Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH & PERMUKIMAN KUMUH
KOTA SURAKARTA
...
PENTINGNYA PERDA KUMUH
Hal - 2
Hal - 3
A r t i P e n t i n g P e r d a K u m u h
1. Amanah UU-PKP
• Sesuai amanah dalam Pasal 98 ayat (3) UU No. 1 Tahun ...
Hal - 4
K e d u d u k a n P e r d a K u m u h
UUD 1945
UU-HAM
(UU 39/1999)
UU-PKP
(UU 1/2011)
PP Pencegahan dan Peningkata...
OUTLINE NASKAH AKADEMIS
RAPERDA
Hal - 5
Hal - 6
S i s t e m a t i k a N a s k a h A k a d e m i s
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Identifikasi Masalah
1....
TINJAUAN TEORETIS
Hal - 7
Hal - 8
Pengertian Perumahan & Kawasan Permukiman
1. RUMAH
2. PERUMAHAN
Kumpulan Rumah + PSU
3. PERMUKIMAN
Lebih Dari Satu...
Hal - 9
Karakteristik Perumahan & Permukiman Kumuh
• Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dirumuskan karakteristik p...
Hal - 10
Lingkup Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
LINGKUP...
GAMBARAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Hal - 11
ADMINISTRATIF
Terdiri dari 5 Kecamatan, 51
Kelurahan, 604 RW dan
2.714 RT
• Kec. Laweyan
• Kec. Serengan
• Kec. Pasar Kliw...
DEMOGRAFI & GUNA LAHAN
Jumlah penduduk :
586.978 jiwa
(BPS, 2014)
Kepadatan penduduk:
11.582 jiwa/km2
Jumlah KK:
169.772 K...
Hal - 14
1. REGULASI
a) Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota
Surakarta 2011-2031
b) Dokumen SSK (2007)
c) Dokumen RP3K...
Hal - 15
Eksisting Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Surakarta
Strategi Penanganan
 Penataan Kawasan Yang Berpotensi Dijad...
PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
KOTA SURAKARTA
Hal - 16
PROFIL KAWASAN KUMUH
SK Walikota Surakarta Nomor 032/97-C/1/2014
Berdasarkan SK Walikota
Surakarta Nomor 032/97-
C/1/2014 ...
VERIFIKASI LOKASI KUMUH
SK Walikota Surakarta Nomor 032/97-C/1/2014 :
Luas Kawasan Kumuh adalah 467.62 Ha
Hasil Verifikasi...
Hasil Verifikasi
dikelompokkan
berdasarkan:
1. kesamaan
karakteristik/
tipologi kumuh
2. Lokasi dengan
jarak yang
berdekat...
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA SURAKARTA
Hasil Verifikasi RKP-KP Kota Surakarta Tahun 2015
Kawasan
Luas
Kumuh
(Ha)
A Kawasa...
TANTANGAN
Road Map Menuju Bebas Kumuh
RKP-KP KOTA SURAKARTA TAHUN 2015
50% dari kawasan permukiman kumuh Kota
Surakarta me...
Road Map Menuju Bebas Kumuh
RKP-KP KOTA SURAKARTA TAHUN 2015
PROGRAM 2016-2020STRATEGI
Pengawasan dan pengendalian terhada...
Road Map Menuju Bebas Kumuh
RKP-KP KOTA SURAKARTA TAHUN 2015
PROGRAM 2016-2020STRATEGI
Penataan kembali kawasan sesuai
per...
RAPERDA KUMUH 2015 –
KOTA SURAKARTA
Hal - 24
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
Menimbang:
a. bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan
pencegahan dan peningkatan kua...
Hal - 26
B a b I K e t e n t u a n U m u m
1. Daerah
2. Pemerintah Daerah
3. Walikota
4. DPRD
5. Pemerintah Pusat
6. Rumah...
Hal - 27
Bab II Kriteria Dan Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
Kriteria Kekumuhan ditinjau dari:
• Bangunan Ge...
Hal - 28
Bab II Kriteria Dan Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingk...
Hal - 29
Bab II Kriteria Dan Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
Pasal 14
Bagian Kedua Tipologi Perumahan Kumuh ...
Hal - 30
Bab III Pencegahan Tumbuh & Berkembangnya
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
Bagian Kesatu Umum
Pencegahan...
Hal - 31
Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian
Paragraf 2 Bentuk Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 17 – Pasal 20
Tahap
...
Hal - 32
Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian
Paragraf 3 Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 21 – Pasal 24
Tat...
Hal - 33
Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat
Paragraf 1 Umum
Pasal 25
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam...
Hal - 34
Pendampingan
Penyuluhan
dimaksudkan untuk
meningkatkan kapasitas
masyarakat melalui
pembentukan dan
peningkatan k...
Hal - 35
Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat
Paragraf 3 Pelayanan Informasi
Pasal 31– Pasal 32
Pelayanan Informasi
merup...
Hal - 36
B a b I V P e n i n g k a t a n K u a l i t a s t e r h a d a p
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Bagian Kesat...
Hal - 37
Bagian Kedua Penetapan Lokasi
Paragraf 1 Umum
Pasal 34
Penetapan Lokasi
wajib didahului proses pendataan yang dil...
Hal - 38
IDENTIFIKASI
LOKASI
Identifikasi Kondisi Kekumuhan
menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan
permukim...
Hal - 39
Bagian Kedua Penetapan Lokasi
Paragraf 2 Ketentuan Penetapan Lokasi
Pasal 42 – Pasal 45
• Penetapan lokasi berdas...
Hal - 40
Pola-Pola Penanganan
dilakukan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya
dengan melibatka...
