Hukum Bisnis dan Lingkungan

1. MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Penanaman Modal dalam Negeri dan
Asing, Pasar Modal
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi &
Bisnis
Akuntansi
11
…. Novi Siti Sholekah
(43217010079)
Abstract : Kompetensi
Penanaman Modal dalam Negeri
dan Asing, Pasar Modal
Mahasiswa mampu menjelaskan
Penanaman Modal dalam Negeri
dan Asing, Pasar Modal

2. 2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Isi
A. Penanaman Modal Dalam Negeri
1. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri
Ketentuan yang tercantum pada UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman
Modal yang menggantikan UU No.1 tahun 1967 dan UU No.6 tahun 1968, memberi
rumusan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pengertian
penanaman modal dalam negeri menurut UU No.25 tahun 2007 adalah kegiatan
penanaman modal untuk melakukan usaha diwilayah negara RI oleh penanam modal
dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.Modal dalam negeri adalah
modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara
Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
Sejalan dengan pengertian penanaman modal dalam negeri di atas, pengertian
penanam modal dalam negeri menurut pasal 1 ayat (5) UU No.25 tahun 2007 adalah
penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan
usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman
modal di wilayah negara Republik Indonesia.
Jika dilihat dari pengertian diatas maka terdapat dua unsur utama penanaman
modal dalam negeri yaitu :
 Penanam modal harus berasal dari dalam negeri (domestic investor)
 Sumber modal (source of funds) tersebut harus berasal dari dalam negeri
pula (domestic fund)
Penetapan kedua unsur tersebut erat kaitannya dengan upaya untuk
mendapatkan kepastian bahwa penanaman modal yang dalam catatan administrasi
tergolong sebagai penanaman modal dalam negeri memang benar-benar murni sebagai
penanaman modal dalam negeri, dan tidak berasal dari sumber-sumber lain.
2. Fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri
Perbedaan mendasar pada perusahaan PMDN dan PT biasa yaitu PMDN
mendapatkan fasilitas dari pemerintah Indonesia dalam menjalankan usahanya dimana
fasilitas tersebut tidak didapatkan oleh PT biasa. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUPM

3. 3 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
dijelaskan bahwa fasilitas penanaman modal tersebut dapat diberikan kepada
penanaman modal yang:
1. melakukan perluasan usaha; atau
2. melakukan penanaman modal baru.
Dalam rangka merangsang penanaman modal di Indonesia, pemerintah memberikan
berbagai kemudahan dan fasilitas kepada para penanaman modal, baik bagi penanaman
modal baru maupun bagi penanaman modal yang akan melakukan perluasan usaha.
Pemerintah menetapkan bahwa badan usaha dalam negeri yang akan melakukan
penanaman modal dapat berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum, sedang
untuk penanaman modal asing wajib diwujudkan dalam bentuk perseroan terbatas
berdasarkan hukum Indonesia, dan berkedudukan di dalam wilayah Negara RI.
Bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang akan
melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dapat mewujudkan
rencana tersebut dengan cara mengambil bagian saham pada saat perseroan terbatas
tersebut didirikan, membeli saham dari perseroan yang sedang berjalan, maupun
dengan melakukan cara-cara lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan
undang-undang.
Serangkaian aturan telah ditetapkan untuk dipenuhi oleh para penanam modal
baru yang ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan. Penanam modal baru tersebut
setidak-tidaknya harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 menyerap banyak tenaga kerja
 termasuk skala prioritas tinggi
 termasuk pembangunan infrastruktur
 melakukan alih teknologi
 melakukan industri pionir
 berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau
daerah lain yang dianggap perlu
 industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang
diproduksi di dalam negeri
Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dapat berupa :

4. 4 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat
tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu
tertentu.
b. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin,
atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di
dalam negeri.
c. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku dan bahan penolong
untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan
tertentu.
d. Pembebesan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas
impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi
yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu
tertentu.
e. Penyusutan yang dipercepat
f. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya untuk bidang
usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu
3. Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
UU No.25 tahun 2007 menetapkan bahwa setiap penanam modal berhak
mendapatkan kepastian hak, perlindungan hukum, informasi yang terbuka mengenai
bidang usaha yang akan/telah dijalankannya, hak pelayanan serta berbagai bentuk
fasilitas kemudahan lainnya. Untuk penanaman modal dalam negeri, pemerintah juga
telah menetapkan bahwa semua bidang/jenis usaha dinyatakan terbuka, kecuali
bidang/jenis usaha yang dinyatakan tertutup. Penetapan bidang usaha yang tertutup
untuk penanaman modal dalam negeri maupun bagi penanaman modal asing dilakukan
berdasarkan kriteria tertentu seperti kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan
hidup, pertahanan dan keamanan nasional. Sedang penetapan bidang usaha yang
terbuka dengan persyaratan tertentu dilakukan berdasarkan kriteria kepentingan
nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan
usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, peningkatan kapasitas teknologi, serta kerja
sama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.
4. Pengesahan, perizinan dan Tata Cara PMDN

