Tayangan 3 modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
•Download as PPTX, PDF•
5 likes•4,033 views
Dokumen tersebut membahas konsep modul 2 prakarsa 100-0-100 dalam keterpaduan Cipta Karya. Dokumen ini membahas beberapa materi seperti pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, serta pengembangan air minum. Dokumen ini juga membahas kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta cara-cara pencegahan dan peningkatan kualitasnya.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (8)
Similar to Tayangan 3 modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
Similar to Tayangan 3 modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck' (20)
More from Panembahan Senopati Sudarmanto
More from Panembahan Senopati Sudarmanto (20)
Tayangan 3 modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
- 1. Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Pengembangan Permukiman PEMAPARAN DAN PEMBAHASAN KONSEPSI MODUL 2 PRAKARSA 100-0-100 DALAM KETERPADUAN CIPTA KARYA Disampaikan Oleh: Tim Perumus Subdit. Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan Hal - 1 29-30 Oktober 2014
- 2. SISTEMATIKA PEMAPARAN 1. PENDAHULUAN 2. MATERI BANGKIM 3. MATERI PBL 4. MATERI AIR MINUM 5. MATERI PLP 6. MATERI KETERPADUAN CK (BINA PROGRAM) 7. MATERI KELEMBAGAAN (SETDITJEN) 8. DINAMIKA KELOMPOK Hal - 2
- 3. PENDAHULUAN Hal - 3
- 4. Pokok Bahasan dan Alokasi Waktu Hal - 4 POKOK BAHASAN DURASI PENYAJI ALAT BANTU Pemahaman Modul, Maksud dan Tujuan, Sasaran serta Pokok Bahasan 10 Menit FASILITATOR Bahan Tayang, Laptop dan Proyektor LCD Substansi Perumahan dan Kawasan Permukiman 45 Menit NARASUMBER Bahan Tayang, Laptop dan Proyektor LCD Substansi Penataan Bangunan dan Lingkungan 45 Menit NARASUMBER Bahan Tayang, Laptop dan Proyektor LCD Dinamika Kelompok 80 Menit FASILITATOR Bahan Tayang, Laptop, Proyektor LCD dan Alat Bantu Substansi Drainase, Persampahan dan Limbah 45 Menit NARASUMBER Bahan Tayang, Laptop dan Proyektor LCD Substansi Air Bersih dan Air Minum 45 Menit NARASUMBER Bahan Tayang, Laptop dan Proyektor LCD Dinamika Kelompok 80 Menit FASILITATOR Bahan Tayang, Laptop, Proyektor LCD dan Alat Bantu Penutupan 10 Menit FASILITATOR Bahan Tayang, Laptop dan Proyektor LCD TOTAL = 360 Menit (6 Jam)
- 5. MATERI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Hal - 5
- 6. Ilustrasi Pengertian Perumahan & Permukiman 1. RUMAH Sumber: Diolah dari UU 1/2011 Hal - 6 Kumpulan Rumah + PSU 2. PERUMAHAN Lebih Dari Satu Satuan Perumahan & PSU 3. PERMUKIMAN Kawasan Di luar Kawasan Lindung Dengan Fungsi sebagai Hunian 5. KAWASAN PERMUKIMAN Lebih Dari Satu Satuan Permukiman 4. LINGKUNGAN HUNIAN
- 7. Karakteristik Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh • Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: • Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. • Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. • Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dirumuskan karakteristik perumahan dan Hal - 7 permukiman kumuh perkotaan sebagai berikut, yaitu: 1. Merupakan satuan entitas perumahan atau permukiman; 2. Kondisi bangunan memiliki kepadatan tinggi, tidak teratur dan tidak memenuhi syarat; 3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat (batasan sarana dan prasarana ditetapkan dalam lingkup keciptakaryaan), yaitu: a. Jalan Lingkungan, b. Drainase Lingkungan, c. Penyediaan Air Bersih/Minum, d. Pengelolaan Persampahan, e. Pengelolaan Air Limbah, f. Pengamanan kebakaran • Karakteristik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dalam proses identifikasi lokasi permukiman kumuh perkotaan.