Hal - 41
Bagian Ketiga Pola – pola Penanganan
Paragraf 2 Pemugaran
Pasal 49 – Pasal 50
Dilakukan untuk perbaikan dan/atau
...
Hal - 42
Pengelolaan terhadap
perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang telah
ditangani
untuk mempertahankan
dan menjaga k...
Hal - 43
Bagian Keempat Pengelolaan
Paragraf 2 Pemeliharaan
Pasal 56
Paragraf 3 Perbaikan
Pasal 57
dilakukan melalui peraw...
B a b V P e n y e d i a a n T a n a h
Sesuai kewenangannya, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan tanah dala...
Hal - 45
Bab VI Pendanaan dan Sistem Pembiayaan
Pendanaan dimaksudkan
untuk menjamin
kemudahan pembiayaan
pencegahan dan
p...
Hal - 46
Bab VII Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
pe...
Hal - 47
1. merumuskan kebijakan dan strategi kota serta rencana pembangunan kota terkait pencegahan dan peningkatan kuali...
Hal - 48
Kewajiban Dalam Peningkatan Kualitas
• melakukan identifikasi
lokasi melalui survei
lapangan melibatkan
masyaraka...
Hal - 49
• Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan
pemerintah pusat, dan ...
Hal - 50
Bab VIII Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, Dan Kearifan Lokal
Pola Kemitraan antar pemangku kepentingan
antara Pe...
Hal - 51
PERAN MASYARAKAT PADA TAHAP PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN
1. berpartisipasi menjaga kesesuaian perizinan dari bangu...
Hal - 52
Pada Tahap pengelolaan
a. berpartisipasi aktif pada
berbagai program
pemerintah dalam
pemeliharaan dan perbaikan;...
Hal - 53
Bab VIII Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, Dan Kearifan Lokal
• Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan u...
Hal - 54
Kearifan lokal merupakan ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan
masyarak...
Hal - 55
B a b I X S a n k s i A d m i n i s t r a t i f
1. peringatan tertulis;
2. pembatasan kegiatan
pembangunan;
3. pe...
B a b X K e t e n t u a n P i d a n a
Tidak memenuhi Perda ini Penjara maks 6 bln /
Denda maks Rp. 50jt
Bagian Kesatu Kete...
Hal - 57
B a b X I K e t e n t u a n P e n y i d i k a n
• Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui ...
Hal - 58
B a b X I I K e t e n t u a n P e r a l i h a n
• Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan da...
Hal - 59
B a b X I I I K e t e n t u a n P e n u t u p
• Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
• A...
Hal - 60
L a m p i r a n P e r d a K u m u h
• LAMPIRAN I - FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMA...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta

5,848 views

Published on

perda

Published in: Government & Nonprofit

Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta

  1. 1. PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH & PERMUKIMAN KUMUH KOTA SURAKARTA Pemerintah Kota Surakarta
  2. 2. PENTINGNYA PERDA KUMUH Hal - 2
  3. 3. Hal - 3 A r t i P e n t i n g P e r d a K u m u h 1. Amanah UU-PKP • Sesuai amanah dalam Pasal 98 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dibentuk Peraturan Daerah. 2. Amanah PP Pembagian Urusan • Sesuai PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Lampiran Bid PU, Sub Bid Permukiman, Sub-Sub Bid Permukiman Kumuh, disebutkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menetapkan Perda Kumuh. 3. Komitmen Internasional • Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu komitmen internasional dalam Deklarasi HAM, Konvenan Hak Eksosbud dan MDGs. 4. Instruksi Presiden • Pada Hari Habitat Dunia, Presiden menginstruksikan untuk melakukan pengentasan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh hingga tahun 2020. 5. Salah Satu Kewajiban Pemerintah Daerah Sesuai Semangat Otonomi Daerah • Penetapan Perda yang berkaitan dengan penanggulangan permukiman kumuh merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam bidang Pekerjaan Umum – sub bidang Permukiman – sub sub bidang Permukiman Kumuh sesuai PP 38 Tahun 2007. 6. Sebagai Dasar Alokasi APBN Keciptakaryaan • Sebagai komitmen nasional, maka program pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi prioritas nasional, dalam hal ini Ditjen Cipta Karya dalam alokasi APBN hingga 2020. • Termasuk dalam program ini adalah terkait dengan bidang bangunan gedung dan lingkungan, pengembangan permukiman, air minum, pengelolaan limbah dan persampahan.
