petunjuk teknis pelaksanaan BSPS 2021

1. Yth,
1. Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan; dan
4. Kepala Satuan Kerja/PIU/PPK di Direktorat Jenderal Perumahan.
SURAT EDARAN
Nomor: 3/SE/Dr/2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
A. Umum
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki
fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana
pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta
aset bagi pemiliknya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Negara
bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat
mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan
terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan
berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Selanjutnya Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah
dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan
pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan
pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.
Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) salah satunya berupa
stimulan rumah swadaya. Pemberian stimulan rumah swadaya perlu
dibarengi dengan upaya pendampingan masyarakat sebagaimana amanat
Pasal 15 yang menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L P E R U M A H A N
Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110, Telepon/Faksimile (021) 29305367

2. melaksanakan pembinaan dengan memberikan pendampingan bagi
orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.
Pasal 27 ayat (1), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya, mengamanatkan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan
menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan BSPS. Penyelenggaraan
BSPS dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kualitas rumah
swadaya dan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk
mewujudkan rumah layak huni. BSPS pada prinsipnya berupaya
mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan
dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri
pembangunan rumahnya. BSPS diharapkan dapat
menumbuhkembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan,
keluarga, kerabat, dan/atau tetangga. Bentuk keswadayaan masyarakat
dapat berupa tambahan dana keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan
lainnya. Sejak tahun 2020 telah terbentuk Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan (BP2P) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 26 Tahun 2020. BP2P merupakan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan
Direktorat Jenderal Perumahan khususnya Direktorat Rumah Swadaya,
termasuk BSPS. Terbentuknya BP2P diharapkan dapat meningkatkan
kinerja BSPS di tiap wilayah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan
penyelenggaraan BSPS yang tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta tepat
tahapan penyelenggaraan, Direktorat Jenderal Perumahan perlu
menetapkan Surat Edaran Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
B. Dasar Pembentukan
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

3. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5883);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah
pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); dan
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Perumahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum

4. dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1144).
C. Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku
kepentingan dalam penyelenggaraan BSPS sehingga efektif dan efisien.
Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan jaminan penyelenggaraan
kegiatan BSPS yang tepat sasaran untuk mewujudkan rumah layak huni
dengan didukung dengan PSU yang memadai.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya meliputi:
1. Persiapan;
2. Pelaksanaan; dan
3. Pelaporan.
E. Penyelenggaraan Kegiatan
Penyelenggaraan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Surat Edaran ini.
F. Penutup
Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.
Tembusan:
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
3. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR;
4. Para Pejabat Tinggi Pratama di Direktorat Jenderal Perumahan.

5. 1
LAMPIRAN
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN
NOMOR : 3 /SE/Dr/2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
1. Ketentuan Umum
1.1. Dasar Kegiatan
1.1.1. Latar Belakang
Penyelenggaraan perumahan swadaya dilaksanakan dalam
rangka memenuhi hak dasar rakyat Indonesia untuk
bertempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat.
Perumahan swadaya diselenggarakan berbasis pada
pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan
perumahan swadaya. Strategi kegiatan yang dilaksanakan
meliputi pendampingan pembangunan rumah secara
bertahap, pemberian bantuan stimulan sebagai
percontohan bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan para
pemangku kepentingan, serta penataan lingkungan yang
sehat dan serasi untuk mendukung penghidupan yang lebih
produktif.
Pemenuhan rumah layak huni dilaksanakan melalui
bantuan pemerintah salah satunya dengan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya. Selain melalui BSPS,
Pemerintah Daerah didorong untuk melaksanakan kegiatan
rumah swadaya baik pembangunan baru maupun
peningkatan kualitas sesuai kewenangannya. MBR yang
memenuhi syarat sebagai penerima bantuan termasuk
masyarakat pra sejahtera, masyarakat terdampak bencana
dan masyarakat yang terkena dampak program pemerintah,
serta masyarakat berpenghasilan rendah secara
perseorangan.
Keswadayaan masyarakat meliputi berbagai bentuk antara
lain berupa tabungan dana, tabungan bahan bangunan,
tabungan berupa ternak atau hasil panen, tenaga kerja, dan
gotong-royong. Adapun sumber keswadayan meliputi
keluarga inti, kerabat atau keluarga besar, dukungan
tetangga dan lingkungan, dukungan perangkat
desa/kelurahan atau pemerintah daerah, dan dukungan
perorangan atau lembaga terkait lainnya.
Kegiatan BSPS ini dilaksanakan berbasis pemberdayaan
masyarakat dan responsif gender dalam rangka penanganan
rumah tidak layak huni, peningkatan kualitas terhadap
perumahan dan permukiman kumuh, penanganan
bencana, mendukung Program Sejuta Rumah (PSR),

6. 2
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Program Padat Karya,
Program Nasional seperti penanganan tengkes (Stunting),
pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
(KSPN), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN),
Kawasan Perbatasan, penanganan Tuberkulosis (TBC),
Penanganan Terorisme, Penanganan Narkotika, Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan lain-lain.
1.1.2. Dasar Hukum
Dasar hukum kegiatan BSPS:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 5883);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja
Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah
pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 473);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian

7. 3
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26
Tahun 2020 tentang Perumahan atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1144); dan
1.1.3. Definisi
Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang
selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah
bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk
mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam
peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru
rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
2. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi
empat indikator meliputi ketahanan bangunan,
kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak,
dan akses sanitasi layak.
3. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya
disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah
tidak layak huni menjadi layak huni yang
diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat
baik secara perseorangan atau berkelompok.
4. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum selanjutnya
disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas
dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar
perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan
nyaman.
5. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan selanjutnya
disingkat DRPB adalah daftar rincian penggunaan dana
bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan
pembayaran upah kerja.
6. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan selanjutnya
disingkat BP2P adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
Direktorat Jenderal Perumahan yang mempunyai tugas
melaksanakan pembangunan rumah susun, rumah
khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana, dan utilitas
umum, serta koordinasi penyediaan lahan dan
pengembangan hunian.
7. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa
oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran

8. 4
pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
8. Satuan Kerja selanjutnya disebut Satker adalah unit
organisasi lini Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang melaksanakan kegiatan serta
memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran.
9. Koordinator Fasilitator merupakan Koordinator
Kabupaten/Kota (Korkab) adalah tenaga profesional
lokal yang bertugas membina dan mengkoordinir
pendampingan sejumlah Tenaga Fasilitator Lapangan
serta mengendalikan kegiatan BSPS di tingkat
kabupaten/kota.
10. Tenaga Fasilitator Lapangan selanjutnya disingkat TFL
adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi
penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam
melaksanakan kegiatan BSPS.
11. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai
tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk
menampung dana bantuan pemerintah yang akan
disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
12. Penerima Bantuan adalah perseorangan yang
merupakan MBR dan memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan oleh PPK.
13. Badan Keswadayaan Masyarakat selanjutnya disingkat
BKM adalah lembaga masyarakat dengan kedudukan
sebagai pimpinan kolektif dari suatu himpunan
masyarakat warga di tingkat Kelurahan/ Desa.
14. Kelompok Penerima Bantuan selanjutnya disingkat KPB
adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya
merupakan penerima bantuan perumahan swadaya.
15. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD
adalah dinas perangkat daerah yang membidangi
perumahan dan kawasan permukiman sebagai
pelaksana teknis pelaksanaan BSPS pada tingkat
provinsi dan kabupaten/kota.
16. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh BP2P, yang
terdiri atas unsur BP2P, OPD bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, OPD terkait, kecamatan,
desa/kelurahan, dan tokoh masyarakat lokasi BSPS.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perumahan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman.

9. 5
1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran
1.2.1. Maksud
Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan BSPS
sehingga efektif dan efisien.
1.2.2. Tujuan
Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberikan acuan
dalam penyelenggaraan kegiatan BSPS yang tepat sasaran
untuk mewujudkan rumah layak huni dengan didukung
dengan PSU yang memadai.
1.2.3. Sasaran
Sasaran dari kegiatan ini adalah termanfaatkannya rumah
masyarakat yang telah memperoleh bantuan stimulan.
1.3. Pendekatan dan Prinsip Kegiatan
1.3.1. Pendekatan Kegiatan
Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
dilaksanakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
a. bertujuan meningkatkan keswadayaan masyarakat
untuk mewujudkan rumah layak huni, berdasarkan
kemampuan masyarakat;
b. pengukuran terhadap: 1) tingkat keswadayaan
masyarakat dapat berupa lahan, tabungan (uang atau
material bangunan) dan/atau tenaga; serta 2) kualitas
rumah berupa pemenuhan kriteria rumah layak huni
yang dilaksanakan secara sekaligus atau bertahap;
c. keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan yaitu
kelompok penerima bantuan, pendamping masyarakat,
pemerintah desa/kelurahan, pemerintah kecamatan,
pemerintah daerah kabupaten/kota, konsultan provinsi,
bank/pos penyalur, satker, BP2P, dan direktorat
jenderal sesuai kapasitas dan kewenangan.
d. target dan capaian pengurangan rumah tidak layak huni
yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) atau Rencana Strategis
(Renstra) melalui pemberian akses perumahan dan
permukiman layak, aman, dan terjangkau;
e. pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada RPJMN yang
dilaksanakan per tahun untuk mencapai kualitas
hunian yang layak sebesar 70% pada tahun 2024.
1.3.2. Prinsip Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip antara lain
masyarakat sebagai pelaku utama; pendampingan oleh
fasilitator; gotong-royong dan berkelanjutan; bantuan
pemerintah sebagai pengungkit keswadayaan masyarakat;