5. 5 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) UUPM, perusahaan penanam modal, termasuk
PMDN, yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan.
Izin sebagaimana disebutkan sebelumnya diperoleh melalui pelayanan terpadu satu
pintu. Pelayananan terpadu satu pintu ini bertujuan untuk membantu penanam modal
dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai
penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal
asing.
Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri
Tata cara Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu :
Keppres No. 29/2004 tentang penyelenggaraan penanam modal dalam rangka
PMA dan PMDN melalui sistem pelayanan satu atap :
1. Meningkatkan efektivitas dalam menarik investor, maka perlu
menyederhanakan sistem pelayanan penyelenggaraan penanaman modal
dengan metode pelayanan satu atap.
2. Diundangkan peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan otonomi
daerah, maka perlu ada kejelasan prosedur pelayanan PMA dan PMDN.
3. BKPM. Instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam
rangka PMA dan PMDN.
4. Pelayanan persetujuan, perizinan, fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA
dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM berdasarkan pelimpahan kewenangan dari
Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Dept yang membina bidang-bidang
usaha investasi yang bersangkutan melalui pelayanan satu atap.
5. Gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya dapat melimpahkan
kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal
kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap.
6. Kepala BKPM dalam melaksanakan sistem pelayanan satu atap berkoordinasi
dengan instansi yang membina bidang usaha penanaman modal.
7. Segala penerimaan yang timbul dari pemberian pelayanan persetujuan,
perizinan dan fasilitas penanaman modal oleh BKPM diserahkan kepada instansi
yang membidangi usaha penanaman modal.
B. Penanaman Modal Asing

6. 6 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
1. Pengertian Penanaman Modal Asing
UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah mencabut ketentuan
UU No.1 tahun 1967, memberikan pengertian penanaman modal asing sebagai
kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal
asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha
asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara
Republik Indonesia. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing,
perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau
badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
Menurut Hukum Indonesia, badan hukum di bidang usaha ada 2 macam yaitu :
 PT (perseroan terbatas)
 Koperasi
Sedangkan dalam prakteknya perusahaan Penanaman Modal Asing selalu berbentuk PT.
Menurut Pasal 5 ayat (2) UU No 25 Tahun 2007 tentang PMA :
“Penanaman modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan
hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Indonesia”.
Menurut Pasal 5 ayat (3) PMA dalam bentuk PT itu dilakukan dengan 3
cara,yaitu :
 Mengambil bagian saham pada saat pendirian PT.
 Membeli saham
 Melakukan cara lain sesuai dengan peraturan per-UU-an
2. Fasilitas Penanaman Modal Asing
Secara rinci fasilitas yang dapat diberikan kepada penanaman modal asing yang
akan menanamkan modalnya di Indonesia dapat diberikan dalam bentuk :
a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun
b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin
tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun
berturut-turut

7. 7 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang
izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal
terbatas diberikan
d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang
izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin
tinggal terbatas diberikan dan
e. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang
izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.
Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaksud
diatas akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari
Badan Koordinasi Penanaman Modal.
3. Bidang Usaha Penanaman Modal Asing
Mengenai bidang usaha dari perusahaan penanaman modal asing diatur
dalam Bab VII UU No.25 tahun 2007. Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden
menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun
dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan
hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional
lainnya. Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan
berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam,
perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan
produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam
negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.
Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal,
kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan
persyaratan.
Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:
 produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan

