukakan di atas, diimplementasikan
kebijakan pendidikan, implementasi melalui strategi kelembagaan, strategi
kebijakan, kinerja kebijakan dan analisis anggaran, manajemen sekolah, komite
proses kebijakan pendidikan di Kabupaten sekolah dan Dewan Pendidikan. Strategi
Jembrana. Rumusan kebijakan pendidikan kelembagaan yang dipilih pemerintah
tidak terlepas dari visi pendidikan Kabupaten Jembrana dalam implementasi
Kabupaten Jembrana yakni terwujudnya kebijakan dalam kondisi anggaran terbatas
pendidikan yang berbudaya, merata dan adalah melakukan efisiensi dengan cara
bermutu, efektif dan efisien serta relevan penggabungan Dinas Pendidikan dan Dinas
dengan kebutuhan masyarakat. Visi tersebut Kebudayaan dan Pariwisata. Prinsip efisiensi
dijabarkan dalam rumusan kebijakan yakni ini sejalan dengan UU No.20 Tahun 2003
pembebasan biaya pendidikan di sekolah- tentang Sisdiknas pada pasal 48 ayat 1
sekolah negeri mulai tingkat SD sampai SMA dinyatakan bahwa pengelolaan dana
dan SMK serta pemberian beasiswa kepada pendidikan berdasarkan prinsip keadilan,
siswa tingkat SD, SMP, SMA dan SMK yang efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
memperoleh nilai surat tanda kelulusan publik.
tertinggi dan berprestasi di bidang olah raga. Strategi anggaran mengacu pada
Rumusan kebijakan tersebut secara prinsip efisiensi penggunaan dana. Prinsip
formal dituangkan dalam Surat Keputusan manajemen mengajarkan bahwa efisiensi
Bupati tahun 2003. Namun prakteknya telah penggunaan dana dengan cara
dilakukan pembebasan biaya pendidikan penggabungan sejumlah sekolah akan
sudah dimulai sejak tahun 2001 dengan tidak terkumpul dana yang cukup untuk
mempergunakan kebijakan khusus kecuali menyelenggarakan pendidikan gratis. Tahun
mengalokasikan anggaran APBD 2001. 2001-2002 dilakukan penggabungan 22 SD
Setelah anggaran memungkinkan untuk dengan asumsi setiap SD memerlukan biaya
melanjutkan kebijakan tersebut, maka tahun operasional Rp150 juta per tahun maka
2003 dilakukan pelembagaan kebijakan pada penggabungan akan meningkatkan efisiensi
tingkat eksekutif. anggaran sebesar Rp3,3 milyar. Dana inilah
Secara teoretis, proses kebijakan yang dipakai untuk membiayai sekolah
pendidikan di Kabupaten Jembrana mengacu mulai tingkat SD sampai SMA dan SMK
pada kombinasi model elit, rasional dan tanpa memungut biaya dari murid. Dalam
pilihan publik. Dipilihnya model elit sebagai konteks inilah Pemerintah Kabupaten

8. Aminuddin Bakry, Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan publik
Jembrana menerapkan prinsip manajemen Jembrana sangat terbatas. Kedua, struktur
sektor bisnis dalam sektor publik. organisasi dan sumber daya Dewan
Implementasi kebijakan pada tingkat Pendidikan sendiri belum di tata secara baik,
manajemen sekolah dilakukan dengan karena terdiri dari para administratur
beberapa strategi. Pertama, dengan pola birokrasi pendidikan Kabupaten Jembrana,
efisiensi melalui penggabungan SD sebanyak dan terdapat seorang pimpinan partai politik
31 SD selama tahun 2001 hingga 2004. Kedua, di tingkat lokal.
menerapkan good governance (tata kelola baik) Temuan yang telah dipaparkan di
dengan meningkatkan akuntabilitas atas adalah model kelembagaan dan
manajemen sekolah melalui pengembangan implementasi kebijakan pendidikan di
transparansi pada Sekolah Kajian. Selain itu, Jembrana bersifat khas. Dengan mengacu
proses belajar mengajar di sekolah ini pada matriks ambiguitas-konflik maka
menghabiskan waktu dari jam 07.00-16.00, implementasi kebijakan dilakukan secara
dan pada waktu istirahat anak didik diberi politik dan administrasi. Dipilihnya model
snack dan susu, sedang pada waktu makan ini dalam implemenetasi kebijakan
siang diselenggarakan makan bersama pada dimaksudkan untuk tidak mengorbankan
ruang makan sekolah. Ketiga, memberi sumberdaya pembangunan untuk sektor di
insentif khusus kepada guru dalam bentuk luar pendidikan, dengan cara melakukan
Rp2000 per jam mengajar pada tahun 2000 efisiensi pengelolaan pendidikan.