10. 6
output rumah layak huni; tanpa pungutan biaya; tepat
sasaran, prosedur, waktu, penggunaan; dan akuntabel.
1.4. Organisasi Pelaksana Kegiatan
Organisasi pelaksana kegiatan terdiri atas unsur di tingkat wilayah,
provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.
Gambar 1
Organisasi Pelaku Kegiatan BSPS
1.5. Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan
Tahapan penyelenggaraan kegiatan BSPS secara garis besar
meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Gambar 2
Tahapan Kegiatan BSPS

11. 7
2. Mekanisme Pengelolaan Bantuan
2.1. Tujuan Penggunaan Bantuan
Tujuan penggunaan bantuan adalah mendorong dan
meningkatkan keswadayaan masyarakat agar memiliki akses
dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni secara swadaya.
2.2. Pemberi Bantuan
Pemberi bantuan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dengan penanggung jawab Program Direktorat
Jenderal Perumahan.
2.3. Persyaratan Penerima Bantuan
Penerima bantuan adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya. Persyaratan penerima Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya meliputi:
1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga.
Yang dimaksud dengan berkeluarga adalah penghuni yang
terdaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK) meliputi:
a. keluarga yang terdiri atas suami dan istri; suami, istri, dan
anak; suami dan anak; atau istri dan anak;
b. keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah
satunya atau keduanya sudah memiliki KTP;
c. keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) anggota
keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti keponakan,
sepupu, cucu, dan sebagainya yang salah satu atau lebih
memiliki KTP; atau
d. keluarga yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang
penyandang disabilitas atau yang telah berusia lanjut
minimal 58 (lima puluh delapan) tahun.
2. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah. Alas
hak yang sah merupakan bukti kepemilikan atau penguasaan
yang jelas dan sah antara lain:
a. sertipikat;
b. akta hibah;
c. akta jual beli;
d. NIB (Nomor Identifikasi Bidang) dari Kantor Pertanahan;
e. bukti izin menempati tanah ulayat dari kepala adat; atau
f. bukti penguasaan tanah lainnya yang sah seperti surat
keterangan pejabat terkait (kepala desa/lurah/camat/
PPAT).
3. Berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Daerah
Provinsi (UMP). Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan
keluarga. Dalam hal di suatu daerah telah ditetapkan Upah
Minimum Kabupaten/Kota yang lebih tinggi dari UMP, dapat
digunakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
4. Memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi
tidak layak huni.

12. 8
Kondisi rumah tidak layak huni dibuktikan berdasarkan hasil
verifikasi lapangan. Rumah yang dimaksud telah dimiliki dan
dihuni sekurang-kurangnya dalam kurun 3 tahun.
5. Belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan Pemerintah
untuk program perumahan.
Batas waktu belum pernah memperoleh bantuan adalah 10
(sepuluh) tahun. Syarat ini dikecualikan bagi penerima bantuan
yang terdampak bencana atau berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.
6. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan
tanggung renteng
Bersedia berswadaya dan membentuk KPB merupakan
kesediaan mengikuti ketentuan program dengan penjelasan
sebagai berikut:
a. Bersedia berswadaya bagi yang mampu
Bentuk keswadayaan antara lain: tanah yang
dimiliki/dikuasai; tenaga kerja; modal sosial; tabungan
bahan bangunan. Bagi masyarakat pra sejahtera,
keswadayaan berupa tanah dan dapat ditambahkan bahan
bangunan bekas layak pakai. Bahan bangunan bekas layak
pakai dapat diperoleh dari anggota kelompok penerima
bantuan atau dari sumber lainnya.
b. Membentuk KPB.
KPB memenuhi persyaratan:
1) dibentuk dan disepakati melalui rembuk warga;
2) terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris
merangkap anggota, bendahara merangkap anggota,
dan anggota;
3) anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang atau
mempertimbangkan karakteristik masyarakat dan
kondisi di lapangan;
4) anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang
sama;
5) bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan
secara gotong royong mulai tahap persiapan,
pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban
kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
Gotong royong yang dimaksud adalah untuk
menanggung segala resiko secara bersama-sama
(tanggung renteng) dalam menuntaskan kegiatan
perumahan swadaya.
2.4. Bentuk Bantuan
Bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa uang dan
barang. Uang diserahkan kepada penerima bantuan perseorangan
untuk memperbaiki rumah dengan cara:
a. membeli bahan bangunan; dan
b. membayar upah kerja.

13. 9
Barang diserahkan kepada kelompok masyarakat berupa PSU.
Pembangunan PSU merupakan upaya penataan lingkungan yang
terdiri dari komponen PSU atau komponen pendukung keserasian
lingkungan (fasad, lansekap, dan lain-lain).
2.5. Besaran Bantuan
Nilai bantuan ditetapkan oleh Menteri. Besaran bantuan dapat
mempertimbangkan tingkat kemahalan di lokasi tertentu.
Sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) dan/atau sumber lain yang tidak mengikat. Dana
bantuan pemerintah dari APBN termasuk kategori bantuan lainnya
yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan
oleh Menteri.
2.6. Ketentuan Perpajakan
Penyaluran dana bantuan pemerintah dalam bentuk uang tidak
dikenai pajak. Harga pembelian bahan bangunan di toko/penyedia
bahan bangunan sudah termasuk pajak. Ketentuan besaran dan
tata cara pelaporan pajak oleh toko/penyedia bahan bangunan
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.7. Sanksi
Sanksi dapat diberikan dalam hal:
1. Berdasarkan hasil evaluasi selama masa kegiatan, penerima
bantuan dapat dikenai sanksi apabila penerima bantuan
pindah domisili, rumah dan tanah diperjualbelikan,
mengundurkan diri, dana bantuan tidak dipergunakan untuk
perbaikan rumah sesuai rencana atau alasan lainnya. Sanksi
yang dikenakan berupa:
a. Pembatalan sebagai penerima bantuan oleh PPK apabila
dana belum disalurkan ke rekening penerima bantuan.
b. Penarikan dana bantuan oleh PPK apabila dana masih
berada di rekening penerima bantuan.
c. Pengembalian dana bantuan oleh Kelompok Penerima
Bantuan apabila dana sudah dibelanjakan/digunakan.
2. Penerima bantuan atau pihak terkait menyalahgunakan dana
bantuan. Sanksi diberikan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
3. Persiapan Kegiatan
3.1. Pengusulan dan Penetapan Lokasi
3.1.1. Pengusulan Kegiatan
Usulan kegiatan BSPS ditujukan kepada Menteri c.q.
Direktur Jenderal yang dilakukan oleh:
1. Bupati/walikota tembusan gubernur; atau
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Usulan kegiatan BSPS meliputi nama desa/kelurahan yang
dilengkapi dengan daftar calon penerima bantuan dengan

14. 10
jumlah yang memperhatikan keefektifan pendampingan
kegiatan.
Usulan kegiatan diterima sebelum kegiatan berjalan.
Pengusulan dilengkapi dengan:
a. Data perumahan kabupaten/kota:
1) jumlah penduduk;
2) jumlah kepala keluarga (KK);
3) jumlah rumah;
4) jumlah penduduk miskin;
5) jumlah kekurangan rumah; dan
6) jumlah rumah tidak layak huni;
b. Pernyataan kepala daerah pengusul tentang:
1) Data calon penerima bantuan telah divalidasi dan
diinput dalam aplikasi data Rumah Tidak Layak
Huni (e-RTLH);
2) Kesesuaian lokasi pada Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR); dan
3) Kesiapan daerah dalam pelaksanaan kegiatan BSPS,
antara lain meliputi akses ke lokasi, ketersediaan
bahan bangunan, ketersediaan tukang/pekerja,
ketersediaan pendamping masyarakat, dan
keamanan pelaksanaan kegiatan.
Data calon penerima bantuan adalah data rumah tidak
layak huni yang bersumber dari basis data e-RTLH yang
telah terintegrasi dengan basis data dari Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS), database perumahan hasil
pendataan pemerintah daerah kabupaten/kota, atau data
perumahan desa/kelurahan yang dimutakhirkan secara
berkala.
Dalam rangka mendukung program nasional, keterpaduan
sektor pembangunan, dan untuk melaksanakan amanat
Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pimpinan
Kementerian/Lembaga Negara dan/atau ketua/anggota
Lembaga Tinggi Negara (K/L) dapat mengusulkan atau
merekomendasikan lokasi kegiatan BSPS.
3.1.2. Verifikasi/Penilaian Usulan
Usulan lokasi selanjutnya dilakukan verifikasi/penilaian
usulan sebelum ditetapkan. Usulan pemerintah
kabupaten/kota diverifikasi/dinilai oleh pemerintah
provinsi. Usulan pemerintah DKI Jakarta dan pimpinan
Kementerian/lembaga Negara dan/atau ketua/anggota
lembaga tinggi Negara diverifikasi/dinilai oleh Direktorat
Jenderal. Dalam hal terdapat keterbatasan anggaran atau
berlakunya kebijakan prioritas, verifikasi/penilaian usulan
dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