- 8. K r i t e r i a P e r um a h a n K u mu h & P e rm u k im a n K u mu h Kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman Hal - 8 Kriteria Kekumuhan Bangunan Gedung Kriteria Kekumuhan Jalan Lingkungan Kriteria Kekumuhan Penyediaan Air Minum Kriteria Kekumuhan Drainase Lingkungan Kriteria Kekumuhan Air Limbah Kriteria Kekumuhan Persampahan • bangunan gedung tidak teratur; • bangunan gedung memiliki kepadatan tinggi tidak sesuai dengan RTR; • bangunan gedung tidak memenuhi persyaratan teknis. • jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; • kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. • sumber air baku terlindungi tidak terpenuhi baik melalui JP maupun BJP; • kebutuhan air minum setiap individu tidak terpenuhi sesuai standar yang berlaku. • drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; • kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. • sistem pengelolaan air limbah tidak memadai; • prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis. • sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; • prasarana dan sarana persampahan tidak memadai. • Orientasi, ukuran, bentuk & langgam • 250 - > 300 unit / ha (kota metro / besar) atau 200 - > 250 unit / ha (kota sedang / kota kecil) • Luas lantai per kapita <7,2m2/org dan material atap, lantai, dinding • sebagian lingkungan tidak terlayani jalan • sebagian / seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan • tidak terpenuhinya air baku terlindungi (tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa) • tidak terpenuhinya kebutuhan air minum < 60 liter/orang/hari • menimbulkan genangan > 30 cm, > 2 jam, > 2 kali setahun • tanpa material pelapis atau penutup (pasangan bata atau beton) atau terjadi kerusakan • kakus/kloset & tangki septik • Leher angsa + tangki septik, jamban cemplung terlindung, toilet kompos, sistem terpusat • pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan • Tempat sampah, TPS, gerobak / truk, TPST skala lingkungan Kriteria Kekumuhan Kebakaran • Sistem pengamanan aktif & pasif tidak tersedia; • Pasokan air pemadam tidak tersedia; • Akses mobil damkar tidak memadai; • Persyaratan pengamanan bangunan & lingk; • Sumber air alami maupun buatan; • Lebar jalan tidak memadai.
- 9. P e n c e g a h a n Tumb u h & B e r k emb a n g n y a Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Hal - 9 Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Baru, Meliputi: Pengawasan dan Pengendalian Pemberdayaan Masyarakat
- 10. P e n i n g k a t a n K u a l i t a s t e r h a d a p Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh PENGELOLAAN Pembentuk-an Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Pemelihara an & Perbaikan Dapat difasili-tasi Pemda Pola Kelompok Swadaya Masyarakat Lampiran IV Hal - 10 POLA PENANGANAN Studi & Perencanaan Penanganan TAHAPAN: • persiapan • survei • analisis • peny rencana penanganan • peny rencana pembiayaan • finalisasi Ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah Pola-Pola Penanganan Pemugaran • kumuh ringan / sedang • lahan legal Peremajaan • kumuh berat • status lahan legal Pemukiman Kembali • kumuh ringan / sedang / berat • lahan tidak legal • lokasi rawan bencana • lokasi menimbulkan bahaya PENETAPAN LOKASI Identifikasi Lokasi Penilaian Lokasi Legalisasi Penetapan Lokasi satuan perumahan / permukiman Keputusan Kepala