dan meningkat pada tahun 2006 menjadi Kinerja pembangunan pendidikan di
Rp5000 per jam mengajar. Selain itu, Kabupaten Jembrana di atas rata-rata
Pemerintah Daerah menambah bonus guru nasional untuk semua indikator yaitu: angka
sebesar Rp1.000.000 setiap tanggal 15 partisipasi kasar (APK), angka partisipasi
Agustus, bertepatan HUT Kabupaten murni (APM), angka putus sekolah (APS),
Jembrana. Kempat, peningkatan kapasitas tingkat kelulusan dan melanjutkan. Kinerja
guru dan kepala sekolah dalam bentuk formal pendidikan tersebut berkait dengan
pelatihan MBS, pelatihan manajer, kinerja perkembangan tingkat pendidikan
administrator, suverpisor, kepemimpinan, penduduk yang meningkat. Perkembangan
kewirausahaan, inovasi dan motivasi. Kelima, ini memberi sumbangan terhadap indeks
memberi dukungan dalam bentuk subsidi pembangunan manusia, yang skornya
bagi guru-guru yang melanjutkan meningkat dari 65,8 tahun 1999 menjadi 68,9
pendidikannya ke jenjang D3, S1 dan S2. tahun 2002. IPM Jembrana secara rata-rata
Implementasi kebijakan pada tingkat berada di atas rata-rata IPM Propinsi Bali
komite sekolah adalah perbaikan sekolah yang hanya 67,5.
atau pembangunan sekolah. Komite
mengajukan anggaran kepada pemerintah C. Pendekatan Filsafat Moral
daerah dan mengabulkannya sekitar 50%- Tujuan pembangunan Kabupaten
80%. Anggaran sebesar ini sudah memenuhi Jembrana adalah sebangun dengan tujuan
stándar untuk perbaikan atau pembangunan pembangunan nasional yakni terwujudnya
sekolah. Jika ingin melebihi standar yang taraf kesejahteraan masyarakat yang adil,
telah ditetapkan pemerintah daerah maka aman, damai dan demokratis. Untuk itu,
komite mencari tambahan kekurangan dana dengan keterbatasan sumber daya yang
tersebut. dimiliki, maka prioritas pembangunan
Sedangkan peran Dewan Pendidikan Kabupaten Jembrana diletakkan pada
dalam proses kebijakan pendidikan sangat pendidikan sebagai peningkatan kompetensi
minimal. Tidak berperannya dewan ini intelektual dan kesehatan sebagai
sebagaimana seharusnya disebabkan; peningkatan kompetensi fisik yang menjadi
pertama, ketua Dewan Pendidikan tumpuan bagi kesejahteraan rakyat yaitu
merangkap menjadi ketua LSM di Denpasar meningkatnya daya beli rakyat sebagai
sehingga repsentasinya secara fisik di indikator kompetensi ekonomi. Strategi

9. Jurnal MEDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 2010
pemerintah daerah untuk mewujudkan visi terjadi kesepakatan tujuan hidup manusia
dan misi pembangunan tersebut adalah cara oleh kebijakan pendidikan dan kebijakan
melihat isu pokok dalam pembangunan yaitu publik. Persepsi yang sama dalam mencapai
adanya keterbatasan sumber daya alam, tujuan hidup manusia akan melahirkan
manusia dan keuangan. Dalam kondisi yang kebijakan yang sama dalam bidang
serba terbatas, pemerintah daerah pendidikan dan dalam kehidupan publik.
menempuh cara efisiensi. Artinya, strategi Kasus Jembrana menolak pandangan
utama politik pembangunan Kabupaten kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan
Jembrana adalah memenuhi kebutuhan publik karena Pemerintah Jembrana tidak
pembangunan dengan cara efisiensi pada menempatkan posisi kebijakan pendidikan
sumber daya manusia, sarana dan dana harus menunjang kebijakan publik.