15. 11
Penilaian usulan berdasarkan indikator penilaian sebagai
berikut:
1. Tingkat kemiskinan di daerah kabupaten/kota;
2. Proporsi jumlah rumah tidak layak huni terhadap
jumlah rumah di daerah kabupaten/kota;
3. Proporsi jumlah kekurangan rumah terhadap jumlah
rumah tangga di daerah kabupaten/kota;
4. Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang
perumahan:
a. mempunyai data rumah tidak layak huni dan
kekurangan rumah yang mutakhir;
Data sebagaimana dimaksud di atas merupakan
data yang telah disinkronisasi dengan basis data
perumahan yang dimutakhirkan pada aplikasi e-
RTLH.
b. mempunyai program bantuan pemerintah daerah
dalam bidang perumahan.
Program yang dimaksud didanai dari anggaran
pemerintah daerah atau dana non APBN lainnya.
Disamping memiliki program bantuan sejenis,
program pemda dapat berupa:
1) memiliki rencana pembangunan perumahan dan
pengembangan kawasan permukiman;
Rencana pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman dalam bentuk rencana aksi yang
memuat rencana pembangunan per tahun
berdasarkan arah kebijakan daerah dan nasional
yang telah dimuat dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2) fasilitasi persetujuan bangunan gedung dalam
kegiatan BSPS;
Pemerintah daerah memberikan fasilitasi
kemudahan persetujuan bangunan gedung untuk
penerima BSPS.
3) melakukan kegiatan rutin meliputi:
a. pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data;
b. pendampingan bagi masyarakat dalam
pembangunan rumah baik perorangan
maupun berkelompok;
c. pemberdayaan masyarakat;
d. kemitraan masyarakat;
e. penyediaan PSU perumahan; dan
f. layanan informasi, konsultasi bidang
perumahan.
c. menyediakan dana pendamping kegiatan BSPS dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
Penyediaan dana pendamping sebagai bentuk
komitmen dalam kegiatan BSPS. Dana pendamping
antara lain digunakan untuk kegiatan verifikasi dan

16. 12
pemutakhiran data perumahan, sosialisasi dan
penyuluhan masyarakat, pemantauan, serta
evaluasi.
d. Evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan BSPS tahun
sebelumnya.
Kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya
dihitung berdasarkan rasio jumlah penyelesaian unit
rumah pada akhir tahun anggaran sebelumnya atau
berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sesuai
ketentuan.
5. Program prioritas Pemerintah Pusat.
Program prioritas Pemerintah Pusat meliputi:
a. Perintah langsung Presiden;
Dalam hal terdapat arahan Presiden dan wakil
presiden yang perlu segera ditangani, maka arahan
tersebut merupakan bagian dari program prioritas
pemerintah pusat.
b. program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;
Program kebijakan kementerian PUPR sebagaimana
tertuang dalam rencana strategis kementerian dan
merupakan program prioritas yang dilaksanakan
oleh unit organisasi di lingkungan kementerian.
c. usulan kementerian/lembaga/lembaga tinggi
negara;
Institusi dan/atau Lembaga tinggi negara dapat
mengajukan usulan.
d. kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama
dan/atau perjanjian kerja sama.
Verifikasi/penilaian usulan merupakan upaya untuk
menentukan daftar kabupaten/kota prioritas penerima
program BSPS. Alokasi jumlah unit untuk kabupaten/kota
prioritas ditentukan berdasarkan ketersediaan anggaran
dan dapat mempertimbangkan kesiapan lokasi kegiatan.
Indikator kesiapan lokasi meliputi ketersediaan data,
kondisi akses menuju lokasi, ketersediaan bahan
bangunan, ketersediaan tukang/tenaga kerja, dan
ketersediaan tenaga pendamping. Dalam melakukan
penilaian kesiapan lokasi Direktorat Jenderal dibantu oleh
BP2P.
3.1.3. Penetapan Lokasi
Penetapan lokasi BSPS oleh Menteri sampai tingkat
kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi/penilaian
usulan oleh Provinsi, Balai P2P atau Direktorat Jenderal.
Dalam hal terdapat kebijakan nasional, penetapan lokasi
dapat dilakukan dengan memprioritaskan lokasi usulan
atau rekomendasi dari kementerian/lembaga
negara/lembaga tinggi negara.

17. 13
Dalam hal terdapat perubahan lokasi, usulan perubahan
lokasi tersebut disampaikan oleh Bupati/Walikota,
Gubernur DKI Jakarta, dan Pimpinan
Kementerian/Lembaga Negara dan/atau ketua/anggota
Lembaga Tinggi Negara kepada Menteri Cq. Direktorat
Jenderal setelah berkoordinasi dengan BP2P.
3.1.4. Seleksi/Pengolahan Data
Lokasi kabupaten/kota yang telah ditetapkan Menteri,
selanjutnya dilakukan penyiapan data calon penerima
bantuan. Data calon penerima bantuan diperoleh dari hasil
pengolahan data rumah dalam aplikasi atau hasil
identifikasi data rumah dari pengusul. Dalam upaya
percepatan persiapan kegiatan, seleksi/pengolahan data
dapat dilakukan setelah ada pengusulan.
3.1.5. Penyampaian Daftar Calon Penerima Bantuan
Data calon penerima bantuan hasil seleksi/pengolahan
data, disampaikan oleh Direktorat Rumah Swadaya kepada
BP2P untuk dilakukan verifikasi faktual. Penyampaian
daftar calon penerima bantuan dapat dilakukan secara
bertahap. Penyampaian daftar calon penerima bantuan
dilengkapi dengan informasi tentang rencana alokasi
kegiatan di setiap lokasi.
3.2. Penyiapan Kegiatan
3.2.1. Pembentukan Tim Pelaksana
Berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan Menteri dan data
calon penerima bantuan, BP2P dibantu Satker dan PPK
melakukan pembentukan tim pelaksana kegiatan yang
terdiri atas:
1. Staf Pendukung
Pembentukan staf pendukung dilakukan berdasarkan
analisis kebutuhan PPK yang disetujui oleh Kasatker
dan Kepala BP2P.
2. Tim Konsultan Provinsi
Tim Konsultan Provinsi merupakan konsultan
perorangan atau badan hukum yang ditunjuk melalui
seleksi konsultan berdasarkan kualifikasi Tenaga Ahli
yang diperlukan PPK berdasarkan kerangka acuan
kegiatan. Konsultan Provinsi melakukan kontrak
dengan PPK.
3. Tim Verifikasi
Tim verifikasi dibentuk melalui Keputusan Kepala BP2P
dengan susunan organisasi terdiri atas ketua,
sekretaris, dan anggota. Ketua dan sekretaris berasal
dari unsur BP2P, sedangkan anggota berasal dari unsur
BP2P, unsur OPD yang membidangi perumahan dan

18. 14
kawasan permukiman kabupaten/kota, dan unsur
desa/kelurahan. Ketua Tim Verifikasi BP2P diperankan
oleh Kasi Wilayah BP2P. Dalam hal diperlukan, Tim
Verifikasi dapat ditambahkan dari unsur kecamatan dan
OPD yang melaksanakan urusan perencanaan, urusan
pemberdayaan masyarakat, dan urusan sosial, tokoh
masyarakat, dan/atau aparat keamanan dan penegak
hukum.
4. Fasilitator.
Perekrutan fasilitator oleh BP2P dibantu Satker dan PPK
dilakukan berdasarkan kualifikasi yang dipersyaratkan
sesuai syarat dan ketentuan dalam panduan teknis
perekrutan fasilitator. Fasilitator terdiri atas TFL dan
Korkab.
3.2.2. Seleksi Bank/Pos Penyalur
Dalam hal terdapat lebih dari 100 penerima bantuan dalam
satu DIPA, penyaluran bantuan dapat dilakukan oleh
bank/pos. Pemilihan bank/pos penyalur dilakukan melalui
seleksi oleh Satker. Syarat bank/pos penyalur meliputi:
1. Bank/pos yang telah memiliki perjanjian kerja sama
pengelolaan rekening milik Kementerian
Negara/Lembaga dengan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
2. Kemampuan melayani penyaluran dan penarikan dana
bantuan di lokasi BSPS.
3. Kesanggupan, antara lain:
a. menyalurkan bantuan paling lambat 15 hari
kalender;
b. menyetorkan jasa giro yang timbul akibat
penyaluran dana bantuan secara manual atau
melalui Treasury Notional Pooling (TNP);
c. melaporkan kinerja penyaluran dan pelayanan
penarikan dana bantuan secara berkala;
d. diaudit oleh pihak berwenang;
e. mengembalikan sisa dana bantuan yang tidak
termanfaatkan; dan
f. mengikuti seluruh tahapan proses pemilihan
bank/pos penyalur.
Bank/pos penyalur yang lolos seleksi menandatangani
kontrak/Perjanjian Kerja Sama dengan PPK.
Kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
1. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
2. tata cara dan syarat penyaluran dana Bantuan
Pemerintah dalam bentuk uang kepada penerima
Bantuan Pemerintah;
3. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk
menyalurkan dana Bantuan Pemerintah melalui
rekening penerima Bantuan Pemerintah paling lama 15