Daerah dilengkapi lampiran: • Tabulasi daftar lokasi • Peta sebaran lokasi permasalahan kekumuhan legalitas lahan pertimbangan lain non fisik Kelurahan / desa atau kecamatan sesuai kriteria kekumuhan status kepemilikan Kesesuaian RTR • nilai strategis lokasi; • kepadatan penduduk; • kondisi sosial ekonomi. Hasil Penilaian Permasalahan Kekumuhan: • Kumuh ringan • Kumuh sedang • Kumuh berat Hasil Penilaian Status Lahan: • Legal • Ilegal Hasil Penilaian Non Fisik: • Kategori Rendah • Kategori Sedang • Kategori Tinggi Dilakukan Peninjauan Ulang Maksimal 5 Tahun sekali Format Pendataan Lampiran I Formula Penilaian Lampiran II Format Keputusan Kepala Daerah Lampiran III
- 11. F a m i l y T r e e R e g u l a s i K u m u h Hal - 11 UUD 1945 UU-HAM (UU 39/1999) UU-PKP (UU 1/2011) PP Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (PP .../...) UU-PR (UU 26/2007) PP-PPR (PP 15/2010) PP-RTRWN (PP 28/2006) PERPRES RTR KSN Perda RTRW Provinsi Perda RTRW Kab/Kota Perda RDTR Kws Perkot. Perda tentang Pembangunan & Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Permen tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perbup/wal tentang Rencana Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- 12. F a m i l y T r e e P r o g r a m K u m u h Perda ttg Pencegahan & Peningkatan Kualitas thd Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Hal - 12 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kebijakan & Strategi Perkotaan Daerah (KSPD) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Rencana Induk Sektor (RIS) Rencana Induk Sektor Penyediaan Air Minum (RISPAM) Rencana Induk Sistem Sanitasi Kota (RISSK) Rencana Induk Sistem Pengelolaan Persampahan (RISPP) Rencana Induk Sektor Lainnya SK Bupati/Walikota Penetapan Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Pelaksanaan Fisik Keciptakaryaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota Perbup/wal tentang Rencana Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- 13. MATERI PENATAAN BANGUNAN & LINGKUNGAN Hal - 13
- 23. Hal - 23 MATERI PENGEMBANGAN AIR MINUM
- 24. S i s t e m P e n y e d i a a n A i r M i n u m Hal - 24 SPAM Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah Hidran Umum Hidran Kebakaran SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Skala Individual Skala Komunal Sumur Dangkal Sumur Dalam Penampungan Air Hujan (PAH) Perlindungan Mata Air (PMA) Instalasi Pengolahan Air Sedehana (IPAS) Reverse Osmosis (RO) Sumur Dangkal Sumur Dalam Penampungan Air Hujan (PAH) Saringan Rumah Tangga (SARUT) Destilator Surya Atap Kaca (DSAK) Reverse Osmosis (RO)
- 25. 47,71% Perkotaan 49,82% Perdesaan 45,72% 2011 55,04% Perkotaan 52,16% Perdesaan 57,87% 2013 67,73% Perkotaan 79,34% Perdesaan 2009 56,17% 2019 2015 100% 2014 73,30% Gap 29,95% Pencapaian akses 5,99%/tahun Gap 22,79% Pencapaian akses 4,56 %/tahun 70,05% Pencapaian target akses aman air minum membutuhkan 2 kali lipat upaya dari yang sudah dilakukan. Perkotaan 81,8% Perdesaan 59,1% Perkotaan 84,30% Perdesaan 62,20% Perkotaan 100% Perdesaan 100% 25 i CAPAIAN DAN TARGET PELAYANAN AIR MINUM NASIONAL
- 26. Persentase Belanja Urusan Air Minum terhadap Belanja Langsung dan Total Belanja APBD Kab/Kota dan Provinsi tahun 2010-2012 Sektor air minum relatif mendapat perhatian kecil dari Pemerintah Daerah. Dari tahun 2010-2012 rata-rata hanya 0,4% dari Total Belanja APBD.