  4. 4. Hal - 4 K e d u d u k a n P e r d a K u m u h UUD 1945 UU-HAM (UU 39/1999) UU-PKP (UU 1/2011) PP Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (PP .../...) UU-PR (UU 26/2007) PP-PPR (PP 15/2010) PP-RTRWN (PP 28/2006) PERPRES RTR KSN Perda RTRW Provinsi Perda RTRW Kab/Kota Perda RDTR Kws Perkot. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Permen tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perbup/wal tentang Rencana Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
  5. 5. OUTLINE NASKAH AKADEMIS RAPERDA Hal - 5
  6. 6. Hal - 6 S i s t e m a t i k a N a s k a h A k a d e m i s BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Identifikasi Masalah 1.3 Tujuan dan Kegunaan 1.4 Metode BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 2.1 Kajian Teoretis 2.2 Kajian Asas/Prinsip 2.3 Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting, dan Permasalahan 2.4 Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 3.1 Yang Bersifat Atributif • Pasal 18 ayat (6) UUD • UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • UU No...Tahun...tentang Pembentukan Daerah 3.2 Yang Bersifat Delegasi • UU No.1 Tahun 2014 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman • UU No2 Tahun 2012 tentang Penyediaan Tanah 3.3 Teknis Penyusunan Peraturan Perundangan • UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan • Permendagri No.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 3.4 Teknis Substansi terkait Permukiman dan Infrastruktur Permukiman • Permen PUPR terkait Permukiman; • Permen PUPR terkait Infrastruktur Permukiman BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 4.1 Landasan Filosofis 4.2 Landasan Sosiologis 4.3 Landasan Yuridis BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAREAH KABUPATEN/KOTA 5.1 Ketentuan Umum; 5.2 Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 5.3 Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru; 5.4 Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 5.5 Penyediaan Tanah; 5.6 Pendanaan dan Sistem Pembiayaan; 5.7 Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah; 5.8 Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, dan Kearifan Lokal; 5.9 Sanksi Administratif; 5.10 Ketentuan Pidana; 5.11 Ketentuan Penyidikan; 5.12 Ketentuan Peralihan; 5.13 Ketentuan Penutup BAB VI PENUTUP 6.1 Kesimpulan 6.2 Rekomendasi dan Saran
  7. 7. TINJAUAN TEORETIS Hal - 7
  8. 8. Hal - 8 Pengertian Perumahan & Kawasan Permukiman 1. RUMAH 2. PERUMAHAN Kumpulan Rumah + PSU 3. PERMUKIMAN Lebih Dari Satu Satuan Perumahan & PSU 5. KAWASAN PERMUKIMAN Kawasan Di luar Kawasan Lindung Dengan Fungsi sebagai Hunian 4. LINGKUNGAN HUNIAN Lebih Dari Satu Satuan Permukiman Sumber: Diolah dari UU 1/2011
  9. 9. Hal - 9 Karakteristik Perumahan & Permukiman Kumuh • Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dirumuskan karakteristik perumahan dan permukiman kumuh perkotaan sebagai berikut, yaitu: 1. Merupakan satuan entitas perumahan atau permukiman; 2. Kondisi bangunan memiliki kepadatan tinggi, tidak teratur dan tidak memenuhi syarat; 3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat (batasan sarana dan prasarana ditetapkan dalam lingkup keciptakaryaan), yaitu: a. Jalan Lingkungan, b. Drainase Lingkungan, c. Penyediaan Air Bersih/Minum, d. Pengelolaan Persampahan, e. Pengelolaan Air Limbah, f. Pengamanan kebakaran • Karakteristik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dalam proses identifikasi lokasi permukiman kumuh perkotaan. • Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: • Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. • Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
  10. 10. Hal - 10 Lingkup Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh LINGKUP PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH A. Pencegahan Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh B. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh C. Pengadaan Tanah D. Pendanaan 1. Pengawasan & Pengendalian 2. Pemberdayaan Masyarakat 1. Penetapan Lokasi 2. Pola-Pola Penanganan 3. Pengelolaan a. Pemugaran b. Peremajaan c. Pemukiman Kembali a. Pendataan b. Penetapan Lokasi 1. Pemberian Hak Atas Tanah Terhadap Tanah Yang Langsung Dikuasai Negara 2. Konsolidasi Tanah Oleh Pemilik Tanah 3. Peralihan Atau Pelepasan Hak Atas Tanah Oleh Pemilik Tanah 4. Pemanfaatan Dan Pemindahtanganan Tanah Barang Milik Negara Atau Milik Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5. Pendaya-gunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar 1. Sumber APBN 2. Sumber APBD 3. Sumber Dana Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
  11. 11. GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA Hal - 11
  12. 12. ADMINISTRATIF Terdiri dari 5 Kecamatan, 51 Kelurahan, 604 RW dan 2.714 RT • Kec. Laweyan • Kec. Serengan • Kec. Pasar Kliwon • Kec. Jebres • Kec. Banjarsari Luas wilayah : 44,04 km2 Utara : Kab. Karanganyar dan Boyolali Timur : Kab. Sukoharjo dan Karanganyar Selatan : Kab. Sukoharjo Barat : Kab. Sukoharjo dan Karanganyar Batas Wilayah :
  13. 13. DEMOGRAFI & GUNA LAHAN Jumlah penduduk : 586.978 jiwa (BPS, 2014) Kepadatan penduduk: 11.582 jiwa/km2 Jumlah KK: 169.772 KK Penggunaan lahan terbesar di Kota Surakarta yaitu Permukiman, sebesar 64% (2.874,93 Ha). Sedangkan untuk kegiatan Perekonomian menggunakan tempat yang cukup luas yaitu berkisar 15% dari luas lahan yang ada.
  14. 14. Hal - 14 1. REGULASI a) Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Surakarta 2011-2031 b) Dokumen SSK (2007) c) Dokumen RP3KP (2012) d) Dokumen SPPIP dan RPKPP (2013) e) SK Permukiman Kumuh no. 032/97 C / 1 / 2014 (467,62 Ha) 2. BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI a) Bantuan Stimulan RTLH dari : b) APBD Kota 6612 rumah , c) APBD Prov 70 rumah d) APBN 450 rumah 3. RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (7 RUSUNAWA) a) Rusunawa Begalon I dan II b) Semanggi c) Jurug (Kemenpera dan PU) d) Kerkov Purwodiningratan e) Minapadi (Rusunboro) Nusukan f) Mojosongo g) Rumah Renteng di Keprabon 4. RELOKASI (Pasca banjir 2007)---HM 500 KK dan TN 1571 KK 5. PENINGKATAN PSU a) IPAL Terpusat Pucang Sawit (APBN) b) IPAL Komunal 88 lokasi (Sanimas, SLBM, USRI, IUWASH, Wasap D) c) Sumur Dalam 15 Lokasi (DAK ) d) Jalan, Saluran, Sanitasi (DPK APBD ) e) PNPM PLPBK (APBN) f) TPS Mobil dan Lelang Investasi TPA Putri Cempo g) Penataan Bantaran Sungai -----Bengawan Solo dan Kali Pepe (Wisata Air) PROGRAM PENANGANAN EKSISTING Eksisting Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Surakarta
  15. 15. Hal - 15 Eksisting Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Surakarta Strategi Penanganan  Penataan Kawasan Yang Berpotensi Dijadikan Hunian/Bangunan Liar (Bantaran Sungai, Taman Kota).  Pemenuhan Atau Peningkatan Sarana-prasarana Lingkungan Di Kawasan Permukiman Kumuh.  Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Infrastruktur Lingkungan. Program – Program Penanganan : a. PNPM-Mandiri Perkotaan. b. Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). c. Kegiatan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK). d. Penyediaan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat. e. Penyediaan Sarana Air Bersih. f. Pembangunan Rusunawa. g. Penataan Bantaran Sungai. h. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh. i. Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP).
