SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Gambaran Umum Konsep Program Kota Tanpa
Kumuh (KOTAKU)
Gambaran Umum Konsep Program Kota Tanpa
Kumuh (KOTAKU)
KMW Provinsi DKI
Jakarta
KMW Provinsi DKI
Jakarta
Kegiatan Pendampingan Program Kota Tanpa
Kumuh (KOTAKU) Provinsi DKI Jakarta
Kegiatan Pendampingan Program Kota Tanpa
Kumuh (KOTAKU) Provinsi DKI Jakarta
1. Program Peningkatan Penghidupan
Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK)
2. Penyusunan Profil Permukiman dan Profil
Kumuh Kelurahan dan Kota/Kabupaten
1. Program Peningkatan Penghidupan
Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK)
2. Penyusunan Profil Permukiman dan Profil
Kumuh Kelurahan dan Kota/Kabupaten
17
Jakarta Pusat
6 : Kec.
18 : Kel.
347 : Kws
73,8 : Ha
Jakarta Pusat
6 : Kec.
18 : Kel.
347 : Kws
73,8 : Ha
Jakarta Barat
8 : Kec.,
30 : Kel.
293 : Kws
224,01: Ha
Jakarta Barat
8 : Kec.,
30 : Kel.
293 : Kws
224,01: Ha
Jakarta Selatan
8 : Kec.
20 : Kel.
179 : Kws
96,8 : Ha
Jakarta Timur
10 : Kec.
24 : Kel.
211 : Kws
169,6 : Ha
Jakarta Utara
6 : Kec.
23 : Kel.
393 : Kws
320,3 : Ha
Kepulauan Seribu
2 : Kec.
3 : Kel.
19 : Kws
9,41 : Ha
Kepulauan Seribu
2 : Kec.
3 : Kel.
19 : Kws
9,41 : Ha
Peta Lokasi Kawasan Kumuh
Provinsi DKI Jakarta
Data BPS Publikasi Tahun 2013
18
Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat
berbasis Komunitas (PPMK) Provinsi DKI Jakarta
Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat
berbasis Komunitas (PPMK) Provinsi DKI Jakarta
1. Pemanfaatan BLM PPMK Tahun 2012 - 2015 sebesar
Rp. 9.570.000.000,- dengan perincian untuk: PDB
sebesar Rp. 8.550.000.000,- BOP BKM sebesar Rp.
450.000.000,- dan Pelmas Rp. 570.000.000,-
2. Perguliran per Juni 2016 sudah mencapai Rp.
4.385.800.000,- untuk TA 2012 – 2016 dan total
dana outstanding loan (dana yang beredar di
masyarakat) sudah mencapai Rp. 12.935.800.000,-
19
JakartaBarat 19 100 217 479 - 4 96 30 585 50 23 1.805.000
KepulauanSeribu 3 39 28 196 10 25 4 - 213 - - 285.000
JakartaTimur 22 142 383 538 4 5 133 31 610 103 116 2.090.000
JakartaSelatan 19 112 160 469 6 11 95 - 439 95 77 1.805.000
JakartaPusat 15 80 154 356 3 12 65 4 368 75 59 1.425.000
JakartaUtara 12 67 189 238 11 21 35 52 270 34 68 1.140.000
Jumlah 90 540 1.131 2.276 34 78 428 117 2.485 357 343 8.550.000
Kota/Kabupaten Kel
PemanfaatanDanaBLMPPMKTA.2012-2015
∑KSM
∑AnggotaKSM JenisKSM JenisUsahaAnggotaKSM
Jumlah
(Rp.000)Lk Pr Kube Sejenis
Aneka
Usaha
Primer Olahan
Jasa
Produksi
Perdaga
ngan
Perkembangan Pemanfaatan PPMK
Provinsi DKI Jakarta
Perkembangan Pemanfaatan PPMK
Provinsi DKI Jakarta
20
Perkembangan Perguliran PPMK
Provinsi DKI Jakarta
Perkembangan Perguliran PPMK