8. 8 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
 bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-
undang.
Berdasarkan pengaturan pengaturan bidang usaha baik oleh UUPM yang lama maupun
UUPM yang baru kita dapat menyimpulkan adanya 4 kategori bidang usaha PM yaitu :
1. Bidang usaha terbuka bagi seluruh Penanam Modal baik PMA maupun PMDN
non PMA dan non PMDN termasuk usaha mikro, kecil dan menengah
2. Bidang usaha yang tertutup bagi PMA tapi terbuka untuk PMDN non PMDA dan
PMA termasuk pengusaha mikro kecil dan menengah.
3. Bidang Usaha yang tertutup bagi PMA, PMDN tapi hanya terbuka untuk
perusahaan non PMA dan PMDN (Koperasi, pengusaha mikro dan menengah)
4. Bidang usaha yang tertutup sama sekali bagi penanaman modal yaitu bidang
usaha yang berhubungan dengan bidang pertahanan negara.
Bentuk –bentuk Kerja Sama Usaha
Ada beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam rangka kegiatan
penanaman modal asing di Indonesia, yaitu :
a. Joint venture = Kerja sama yang dilakukan penanam modal asing dengan
pengusaha nasional yang semata-mata berdasarkan perjanjian/kontrak saja
(contractual) tanpa membentuk suatu badan hukum baru.
b. Joint enterprise = Kerja sama antara penanam modal nasional dan penanaman
modal asing dengan membentuk perusahaan atau badan hukum baru sesuai
dengan hukum Indonesia.
c. Kontrak karya = Kerja sama antara penanam modal asing dengan penanam
modal nasional dengan membentuk badan hukum Indonesia, dan badan hukum
ini mengadakan perjanjian kerja sama dengan badan hukum lain yang
menggunakan modal nasional.
d. Production sharing = Bentuk kerjasama dimana pihak investor asing
memberikan kredit kepada pihak nasional, dan pokok pinjaman dan bunganya
dikembalikan dalam bentuk hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan
dan mewajibkan perusahaan nasional tersebut untuk mengekspor hasilnya ke
negara pemberi kredit.
4. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Asing

9. 9 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di
wilayah negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,
penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang
berbentuk badan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha
perseorangan.
Pelayanan permohonan perizinan penanaman modal di Indonesia dilakukan oleh
Pelayanan Tepadu Satu Pintu ( PTSP) . Kewenangan pelayanan di tingkat pusat dimiliki
oleh PTSP Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) .
PTSP BKPM melayani penyelenggaraan:
 penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;
 kepentingan nasional pemerintahan di bidang penanaman modal
 penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing.
Penyelenggaraan PTSP di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
Provinsi bidang Penanaman Modal ( PDPPM) . Sementara itu, penyelenggaraan PTSP di
tingkat kabupaten/ kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota bidang
Penanaman Modal ( PDKPM). Lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Penanam modal asing wajib melakukan Pendaftaran untuk melakukan
penanaman modal sementara penanam modal dalam negeri tidak diwajibkan
melakukan Pendaftaran kecuali memang diperlukan.
b. Penanam modal yang akan melakukan penanaman modal dapat langsung
mengajukan permohonan Pendaftaran ke PTSP untuk mendapatkan izin
pendaftaran sebelum berstatus badan hukum perseroan terbatas dan wajib
ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian perseroan terbatas.
c. Penanam modal yang akan melakukan penanaman modal dapat mengajukan
permohonan Pendaftaran ke PTSP untuk mendapatkan izin pendaftaran sebelum
berstatus badan hukum perseroan terbatas apabila memiliki akta pendirian
perusahaan dari notaris.
d. Penanam modal yang telah disahkan sebagai badan hukum perseroan terbatas
oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang akan melakukan
penanaman modal dapat mengajukan permohonan Pendaftaran ke PTSP untuk
mendapatkan izin pendaftaran.

10. 10 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
e. Penanam modal yang sudah mendapatkan izin pendaftaran dapat mengajukan
Izin Pelaksanaan konstruksi perusahaan sebelum melakukan kegiatan produksi
atau komersialisasi.
f. Penanam modal yang sudah mendapatkan izin pendaftaran dapat menerima
fasilitas non fiskal seperti :
 Angka Pengenal Importir Produsen ( API-P)
 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ( RPTKA)
 Rekomendasi Visa Untuk Bekerja
 Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing ( IMTA)
g. Perusahaan penanaman modal asing yang telah berstatus badan hukum
perseroan terbatas yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas dan dalam
pelaksanaan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal, wajib
mengajukan permohonan kepemilikan Izin Prinsip Penanaman Modal.
Perusahaan penanaman modal asing yang belum melakukan Pendaftaran, dapat
langsung mengajukan permohonan Izin Prinsip.
h. Perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya
telah siap melakukan kegiatan/ berproduksi komersial, wajib mengajukan
permohonan Izin Usaha Tertap (IUT) ke PTSP.
5. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal
Apabila sengketa yang terjadi antara investor domestik dengan pihak Pemerintah
Indonesia dan masyarakat sekitarnya, hukum yang digunakan adalah hukum
Indonesia. Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal telah ditentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam penanaman
modal antara pemerintah dengan investor domestik. Dalam ketentuan itu, ditentukan
empat cara dalam penyelesaian sengketa dalam penanaman modal. Keempat cara itu,
antara lain:
1) Musyawarah dan mufakat;
2) Arbitrase;
3) Alternatif penyelesaian sengketa; dan
4) Pengadilan.