  16. 16. PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA SURAKARTA Hal - 16
  17. 17. PROFIL KAWASAN KUMUH SK Walikota Surakarta Nomor 032/97-C/1/2014 Berdasarkan SK Walikota Surakarta Nomor 032/97- C/1/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Surakarta, luasan kawasan permukiman kumuh di Kota Surakarta adalah 467.62 Ha, terdiri atas 51 kawasan. No KECAMATAN Luas Kawasan (Ha) I KECAMATAN LAWEYAN 55,8 II KECAMATAN SERENGAN 36,88 III KECAMATAN PASAR KLIWON 74,24 IV KECAMATAN JEBRES 80,18 V KECAMATAN BANJARSARI 220,52
  18. 18. VERIFIKASI LOKASI KUMUH SK Walikota Surakarta Nomor 032/97-C/1/2014 : Luas Kawasan Kumuh adalah 467.62 Ha Hasil Verifikasi: Luas Kawasan Kumuh adalah 359.53 Ha
  19. 19. Hasil Verifikasi dikelompokkan berdasarkan: 1. kesamaan karakteristik/ tipologi kumuh 2. Lokasi dengan jarak yang berdekatan 3. Pembentuk sistem/jaringan infrastruktur yang tidak dapat ditangani dalam bentuk spot-spot kumuh Hasil dari pembentukan kawasan ini adalah 28 Kawasan Permukiman Kumuh Kota Surakarta yang telah disepakati bersama baik oleh pemerintah dan masyarakat Pembentukan Kawasan RKP-KP KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 Luas Permukiman Kumuh: 359.53 Ha Luas Penghubung : 679.16 Ha Luas total : 1,038.69 Ha
  20. 20. KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA SURAKARTA Hasil Verifikasi RKP-KP Kota Surakarta Tahun 2015 Kawasan Luas Kumuh (Ha) A Kawasan Karangasem 13.242 B Kawasan Sondakan 5.471 C Kawasan Pajang 2.31 D Kawasan Kerten 0.677 E Kawasan Sumber 8.909 F Kawasan Manahan 1.722 G Kawasan Laweyan 12.837 H Kawasan Panularan 0.513 I Kawasan Penumping 1.202 J Kawasan Bantaran Kali Anyar 36.649 K Kawasan Kestalan 35.731 L Kawasan Timuran 9.806 M Kawasan Kratonan 17.353 N Kawasan Danukusuman 26.021 O Kawasan Pasar Kliwon 14.641 P Kawasan Semanggi 76.03 Q Kawasan Pucangsawit 17.618 R Kawasan Purwodiningratan 15.588 S Kawasan Sudiroprajan 6.107 T Kawasan Tegalharjo 20.527 U Kawasan Bantaran Sungai Bengawan Solo 9.413 V Kawasan Mojosongo 11.886 W Kawasan Nusukan 1.206 X Kawasan Kadipiro Timur 0.54 Y Kawasan Bantaran Rel KA Kadipiro 7.53 Z Kawasan Kadipiro Barat 0.501 AA Kawasan Banyuanyar 5.277 AB Kawasan Punggawan 0.226 Luas Kumuh 359.53 Ha
  21. 21. TANTANGAN Road Map Menuju Bebas Kumuh RKP-KP KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 50% dari kawasan permukiman kumuh Kota Surakarta merupakan rumah tidak layak huni yang menempati tanah negara dan tidak sesuai peruntukannya (slums & squatters) 359.53 Ha permukiman kumuh 18.625 Rumah Tidak Layak Huni Pengelolaan air limbah, pelayanan sampah dan air bersih yang tidak memadai Kepadatan & Ketidakteraturan Bangunan Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Ketidakberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah PENCEGAHAN: 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan permukiman 2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih & Sehat 3. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah & lingkungan sehat STRATEGI Ketidakjelasan status lahan. Tidak semua bangunan memiliki IMB, SHM, HGB, maupun surat yang diakui oleh pemerintah. Banyak yang berdiri di tanah magersari luas permukiman kumuh kota Rumah yang layak dalam permukiman yang sehat dan bebas kumuh 0% PENINGKATAN KUALITAS: 1. Penataan kembali kawasan sesuai peruntukannya 2. Perbaikan RTLH menjadi rumah layak huni 3. Peremajaan lingkungan kumuh menjadi sehat 4. Kerjasama lintas sektor dan kemitraan
  22. 22. Road Map Menuju Bebas Kumuh RKP-KP KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 PROGRAM 2016-2020STRATEGI Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan permukiman 1. Penataan dan penegasan kepemilikan lahan 2. Meningkatkan kerjasama pembangunan antara pemerintah dengan pihak lain dalam pengawasan pembangunan permukiman Peningkatan kesadaran masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih & Sehat 1. Sosialisasi, edukasi dan promosi rumah dan lingkungan sehat 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan sehat Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah & lingkungan sehat 1. Fasilitasi pengembangan kelembagaan dalam penyediaan rumah dan infrastrukturnya 2. Penyuluhan dan pelatihan peningkatan SDM 3. Membangun kemitraan dengan pihak lain terkait kemudahan penyediaan rumah sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah
  23. 23. Road Map Menuju Bebas Kumuh RKP-KP KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 PROGRAM 2016-2020STRATEGI Penataan kembali kawasan sesuai peruntukannya 1. Relokasi permukiman di lokasi ilegal (squatters) 2. Konsolidasi lahan bagi penyediaan lahan relokasi 3. Pembangunan Rusunawa 4. Penataan kembali lokasi ex-permukiman ilegal Perbaikan RTLH menjadi rumah layak huni 1. Stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah 2. Bantuan rehabilitasi RTLH, Sanitasi dan Air Bersih Kerjasama lintas sektor dan kemitraan 1. Meningkatkan kerjasama pembangunan antara pemerintah dengan pihak keraton dalam konsolidasi status lahan 2. Meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta dalam pembangunan lingkungan sehat Peremajaan lingkungan kumuh menjadi sehat 1. Penataan infrastruktur jalan dan saluran drainase 2. Perbaikan dan peningkatan akses sanitasi, air bersih dan persampahan 3. Penyediaan proteksi kebakaran 4. Peningkatan ruang terbuka hijau 5. Rehabilitasi Rusunawa
  24. 24. RAPERDA KUMUH 2015 – KOTA SURAKARTA Hal - 24
  25. 25. Konsideran (Menimbang & Mengingat) Menimbang: a. bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; Mengingat: a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7); d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Hal - 25
  26. 26. Hal - 26 B a b I K e t e n t u a n U m u m 1. Daerah 2. Pemerintah Daerah 3. Walikota 4. DPRD 5. Pemerintah Pusat 6. Rumah 7. Perumahan 8. Perumahan Swadaya 9. Perumahan Formal 10. Permukiman 11. Lingkungan hunian 12. Kawasan permukiman 13. Perumahan kumuh 14. Permukiman kumuh 15. Pencegahan 16. Peningkatan kualitas 17. MBR 18. Prasarana 19. Sarana 20. Utilitas 21. IMB 22. Pelaku pembangunan 23. Setiap orang 24. Badan hukum 25. Kelompok swadaya masyarakat Bagian Kesatu - PengertianPasal 1 Tujuan: • mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; • meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur Lingkup: a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru; c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; d. penyediaan tanah; e. pendanaan dan sistem pembiayaan; f. tugas dan kewajiban pemerintah daerah; serta g. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan loka Maksud: Sebagai pengaturan lebih lanjut dan operasionalisasi di daerah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan landasan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Bagian Kedua - Maksud, Tujuan & Lingkup Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4