Provinsi DKI Jakarta
Lk Pr Lk Pr
JakartaBarat 10 17 26 15 76 65 125 - - 43 11 227 21 9 766.000
KepulauanSeribu 1 - 10 - - - 50 - - 10 - 50 - - 50.000
JakartaTimur 19 49 48 72 99 162 318 1 8 88 8 434 42 148 2.000.300
JakartaSelatan 15 18 21 32 39 36 110 3 2 34 - 100 42 31 705.000
JakartaPusat 12 4 29 5 21 50 123 - 6 27 - 160 9 30 569.000
JakartaUtara 7 4 16 9 14 37 39 - 2 18 - 78 10 6 295.500
Jumlah 64 92 150 133 249 350 765 4 18 220 19 1.049 124 224 4.385.800
KSM
lama
KSM
Baru
∑KSM
Perguliran
∑AnggotaKSM
Perguliran
JenisKSMPerguliran(
Baru)
JenisUsahaAnggotaKSM
Perguliran(Baru)
Olahan
Jasa
Produk
Perdag
angan
Lama Baru
Kube Sejenis
Aneka
Usaha
Primer
Kota/Kabupaten
Perguliran2012-2016
∑
Kel
Jumlah
(Rp.000)
21
Penyusunan Profil Permukiman dan Kumuh Kelurahan
dan Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta
Penyusunan Profil Permukiman dan Kumuh Kelurahan
dan Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta
1. Pemerintah Indonesia melalui RPJMN III 2015-2019 telah menetapkan
target pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh
hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat
Indonesia pada akhir tahun 2019, target pencapaian tersebut dinamai
dengan “Gerakan 100 - 0 - 100”.
2. Untuk 100 - 0 - 100 pihak Pemda, masyarakat, swasta dan kelompok peduli
lain, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan sampai dengan implementasi
dan evaluasi programnya.
3. Tahap awal kolaborasi perlu dilakukan Pendataan 100 - 0 - 100 di lokasi-
lokasi yang sudah ditetapkan dalam Program KOTAKU.
4. Survey Baseline ini, diperoleh data 100 - 0 - 100 seluruh lokasi yang akan
menjadi tolok ukur pencapaian target pada akhir tahun 2019.
22
Metodologi Pendataan 100-0-100Metodologi Pendataan 100-0-100
1. FGD (Focus Grup Discuss) : Digunakan pada saat penggalian
data awal di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan unsur
masyarakat di desa/kelurahan tersebut. FGD lebih detil juga
akan dilakukan di tingkat basis (komunitas terkecil) untuk
menggali data utama.
2. Wawancara : Digabungkan dengan teknik FGD, dimana
prosesnya dilakukan dengan wawancara khususnya kepada
warga dan informan kunci yang berada di tingkat basis
(komunitas terkecil)
3. Transek : Akan dilakukan terutama untuk verifikasi dan
klarifikasi data hasil FGD tingkat basis, terutama secara visual
maupun verbal kepada masyarakat langsung atau lokasi
sasaran.
23
Output Pendataan 100-0-100Output Pendataan 100-0-100
1. Rumusan persoalan kualitas permukiman
termasuk 7 indikator Kumuh + 1
2. Data 100-0-100 dan profil kawasan
permukiman tingkat Provinsi / Kota / Kab /
Kelurahan
3. Indikasi kegiatan untuk mencapai target 100 -
0 - 100.