- 27. KONDISI PELAYANAN AIR MINUM 37 » 67 » % % ( 2013 ) 100 ( 2019 ) Sumber : BPS % (1993) DI INDONESIA Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional, kita dihadapkan pada target penyediaan akses air minum 100% pada Tahun 2019 Masih ada gap 33% untuk mencapai target Universal Access pada tahun 2019 27
- 28. KEBIJAKAN & STRATEGI AIR MINUM PENINGKATAN AKSES AMAN AIR MINUM Peningkatan Kapasitas Air Baku Kelembagaan Pembiayaan Peningkatan Badan Usaha dan Masyarakat Pengembangan Inovasi Teknologi Penerapan dan Pengembangan NSPK
- 29. 29 TANTANGAN PENCAPAIAN TARGET 2019 1. PDAM yang sehat baru 50% • Tarif yang belum FCR • Kehilangan air 33% • Idle capacity 22.000 l/d 2. Rendahnya komitmen Pemda untuk pendanaan air minum 3. Peningkatan peran serta masyarakat • Pamsimas • SPAM Bukan Jaringan Perpipaan 4. Keterbatasan air baku
- 30. SKENARIO PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2019 Sistem Jaringan Perpipaan & Bukan Jaringan Perpipaan (%) Target SPAM Jaringan Perpipaan 2019= 59,5% dan Bukan jaringan Perpipaan 40,5% (Amanat Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM /Permen PU 13 Tahun 2013) 30
- 31. SKENARIO PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2019 Perdesaan & Perkotaan (%) Seluruh wilayah perkotaan dan perdesaan pada tahun 2019 sudah dapat mengakses air minum aman 100% 31
- 32. Proses Perencanaan Mencapai 100% Akses Air Minum Aman Berbasis Kelurahan/Desa Kondisi Eksisting Rencana SPAM 2019 Output Kegiatan SPAM Regional SPAM Perdesaan KELU-RAHAN DESA Pipa BJP Terlindungi BJP Tak Terlindungi Pipa BJP Terlindungi BJP Tak Terlindungi SPAM Perkotaan SPAM Khusus SPAM PDAM Terfasilitasi Pipa BJP Terlindungi Pipa BJP Terlindungi SPAM PDAM Non-Terfasilitasi
- 33. Hal - 33 MATERI PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN Hal - 33
- 34. PENDEKATAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN Lingkungan Skala Kawasan dan Skala Kota (city wide) Skala Regional/Nasional BerbasisMasyarakat Berbasis Institusi Pendekatan Skala Penanganan Pengembangan PS pelayanan kota berdasarkan demand responsive Pembangunan prasarana dan sarana air limbah mendukung kerjasama antar kabupaten/kota Kota metropolitan & besar : off site /sewerage system Kota sedang/kecil: fokus pada pelayanan IPLT (peningkatan on site management) Kota/kawasan baru: Pembangunan sistem terpusat untuk kawasan (IPAL Kawasan) Mendorong pembangunan sistem terpusat untuk kota baru melalui investasi swasta IPAL Regional 1 Perdesaan : Model STBM Kerjasama dengan Kemenkes untuk Kampanye PHBS 2. Perkotaan : Model SANIMAS 34
- 35. Lingkungan/Kawasan Skala Kota (city wide) Skala Regional/Nasional BerbasisMasyarakat Berbasis Institusi Pendekatan Skala Penanganan Pengembangan PS pelayanan kota berdasarkan demand responsive Pembangunan prasarana dan sarana persampahan mendukung kerjasama antar kabupaten/kota TPA TPST ITF SPA TPA Regional TPS 3R 35 PENDEKATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