  27. 27. Hal - 27 Bab II Kriteria Dan Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kriteria Kekumuhan ditinjau dari: • Bangunan Gedung; • Jalan Lingkungan; • Penyediaan Air Minum; • Drainase Lingkungan; • Pengelolaan Air Limbah; • Pengelolaan Persampahan; dan • Proteksi Kebakaran. Pasal 5 • Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan: • Ketidakteraturan bangunan; • Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau • Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan • Dalam hal kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara. • Dalam hal bangunan tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pasal 6 – Pasal 7 Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan: • jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau • kualitas permukaan jalan lingkungan buruk Pasal 8 Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan penyediaan air minum: • Ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau • Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku Pasal 9 Bagian Kesatu Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
  28. 28. Hal - 28 Bab II Kriteria Dan Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan: • drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; • ketidaktersediaan drainase; • tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan; • tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau • kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. Pasal 10 Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan pengelolaan air limbah: • sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau • prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis Pasal 11 Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan: • prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; • sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau • tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase. Pasal 12 Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan proteksi kebakaran mencakup ketidaktersediaan : • prasarana proteksi kebakaran; dan/atau • sarana proteksi kebakaran Pasal 13 Bagian Kesatu Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
  29. 29. Hal - 29 Bab II Kriteria Dan Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Pasal 14 Bagian Kedua Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompoka n perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis. perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air; perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air; perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran; perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan; perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam wilayah Kota Surakarta Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai
  30. 30. Hal - 30 Bab III Pencegahan Tumbuh & Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Bagian Kesatu Umum Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui: • pengawasan dan pengendalian; • pemberdayaan masyarakat. Pasal 15 Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian Paragraf 1 Umum • Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap: • perizinan; • standar teknis; dan • kelaikan fungsi. • Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan pada: • tahap perencanaan; • tahap pembangunan; dan • tahap pemanfaatan. Pasal 16
  31. 31. Hal - 31 Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian Paragraf 2 Bentuk Pengawasan dan Pengendalian Pasal 17 – Pasal 20 Tahap Perencanaan Tahap Pemba- ngunan Tahap Pemanfaatan Dilakukan atas kesesuaian terhadap Perizinan Standar Teknis Kelaikan Fungsi • izin prinsip • izin lokasi • izin pemanfaatan tanah • izin mendirikan bangunan • Izin pemanfaatan ruang • izin lain • Standar teknis bangunan gedung • Standar teknis jalan lingkungan • Standar teknis air minum • Standar teknis drainase lingkungan • Standar teknis air limbah • Standar teknis persampahan • Standar teknis kebakaran • Kelayakan bangunan gedung • Kelayakan jalan lingkungan • Kelayakan air minum • Kelayakan drainase lingkungan • Kelayakan air limbah • Kelayakan persampahan • Kelayakan kebakaran Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Untuk menjamin: • Kesesuaian dengan RTR • Keterpaduan rencana pengembangan PSU Untuk menjamin terpenuhinya: • sistem pelayanan • kuantitas kapasitas • kualitas bahan dan pelayanan Untuk menjamin kondisi: • sistem pelayanan, kuantitas kapasitas & kualitas bahan • keberfungsian • kerusakan Bab III Pencegahan Tumbuh & Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
  32. 32. Hal - 32 Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian Paragraf 3 Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Pasal 21 – Pasal 24 Tata Cara Pengawasan & Pengendalian Pemantauan Evaluasi Pelaporan Langsung Tdk Langsung Pengamatan Langsung pada lokasi Melalui data & informasi / pengaduan (Berkala / insidental) menilai kesesuaian terhadap perizinan pd tahap perencanaan standar teknis pada tahap pemba- ngunan kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan dasar Pemda melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan Bab III Pencegahan Tumbuh & Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
  33. 33. Hal - 33 Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat Paragraf 1 Umum Pasal 25 Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui: • pendampingan; dan • pelayanan informasi. Bab III Pencegahan Tumbuh & Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
  34. 34. Hal - 34 Pendampingan Penyuluhan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh Pembimbingan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau hal terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh Bantuan Teknis kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk memberikan dukungan yang bersifat teknis BENTUK: • Sosialisasi • Diseminasi BENTUK: • pembimbingan kepada kelompok masyarakat • pembimbingan kepada masyarakat perorangan • pembimbingan kepada dunia usaha FISIK: fasilitasi pemeliharaan, perawatan, dan/atau perbaikan: • bangunan gedung; • jalan lingkungan; • drainase lingkungan; • sarpras air minum; • sarpras air limbah; • sarpras persampahan • sarpras persampahan • sarpras kebakaran NON FISIK: • fasilitasi penyusunan perencanaan; • fasilitasi penyusunan NSPK; • fasilitasi penguatan kap kelemb; • fasilitasi alternatif pembiayaan; • fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta. Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat Paragraf 2 Pendampingan Pasal 26 – Pasal 30 Bab III Pencegahan Tumbuh & Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