19. 15
(lima belas) hari kalender sejak dana Bantuan
Pemerintah ditransfer dari Kas Negara ke rekening
Bank/ Pos Penyalur;
4. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk
menyampaikan laporan kepada PPK apabila dana
Bantuan Pemerintah yang disalurkan melalui rekening
penerima Bantuan Pemerintah tidak terdapat
transaksi/tidak dipergunakan oleh penerima Bantuan
Pemerintah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak dana Bantuan Pemerintah ditransfer dari
Rekening Bank/Pos Penyalur;
5. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk
menyetorkan ke Kas Negara terhadap Bantuan
Pemerintah yang disalurkan melalui rekening penerima
Bantuan yang tidak terjadi transaksi/tidak
dipergunakan paling lambat 15 (lima belas) hari
kalender sejak diterimanya surat perintah penyetoran
dari PPK;
6. pernyataan kewajiban Bank/Pos Penyalur untuk
menyampaikan laporan penyaluran dana Bantuan
Pemerintah secara berkala kepada PPK;
7. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk
menyetorkan bunga dan jasa giro pada Bank/Pos
Penyalur yang timbul dalam rangka kegiatan
penyaluran dana Bantuan Pemerintah ke Kas Negara;
8. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk
menyetorkan sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak
tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran ke
Kas Negara;
9. pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk
menyediakan sistem informasi penyaluran Bantuan
Pemerintah yang dapat diakses oleh KPA/PPK; dan
10. ketentuan mengenai sanksi yang dikenakan terhadap
salah satu pihak yang melanggar kontrak/perjanjian
kerja sama yang antara lain memuat denda kepada
Bank/Pos Penyalur dalam hal terjadi keterlambatan
penyaluran yang besarannya disepakati oleh kedua
belah pihak, tidak diselesaikannya tanggung jawab
salah satu pihak.
Bank/pos kegiatan BSPS tahun sebelumnya dapat ditunjuk
kembali sepanjang berdasarkan hasil evaluasi dinilai
berkinerja baik serta masih memenuhi syarat dan
ketentuan sebagai bank/penyalur. Penunjukan kembali
bank/pos penyalur diketahui oleh BP2P.
3.2.3. Pembekalan dan Mobilisasi Tim Pelaksana
Kegiatan pembekalan dilakukan dalam rangka menyiapkan
sumber daya manusia yang siap bekerja sesuai tugasnya.
Pembekalan dilakukan oleh BP2P dibantu Satker dan PPK.

20. 16
Materi dan metode pembekalan dapat disesuaikan
berdasarkan kebutuhan. Untuk mengukur tingkat
pemahaman peserta pembekalan dan meningkatkan
kemampuan peserta pembekalan, dilakukan evaluasi hasil
pembekalan. Hasil evaluasi pembekalan dijadikan dasar
dalam pengawasan pengendalian dan supervisi kegiatan.
3.3. Seleksi Calon Penerima Bantuan
3.3.1. Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan
Verifikasi data calon penerima bantuan dilakukan oleh
BP2P dibantu Satker dan PPK dengan menugaskan TFL dan
Korkab. Verifikasi dilakukan secara faktual di lapangan
terhadap daftar calon penerima bantuan yang disampaikan
Direktur Rumah Swadaya, berdasarkan syarat penerima
bantuan. Verifikasi dilakukan untuk membuktikan
kesesuaian syarat penerima bantuan meliputi
kewarganegaraan dan keluarga, status kepemilikan atau
penguasaan lahan, jumlah penghasilan, memiliki dan
menghuni satu-satunya rumah dalam kondisi tidak layak
huni, pernah atau tidak menerima bantuan sejenis, dan
komitmen mengikuti ketentuan program.
Dalam hal data calon penerima bantuan tidak memenuhi
persyaratan, TFL melapor secara berjenjang ke BP2P,
selanjutnya BP2P berkoordinasi dengan Direktorat Rumah
Swadaya untuk melakukan penggantian data. Penggantian
data dapat bersumber dari data pengusul K/L, e-RTLH,
DTKS, sistem pendataan daerah provinsi atau
kabupaten/kota, dan/atau data dari lapangan.
Hasil verifikasi calon penerima bantuan dibuat berita acara
oleh TFL, diperiksa oleh Korkab, dan diperiksa kembali oleh
Ketua Tim Verifikasi, dan disetujui oleh PPK. Berita acara
hasil verifikasi disampaikan oleh BP2P kepada Direktur
Jenderal melalui Direktorat Rumah Swadaya dalam bentuk
surat permohonan persetujuan penetapan calon penerima
bantuan dilampiri Berita Acara Hasil Verifikasi.
3.3.2. Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan dan Calon Penerima
Bantuan
Berdasarkan berita acara hasil verifikasi calon penerima
bantuan, Direktorat Rumah Swadaya melakukan reviu dan
penyiapan konsep penetapan lokasi tingkat desa/kelurahan
dan konsep penetapan calon penerima bantuan. Direktur
Jenderal Perumahan selanjutnya menerbitkan keputusan
penetapan lokasi kegiatan BSPS tingkat desa/kelurahan
dan surat penetapan calon penerima bantuan.
Perubahan lokasi desa/kelurahan dan data calon penerima
bantuan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan
Direktur Jenderal.

21. 17
3.4. Penyiapan Masyarakat
Penyiapan masyarakat dilakukan dalam rangka pemberdayaan
calon penerima bantuan agar siap melaksanakan program. Calon
penerima bantuan yang dimaksud adalah calon penerima bantuan
yang telah ditetapkan oleh Dirjen. Pemberdayaan dilakukan dengan
pendampingan TFL dan supervisi secara berjenjang oleh Korkab,
Tim Verifikasi, dan PPK yang dibantu oleh Konsultan Provinsi.
Pemberdayaan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, pelaporan. Penyiapan calon penerima bantuan
didasarkan atas azas kepercayaan kelompok, tanggung renteng,
dan rembuk warga, serta mengacu pada tujuan program.
3.4.1. Pengorganisasian Calon Penerima Bantuan (Masyarakat)
Pengorganisasian calon penerima bantuan (masyarakat)
dilakukan dalam rangka pelembagaan dan pemberdayaan
masyarakat. Pengorganisasian dilakukan oleh TFL bersama
dengan Lembaga masyarakat seperti Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM), lembaga sejenis, atau tokoh masyarakat
di lokasi BSPS. Keterlibatan lembaga masyarakat meliputi
pembentukan, pendampingan, dan perkuatan peran
kelompok penerima bantuan.
Pembentukan kelompok dilakukan melalui kesepakatan
dalam rembuk calon penerima bantuan. Pelaksanaan
rembuk difasilitasi oleh TFL dan BKM. Dalam hal tidak
terdapat BKM di lokasi kegiatan, dilakukan pemilihan tokoh
masyarakat oleh para calon penerima bantuan. Hasil
kesepakatan rembuk kelompok dituangkan dalam berita
acara yang ditandatangani peserta.
Pembentukan KPB dilakukan dengan memperhatikan
kedekatan lokasi rumah, kemampuan bertukang, tingkat
keswadayaan, dan alasan yang disepakati. KPB diberi nama
dan diatur pengorganisasian anggota kelompoknya sesuai
kesepakatan. Organisasi KPB meliputi Ketua, Sekretaris,
Bendahara, dan Anggota. KPB menyepakati dan
melaksanakan rencana kerja, kesepakatan sosial, gotong-
royong, dan bertanggung jawab secara berkelompok
(tanggung renteng) dalam melaksanakan program BSPS.
Dalam pengorganisasian calon penerima bantuan,
kelompok juga melakukan identifikasi kemampuan CPB
bertukang atau calon tukang/pekerja di luar CPB dalam
rencana pelaksanaan fisik BSPS.
3.4.2. Sosialisasi dan Penyuluhan
BP2P, Satker, PPK, Pemerintah Daerah, Korkab, dan TFL
melakukan sosialisasi kegiatan BSPS secara berjenjang
kepada masyarakat penerima manfaat program. Sosialisasi
dilakukan sebelum dan sepanjang kegiatan berjalan untuk

22. 18
memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya
terhadap calon penerima bantuan yang telah ditetapkan.
Metode sosialisasi disesuaikan dengan karakteristik
masyarakat setempat, melalui pertemuan langsung atau
tidak langsung seperti media publikasi contohnya televisi,
radio, media cetak. Hal-hal yang disampaikan dalam
kegiatan sosialisasi antara lain pentingnya rumah layak
huni, syarat rumah layak huni, gambaran kegiatan BSPS,
kriteria penerima BSPS, peran masyarakat dalam kegiatan
BSPS.
Penyuluhan merupakan kegiatan pemberian petunjuk dan
bimbingan kepada masyarakat khususnya bagi calon
penerima bantuan dalam kegiatan BSPS. Kegiatan ini
dilakukan oleh TFL, Korkab, dan Tim Verifikasi di tingkat
desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. Hal-hal
yang disampaikan dalam penyuluhan antara lain prosedur
kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggung jawab
penerima bantuan, sanksi, ketentuan rumah layak huni,
penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan
dan lain-lain. Penyuluhan dapat dilakukan melalui forum
pertemuan atau dilakukan kepada orang-perseorangan.
TFL mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan
sosialisasi dan penyuluhan secara berjenjang kepada PPK.
3.4.3. Identifikasi Kebutuhan Perbaikan Rumah
TFL bersama calon penerima bantuan melakukan penilaian
kualitas rumah calon penerima bantuan berdasarkan
kualitas komponen bangunan struktural dan non
struktural. Hasil penilaian kualitas rumah CPB menjadi
dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan perbaikan rumah.
Kebutuhan perbaikan rumah, mendapat persetujuan dari
CPB dalam rangka menyiapkan keswadayaan CPB apabila
mampu. Hasil Penilaian Kualitas Rumah dan Identifikasi
Kebutuhan Perbaikan Rumah ditandatangani oleh TFL,
diperiksa oleh Korkab dan Ketua Tim Verifikasi. PPK
dibantu Konsultan melakukan pengawasan pengendalian
dan supervisi kegiatan identifikasi kebutuhan perbaikan
rumah.
Selain mengidentifikasi kebutuhan perbaikan rumah, TFL
juga melakukan identifikasi keswadayaan masyarakat.
Hasil identifikasi keswadayaan akan menjadi dasar
perencanaan teknis.
Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan perbaikan rumah,
TFL melakukan rekapitulasi kebutuhan bahan bangunan
setiap KPB. Rekapitulasi ini sebagai dasar melalukan survei
pemilihan toko penyedia bahan bangunan.
Dalam hal tersedia anggaran, kelompok rumah calon
penerima bantuan sejumlah paling sedikit 15 unit yang
berdekatan, dapat mengusulkan kegiatan penataan