- 36. Lingkungan/Kawasan Skala Kota (city wide) Skala Regional/Nasional Berbasis Institusi Pendekatan Skala Penanganan Pengembangan PS pelayanan kota berdasarkan demand responsive Pembangunan prasarana dan sarana drainase untuk pengendalian banjir regional (mendukung kerjasama antar kabupaten/kota) Daerah flat/datar: Muka air lebih rendah dari muka air laut: - Sistem polder - Kolam detensi - Normalisasi saluran Muka air lebih tinggi dari muka air laut: - Normalisasi saluran - Kolam retensi dan sistem pompa Daerah berbukit: - Normalisasi saluran - Kolam retensi - Normalisasi sungai - Tanggul Drainase Berwawasan Lingkungan (Ecodrain) 36 PENDEKATAN PENANGANAN DRAINASE
- 37. KONSEP 100 – 0 – 100 vs CAPAIAN PEMBANGUNAN SANITASI AIR MINUM KUMUH SANITASI 100 0 100 % % % 68% 10% 62% RPJMN 2019 MDG’S 2015 2 % EKSISTING 61,83% % 23 %59,71 40 % 37
- 38. TANTANGAN PEMBANGUNAN SANITASI MENUJU KETERPADUAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN • Tidak semua daerah rawan sanitasi merupakan kawasan kumuh 1 • Diperlukan kesepakatan terkait data kawasan kumuh (verifikasi data) dan kebutuhan penanganannya 2 • Diperlukan konsep penanganan terpadu dalam pembangunan permukiman (keterpaduan dalam penanganan kawasan kumuh, sanitasi dengan sektor lainnya) 3 • Diperlukan keterpaduan pengelolaan kegiatan mulai tahap perencanaan s.d operasi & pemeliharaan 4 38
- 39. STRATEGI MENUJU 100% SANITASI LAYAK Penguatan peraturan perundang-undangan Penguatan institusi kelembagaan pengelolaan sanitasi Advokasi intensif kepada Pemerintah Daerah Peningkatan peran masyarakat, swasta, dunia usaha & lembaga lainnya Peningkatan kualitas dokumen perencanaan sanitasi Penambahan akses infrastruktur sanitasi layak 39
- 40. UPAYA SINKRONISASI PEMBANGUNAN SANITASI DENGAN PEMBANGUNAN KAWASAN KUMUH 1. Menyusun baseline data rawan sanitasi secara nasional 2. Memprioritaskan pembangunan sanitasi pada kawasan kumuh Lokasi Prioritas Lokasi Prioritas Lokasi Prioritas Lokasi Prioritas Kawasan kumuh Kawasan rawan sanitasi Prioritas Penanganan Air Limbah Persampahan Drainase 40
- 41. INFRASTRUKTUR SANITASI UNTUK KAWASAN KUMUH SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (SANIMAS) Merupakan pola penanganan air limbah skala kawasan melalui pembangunan sarana air limbah komunal berbasis masyarakat di daerah kumuh. OPSI TEKNOLOGI: 1. MCK Komunal 2. IPAL Komunal 3. IPAL Kombinasi (MCK + jaringan perpipaan) INOVASI : 1. Pemanfaatan bangunan atas IPAL sebagai sarana umum (balai pertemuan, sarana olahraga, dll) 2. Pengelolaan gas methan tinja sebagai sumber energi 3. Pemanfaatan barang recycle (botol air mineral, tutup botol) sebagai media filter pada treatment plant 4. Hasil olahan IPAL digunakan sebagai pupuk cair organik 41
- 42. INOVASI MASYARAKAT DALAM SANIMAS Pembuatan Manhole secara mandiri oleh masyarakat Pemanfaatan botol bekas sebagai media filter IPAL 42 Penciptaan Peluang Usaha bagi Masyarakat