(Tilaar dan Nugroho,2008). Pemerintah Jembrana menyadari pemosisian
Model pembangunan Kabupaten kebijakan pendidikan sebagai bagian
Jembrana seperti yang dikemukakan di atas kebijakan publik menyebabkan kebijakan
dan kebijakan publik yang pendidikan tidak berbeda dengan
dikembangkannya, menurut Tilaar dan menyuarakan aspirasi politik kekuasaan. Ini
Nugroho (2008) dapat dikatakan model berarti, pendidikan direduksi menjadi sub-
Jembrana adalah model kebijakan ordinat dari proses pembangunan sehingga
pendidikan sebagai kebijakan publik, bukan pendidikan tidak dinilai sebagai penentu
kebijakan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan atau proses pembangunan.
kebijakan publik. Kesimpulan ini ditarik dari Kalau kebijakan pendidikan sebagai
kerangka pemikiran relasi ideal antara kebijakan publik seperti yang dipetakan
kebijakan pendidikan dan kebijakan publik, dalam relasi ideal yakni kebijakan publik
dimana relasi ini terbentuk dari filsafat moral satu dengan kebijakan pendidikan, maka
tentang hakikat dan tujuan hidup manusia kebijakan pendidikan bagian kebijakan
yakni tercapainya kebahagiaan dan keadilan publik termanifestasikan dalam relasi yaitu
manusia. Unsur ini pula yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak berkaitan dengan
pembangunan Kabupaten Jembrana yang kebijakan pendidikan. Perbedaan cara
bertumpu pada pengembangan potensi pandang ini bersumber dari filsafat moral
sumberdaya manusia melalui kebijakan yang melahirkan ilmu politik dengan
pendidikan. Dengan demikian, kebijakan kebijakan publik dan ilmu pendidikan
pendidikan dan kebijakan publik berfokus dengan kebijakan pendidikan. Oleh karena
pada relasi antara kedua unsur tersebut perumusan secara pragmatis hakikat tujuan
dalam mencapai kebahagiaan yang manusia dalam dua disiplin ilmu tersebut
berkeadilan sebagai garapan yang esensil berbeda sehingga perspektif relasi kebijakan
dari kebijakan pendidikan dan kebijakan akan berbeda atau tidak saling mengait,
publik. bahkan hanya menjadi salah satu pilar
Relasi ideal antara kebijakan seperti pilar ekonomi, politik, sosial dan
pendidikan dan kebijakan publik seperti budaya dari kebijakan publik atau
yang dikemukakan di atas, mengandung pembangunan.
pengertian yakni; (1) kebijakan publik satu Menurut Tilaar dan Nugroho (2008),
dengan kebijakan pendidikan, (2) kebijakan hal ini dapat dimengerti karena kebijakan
publik tidak berkaitan dengan kebijakan publik atau kebijakan pembangunan
pendidikan, (3) kebijakan publik tidak dirumuskan berdasarkan politik
ditunjang oleh kebijakan pendidikan, dan (4) pembangunan dengan mengacu pada
kebijakan pendidikan tidak ditunjang ideologi sebagai basis politik suatu negara.
kebijakan publik. Dalam kasus Jembrana, Karenanya dapat dimengerti kebijakan
relasi ideal antara dua kebijakan tersebut pendidikan sebagai kebijakan publik akan
terjadi pada relasi kebijakan pendidikan satu berbeda-beda untuk setiap negara,
dengan kebijakan publik, dengan alasan tergantung pada ideologi yang dianut negara

10. Aminuddin Bakry, Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan publik
tersebut. Negara yang menganut sistem tujuan-tujuan publik bisa dicapai tanpa harus
politik demokratis akan berbeda signifikan ada wilayah publik atau paling tidak dengan
kebijakan pendidikannya dengan negara mengadakan wilayah publik tetap ditekan
yang berideologi totaliter dengan sistem seminimal mungkin. Biarkan mekanisme
politik otoriter. pasar bekerja dengan sendirinya, meregulasi
dirinya sendiri sehingga dapat menggantikan
D. Pendekatan Ekonomi Politik Pendidikan peranan dari sebuah lembaga politik
Berbeda dengan pandangan kebijakan (Caporaso dan Levine, 1992). Dengan kata
pendidikan dan kebijakan publik lain, keputusan terbaik yang dapat dibuat
berdasarkan pendekatan filsafat moral negara untuk bidang ekonomi politik adalah
menurut Tilaar dan Nugroho di atas, mengarahkan anggota masyarakat agar
pendekatan ekonomi politik - khusus berusaha mencapai tujuan-tujuan tertentu
berkaitan dengan fokus masalah - lebih dimana tujuan tersebut dapat dicapai sebaik-
cenderung membahas kebijakan pendidikan baiknya kalau tidak ada campur tangan
yang mengarah sebagai jasa layanan publik negara. Negara tidak dapat bertindak lebih
atau pribadi. Apapun pilihan dari bentuk daripada itu, bahkan akan lebih baik jika
kebijakan pendidikan tersebut membawa negara bertidak kurang daripada itu, biarlah
konsekwensi pada akses pendidikan dan pasar yang mengatur dirinya sendiri dalam
biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta pemenuhan kebutuhan pribadi dan
didik. memenuhi kebutuhan pribadi sama dengan
Konsep ekonomi politik mengacu pada memenuhi kebutuhan publik.