11. 11 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat merupakan cara untuk
mengakhiri sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik,
dimana di dalam penyelesaian itu dilakukan pembahasan bersama dengan maksud
untuk mencapai keputusan dan kesepakatan atas penyelesaian sengketa secara
bersama-sama.
Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase merupakan cara untuk
mengakhiri sengketa dalam penanaman modal antara pemerintah Indonesia dengan
investor domestik, dimana dalam penyelesaian sengketa itu menggunakan jasa arbiter
atau majelis arbiter. Arbiter atau majelis arbiterlah yang menyelesaikan sengketa
penanaman modal tersebut.
Penyelesaian Sengketa Penanam Modal yang Timbul Antara Pemerintah dengan
Investor Asing dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal dikatakan bahwa:
“Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan
penanam modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui
arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.”
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional merupakan cara untuk
mengakhiri perselisihan yang timbul antara Pemerintah Indonesia dengan investor
asing, dimana kedua belah pihak sepakat menggunakan lembaga arbitrase atau arbiter
perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Dalam rangka penyelesaian
sengketa oleh arbitrase telah ditetapkan bahwa hukum yang berlaku dan yang menjadi
dasar pemakaian oleh dewan wasit dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah
hukum yang dipilih oleh para pihak.
Republik Indonesia meratifikasi Konvensi ICSID dengan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1968 (Lembaran Negara No. 32 Tahun 1968) yakni undang-undang
persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga
negara asing mengenai penanaman modal. Dengan telah diratifikasinya konvensi
tersebut, secara yuridis Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat
dalam konvensi tersebut, sehingga setiap penyelesaian perselisihan atau penyelesaian
sengketa penanaman modal asing akan dilakukan menurut tata cara dan prosedur
yang diatur dalam International Centre for the Settlement of Investment Dispute
(ICSID).

12. 12 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
C. Pasar Modal
1. Pengertian Pasar Modal
Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum
dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal
menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya,
seperti: menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan
sebagainya. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung. Pasar Modal bertindak sebagai
penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah
melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan
lainnya. Berlangsungnya fungsi pasar modal (Bruce Lliyd, 1976), adalah meningkatkan
dan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan "kriteria pasarnya" secara
efisien yang akan menunjang pertumbuhan riil ekonomi secara keseluruhan.
2. Fungsi Pasar Modal
Secara umum, fungsi pasar modal adalah sebagai berikut:
 Sebagai sarana penambah modal bagi usaha = Perusahaan dapat memperoleh
dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli
oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh
pemerintah.
 Sebagai sarana pemerataan pendapatan = Setelah jangka waktu tertentu, saham-
saham yang telah dibeli akan memberikan deviden (bagian dari keuntungan
perusahaan) kepada para pembelinya (pemiliknya). Oleh karena itu, penjualan
saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan
pendapatan.
 Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi = Dengan adanya tambahan
modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan
meningkat.
 Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja = Keberadaan pasar modal dapat
mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada
terciptanya lapangan kerja baru.

13. 13 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
 Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara = Setiap deviden yang dibagikan
kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya
tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara.
 Sebagai indikator perekonomian negara = Aktivitas dan volume
penjualan/pembelian di pasar modal yang semakin meningkat (padat) memberi
indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik.
Begitu pula sebaliknya.
3. Manfaat Pasar Modal
Bagi emiten
Bagi emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain:
 jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar
 dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai
 tidak ada convenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan
dana/perusahaan
 solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan
 ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil
Bagi investor
Sementara, bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain:
 nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan
tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai kapital gain
 memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan bunga
yang mengambang bagi pemenang obligasi
 dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang
mengurangi risiko
4. Pelaku Pasar Modal
Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang
terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut :
 Emiten