23. 19
lingkungan. Usulan kegiatan ini dapat dilakukan
berdasarkan hasil penilaian Tim Verifikasi. TFL dan Korkab
melakukan identifikasi kebutuhan komponen penataan
lingkungan berupa PSU atau kegiatan pendukung.
3.4.4. Survey Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan
Dalam rangka survei pemilihan toko/penyedia bahan
bangunan, diperlukan acuan berupa perkiraan standar
satuan harga bahan bangunan kegiatan BSPS. Perkiraan
standar satuan harga ditetapkan oleh PPK berdasarkan
survei harga pasar.
Survey pemilihan toko/penyedia bahan bangunan
dilakukan KPB didampingi TFL untuk mencari dan
membandingkan toko/penyedia bahan bangunan yang
memenuhi syarat untuk dipilih. Toko/penyedia bahan
bangunan yang disurvey paling sedikit tiga atau
berdasarkan ketersediaan di lokasi kegiatan. Survey
pemilihan toko/penyedia bahan bangunan meliputi
ketersedian dan harga satuan bahan bangunan,
ketersediaan sarana angkutan serta persyaratan
administrasi.
Syarat toko/penyedia bahan bangunan yang dapat dipilih
meliputi:
1. menyediakan bahan bangunan/komponen bangunan
yang sah berdasarkan hukum yang diperlukan oleh
calon penerima bantuan sesuai dengan hasil
identifikasi;
2. mampu menyediakan sarana angkutan pengiriman
bahan bangunan yang memadai dan bersedia
mengantar bahan bangunan ke lokasi penerima
bantuan sesuai jadwal yang disepakati;
3. harga bahan bangunan sudah termasuk biaya pajak;
4. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang
diketahui oleh masyarakat umum;
5. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan
dekat dengan penerima bantuan;
6. memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
7. memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Ijin
Tempat Usaha (SITU);
8. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan patuh terhadap
ketentuan perpajakan;
9. membuat perjanjian kerja sama dengan KPB; dan
10. bersedia membuka rekening khusus untuk kegiatan
BSPS di bank yang sama dengan bank/pos penyalur.
Dalam melakukan survei pemilihan toko/penyedia bahan
bangunan, KPB melakukan negosiasi harga dengan
toko/penyedia untuk menyepakati harga bahan bangunan.
Harga bahan bangunan merupakan harga yang sudah
termasuk pajak dan biaya pengiriman sampai di lokasi yang

24. 20
disepakati. Harga yang disepakati merupakan harga yang
paling menguntungkan bagi masyarakat (harga termurah
dengan kualitas bahan yang memenuhi standar). Harga
satuan yang disepakati akan menjadi acuan dalam
penyusunan rencana anggaran biaya. Harga satuan tidak
melebihi perkiraan standar satuan harga bahan bangunan
kegiatan BSPS yang ditetapkan PPK. Dalam hal terjadi
selisih lebih tinggi, dilengkapi keterangan tentang
kewajaran harga, seperti terjadinya kelangkaan bahan
bangunan, tingginya biaya transportasi sampai di lokasi
kegiatan, atau alasan lain yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Hasil Survei Calon Toko/Penyedia Bahan Bangunan
diperiksa oleh Korkab, Ketua Tim Verifikasi, dan Konsultan
Provinsi, serta disetujui oleh PPK berdasarkan perkiraan
standar satuan harga bahan bangunan. PPK melakukan
pengawasan dan pengendalian untuk menilai:
1. kewajaran harga
2. kemampuan toko/penyedia dalam rangka mewujudkan
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif,
efisien, dan akuntabel
Toko/penyedia bahan bangunan yang dipilih dimungkinkan
lebih dari satu sesuai ketersediaan bahan bangunan.
Berdasarkan hasil survei, selanjutnya dilakukan
kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan
dilakukan oleh KPB didampingi TFL berdasarkan berita
acara rembuk. Berita acara hasil kesepakatan KPB
disampaikan kepada calon toko/penyedia bahan bangunan
untuk persiapan penyediaan bahan bangunan.
3.4.5. Penyusunan Proposal
Penerima bantuan didampingi TFL melakukan penyusunan
proposal kegiatan. Proposal terdiri atas dokumen
administrasi dan dokumen teknis. Dokumen administrasi
terdiri atas dokumen yang membuktikan bahwa seseorang
memenuhi syarat sebagai calon penerima bantuan.
Dokumen teknis terdiri atas isian format hasil penilaian
kualitas rumah, rencana teknis, dan Rencana Anggaran
Biaya (RAB).
Rencana teknis disusun berdasarkan hasil penilaian
kualitas rumah eksisting dan identifikasi kebutuhan
perbaikan rumah. Dokumen rencana teknis meliputi
gambar teknis yang memuat desain dan spesifikasi teknis
perbaikan rumah menuju layak huni. Rencana teknis dapat
berupa rencana rumah tumbuh yang dapat dilakukan
perbaikan secara bertahap. Dalam mewujudkan perbaikan
rumah menjadi layak huni melalui kegiatan BSPS, ukuran
rumah dibatasi paling tinggi 36 m2. Khusus bagi masyarakat

25. 21
pra-sejahtera yang tidak mampu berswadaya, apabila tidak
ada dukungan dari KPB atau pihak lain, ukuran rumah
disarankan diperkecil. Penambahan luasan dapat dilakukan
bila nilai swadaya masyarakat dapat mencukupi kebutuhan
perbaikan rumah. Dalam hal perbaikan rumah dilakukan
dengan membangun kembali, rumah lama harus dibongkar.
Dalam menjamin pemenuhan rumah layak huni, dapat
diberlakukan desain tipikal rumah. Rencana teknis dibuat
berdasarkan kaidah dan persyaratan teknis bangunan
gedung dan penataan lingkungan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Desain perbaikan rumah sedapat mungkin mengakomodasi
unsur arsitektur atau budaya lokal dan keserasian
lingkungan.
Berdasarkan rencana teknis, dibuat RAB yang meliputi hasil
perhitungan kebutuhan biaya total perbaikan rumah. Nilai
RAB terdiri atas dua sumber pendanaan yakni bantuan
stimulan dan nilai swadaya. Apabila nilai hasil perhitungan
melebihi ketersediaan anggaran, dilakukan penyesuaian
perhitungan.
Dokumen administrasi terdiri atas:
1) Permohonan Calon Penerima Bantuan;
2) Salinan KTP dan KK yang masih berlaku;
3) Slip penghasilan (penghasilan keluarga) dan/atau Surat
Pernyataan Penghasilan disahkan oleh pejabat yang
berwenang;
4) Salinan sertipikat hak atas tanah/surat bukti
kepemilikan tanah/Surat Keterangan Penguasaan
Tanah dari pejabat yang berwenang sesuai format yang
berlaku di daerah setempat;
5) Surat Pernyataan Mengikuti Program; dan
6) Hasil Identifikasi Keswadayaan Calon Penerima
Bantuan.
Dokumen teknis meliputi:
1) Hasil Penilaian Kualitas Rumah dan Identifikasi
Kebutuhan Perbaikan Rumah;
2) Rencana Teknis Perbaikan; dan
3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perbaikan Rumah.
Proposal penerima bantuan selanjutnya disusun
berdasarkan pengelompokkan setiap KPB yang dilengkapi
dengan:
a. Lembar Verifikasi Proposal;
b. Berita Acara Kesepakatan Pembentukan KPB;
c. Pernyataan Kesepakatan Sosial KPB.
d. Daftar Harga Satuan Bahan Bangunan hasil survei;
e. Daftar standar satuan harga bahan bangunan dan upah
Kabupaten/Kota.
Dokumen proposal KPB selanjutnya disusun dan
dikelompokkan setiap desa/kelurahan dan diperiksa oleh