- 43. INFRASTRUKTUR SANITASI UNTUK KAWASAN KUMUH SARANA PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU 3R Merupakan pola penanganan sampah skala kawasan dengan sistem 3R (reuse, reduce, recycle) berbasis masyarakat dengan lokasi sasaran adalah kawasan kumuh. Manfaat : 1. Meningkatkan nilai guna sampah 2. Mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA 3. Membantu menciptakan kondisi zero waste di suatu kawasan permukiman INOVASI : 1. Pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk kompos, makanan ternak serta beberapa produk lainnya 2. Pemanfaatan sampah non organik sebagai barang-barang rumah tangga, alat tulis kantor dan barang berguna lainnya 3. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui penerapan bank sampah 43
- 44. INOVASI MASYARAKAT DALAM 3R Pembuatan barang daur ulang dari sampah non organis Pembuatan pelet ikan dan kompos dari sampah organik 44 Penciptaan Peluang Usaha bagi Masyarakat
- 45. PENANGANAN SKALA KOTA IPAL SKALA KOTA/REGIONAL Merupakan pola penanganan air limbah skala kota/regional melalui pembangunan instalasi air limbah terpusat yang dilengkapi dengan jaringan perpipaan yang melayani masyarakat di suatu kawasan perkotaan . Baru dibangun di 13 Kota antara lain : Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, Bali, Medan, Prapat, Balikpapan, Banjarmasin, Jakarta, Tangerang, Manado, Batam 45 DSDP Bali IPAL Margasari Balikpapan
- 46. PENANGANAN SKALA KOTA TEMPAT PEMPROSESAN AKHIR SAMPAH (TPA SANITARY LANDFILL) Merupakan infrastruktur penanganan sampah skala kota melalalui pembangunan cell sampah dengan konstruksi ramah lingkungan (sanitary landfill). Inovasi : Pemanfaatan gas methan dari timbunan sampah di landfill sebagai alternatif energi bagi masyarakat 46
- 47. INOVASI PEMANFAATAN GAS METHAN DI TPA Pemanfaatan gas methan untuk penerangan Pemanfaatan gas methan untuk memasak 47 Alternatif sumber energi masyarakat
- 48. PENANGANAN SKALA KOTA DRAINASE PRIMER DAN KOLAM RETENSI Merupakan pola penanganan drainase skala kota/regional melalui pembangunan saluran drainase utama, kolam retensi dan sistem perpompaan. 48 Retensin Basin Ulele, Banda Aceh Rumah Pompa Peuniti, Banda Aceh Polder Banger, Semarang
- 49. KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENCAPAI 100% SANITASI LAYAK No Program Volume Unit Outcome 1 Air Limbah Terpusat 430 Kab/kota 33,9 juta jiwa 2 Air Limbah Komunal 227 Kab/kota 2,99 juta jiwa 3 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 409 Kab/kota - 4 TPA Sanitary Landfill 341 Kab/kota - 5 Fasilitas TPS 3R Komunal 334 Kab/kota - 6 Fasilitas 3R Terpusat Skala Kota 112 Kab/kota - 7 Drainase permukiman 22.500 Ha - 8 Kegiatan pembinaan, fasilitasi, pengawasan, kampanye dan advokasi 507 Kab/kota - 49
- 50. ESTIMASI KEBUTUHAN INVESTASI (2015-2019) UNTUK MENCAPAI UNIVERSAL ACCESS No Program Investasi (Rp) 1 Air Limbah 202,4 Trilyun 2 Persampahan 57,3 trilyun 3 Drainase 13,7 Trilyun 50 202.4 57.3 13.7 air limbah persampahan drainase
- 51. Hal - 51 MATERI KETERPADUAN CIPTA KARYA (BINA PROGRAM) Hal - 51
- 52. KETERKAITAN RPI2-JM DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN RTRW/ Perda RPJMD Perda BG SSK RISPAM RTBL KS K RPI2JM Integrated Development Plan RP2KP 52