penggunaan konsep-konsep ekonomi untuk Mekanisme pasar dipercaya dapat
memahami dan menjelaskan masalah- memecahkan masalah-masalah ekonomi
masalah dan proses-proses politik. Konsep politik sehingga terjadi efisiensi yang
ini menerangkan bahwa kebijakan optimum dalam kondisi keterbatasan
pendidikan dan kebijakan publik sumberdaya yang dimiliki. Akan tetapi
mencerminkan masalah dan proses politik dalam berbagai hal mekanisme pasar gagal
sehingga dapat dijelaskan menurut dalam melaksanakan fungsinya untuk
pandangan dan pemikiran ekonomi. Kasus mengalokasikan sumber-sumber ekonomi
Jembrana seperti uraian di atas, merupakan secara efisien dalam menghasilkan barang
masalah dan proses politik yang didekati dan jasa. Mekanisme harga tidak dapat
berdasarkan pemikiran ekonomi oleh Bupati berfungsi sebagaimana yang diinginkan
Jembrana yang berlatar belakang pencetus teori ekonomi. Artinya, mekanisme
wirausahawan. harga dalam keadaan pasar persaingan tidak
Pertanyaan relevan yang perlu dibahas sempurna tidak dapat mengefisienkan
sehubungan dengan kasus Jembrana adalah alokasi sumber-sumber ekonomi.
pendidikan termasuk barang publik (public Secara teoretis faktor-faktor yang
goods) atau barang pribadi (privat goods). membuat pasar tidak berfungsi sebagaimana
Barang atau jasa pendidikan dalam konsep mestinya adalah faktor eksternalitas, barang-
ekonomi politik berkaitan dengan barang publik dan terjadinya monopoli dan
kepentingan publik dan kepentingan pribadi, oligopoli (Caporaso dan Levine, 1992).
dan bagaimana hubungan kepentingan- Dengan begitu, faktor relevan dengan
kepentingan tersebut. persoalan yang dihadapi adalah barang-
Pemikiran ekonomi klasik dan barang publik, karena itu kedua faktor
neoklasik mengasumsikan bahwa lainnya (eksternalitas dan monopoli serta
kepentingan publik memiliki hubungan oligopoli) tidak akan dipersoalkan dalam
dengan kepentingan pribadi biarpun pembahasan ini. Apa yang dimaksud dengan
keduanya berbeda, yaitu bahwa kepentingan barang publik? Barang publik menurut
publik adalah untuk menumbuhkan parameter ekonomi adalah barang yang
kekayaan masyarakat. Menurut Adam Smith bersifat non-rival dan non-excludable. Barang

11. Jurnal MEDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 2010
dikatakan memiliki sifat non-ekslusif kalau sehingga kesempatan dan akses memperoleh
orang lain tidak terhalangi atau berpeluang pendidikan menjadi terbatas.
setara untuk mengonsumsi, memakai atau Praktek komersialisasi pendidikan
memanfaatkan barang yang sama, yang berorientasi mencari laba atau
sedangkan sifat non-rival berarti bahwa mengakumulasi kapital, pada dasarnya
ketika orang yang satu mengonsumsi barang mengugurkan sifat non-ekslusif dan non-
publik tersebut tidak menyebabkan nilai dan rivarly, dan hal tersebut merupakan cermin
volume berkurang sehingga orang lain tetap kegagalan pasar. Dengan merujuk kepada
bisa sama-sama mengonsumsi barang publik kepentingan pendidikan untuk kemajuan
yang sama juga. bangsa maka negara harus bertanggung
Kalau barang pribadi seperti uraian jawab menyediakan layanan pendidikan
sebelumnya merupakan barang yang seluas-luasnya kepada warga negara,
disediakan melalui mekanisme pasar kesempatan dan akses untuk mendapatkan
sehingga alokasi sumber-sumber ekonomi pendidikan dibuka seluas-luasnya sehingga
menjadi efisien, maka barang publik tidak pendidikan tidak bisa digeser dari barang
dapat di produksi oleh pasar. Masalah yang publik menjadi barang pribadi.