26. 22
TFL pendamping untuk memastikan kelengkapan dan
kebenarannya.
Dalam hal diusulkan penataan lingkungan, dilakukan
penyusunan proposal oleh KPB didampingi TFL dan Korkab.
Isi proposal penataan lingkungan meliputi:
1. Permohonan KPB;
2. Hasil penilaian kebutuhan penataan lingkungan;
3. Rencana Teknis/ DED Penataan Lingkungan: dan
4. RAB Penataan Lingkungan.
Proposal penataan lingkungan kemudian dilengkapi
dengan:
a. Lembar Verifikasi Proposal;
b. Pernyataan Kesepakatan Sosial KPB yang memuat
tanggung jawab pemeliharaan dan pengelolaan
lingkungan.
Dalam proses penyusunan proposal, dilakukan supervisi
oleh Korkab, Tim Verifikasi, dan PPK melalui Konsultan
Provinsi.
3.4.6. Pengusulan Proposal
Proposal yang sudah dikelompokkan berdasarkan
desa/kelurahan disampaikan kepada Korkab untuk
diperiksa kelengkapan dan kebenarannya. Pemeriksaan
proposal oleh Korkab antara lain terkait dengan pemenuhan
syarat calon penerima bantuan dalam dokumen
administrasi dan kesesuaian perencanaan terhadap hasil
identifikasi kondisi rumah dalam dokumen teknis.
Selanjutnya dokumen yang telah diperiksa Korkab tersebut
disampaikan kepada Tim Verifikasi untuk diperiksa
menggunakan Lembar Pemeriksaan Proposal. Pemeriksaan
oleh Tim Verifikasi antara lain terhadap kelengkapan, nama,
dan jumlah calon penerima bantuan dan rekapitulasi
kelengkapan dokumen. Proposal yang telah diperiksa Tim
Verifikasi selanjutnya diajukan oleh Ketua Tim Verifikasi
kepada PPK dengan melampirkan Surat Permohonan
Penetapan Penerima Bantuan.
3.4.7. Verifikasi dan Persetujuan Proposal
Proposal calon penerima bantuan yang telah disampaikan
oleh Tim Verifikasi kepada PPK, selanjutnya dilakukan
verifikasi oleh Konsultan Provinsi. Verifikasi proposal
dilakukan untuk menguji kualitas pemenuhan administrasi
dan kualitas rencana teknis yang diajukan penerima
bantuan. Hasil verifikasi proposal yang dinilai memenuhi
syarat disampaikan kepada PPK untuk mendapat
persetujuan dan penetapan sebagai Penerima Bantuan.

27. 23
4. Pelaksanaan Kegiatan
4.1. Pra Pelaksanaan Kegiatan
4.1.1. Penetapan Penerima Bantuan
Berdasarkan proposal yang telah disetujui PPK, dilakukan
penetapan penerima bantuan oleh PPK dan disahkan oleh
KPA. Keputusan PPK memuat data diri penerima bantuan
dan besaran nilai bantuan.
Keputusan PPK tentang penerima bantuan disampaikan
kepada bank/pos penyalur sebagai dasar bank/pos
penyalur membuka rekening atas nama penerima bantuan.
Keputusan penerima bantuan juga disampaikan kepada
penerima bantuan sebagai dasar pembuatan kuitansi
penerimaan dana bantuan. Kuitansi yang telah
ditandatangani penerima bantuan, diperiksa oleh Konsultan
Provinsi, selanjutnya disampaikan kepada PPK untuk
mendapat persetujuan sebagai dasar pencairan dana.
4.1.2. Pencairan Dana Bantuan
Berdasarkan Keputusan penerima bantuan dan kuitansi
penerimaan bantuan yang diterima, PPK mengajukan
pembayaran dalam rangka pencairan dana bantuan.
Pencairan dana bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
Proses pencairan dana bantuan mengikuti ketentuan
pencairan langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PPK menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
berdasarkan Keputusan PPK tentang penerima bantuan dan
diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar
(PP-SPM). PP-SPM melakukan pemeriksaan dokumen
pencairan dan setelah dinyatakan sesuai, diterbitkan Surat
Perintah Membayar (SPM). Dokumen SPM disampaikan ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk
diproses pencairan dana bantuan. Dana bantuan cair ke
rekening penyaluran Satker pada bank/pos penyalur sesuai
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
4.1.3. Penyaluran Dana Bantuan
Penyaluran dana bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
PPK membuat surat perintah penyaluran dana (SPPn) yang
ditujukan kepada pejabat bank/pos penyalur yang
dilampirkan Daftar Penerima Bantuan (DPB). Berdasarkan
Surat Perintah Penyaluran Dana Bantuan (SPPn), bank/pos
penyalur menyalurkan bantuan dari rekening penyaluran
Satker ke rekening penerima bantuan. Bank/pos penyalur
harus sudah menyalurkan dana bantuan ke rekening
penerima bantuan paling lama 15 (lima belas) hari kalender
sejak tanggal SP2D setelah diterimanya SPPn.

28. 24
4.2. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah
Kegiatan peningkatan kualitas rumah dilakukan oleh penerima
bantuan berdasarkan rencana pemanfaatan bantuan di rekening
penerima bantuan. Pemanfaatan dana bantuan dilakukan oleh
penerima bantuan dalam 2 (dua) tahap, masing-masing sebesar 50
% (lima puluh persen). Pemanfaatan bantuan setiap tahap untuk
membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
PPK melakukan pengawasan dan pengendalian selama proses
pelaksanaan peningkatan kualitas rumah. Pengawasan dan
pengendalian dilakukan secara langsung dan tidak langsung
termasuk dengan memanfaatkan aplikasi pemantauan.
4.2.1. Penyusunan DRPB
Dalam pemanfaatan dana bantuan, penerima bantuan
didampingi TFL menyusun DRPB.
DRPB dibuat berdasarkan nilai RAB dari sumber bantuan
stimulan, yang memuat nilai bantuan untuk pembelian
bahan bangunan dan pembayaran upah kerja dalam dua
tahap.
DRPB terdiri atas rencana pembelian bahan bangunan dan
pembayaran upah kerja berdasarkan rencana pekerjaan
fisik. DRPB Tahap 1 dan Tahap 2 masing-masing terdiri atas
50% dari nilai bantuan untuk pembelian bahan bangunan
dan 50% dari nilai bantuan untuk pembayaran upah kerja.
Dalam hal disepakati nilai lain, harus dilengkapi dengan
berita acara kesepakatan KPB dan disetujui oleh PPK. DRPB
Tahap 2 disusun dan disetujui setelah progres pekerjaan
fisik satu KPB mencapai rata-rata 30%. Dokumen DRPB
ditandatangani oleh penerima bantuan dan TFL, diperiksa
oleh Korkab, diverifikasi oleh Konsultan Provinsi, dan
disetujui oleh PPK.
Dalam hal terjadi perubahan perencanaan meliputi Rencana
Teknis, RAB, dan DRPB, dilakukan penyesuaian dengan
berita acara perubahan. Perubahan hanya dimungkinkan
dengan alasan untuk peningkatan kualitas teknis dan
memperhatikan waktu pelaksanaan. Semua perubahan
disetujui oleh PPK.
4.2.2. Kontrak Toko/Penyedia Bahan Bangunan
Berdasarkan berita acara hasil kesepakatan penunjukan
toko/penyedia bahan bangunan, dilakukan kontrak KPB
dengan toko/penyedia bahan bangunan. Kontrak KPB
diwakili ketua KPB dengan pemilik toko/penyedia bahan
bangunan.
Apabila toko/penyedia bahan bangunan tidak dapat
menyediakan seluruh kebutuhan bahan bangunan bagi
KPB, toko/penyedia bahan bangunan dapat bekerja sama
dengan penyedia bahan bangunan lain dengan syarat

29. 25
toko/penyedia bahan bangunan yang bekerja sama dengan
KPB bertanggung jawab terhadap pemenuhan kontrak kerja
sama.
PPK melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan kontrak antara KPB dengan toko/penyedia
bahan bangunan.
4.2.3. Penunjukkan Tukang/Pekerja
Dalam pelaksanaan fisik, penerima bantuan dapat
mengerjakan kegiatan pembangunan apabila memiliki
keterampilan bertukang atau menunjuk tukang atau
pekerja lain. Tukang atau pekerja yang ditunjuk
berdasarkan hasil identifikasi tukang/pekerja. Penerima
bantuan didampingi TFL dan Korkab memastikan kesiapan
tukang/pekerja dapat bekerja sesuai jadwal pekerjaan fisik.
TFL dan Korkab melakukan pembekalan tentang kualitas
rumah dan teknik konstruksi kepada tukang/pekerja dan
penerima bantuan. Pembekalan ini dimaksudkan agar
tukang/pekerja dapat melakukan pekerjaan fisik sesuai
kaidah konstruksi dan rencana teknis yang telah disusun.
Berdasarkan penunjukan tukang/pekerja oleh penerima
bantuan, TFL melaporkan daftar tukang/pekerja secara
berjenjang kepada PPK. Korkab memeriksa daftar
tukang/pekerja untuk memastikan semua tukang/pekerja
dapat bekerja sesuai target waktu.
4.2.4. Pembelian Bahan Bangunan
Pembayaran atas pembelian bahan bangunan dilakukan
dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening
penerima ke rekening toko/penyedia bahan bangunan
setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan
bangunan dan diterima oleh penerima bantuan. Pembelian
bahan bangunan dilakukan oleh Penerima Bantuan
didampingi TFL dan Korkab.
Toko/penyedia bahan bangunan mengirim bahan bangunan
ke tempat penerima bantuan sesuai DRPB dan perjanjian
kerja sama dalam 2 (dua) tahap. Pengiriman bahan
bangunan tahap I sebesar 50% dilakukan paling lambat 7
hari sejak DRPB diterima. Pengiriman bahan bangunan
tahap II dapat dilakukan apabila pelaksanaan fisik
mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan
sebesar paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).
Toko/penyedia bahan bangunan dapat mengirim seluruh
bahan bangunan (tahap 1 dan tahap 2) sekaligus dalam
rangka percepatan dan kemudahan pengiriman
berdasarkan kesepakatan dengan KPB tetapi pembayaran
tetap dalam 2 (dua) tahap. Tahapan pembayaran terbagi
atas tahap 1 sebesar 50% dan untuk tahap 2 sebesar 50%

