dukungan kebijakan penyediaan perumahan acara pupr

1. DUKUNGAN KEBIJAKAN PENYEDIAAN
PERUMAHAN & RUMAH SUSUN
UNTUK MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)
Disampaikan dalam acara:
“Strategi Pengembangan Perumahan MBR dan Rumah
Susun Menengah dengan Dukungan Perbankan”
Jakarta, 28-29 September 2016
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2. Backlog
sebesar
7,6Juta
unit
pada tahun 2014
berdasarkan konsep
penghunian
TARGET
5Juta
unit
pada tahun
2019
Backlog
sebesar
13,5Juta
unit
pada tahun 2014
berdasarkan konsep
kepemilikan
TARGET
6,8Juta
unit
pada tahun
2019
Sumber :
Perpres No.2
Tahun 2015
tentang RPJMN
2015-2019
Sumber :
BPS dan
Bappenas
3
Menjadi
Sebesar
6,9*Juta
unit
pada tahun
2015
Menjadi
Sebesar
11,4**Juta
unit
pada tahun
2015 **Capaian program sejuta
rumah tahun 2015, khusus
pembangunan baru milik
sebanyak 609.833 unit
*Capaian program sejuta
rumah tahun 2015
KONDISI DAN TARGET PERUMAHAN-BACKLOG

3. 1,9 juta unit
Tahun 2019
Menjadi sebesar
2,51 juta unit
rumah tidak layak huni
(Sumber: BPS, April 2016)
3,4 juta unit
rumah tidak layak huni
(Sumber: BPS, 2010)
KONDISI DAN TARGET PERUMAHAN-RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

4. TARGET PROGRAM PERUMAHAN
Rumah
Swadaya
Rumah
Khusus
Rumah
Susun
Rumah Umum
dan Komersil
bantuan stimulan
pembangunan baru
250.000
unit
bantuan stimulan
peningkatan
kualitas
1.500.000
Unit
Pembangunan
rumah khusus
50.000
Unit.
Pembangun
Rumah Susun
untuk MBR
550.000
Unit
Bantuan PSU
rumah umum
676.950
unit
1. Pembinaan
Rumah
umum dan
Komersial
2. Pencadangan
tanah
3. Pengelolaan
Rumah
Susun Sewa
Rp.
34.259,115
milyar
Rp.
12.451,961
milyar
Rp. 184.662,810 Milyar
Rp.
5.680,744
milyar
Terdapat gap / kekurangan anggaran sebesar:
Rp. 151.563.810 Milyar
Alokasi RPJMN
Rp. 33.099.000 Milyar
Rp.
130.497,412
milyar
• Kemampuan Pemerintah (APBN)
hanya ± 10% dari target tersebut.
• Diperlukan peran aktif seluruh
Pemangku Kepentingan
(Pemerintah Daerah, Swasta dan
Masyarakat) untuk mengurangi
backlog perumahan.
TARGET RENSTRA
PUPR
TARGET RPJMN DAN RENSTRA PUPR 2015-2019

5. ARAH
KEBIJAKAN
“Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang
layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana dan
utilitas yang memadai”
STRATEGI
1. Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru
(sewa/milik) dan peningkatan kualiats hunian;
2. Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan
perumahan;
3. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penyediaan
perumahan untuk MBR;
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi
penyediaan rusunami, rusunawa serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan;
5. Pengembangan housing career system;
6. Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan
konsep rumah tumbuh;
7. Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan
pengembangan perumahan;
8. Revitalisasi dan pengembangan industrialisasi perumahan.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJMN 2015-2019

6. PERMASALAHAN
PENYEDIAAN PERUMAHAN
Terbatasnya alokasi
ruang untuk
perumahan,
khususnya MBR
Prosedur perijinan
perumahan yang rumit
dan tidak efisien
Proses pengadaan,
pembebasan,
sertifikasi dan
konsolidasi tanah yang
tidak efisien
Ketidakterpaduan
infrastruktur dengan
ruang alokasi untuk
perumahan
Belum akuratnya data
dan informasi
perumahan

7. UPAYA MENJAWAB
PERMASALAHAN PENYEDIAAN PERUMAHAN
Penyederhanaan Perizinan
Pembangunan Perumahan
melalui Inpres Nomor 3 Tahun
2016.
Paket Kebijakan Ekonomi ke-13,
salah satunya RPP pembangunan
perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR).
Dari segi tata ruang: mendorong
kota/kab menyusun rencana
detail tata ruang (RDTR)/Rencana
Rinci  RDTR memberikan
kepastian lokasi dan peraturan
zonasi perumahan untuk MBR.
Meningkatkan peran PERUMNAS
sebagai holding company 
berperan dalam land banking,
master developer dan estate
management.
Keterpaduan infrastruktur PUPR
dilaksanakan oleh Badan
Pengembangan Infrastruktur
Wilayah (BPIW), termasuk
keterpaduan pengembangan
permukiman dan perumahan.