menghambat produksi barang publik di Walaupun muncul pendapat yang
pasar pada tataran mikro ekonomi adalah begitu deras arusnya sekarang yang
individu tidak memiliki insentif untuk menganggap pendidikan sebagai barang
menginvestasikan sumberdaya yang dimiliki pribadi dengan mengacu pada pemikiran
untuk memproduksi barang publik tersebut bahwa lulusan dari satuan tingkat
dikarenakan benefit yang diperoleh investor pendidikan khususnya perguruan tinggi
sama dengan porsi benefit yang didapatkan akan masuk pada pasar kerja dan
semua orang. Sedangkan pada tataran makro memperoleh upah atau benefit dari ilmu dan
ekonomi, kesulitan pasar memproduksi ketrampilan yang diperoleh di satuan tingkat
barang publik terjadi karena biaya dan pendidikan tersebut. Namun argumentasi ini
keuntungan dari individu tidak dapat tidak terlalu kuat karena lulusan yang sudah
dihubungkan dengan biaya dan keuntungan bekerja akan memberikan kontribusi kembali
sosial yang dihasilkan barang publik tersebut kepada negara melalui pajak yang
sehingga distorsi alokasi sumberdaya dikeluarkannya. Pajak tersebut digunakan
sehingga membuat barang publik tersedia kembali untuk kegiatan pelayanan publik
dalam jumlah yang terlalu sedikit. sehingga tidaklah relevan mengkategorikan
Konsekwensi dari kejadian tersebut, akan pendidikan sebagai barang pribadi.
membuat harga barang publik menjadi Kalaupun tetap dipaksakan pendidikan
mahal dan tidak terjangkau oleh semua sebagai barang publik maka konsekwensinya
orang yang membutuhkan dan menjadi kesempatan dan akses akan dibatasi
haknya. sehingga mengorbankan tujuan lebih besar
Persoalannya, apakah pendidikan yakni mencerdaskan khidupan bangsa
merupakan barang publik atau barang sebagai modal intelektual dalam
pribadi? Findlay (1991), Caporaso dan Levine membangun kepentingan bangsa ke depan,
(1992) dan Dunn (2003) menganggap bahwa dan tentunya hal ini tidak diinginkan oleh
pendidikan merupakan barang publik karena kita semua, baik selaku warga negara
bersifat non-ekslusif dan non-rivalry yakni maupun sebagai elit negara.
tiap warga mendapat kesempatan yang sama Berkaitan dengan kasus Jembrana,
untuk memperoleh akses pendidikan yang dengan kebijakan pendidikan yang memberi
layak. Oleh karena itu pendidikan tidak kesempatan dan akses seluas-luasnya kepada
boleh diserahkan ke pasar untuk diproduksi warga masyarakat melalui pendidikan gratis
karena akan menyebabkan biaya pendidikan menunjukkan pendidikan menjadi barang
atau harga pendidikan menjadi mahal publik yang harus ditanggung pemerintah.
Bupati sebagai seorang wirausahawan

12. Aminuddin Bakry, Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan publik
menyadari sepenuhnya bahwa produksi Ketiga, pendidikan milik masyarakat
pendidikan melalui pasar akan menyebabkan (barang publik) maka suara masyarakat
kegagalan pasar karena adanya keterbatasan dalam berbagai tingkat perumusan,
akses dan kesempatan warga untuk pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perlu di
memperoleh pendidikan yang layak dan ini dengar dan di akomodasi. Selain itu,
akan mengorbankan modal intelektual pendidikan sebagai barang publik
generasi Jembrana untuk melanjutkan dan hendaknya ditangani oleh pemerintah dan
melanggengkan pembangunan Kabupaten upaya menyerahkan pendidikan ke pasar
Jembrana di masa depan. Untuk itu, merupakan suatu proses komersialisasi dan
pemerintah harus mengambil alih hal ini akan merugikan kepentingan bangsa
pengelolaan pendidikan dan menempatkan yang lebih luas melebihi semata-mata
pendidikan di Jembrana sebagai barang pertimbangan kelangkaan sumber dana.