30. 26
dapat dibayarkan setelah 14 (empat belas) hari kalender
atau sesuai kesepakatan.
Pembayaran dalam satu tahap hanya dapat dilakukan
apabila pengiriman seluruh bahan bangunan dalam satu
tahap, waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas, dan
dapat dipastikan pelaksanaan kegiatan diselesaikan secara
cepat dalam tahun anggaran berjalan. Pengusulan
pembayaran dalam satu tahap oleh KPB dapat disetujui PPK
bila telah dilakukan telaah kelayakan oleh TFL Korkab, dan
Konsultan Provinsi.
Dalam pelaksanaan penerimaan bahan bangunan,
penerima bantuan didampingi TFL memeriksa jenis, jumlah,
dan kualitas bahan bangunan untuk memastikan bahan
bangunan sesuai dengan pesanan dalam DRPB. Apabila
seluruh bahan bangunan dinyatakan sesuai maka penerima
bantuan menandatangani tanda terima pengiriman bahan
bangunan. Apabila bahan bangunan belum sesuai, KPB dan
TFL berkoordinasi dengan toko/penyedia bahan
bangunan/komponen bangunan untuk meminta
penggantian.
4.2.5. Pekerjaan Fisik Peningkatan Kualitas Rumah
Dalam pelaksanaan pembangunan fisik rumah, penerima
bantuan atau KPB memantau kegiatan pembangunan
rumahnya agar memenuhi syarat rumah layak huni sesuai
rencana. Pemantauan pelaksanaan pekerjaan fisik oleh
penerima bantuan atau KPB dilakukan secara berkala
melalui dokumentasi dan pengisian Kartu Kendali
Konstruksi Mandiri (K3M). Penerima bantuan didampingi
TFL mengendalikan jadwal kerja tukang/pekerja dan saling
mengawasi progres pekerjaan fisik di rumah setiap anggota
KPB.
Pemantauan pelaksanaan pekerjaan fisik oleh TFL
dilakukan secara berkala terhadap seluruh rumah penerima
bantuan dampingannya. Pemantauan dilakukan dengan
pengisian Format Penilaian Kualitas Rumah (Pemeriksaan
Cepat ’Rapid Assessment’) secara manual atau aplikasi.
KPB didampingi TFL melakukan evaluasi progres kegiatan
pekerjaan fisik untuk memastikan seluruh anggotanya
dapat menyelesaikan kegiatan perbaikan rumah sesuai
jadwal dengan kualitas yang memenuhi syarat. Evaluasi
progres kegiatan dilakukan melalui rembuk KPB.
Supervisi kegiatan pekerjaan fisik oleh Korkab, Konsultan
Provinsi, PPK, Satker, BP2P, dan Direktorat dilakukan
secara berkala berdasarkan progres fisik. Supervisi
dilakukan dengan pengisian Format Jaminan dan Kontrol
Kualitas (Quality Assurance dan Quality Control/QAQC).
Supervisi oleh Direktorat Jenderal Perumahan atau pihak
terkait dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Dalam

31. 27
melaksanakan supervisi pelaksanaan pekerjaan fisik rumah
sedapat mungkin memanfaatkan aplikasi SIM-BSPS atau
SIRus dan E-BSPS. Laporan progres pekerjaan fisik
diperiksa oleh Konsultan Provinsi dan selanjutnya disetujui
oleh PPK.
4.2.6. Pembayaran Upah Kerja
Pembayaran upah kerja dilakukan dengan cara penarikan
dari rekening penerima bantuan. Pembayaran upah kerja
dapat dilakukan apabila progres pelaksanaan fisik telah
mencapai kondisi tertentu sesuai rencana dan kesepakatan.
Pembayaran upah kerja dapat dilakukan secara tunai atau
transfer. Bukti penggunaan dana bantuan untuk
pembayaran upah kerja berupa slip penarikan dana dari
rekening penerima bantuan. Bukti pembayaran upah kerja
berupa kuitansi yang ditandatangani oleh tukang/pekerja
dilengkapi dengan daftar hadir dan Salinan Kartu Tanda
Penduduk tukang/pekerja.
4.2.7. Pelaporan Pertanggungjawaban
Setelah progres fisik mencapai paling rendah 30%, penerima
bantuan didampingi oleh TFL menyusun Laporan
Penggunaan Dana Tahap 1. LPD dilengkapi dengan foto
hasil pekerjaan fisik paling rendah 30% dan bukti
penggunaan dana Tahap 1. Hasil pekerjaan fisik dan LPD
Tahap 1 diperiksa oleh Korkab, diverifikasi oleh Konsultan
Provinsi, dan disetujui oleh PPK.
Setelah progres fisik mencapai 100%, penerima bantuan
didampingi oleh TFL menyusun Laporan Penggunaan Dana
Tahap 2. LPD dilengkapi dengan foto hasil pekerjaan fisik
100% dan bukti penggunaan dana Tahap 2. Hasil pekerjaan
fisik dan LPD Tahap 2 diperiksa oleh Korkab, diverifikasi
oleh Konsultan Provinsi, dan disetujui oleh PPK.
LPD merupakan laporan pertanggungjawaban penerima
bantuan. Penyampaian laporan pertanggungjawaban
kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun
anggaran.
4.3. Pelaksanaan Pembangunan PSU
Pembangunan PSU dalam rangka penataan lingkungan hanya
dapat dilakukan atas rumah-rumah penerima bantuan yang
mengelompok paling sedikit 15 unit berdasarkan usulan dan hasil
penilaian Tim Verifikasi.
4.3.1. Pengadaan
Berdasarkan proposal yang telah diperiksa Tim Verifikasi,
diverifikasi oleh Konsultan Provinsi, dan disetujui PPK,
Satker menyusun rencana pengadaan. Pengadaan kegiatan

32. 28
penataan lingkungan dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah.
4.3.2. Pekerjaan Fisik Penataan Lingkungan
Pekerjaan fisik penataan lingkungan dilakukan oleh
penyedia jasa konstruksi sesuai dengan rencana teknis dan
RAB yang disetujui. Penyedia jasa konstruksi melaporkan
progres dan hasil pekerjaan fisik yang dilakukan. PPK
melakukan pengendalian pekerjaan fisik sesuai dengan
kontrak.
4.3.3. Pelaporan Pertanggungjawaban
Penyedia jasa konstruksi menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada PPK. PPK menguji progres
pekerjaan fisik dan laporan pertanggungjawaban. PPK
melakukan pembayaran pekerjaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4.3.4. Penyerahan Bantuan
Hasil kegiatan penataan lingkungan setelah diperiksa dan
disetujui oleh PPK, diserahkan kepada penerima bantuan
dengan berita acara.
4.4. Pemanfaatan Rumah dan Lingkungan
4.4.1. Penghunian dan Pemeliharaan
Penerima bantuan wajib segera menghuni dan memelihara
rumah yang telah selesai dibangun atau diperbaiki. Dalam
hal penerima bantuan memperoleh bantuan penataan
lingkungan, masyarakat wajib memelihara hasil penataan
lingkungan.
4.4.2. Pembinaan
Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan
untuk menjamin rumah dan lingkungan dihuni, dipelihara,
dan dimanfaatkan sesuai peruntukan.
5. Pelaporan
5.1. Hirarki Pelaporan
Pelaporan dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangannya.
Hirarki pelaporan berdasarkan struktur organisasi pelaku kegiatan
BSPS.
5.2. Jenis Laporan Reguler
1. Laporan Penggunaan Dana oleh penerima bantuan
2. Laporan QAQC
3. Laporan TFL
4. Laporan Korkab
5. Laporan Konsultan Provinsi
6. Laporan Bank/Pos Penyalur
7. Laporan Tim Verifikasi
8. Laporan PPK
9. Laporan Satker

33. 29
10. Laporan BP2P
11. Laporan Direktorat
12. Laporan Direktorat Jenderal
5.3. Laporan Khusus/Tematik
Laporan tematik merupakan laporan sesuai tema kegiatan atau
dukungan terhadap kegiatan tertentu. Laporan tematik antara lain
laporan terkait gender, peningkatan kualitas terhadap perumahan
dan permukiman kumuh, penanganan bencana, dukungan
Program Sejuta Rumah (PSR), Program Kota Tanpa Kumuh
(Kotaku), Program Padat Karya, Program Nasional seperti
penanganan tengkes (Stunting), pengembangan Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
(KPPN), Kawasan Perbatasan, penanganan Tuberkulosis (TBC),
Penanganan Terorisme, Penanganan Narkotika, Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan lain-lain.
6. Syarat dan Ketentuan Teknis
6.1. Verifikasi Calon Penerima Bantuan
Verifikasi CPB merupakan kegiatan pemeriksaan data masyarakat
secara administrasi dan faktual untuk memperoleh CPB yang
memenuhi kriteria dan persyaratan pada lokasi kegiatan. Verifikasi
dilakukan oleh TFL didampingi oleh perangkat desa/kelurahan
dengan cara mendatangi rumah masyarakat berdasarkan data
calon penerima bantuan dari Direktorat Rumah Swadaya.
Hal-hal yang diverifikasi meliputi:
1. Pemenuhan syarat penerima bantuan:
a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga.
b. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan
atau penguasaan yang jelas dan sah.
c. Penghasilan keluarga paling banyak senilai UMP atau UMK.
d. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan
kondisi tidak layak huni.
e. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan sejenis
untuk program perumahan.
f. bersedia mengikuti ketentuan program.
2. Penilaian kualitas rumah:
Rumah dalam kondisi tidak layak huni untuk kegiatan PKRS,
yang ditentukan melalui pemeriksaan sesuai dengan kriteria
rumah layak huni, dengan rincian:
a. penilaian keselamatan bangunan
1) komponen struktur bangunan (pondasi, sloof,
kolom/tiang, ring balok, kerangka atap); dan
2) kualitas bahan penutup atap, lantai, dinding
b. penilaian kecukupan minimum luas bangunan
c. penilaian akses sanitasi
d. penilaian akses air minum