14. 14 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan
emisi di bursa (disebut emiten). Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai
tujuan dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham
(RUPS), antara lain :
1. Perluasan usaha, modal yang diperoleh dari para investor akan digunakan untuk
meluaskan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi.
2. Memperbaiki struktur modal, menyeimbangkan antara modal sendiri dengan
modal asing.
3. Mengadakan pengalihan pemegang saham. Pengalihan dari pemegang saham
lama kepada pemegang saham baru.
 Investor
Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang
melakukan emisi (disebut investor). Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan,
investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup
bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten dan analisis lainnya. Tujuan utama para
investor dalam pasar modal antara lain :
1. Memperoleh deviden. Ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya
berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden.
2. Kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki maka semakin
besar pengusahaan (menguasai) perusahaan.
3. Berdagang. Saham dijual kembali pada saat harga tinggi, pengharapannya adalah
pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli
sahamnya.
 Lembaga Penunjang
Fungsi lembaga penunjang antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar
modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan
berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal.
 Penjamin emisi (underwriter).
Lembaga yang menjamin terjualnya saham/obligasi sampai batas waktu tertentu
dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten.[butuh rujukan]
 Perantara perdagangan efek (broker/ pialang)

15. 15 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Perantaraan dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual (emiten) dengan
si pembeli (investor). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh broker antara lain
meliputi:
1. Memberikan informasi tentang emiten
2. Melakukan penjualan efek kepada investor
 Perdagangan efek (dealer)
Berfungsi sebagai:
1. Pedagang dalam jual beli efek
2. Sebagai perantara dalam jual beli efek
 Penanggung (guarantor)
Lembaga penengah antara pemberi kepercayaan dengan penerima kepercayaan.
Lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya.
 Wali amanat (trustee)
Jasa wali amanat diperlukan sebagai wali dari si pemberi amanat (investor).
Kegiatan wali amanat meliputi:
1. Menilai kekayaan emiten
2. Menganalisis kemampuan emiten
3. Melakukan pengawasan dan perkembangan emiten
4. Memberi nasehat kepada para investor dalam hal yang berkaitan dengan emiten
5. Memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi
6. Bertindak sebagai agen pembayaran
 Perusahaan surat berharga (securities company)
Mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek.
Kegiatan perusahaan surat berharga antara lain :
1. Sebagai pedagang efek
2. Penjamin emisi
3. Perantara perdagangan efek
4. Pengelola dana
 Perusahaan pengelola dana (investment company)
Mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan
investor, terdiri dari 2 unit yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpan dana.
 Kantor administrasi efek.

16. 16 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar
administrasinya.
1. Membantu emiten dalam rangka emisi
2. Melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihan hak atas saham para
investor
3. Membantu menyusun daftar pemegang saham
4. Mempersiapkan koresponden emiten kepada para pemegang saham
5. Membuat laporan-laporan yang diperlukan