24
Profil Kumuh DKI Jakarta Hasil Pendataan 100-0-100Profil Kumuh DKI Jakarta Hasil Pendataan 100-0-100
Jumlah RT Pendataan 1.958
DKI JAKARTA
KUMUH
128.326
156.149
52.825
75.734
207.730
209.514
Jumlah Keteraturan Bangunan (Unit
rumah tangga) 74.173
Persentase Keteraturan Bangunan (%) 58%
Luas permukiman (Ha) 1.363
Jumlah total bangunan (unit) 135.591
Tingkat kepadatan bangunan (unit/Ha) 99
Jumlah Bangunan hunian memiliki luas
lantai ≥ 7,2 m2 per orang (Unit rumah
tangga) 64.305
Persentase Bangunan hunian memiliki
luas lantai ≥ 7,2 m2 per orang (%) 50%
Jumlah Bangunan hunian memiliki
kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai
persyaratan teknis (Unit rumah tangga) 115.174
Persentase Bangunan hunian memiliki
kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai
persyaratan teknis (%) 87%
Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR
Prop_Kode
Kota_Kode
Jumlah Kepala Rumah Tangga
Jumlah Kepala Keluarga
Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR
Jumlah Penduduk Laki-Laki
Jumlah Penduduk Perempuan
KETERATURAN
BANGUNAN
KEPADATAN
BANGUNAN
KELAYAKAN
BANGUNAN
HUNIAN
25
Panjang Total Jaringan Jalan Lingkungan
yg ada (Meter) 1.459.223
Panjang jalan lingkungan dgn lebar > 1,5
meter (meter) 1.054.572
Panjang jalan lingkungan dgn lebar > 1.5
meter yang permukaannya diperkeras
(meter) 1.041.432
Jangkauan Jaringan Jalan Lingkungan yang
layak (%) 71%
Panjang jalan lingkungan dgn lebar >1,5
meter yang permukaannya diperkeras
dan tidak rusak (meter) 888.757
Panjang jalan lingkungan dgn lebar >1,5
meter yang dilengkapi sal. samping jalan
(meter) 999.006
JALAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS (%) 71%
Luas area permukiman tidak terjadi 804
Persentase Kawasan permukiman tidak
terjadi genangan air/banjir 33%
Panjang Total Drainase (meter) 1.110.155
Panjang Kondisi jaringan drainase pada 892.288
Persentase Kondisi jaringan drainase
pada lokasi permukiman memiliki
kualitas minimum memadai (%) 80%
AKSESIBILITAS
LINGKUNGAN
DRAINASE
LINGKUNGAN
Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)26
Jumlah Masyarakat terlayani Sarana Air
Minum untuk minum, mandi, dan cuci
(perpipaan atau non perpipaan
terlindungi yang layak) (Unit rumah
tangga) 97.122
Persentase Masyarakat terlayani Sarana
Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci
(perpipaan atau non perpipaan
terlindungi yang layak) (%) 76%
Jumlah Masyarakat terpenuhi kebutuhan
air minum, mandi, cuci (minimal
60liter/org/hari) (Unit rumah tangga)
97.635
Persentase Masyarakat terpenuhi
kebutuhan air minum, mandi, cuci
(minimal 60liter/org/hari) (%) 76%
Jumlah Masyarakat memiliki akses
jamban keluarga / jamban bersama (5
KK/jamban) (Unit rumah tangga) 118.786
Persentase Masyarakat memiliki akses
jamban keluarga / jamban bersama (5
KK/jamban) (%) 93%
Jumlah Jamban keluarga/jamban
bersama sesuai persyaratan teknis
(memiliki kloset leher angsa yang
terhubung dengan septic-tank) (Unit
rumah tangga) 119.122
Persentase Jamban keluarga/jamban
bersama sesuai persyaratan teknis
(memiliki kloset leher angsa yang
terhubung dengan septic-tank) (%) 93%
Saluran pembuangan air limbah rumah
tangga terpisah dengan saluran drainase
lingkungan (%) 14%
PELAYANAN AIR
MINUM
PENGELOLAAN
AIR LIMBAH
Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)27
Jumlah Sampah domestik rumah tangga
di kawasan permukiman terangkut ke
TPS/TPA min. dua kali seminggu (Unit
rumah tangga) 102.683
Persentase Sampah domestik rumah
tangga di kawasan permukiman terangkut
ke TPS/TPA min. dua kali seminggu (%)