34. 30
Selain 4 hal tersebut, penilaian kualitas rumah juga dilakukan
untuk menilai kualitas pencahayaan dan penghawaan sebagai
syarat kesehatan.
3. Hasil verifikasi calon penerima bantuan
Dalam proses verifikasi didokumentasikan untuk dokumen
administrasi, foto rumah, serta lembar verifikasi Calon
Penerima Bantuan.
Verifikasi berfungsi juga untuk mengidentifikasi CPB,
menyusun rencana kegiatan setiap CPB, dan strategi
pelaksanaan kegiatan setiap kelompok. Identifikasi calon
penerima bantuan meliputi:
a. penilaian keswadayaan CPB melalui kegiatan memeriksa
dan menilai kemampuan masyarakat dalam melakukan
penanganan rumah atau menyelesaikan rumah;
b. pengisian hasil identifikasi keswadayaan dan kebutuhan
penanganan rumah;
c. pengumpulan dokumen administrasi;
d. pemetaan lokasi rumah untuk pembentukan KPB;
e. identifikasi kemampuan CPB bertukang atau calon
tukang/pekerja diluar CPB dalam rencana pelaksanaan
fisik BSPS;
f. pengisian format rekapitulasi hasil verifikasi dan identifikasi
CPB;
g. berdasarkan isian format, selanjutnya dilakukan
rekapitulasi data CPB setiap lokasi dampingan. Rekap
digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyepakatan
CPB dalam forum rembuk warga.
6.2. Syarat Rumah Layak Huni
Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi empat
indikator meliputi ketahanan/keselamatan bangunan, kecukupan
luas tempat tinggal, akses air minum layak, dan akses sanitasi
layak, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. ketahanan bangunan
Persyaratan ketahanan meliputi pemenuhan standar keandalan
komponen struktur dan kualitas komponen non struktur
bangunan. Komponen struktur meliputi pondasi, sloof, kolom,
balok, dan rangka atap. Kualitas komponen struktur bangunan
meliputi dimensi, campuran atau bahan bangunan, dan ikatan
antar komponen struktur. Komponen non struktur bangunan
meliputi lantai, dinding, kusen dan daun pintu serta jendela,
dan penutup atap.
b. kecukupan luas tempat tinggal
Kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan
standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan
hunian. Kecukupan minimum luas per-orang dihitung 7,2
meter persegi dengan tinggi ruang minimal 2,8 meter.
Pemenuhan luasan rumah memperhatikan ketersediaan lahan
dan kemampuan berswadaya.

35. 31
c. akses sanitasi layak
Sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci
kakus beserta septictank yang layak, tempat sampah, saluran
pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah.
Sanitasi dapat berada di dalam rumah, halaman rumah, atau
komunal dengan jarak yang terjangkau dan dapat melayani
seluruh anggota keluarga.
d. akses air minum layak
Akses air minum layak meliputi pemenuhan akses air minum
yang mudah terjangkau dari sisi waktu atau jarak tempuh.
Selain memenuhi 4 indikator tersebut, rumah layak huni juga
memenuhi syarat kesehatan yang terdiri atas pencahayaan dan
penghawaan. Sarana penghawaan minimal 5% (lima persen) dari
luas lantai ruangan berupa bukaan jendela dengan memperhatikan
sirkulasi udara. Sarana pencahayaan minimal 10% (sepuluh
persen) dari luas lantai bangunan dengan memperhatikan sinar
matahari.
Tipologi rumah meliputi rumah tembok, setengah tembok, rumah
kayu tapak, dan rumah kayu panggung. Bentuk rumah dapat
berupa rumah tapak tunggal atau rumah deret dengan jumlah
lantai satu atau lebih sesuai ketersediaan lahan dan indikator
rumah layak huni. Pemenuhan persyaratan rumah layak huni
dengan mempertimbangkan kearifan lokal diperlukan untuk
mengakomodir pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat
yang tinggal di wilayah tertentu.
Dalam memenuhi indikator rumah layak huni tersebut, dapat
digunakan inovasi teknologi pembangunan atau perbaikan rumah
seperti RISHA, RUSPIN, RIKA, BRIKON, teknologi ferosemen,
teknologi kawat anyam, atau teknologi lain yang laik untuk
digunakan.
Rumah layak huni dilengkapi dengan PSU perumahan sesuai
standar antara lain meliputi:
b. listrik;
c. jalan lingkungan;
d. drainase;
e. air minum;
f. air limbah;
g. pengolahan air limbah;
h. proteksi kebakaran
Pemenuhan PSU menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai
peraturan perundang-undangan.
Proses pelaksanaan pembangunan rumah mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memastikan
kualitas konstruksi memenuhi syarat, dilakukan pendampingan,
fasilitasi, dan supervisi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan
fisik.

36. 32
7. Pemantauan dan Evaluasi
Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan rencana dan mengetahui tingkat keberhasilan
pencapaian kegiatan serta memberikan rekomendasi peningkatan
kinerja ke depan. Rekomendasi dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas penyelenggaraan BSPS. Pemantauan dan evaluasi dilakukan
secara berjenjang mulai dari Pemerintah Kabupaten/Kota, ke
Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Pusat. Pemantauan dan
evaluasi oleh Direktorat Rumah Swadaya bersama dengan Direktorat
Kepatuhan Internal pada tingkat pusat dan BP2P di tingkat daerah.
Evaluasi dilakukan pada seluruh tahap penyelenggaraan BSPS mulai
dari awal, selama, dan sesudah kegiatan berakhir.
Indikator Capaian Program:
1. Sasaran Program
Terjadi penurunan jumlah rumah tidak layak huni dan kekurangan
rumah (backlog).
2. Penerima Manfaat
Penerima bantuan memenuhi kriteria dan persyaratan yang
ditetapkan.
3. Prosedur
Penyelenggaraan BSPS dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan
ketentuan.
4. Penggunaan
Bantuan dimanfaatkan oleh penerima bantuan untuk membeli
bahan bangunan/komponen bangunan dan membayar upah kerja.
5. Keluaran
Rumah yang telah dibangun atau diperbaiki memenuhi syarat
rumah layak huni sesuai tingkat keswadayaan masyarakat dan
kearifan lokal.
6. Waktu
Penyelenggaraan BSPS dilaksanakan sesuai jadwal dan selesai pada
tahun anggaran berjalan.
7. Pelaporan
Pelaporan dilakukan tepat waktu, mutakhir, akurat, akuntabel, dan
transparan.
7.1. Pemantauan
Tujuan pemantauan adalah untuk menilai proses pelaksanaan
kegiatan BSPS sesuai ketentuan. Sasaran dan objek pemantauan
meliputi proses pelaksanaan kegiatan dan kinerja, pelaku secara
berjenjang, serta kuantitas/kualitas keluaran. Pelaku pemantau
berjenjang sesuai kewenangan. Pemantauan dapat dilakukan
secara langsung dan tidak langsung. Pemantauan secara langsung
dilakukan melalui uji petik dengan sampel yang diperhitungkan
berdasarkan kebutuhan. Pemantauan secara tidak langsung
dilakukan melalui aplikasi pemantauan.

37. 33
7.2. Evaluasi Kinerja Kegiatan
1. Indikator Kinerja Kegiatan
a. Tingkat Keswadayaan Masyarakat
1) Tingkat Pemahaman Masyarakat
2) Keaktifan dalam Kegiatan
3) Nilai Keswadayaan
b. Capaian Rumah Layah Huni
1) Keselamatan Bangunan
2) Kecukupan Ruang
3) Akses Sanitasi
4) Akses Air Minum
2. Penilaian Kinerja Kegiatan
7.3. Evaluasi Kinerja Pelaku Kegiatan
1. Indikator Kinerja Pelaku
2. Penilaian Kinerja Pelaku Kegiatan
8. Keadaan Kahar/Memaksa (Force Majeure)
Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kegiatan dapat
dihentikan berdasarkan instruksi atau berdasarkan hasil analisis yang
dituangkan dalam berita acara. Dalam hal pelaksanaan kegiatan
dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan rencana kegiatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Daftar Panduan Teknis
Mekanisme penyelenggaraan diatur lebih lanjut dalam panduan teknis
yang diterbitkan Direktorat Teknis. Daftar panduan teknis antara lain
sebagai berikut:
Panduan Teknis 1 Penyiapan Tim Kegiatan
Panduan Teknis 2 Persiapan Kegiatan
Panduan Teknis 3 Pelaksanaan Kegiatan PKRS
Panduan Teknis 4 Pelaporan Kegiatan
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN
ttd
KHALAWI AH.