publik. Dengan begitu, kebijakan pendidikan Keempat, merujuk kepada filsafat moral
di Jembrana sebagai kebijakan publik, karena maka kebijakan pendidikan sebagai
pendidikan mengemban misi sosial profetik kebijakan publik bukan kebijakan
untuk memajukan masyarakat Jembrana pendidikan bagian dari kebijakan publik.
secara ekonomi, politik, sosial dan budaya Selain alasan filsafat moral yang
serta peradaban umumnya. memosisikan kebijakan pendidikan sebagai
kebijakan publik, juga didukung oleh teori
kegagalan pasar dalam teori ekonomi politik.
SIMPULAN
Simpulan yang dapat dikemukakan
sehubungan dengan pembahasan kebijakan
DAFTAR PUSTAKA
pendidikan sebagai kebijakan publik adalah
Alhumami, Amich, 2007. Pendidikan Tinggi
pertama, kebijakan pendidikan berkaitan
Sebagai Sarana Publik. Jakarta: Kompas,
dengan upaya pemberdayaan peserta didik.
27 November 2008.
Oleh karena pendidikan merupakan ilmu
Bridgman, Meter dan Glyn Davis, 2004. The
praksis maka kebijakan pendidikan
Australian Policy Handbook. Crows Nest:
merupakan proses pemanusiaan yang terjadi
Allen and Unwin.
dalam lingkungan alam dan sosialnya
Caporaso, James A dan Levine, David P.,
sehingga kebijakan pendidikan adalah
1992. Theories of Political Economy.
penjabaran dari visi dan misi dari
Cambridge: Cambridge University
pendidikan dalam masyarakat tertentu.
Press.
Sedangkan validasinya terletak pada
Dunn, William N., 2003. Pengantar Analisis
seberapa besar sumbangan kebijakan
Kebijakan Publik. Yogyakarta: UGM.
tersebut bagi proses pemerdekaan individu
Gradstein, Mark (2003). The Political Economy
dan pengembangan pribadi individu yang
of Public Spending on Education,
kreatif dalam mentransformasikan
Inequality, and Growth. World Bank.
masyarakat serta kebudayaannya.
Findlay, Ronald, 1991. The New Political
Kedua, kebijakan pendidikan lahir
Economy: Its Explanatory Power for LDCs,
dari ilmu praksis pendidikan sehingga
In Meier, Gerald M, Ed (1991). Politics
kebijakan pendidikan meliputi proses
and Policy Making in Developing
analisis kebijakan, perumusan kebijakan,
Countries: Perspectives on The New Political
implementasi dan evaluasi kebijakan. Proses
Economy. San Francisco: International
kebijakan tersebut dapat menggunakan
Center For Economic Growth Publication.
model-model yang telah baku, walaupun
Freire, Paulo., 1984. Pendidikan sebagai Praktek
model-model tersebut mempunyai
Pembebasan. Jakarta: Gramedia.
kelemahan dan kekurangan, namun dengan
Mangkosoebroto, Guritno, 1988. Ekonomi
kombinasi berbagai model dapat dihasilkan
Publik: Suatu Analisis Teoritis.
proses kebijakan yang layak
Yogyakarta:PAU Studi Ekonomi UGM.

13. Jurnal MEDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 2010
Nugroho, Riant, 2008. Public Policy. Jakarta: Tilaar, H.A.R dan Nugroho, Riant, 2008.
Elex Media Komputindo (Gramedia). Kebijakan Pendidikan. Jakarta: Pustaka
Nuryanto, M. Agus , 2008. Mazhab Pendidikan Pelajar.
Kritis. Yogyakarta: Resist Book. Wahab, Solichin Abdul, 2008. Pengantar
Rosidi, Sakban, 2008. Ekonomi Politik Analisis Kebijakan Publik. Malang:
Pendidikan: Sebuah Piranti Analisis Kritik UMM.
Kebijakan. Edu-articles.com.
Tilaar, H.A.R., 2003. Kekuasaan dan
Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif
Studi Kultural. Magelang: Indonesia
Tera.
Tilaar, H.A.R 2005. Manifesto Pendidikan
Nasional. Jakarta: Penerbit Buku
Kompas.