  35. 35. Hal - 35 Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat Paragraf 3 Pelayanan Informasi Pasal 31– Pasal 32 Pelayanan Informasi merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh • rencana tata ruang • penataan bangunan dan lingkungan • perizinan • standar perumahan dan permukiman Bab III Pencegahan Tumbuh & Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
  36. 36. Hal - 36 B a b I V P e n i n g k a t a n K u a l i t a s t e r h a d a p Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Bagian Kesatu Umum Pasal 33 Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan Ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan kurang di bawah 10 Ha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan di atas di atas 10 Ha menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
  37. 37. Hal - 37 Bagian Kedua Penetapan Lokasi Paragraf 1 Umum Pasal 34 Penetapan Lokasi wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat B a b I V P e n i n g k a t a n K u a l i t a s t e r h a d a p Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
  38. 38. Hal - 38 IDENTIFIKASI LOKASI Identifikasi Kondisi Kekumuhan menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukenali permasalahan bangunan gedung, sarana dan prasarana pendukungnya. Identifikasi Satuan Perumahan dan Permukiman Menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan atau permukiman dari setiap lokasi Identifikasi Legalitas Lahan menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan. Identifikasi Pertimbangan Lain identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan & permukiman kumuh. PROSEDUR PENDATAAN dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat PENILAIAN LOKASI Kondisi Kekumuhan Legalitas Lahan Pertimbangan Lain LEGALISASI DAFTAR LOKASI Bagian Kedua Penetapan Lokasi Paragraf 1 Umum Pasal 35 – Pasal 41 B a b I V P e n i n g k a t a n K u a l i t a s t e r h a d a p Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
  39. 39. Hal - 39 Bagian Kedua Penetapan Lokasi Paragraf 2 Ketentuan Penetapan Lokasi Pasal 42 – Pasal 45 • Penetapan lokasi berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh • Penetapan lokasi berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan Dilengkapi dengan: • tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan • peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dapat Ditinjau Ulang 1 kali dalam 5 tahun oleh Pemerintah Daerah Ditindaklanjuti dengan perencanaan melalui tahap: • persiapan; • survei; • penyusunan data dan fakta; • analisis; • penyusunan konsep penanganan; dan • penyusunan rencana penanganan B a b I V P e n i n g k a t a n K u a l i t a s t e r h a d a p Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
  40. 40. Hal - 40 Pola-Pola Penanganan dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat Pemugaran Peremajaan Pemukiman Kembali Pertimbangan Pola-Pola Penanganan Berdasarkan Tipologi Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh a. Kumuh di atas air  memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air b. Kumuh di tepi air  memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah c. Kumuh di dataran  memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah, serta kelestarian tanah. d. Kumuh di perbukitan  memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah e. Kumuh di daerah rawan bencana  memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah Pertimbangan Pola-Pola Penanganan Berdasarkan Kondisi Kekumuhan dan Aspek Legalitas Lahan a. Kumuh sedang & status lahan legal  Peremajaan b. Kumuh sedang & status lahan tidak legal  Pemukiman Kembali c. Kumuh ringan & status lahan legal  Pemugaran d. Kumuh ringan & status lahan tidak legal  Pemukiman Kembali Bagian Ketiga Pola – pola Penanganan Paragraf 1 Umum Pasal 46 – Pasal 48 B a b I V P e n i n g k a t a n K u a l i t a s t e r h a d a p Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
  41. 41. Hal - 41 Bagian Ketiga Pola – pola Penanganan Paragraf 2 Pemugaran Pasal 49 – Pasal 50 Dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum. Dilakukan untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula. Tahap pra konstruksi: a. identifikasi permasalahan & kajian kebutuhan pemugaran; b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak; c. pendataan masyarakat terdampak; d. penyusunan rencana pemugaran; dan e. musyawarah untuk penyepakatan Tahap konstruksi: a. proses pelaksanaan fisik pemugaran; dan b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fisik. Tahap pasca konstruksi: pemanfaatan; pemeliharaan & perbaikan Paragraf 3 Peremajaan Pasal 51 – Pasal 52 Dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum Harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak Tahap pra konstruksi: a. kajian permasalahan & kebutuhan peremajaan; b. penghunian sementara; c. sosialisasi dan rembuk warga terdampak; d. pendataan masyarakat terdampak; e. penyusunan rencana peremajaan; dan f. musyawarah dan diskusi penyepakatan. Tahap konstruksi: a. ganti rugi bagi masyarakat terdampak; b. penghunian sementara masyarakat terdampak; c. pelaksanaan fisik peremajaan; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fisik; dan e. penghunian kembali masyarakat terdampak. Tahap pasca konstruksi: pemanfaatan; pemeliharaan & perbaikan; Dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat. Tahap pra konstruksi: a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan; b. penghunian sementara; c. sosialisasi dan rembuk warga terdampak; d. pendataan masyarakat terdampak; e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan f. musyawarah dan diskusi penyepakatan. Tahap konstruksi: a. ganti rugi bagi masyarakat terdampak; b. proses legalitas lahan pada lokasi baru; c. proses pelaksanaan fisik (pembangunan) baru; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fisik; e. penghunian kembali masyarakat terdampak; dan f. pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting. Tahap pasca konstruksi: pemanfaatan; pemeliharaan & perbaikan Paragraf 3 Permukiman Kembali Pasal 53 – Pasal 54