- 53. KONDISI SAAT INI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA 2015-2019 Amanat Pembangunan Nasional - RPJP Nasional - RPJM Nasional - MDG dan SDG - RTRW Nasional - RTRW Provinsi/ Kab/Kota Kebijakan Ditjen Cipta Karya 100 | 0 | 100 Eksisting 2014 Cakupan Air Minum : 67,73% Luas Kawasan Kumuh: 47.800 Ha Cakupan Pelayanan Sanitasi: 59,71% Renstra DJCK 2015-2019 Kebutuhan Pendanaan Air Minum : Rp 274,8 T (APBN: Rp 90,7 T) Kawasan Kumuh : Rp 174,1 T (APBN: Rp 22,2T) Sanitasi: Rp 385,3 T (APBN: Rp 94 T) 53
- 54. KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA Air Minum Kumuh Sanitasi Penataan Bangunan 274 T 174 T 285 T 99 T Kebutuhan (932 T) 89 T 22 T T T 94 12 Ketersediaan APBN Skenario Optimis (217 T) 27 T 17 T T T 28 10 Ketersediaan APBN Skenario Pesimis (82 T) 54
- 55. Kebutuhan Pendanaan 2015-2019 (Skenario 1: Porsi APBN 26.2%) 55 Indikator Outcome 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 Porsi APBN (T) - 26.2% Kebutuhan Pendanaan (T) Kebutuhan Pendanaan (T) Kebutuhan Pendanaan (T) Kebutuhan Pendanaan (T) Kebutuhan Pendanaan (T) Capaian pelayanan akses air minum 16,038 16,929 17,820 18,711 19,602 89,1 Proporsi rumah tangga yang menempati 3,996 4,218 4,440 4,662 4,884 22,2 hunian dan permukiman tidak layak Capaian pelayanan akses sanitasi 16,920 17,860 18,800 19,740 20,680 94 Penataan Bangunan dan Lingkungan 2,232 2,356 2,480 2,604 2,728 12,4 Total APBN 39,186 41,363 43,540 45,717 47,894 217,7 Sumber Pendaaan Non APBN 2015 2016 2017 2018 2019 Total Pendanaan Kebutuhan Pendanaan (T) Kebutuhan Pendanaan (T) Kebutuhan Pendanaan (T) Kebutuhan Pendanaan (T) Kebutuhan Pendanaan (T) APBD (20%) 30,017 31,684 33,352 35,020 36,687 KPS (15%) 22,513 23,763 25,014 26,265 27,515 CSR (5%) 7,504 7,921 8,338 8,755 9,172 Perbankan Dalam Negeri (9%) 13,508 14,258 15,008 15,759 16,509 Masyarakat (15%) 22,513 23,763 25,014 26,265 27,515 Inisiatif Pendanaan Lainnya (Sanitation Partnership Group, Lembaga Wali Amanat, 14,708 15,525 16,342 17,160 17,977 dll) (9.8%) Total Non APBN 110,898 117,059 123,220 129,381 135,542 616,1 Grand Total 150,084 158,422 166,760 175,098 183,436 833,8
- 56. Kebutuhan Pendanaan 2015-2019 (Skenario 2: Porsi APBN 10%) 56 Indikator Outcome 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 Porsi APBN (T) - 10% Kebutuhan Pendanaan (T) Kebutuhan Pendanaan (T) Kebutuhan Pendanaan (T) Kebutuhan Pendanaan (T) Kebutuhan Pendanaan (T) Capaian pelayanan akses air minum 4,946 5,221 5,496 5,771 6,046 27,5 Proporsi rumah tangga yang menempati 3,134 3,308 3,482 3,656 3,830 17,4 hunian dan permukiman tidak layak Capaian pelayanan akses sanitasi 5,135 5,421 5,706 5,991 6,277 28,5 Penataan Bangunan dan Lingkungan 1,793 1,892 1,992 2,092 2,191 10,0 Total APBN 15,008 15,842 16,676 17,510 18,344 83,4 Sumber Pendaaan Non APBN 2015 2016 2017 2018 2019 Total Pendanaan Kebutuhan Pendanaan (T) Kebutuhan Pendanaan (T) Kebutuhan Pendanaan (T) Kebutuhan Pendanaan (T) Kebutuhan Pendanaan (T) APBD (30%) 45,025 47,527 50,028 52,530 55,031 KPS (16%) 24,013 25,348 26,682 28,016 29,350 CSR (9%) 13,508 14,258 15,008 15,759 16,509 Perbankan Dalam Negeri (10%) 15,008 15,842 16,676 17,510 18,344 Masyarakat (15%) 22,513 23,763 25,014 26,265 27,515 Inisiatif Pendanaan Lainnya (Sanitation Partnership Group, Lembaga Wali Amanat, 15,008 15,842 16,676 17,510 18,344 dll) (10%) Total Non APBN 135,076 142,580 150,084 157,589 165,093 750,4 Grand Total 150,084 158,422 166,760 175,098 183,436 833,8