8. PENYEDERHANAAN PROSEDUR PERIZINAN PERUMAHAN
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2016 tentang Penyederhanaan
Perizinan Pembangunan Perumahan
Menteri Dalam
Negeri
Melakukan
penyederhanaan
kebijakan,
persyaratan,
dan proses
penerbitan Izin
Gangguan, evaluasi
daerah, dll
Menteri
ATR/BPN
Melakukan
penyederhanaan
kebijakan,
persyaratan,
dan proses
penerbitan Izin
Pemanfaatan Ruang
dan Izin Lokasi
Menteri PUPR
Melakukan
penyederhanaan
kebijakan,
persyaratan,
dan proses
penerbitan IMB
Menteri
Lingk.Hidup &
Kehutanan
Melakukan
penyederhanaan
kebijakan,
persyaratan,
dan proses
penerbitan Izin
Lingkungan
Menteri
Perhubungan
Melakukan
penyederhanaan
kebijakan,
persyaratan,
dan proses
persetujuan hasil
Analisis Dampak Lalu
Lintas (Andal Lalin)
Gubernur/Bupati
/Walikota
Perizinan melalui
PTSP, sistem online,
evaluasi perda yang
menghambat
perizinan
perumahan, laporkan
hasil evaluasi ke
Mendagri
PERMEN PUPR
NO.5 TAHUN 2016
tentang IMB http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2016/PermenPUPR05-2016.pdf
Mendukung penyederhanaan dan
efisensi IMB
PERLU
SOSIALISASI

9. PROGRAM SEJUTA RUMAH
MBR
700.000
Unit
NON MBR
300.000
Unit
PEMERINTAH
(PUPR)
110.539 Unit
TOTAL :
1.000.000
NON – APBN
PUPR
589.047 Unit
PENGEMBANG
& MASYARAKAT
300.000 Unit
1. RUSUNAWA (10.458
Unit)
2. PENINGKATAN
KUALITAS (93.229 Unit)
3. PEMBANGUNAN BARU
(1.000 Unit)
4. RUMAH KHUSUS
(5.906 Unit)
MILIK
UMUM / KOMERSIAL
SEWA & MILIK
1. BURUH/PEKERJA
2. PNS
3. UMUM
1. MELALUI
PENYALURAN FLPP
(87.390 Unit)
2. SSB (234.000 Unit)
3. LAIN-LAIN (268.017
Unit)
SEWA
1. BURUH/PEKERJA
2. PNS
3. TNI/POLRI
PENANGANAN RTLH
MASYARAKAT
BERPENGHASILAN
RENDAH

10. PROGRAM RUMAH SUSUN SEWA
Rusunawa sebagai
upaya penanganan
backlog perumahan
Target penerima bantuan
diprioritaskan: MBR
(pekerja/buruh), penanganan
kawasan kumuh, TNI/POLRI,
penanganan kawasan perbatasan,
pendayagunaan tanah wakaf
Saat ini penerima manfaat rusunawa
mahasiswa dan pesantren tidak
menjad prioritas, karena bukan
termasuk backlog
Rumah susun sewa
menjadi bagian dari
housing career system

11. PENGEMBANGAN RUMAH SUSUN
Rumah susun perlu dibangun
di kota-kota metropolitan,
besar dan terintegrasi dengan
sistem perkotaan.
Desain rumah susun perlu
mengadopsi kaidah nasional dan
internasional yang dipersyaratkan.
Desain rumah susun perlu memperhatikan
keberlanjutan lingkungan (green building)
dan pengarusutamaan gender (rusun dan
lingkungan rusun ramah difabel, anak, lansia,
jenis kelamin, dll)
Meningkatkan pengembangan teknologi
pembangunan rumah susun dengan
modular/prefabrikasi/precast agar mutu
meningkat, biaya rendah dan rusun mampu
dibangun secara massal.
Pengembangan Kerjasama Pemerintah
Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan
rumah susun (Peraturan Presiden Nomor
38 Tahun 2015).
Perlu menggali sumber-sumber
pendanaan lain untuk
pembangunan rumah susun
(dalam proses: pembangunan
rusun PNS dengan sukuk).

12. TERIMA
KASIH

13. LAMPIRAN

14. PMK 113/PMK.03/2014 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah
Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, yang BEBAS PPN

15. Kepmen PUPR No. 425/KPTS/M/2015 tentang Batasan Harga Jual Rumah yang
dapat diperoleh melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera
RUMAH SEJAHTERA TAPAK
JABODETABEK

16. Kepmen PUPR No. 425/KPTS/M/2015 tentang Batasan Harga Jual Rumah yang
dapat diperoleh melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera
RUMAH SEJAHTERA SUSUN
JABODETABEK