  42. 42. Hal - 42 Pengelolaan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditangani untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni Fasilitasi dilakukan antara lain dalam bentuk: a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria; b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan; d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan; e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi. Bagian Keempat Pengelolaan Paragraf 1 Umum Pasal 55 B a b I V P e n i n g k a t a n K u a l i t a s t e r h a d a p Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
  43. 43. Hal - 43 Bagian Keempat Pengelolaan Paragraf 2 Pemeliharaan Pasal 56 Paragraf 3 Perbaikan Pasal 57 dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala Pemeliharaan Pemeliharaan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran Perbaikan Perbaikan terhadap rumah wajib dilakukan oleh setiap orang Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum B a b I V P e n i n g k a t a n K u a l i t a s t e r h a d a p Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
  44. 44. B a b V P e n y e d i a a n T a n a h Sesuai kewenangannya, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh Ketersediaan tanah termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum Penyediaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilakukan melalui: 1. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara; 2. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah; 3. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah; 4. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau 5. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar. Pasal 58 – Pasal 59 Hal - 44
  45. 45. Hal - 45 Bab VI Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Pendanaan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Sumber Dana Lain Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pendanaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah provinsi Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Sumber dana berasal dari Pasal 60
  46. 46. Hal - 46 Bab VII Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi. Bagian Kesatu Umum Pasal 61
  47. 47. Hal - 47 1. merumuskan kebijakan dan strategi kota serta rencana pembangunan kota terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh 2. melakukan survei dan pendataan skala kota mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh 3. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat 4. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh 5. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah 6. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah 7. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Bab VII Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah Bagian Kedua Tugas Pemerintah Daerah Pasal 62
  48. 48. Hal - 48 Kewajiban Dalam Peningkatan Kualitas • melakukan identifikasi lokasi melalui survei lapangan melibatkan masyarakat • melakukan penilaian lokasi sesuai kriteria yang telah ditentukan • melakukan penetapan lokasi melalui keputusan kepala daerah • melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi setiap tahun Kewajiban pada Tahap Penetapan Lokasi • melakukan perencanaan penanganan • melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan • melaksanakan penanganan pola- pola pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali Kewajiban pada Tahap Pola Penanganan • melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan • memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat • memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan Kewajiban pada Tahap Pengelolaan Kewajiban Dalam Pencegahan Melaksanakan pengawasan & pengendalian terhadap kesesuaian: • perizinan pada tahap perencanaan • standar teknis pada tahap pembangunan • kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan • memberikan pendampingan kepada masyarakat utk meningkatkan kesadaran dan partisipasi • memberikan pelayanan informasi kepada masy mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis Kewajiban pada Tahap Pengawasan & Pengendalian Kewajiban pada Tahap Pemberdayaan Masyarakat Kewajiban Pemerintah Daerah Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 63 - Pasal 64
  49. 49. Hal - 49 • Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi. • Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: • melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi; • melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; • melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan • memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh Bab VII Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah Bagian Keempat Pola Koordinasi Pasal 65
  50. 50. Hal - 50 Bab VIII Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, Dan Kearifan Lokal Pola Kemitraan antar pemangku kepentingan antara Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan badan usaha milik negara, daerah, atau swasta antara Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan masyarakat dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh Bagian Kesatu Pola Kemitraan Dikembangkan melalui: • perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan • perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh Pasal 66
  51. 51. Hal - 51 PERAN MASYARAKAT PADA TAHAP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 1. berpartisipasi menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya 2. berpartisipasi menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya 3. berpartisipasi menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya PERAN MASYARAKAT PADA TAHAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh 2. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Bagian Kedua Peran Masyarakat Paragraf 1 Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Pasal 67 – Pasal 69