- 57. KEBIJAKAN UMUM PENCAPAIAN 100-0-100 Memperkuat fungsi fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. Menyelenggarakan keterpaduan berdasarkan tata ruang di 4 (empat) entitas. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemandirian Pemerintah Daerah. Mendorong partisipasi dan kemitraan dengan semua stakeholders. Menerapkan inovasi teknologi hijau. Menerapkan prinsip good governance. 57
- 58. Hal - 58 MATERI KELEMBAGAAN (SETDITJEN) Hal - 58
- 59. DJCK SNVT DJCK PEMERINTAH DAERAH SWASTA KELOMPOK MASYARAKAT STRATEGI KONEKSI PEMERINTAH – CITY CHANGER • Branding • Delivery Program • Rekruitmen • Monitoring • Reward • Sertifikasi • Sinergisitas • Bounding spirit • Komunikasi • Pelaksana program • Fasilitator • Akselerator • Mobilisasi sumber daya & partisipasi • sinergisitas kemitraan pemberdayaan
- 60. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEPALA DINAS BIDANG PU SEKRETARIS DITJEN CIPTA KARYA DIREKTUR BINA PROGRAM DIREKTUR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DIREKTUR PENATAAN BANGUNAN & LINGKUNGAN DIREKTUR PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DIREKTUR PENGEMBANGAN AIR MINUM SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU
- 61. SEBARAN SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA No DIREKTORAT S3T S3NT S2T S2NT S1T S1NT D3T D3NT SMA SMP SD Teknik Non Tekn 1 Binpro 0 3 27 15 40 56 7 5 56 1 2 74 79 2 Bangkim 0 1 38 19 102 86 8 5 160 12 12 148 111 3 PAM 0 0 40 25 136 66 18 7 139 19 16 194 98 4 PBL 0 0 34 22 107 67 7 4 121 7 5 148 93 5 PLP 0 1 43 10 117 82 8 10 114 3 7 168 103 6 Sesditjen 0 2 17 15 27 50 5 6 51 4 2 49 73 7 Balai 1 0 0 3 4 7 2 4 3 10 2 2 14 9 8 Balai 2 0 0 4 0 5 3 2 0 4 2 0 11 3 0 7 206 110 541 412 59 40 655 50 46 806 569 Keterangan T =Teknik NT = Non Teknik TOTAL : 2126 PROPORSI PUSAT : SNVT = 55 : 45 (%) Data per September 2014
- 62. Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) 1.Memperkuat fungsi pengaturan, pengawasan dan pembinaan SDM untuk pencapaian target 100-0-100 2.Penambahan personel DJCK yang terampil dan handal, khususnya di daerah 3.Meningkatkan kapasitas SDM Pemda dalam pencapaian target 100- 0-100 4.Menyusun program (terkait sistem informasi kepegawaian) sesuai dengan kebutuhan UU ASN 5.Menumbuh kembangkan dan memberdayakan kemitraan dengan stakeholders dan mendorong partisipasi dan kemitraan stakeholder (CSR dan KPS) 6.Meningkatkan keterampilan negosiasi SDM DJCK dalam membangun kerjasama dengan stakeholder
- 63. Hal - 63 DINAMIKA KELOMPOK Hal - 63
- 64. B e n t u k D i n a m i k a K e l o m p o k 1. Diskusi Kelompok Terarah Hal - 64 (Focused Group Discussion) 2. Bermain Peran (Role Playing) 3. Permainan (Games) 4. Debat Kelompok (Group Debate) 5. Dan lain-lain Untuk Membantu Peserta Workshop Memahami Lebih Dalam Lingkup Pembangunan Permukiman yang Layak Huni melalui Keterpaduan Cipta Karya.
- 65. SEKIAN DAN TERIMA KASIH Hal - 65 Prakarsa 100-0-100 Permukiman Tanpa Kumuh 2020