17. 17 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Implementasi Penanaman Modal Asing
Bisnis SPBU Asing Bermerek total SPBU Asal Francis
Setelah Shell dan Petronas meramaikan bisnis SPBU di Indonesia, kini giliran
Total – SPBU asal Prancis – menancapkan kukunya melalui PT Total Oil Indonesia
(Total). Dua SPBU Total telah dibangun di Jakarta, yaitu di bilangan Daan Mogot dan
M.T. Haryono. Maraknya SPBU asing tak lepas dari hadirnya regulasi yang
membolehkan pihak swasta selain Pertamina mengelola SPBU. Bagaimana
perkembangan SPBU asing saat ini? SPBU Shell yang dibesut oleh PT Shell Indonesia
(Shell) sudah hadir di sini sejak tahun 2005, sekaligus sebagai SPBU asing pertama di
Indonesia. Menurut Samuel G. De Guzman. GM Operasional & Penjualan Ritel Shell,
SPBU perusahaannya bertumbuh secara signifikan, baik dilihat dari nilai transaksi yang
masuk maupun pengembangan gerai yang sekarang sudah mencapai 35 – padahal akhir
tahun lalu baru 15 gerai. Dan yang terpenting, Shell berhasil mengubah lanskap
persaingan bisnis SPBU di Indonesia. Dengan kehadirannya, telah meningkatkan
standar kualitas layanan industri, dan otomatis Pertamina – pemain utama SPBU di
Tanah Air – ikut berbenah diri.
Pria asal Filipina ini menambahkan, pihaknya optimistis Shell akan terus
berkembang di Indonesia. Ia menyebut, total investasi yang telah dikeluarkan
perusahaan asal Amerika Serikat ini mencapai US$ 100 juta. Penjualan meningkat
signifikan, apalagi ketika harga Shell Super (Performance 92) turun dari Rp 10
ribu/liter menjadi Rp 5.700/liter, peningkatan transaksi pun terus terjadi. Namun,
Samuel enggan menyebutkan berapa besar pertumbuhan angka penjualannya. Ketika
ditanya apakah pencapaian omset selama empat tahun terakhir ini sudah sesuai dengan
target perusahaan? Samuel menjawab, “Ya dan tidak.” Ya, bila dilihat dari produk yang
dijual di Indonesia, yakni Oktan 92 dan 95, minat pasar di sini sudah cukup baik.
Adapun dibilang tidak sesuai dengan target karena belum bisa memasukkan beberapa
produk Shell yang lain. Sejauh ini pihaknya telah berupaya melakukan pendekatan ke
pemerintah agar diizinkan menjual jenis produk SPBU yang lain. “Kami investasi di sini
dengan tujuan bisa menawarkan produk BBM secara lengkap,” ujarnya. Pasalnya, target
Shell menjadi nomor dua di Indonesia.
Jadi, tidak benar bila disebutkan SPBU asing sepi setelah melihat contoh Shell.
“It’s not true,” katanya membantah tentang keberadaan SPBU asing yang dinilai kurang
sukses di Indonesia. Ia beralasan, jika tidak ada peluang, mengapa Shell terus

18. 18 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
membangun gerai-gerai baru di sini. Dan kenapa pula, Total ikut membenamkan
investasinya di Indonesia. Soalnya, bisnis SPBU di Indonesia masih memiliki peluang
besar. Bahkan, menurutnya, dalam waktu dekat akan muncul pemain-pemain baru
setelah Total. Sementara itu, Total mulai meramaikan bisnis SPBU di sini sejak Maret
2009. Peresmian dua gerai perusahaan asal Inggris di Jakarta itu merupakan kelanjutan
pembangunan jaringan ritel di Asia Pasifik (Cina, India, Filipina, Vietnam dan Pakistan)
yang jumlahnya telah mencapai 500 SPBU. “Bisnis SPBU ini bisnis jangka panjang. Kami
perlu investasi yang cukup besar untuk membangunnya. Untuk mendapatkan return,
boleh jadi kami membutuhkan waktu 8 sampai 10 tahun. Diakui memang volume
penjualan SPBU asing umumnya atau Total khususnya belum banyak. Karena, seperti
diketahui, SPBU nonsubsidi yang saat ini hanya boleh menjual bensin jenis tertentu.
Sementara itu, jenis premium (Oktan 88) hingga kini SPBU asing belum mendapat akses
dari pemerintah untuk menjualnya. Total sendiri baru memasarkan Performance 92
yang harga jualnya Rp 5.500, selisih Rp 1.000 dengan bensin premium milik Pertamina.
Produk lainnya adalah Performance 95 (sekelas dengan Pertamax Plus).
Pertanyaannya, dapatkah SPBU asing ini berjalan dengan produk-produk yang
sudah ada? jelas agak sulit mengdongkrak volume penjualan, karena dari sisi harga
masih dianggap mahal oleh konsumen. Namun, pihaknya berpikir jangka panjang
sambil berharap kelak pemerintah membuka akses bagi pemain asing untuk menjual
bensin bersubsidi. Di Indonesia sendiri masih perlu waktu bagi Total untuk bisa
mencetak volume penjualan yang diinginkan. Kurun waktu dua bulan belum cukup
untuk

19. 19 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Pustaka
Panjaitan Human, 2002, Hukum Penanaman Modal Asing, Jakarta :Medio
Sihombing Jonker, 2009, Hukum penanaman Modal di Indonesia, Bandung : P.T Alumni
https://id.wikipedia.org/wiki/Penanaman_Modal_Dalam_Negeri
http://alympredator.blogspot.co.id/2015/03/makalah-penanaman-modal.html?m=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_modal
http://jajang123456.blogspot.co.id/2015/01/tugas-makalah-penanaman-modal-
asing.html
http://www.detikfinance.com/read/2010/06/07/173053/1373466/4/investasi-asing-
capai-us-345-miliar-hingga-2010