  52. 52. Hal - 52 Pada Tahap pengelolaan a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah dalam pemeliharaan dan perbaikan; b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam KSM pada upaya pemeliharaan dan perbaikan; c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan; d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang Pada Tahap Penetapan & Perencanaan a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan; dan b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi dengan pertimbangan dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah; b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana; c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan Tahap Penetapan Lokasi Tahap Perencanaan Penanganan Pada Tahap Peningkatan Kualitas a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga; b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana; c. berpartisipasi dalam pemugaran dan peremajaan; d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan; e. membantu menjaga ketertiban dalam pemugaran dan peremajaan; f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pemugaran dan peremajaan; dan/atau g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga; b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana; c. membantu pemerintah daerah dalam penyediaan lahan; d. membantu menjaga ketertiban dalam pemukiman kembali; e. berpartisipasi dalam pemukiman kembali; f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pemukiman kembali; dan/atau g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang. Tahap Pemugaran dan Peremajaan Tahap Pemukiman Kembali Paragraf 2 Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Pasal 70 – Pasal 73
  53. 53. Hal - 53 Bab VIII Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, Dan Kearifan Lokal • Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. • Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa pemerintah daerah. • Pembentukan tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis. • Pembentukan kelompok swadaya masyarakat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bagian Kedua Peran Masyarakat Pasal 74 Paragraf 3 Kelompok Swadaya Masyarakat
  54. 54. Hal - 54 Kearifan lokal merupakan ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur. Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan setiap orang Dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bab VIII Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, Dan Kearifan Lokal Bagian Ketiga Kearifan Lokal Pasal 75
  55. 55. Hal - 55 B a b I X S a n k s i A d m i n i s t r a t i f 1. peringatan tertulis; 2. pembatasan kegiatan pembangunan; 3. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan; 4. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan atau permukiman; 5. penguasaan sementara oleh pemerintah daerah (segel); 6. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu; 7. pembatasan kegiatan usaha; 8. pembekuan izin mendirikan bangunan; 8. pencabutan izin mendirikan bangunan; 9. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah; 10. perintah pembongkaran bangunan rumah; 11. pembekuan izin usaha; 12. pencabutan izin usaha; 13. pengawasan; 14. pembatalan izin; 15. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu; 16. pencabutan insentif; 17. pengenaan denda administratif; dan/atau 18. penutupan lokasi. SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Ketentuan Lain dan Larangan Pasal 76 – Pasal 78 Paragraf 1 Ketentuan Lain Pasal 79 Paragraf 2 Larangan • Ketentuan dalam Perencanaan rumah, perumahan dan permukiman serta PSU • Ketentuan dalam Pembangunan rumah, perumahan dan permukiman serta PSU • Tahapan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman • dilarang menyelenggarakan pembangunan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan yang diperjanjikan. • dilarang membangun di luar kawasan peruntukannya. • dilarang membangun di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang. • pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang. • dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali. • Badan Hukum dilarang mengalihfungsikan PSU di luar fungsinya. • Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah, dilarang menjual satuan permukiman. • Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba. • Badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah. Bagian Kedua Bentuk Sanksi Administratif Pasal 80 Pada pasal 78 ayat 2: diubah menjadi Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana Pasal 78 ayat (1) harus mematuhi rencana dan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  56. 56. B a b X K e t e n t u a n P i d a n a Tidak memenuhi Perda ini Penjara maks 6 bln / Denda maks Rp. 50jt Bagian Kesatu Ketentuan Pidana Ringan Membangun perumahan dan/atau permukiman tdk sesuai kriteria, spek, persyaratan, PSU yang dipersyaratkan Denda maks Rp. 5 M Membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang diperuntukan Penjara maks 2 thn / Denda maks Rp. 2 M Membangun perumahan dan/atau permukiman di tempat yg berpotensi dapat menimbulkan bahaya Penjara maks 1 thn / Denda maks Rp. 50jt Pejabat dengan sengaja mengeluarkan izin yang tidak sesuai dgn fungsi dan pemanfaatan ruang Penjara maks 5 thn / Denda maks Rp. 5 M Sengaja menolak atau menghalang-halangi permukiman kembali Penjara maks 1 thn / Denda maks Rp. 100jt Badan Hukum yang mengalihfungsikan PSU di luar fungsinya Denda maks Rp. 5 M Pasal 81 Pasal 82 – Pasal 87 Bagian Kedua Ketentuan Pidana Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Hal - 56
  57. 57. Hal - 57 B a b X I K e t e n t u a n P e n y i d i k a n • Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan laporan kejadian. • Penyidikan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh penyidik umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88
  58. 58. Hal - 58 B a b X I I K e t e n t u a n P e r a l i h a n • Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama masih sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku. • Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan. Pasal 89
  59. 59. Hal - 59 B a b X I I I K e t e n t u a n P e n u t u p • Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. • Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 90
  60. 60. Hal - 60 L a m p i r a n P e r d a K u m u h • LAMPIRAN I - FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH • I.1. Format Isian Pendataan • I.2. Prosedur Pendataan • LAMPIRAN II - FORMULASI PENILAIAN LOKASI DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH • II.1. Formulasi Kriteria, Indikator Dan Parameter • II.2. Formulasi Penilaian, Berbagai Kemungkinan Klasifikasi Dan Skala Prioritas Penanganan • LAMPIRAN III - FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH & PERMUKIMAN KUMUH • III.1. Format Keputusan Kepala Daerah • III.2. Format Tabel Daftar Lokasi • III.3. Format Peta Sebaran Lokasi Lokasi

×