80%
Volume Kawasan permukiman memiliki
prasarana/sarana proteksi kebakaran -
Persentase Kawasan permukiman
memiliki prasarana/sarana proteksi
kebakaran (%) 10%
Jumlah bangunan hunian memiliki IMB
(Unit rumah tangga) 31.761
Persentase Jumlah bangunan hunian
memiliki IMB (%) 26%
Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki
SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah
(Unit rumah tangga) 48.714
Persentase jumlah Lahan bangunan
hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang
diakui pemerintah (%) 41%
LEGALITAS
PENDIRIAN
BANGUNAN
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
PENGAMANAN
BAHAYA
KEBAKARAN
Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)28
Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)
Kepadatan penduduk (jiwa/Ha) 220
Jumlah penduduk (Jiwa) 416.635
Luas wilayah RT (Ha) 1.898
Pertanian,perkebunan, kehutanan,
peternakan (Unit rumah tangga) 262
Perikanan/nelayan (Unit rumah tangga) 1.373
Pertambangan/galian (Unit rumah
tangga) 335
Industri/pabrik (Unit rumah tangga) 12.400
Konstruksi / bangunan (Unit rumah
tangga) 6.972
Perdagangan/jasa (guru, tenaga
kesehatan, hotel, dll) (Unit rumah
tangga) 95.037
Pegawai pemerintah (Unit rumah tangga)
11.590
<450 Watt (Unit rumah tangga) 12.340
900 Watt (Unit rumah tangga) 40.114
1300 Watt (Unit rumah tangga) 70.779
>2200 Watt (Unit rumah tangga) 3.696
Menumpang/tidak punya meteran
sendiri/dll (Unit rumah tangga) 1.035
KEPADATAN
PENDUDUK
MATA
PENCAHARIAN
PENDUDUK
PENGGUNAAN
DAYA LISTRIK
29
Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)
Rumah Sakit (Unit rumah tangga) 5.952
Praktik dokter/poliklinik (Unit rumah
tangga) 19.999
Puskesmas/Pustu (Unit rumah tangga) 100.881
Dukun/Pengobatan tradisional (Unit
rumah tangga) 180
Bidan/mantri (Unit rumah tangga) 709
Tidak pernah (Unit rumah tangga) 104
Dalam kelurahan/kecamatan yang sama
(Unit rumah tangga) 40.833
Luar kecamatan (Unit rumah tangga) 18.399
Di kota lain (Unit rumah tangga) 715
Tidak sekolah (Unit rumah tangga) 476
Tidak ada anggota rumah tangga usia
wajib belajar (Unit rumah tangga) 67.596
FASILITAS
PELAYANAN
KESEHATAN
FASILITAS
PELAYANAN
PENDIDIKAN
30
DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN PADA PELAKSANAAN
“KOTAKU” PROVINSI DKI JAKARTA.
1. Adanya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)
di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan permukiman
kumuh yang berfungsi dengan baik;
2. Adanya Revitalisasi peran dan Fungsi Lembaga Keswadaayaan
Masyarakat / Badan Keswadayaan Masyarakat.
3. Kolaborasi Multi pihak dalam pelaksanaan Penanganan Kumuh.
4. Adanya Rencana penanganan permukiman kumuh Tingkat Provinsi dan
kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi
5. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan
masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas
permukiman kumuh; dan
6. Adanya Aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih
dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.
31
Kegiatan Program KOTAKU DKI Jakart

More Related Content

What's hot

Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKMReview dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKMBagus ardian
 
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...Bagus ardian
 
Progres dan dinamika kotaku
Progres dan dinamika kotakuProgres dan dinamika kotaku
Progres dan dinamika kotakuAsmandat Ziano
 
Buku panduan penyusunan rp2 kpkp
Buku panduan penyusunan rp2 kpkpBuku panduan penyusunan rp2 kpkp
Buku panduan penyusunan rp2 kpkpHendra Sumarja
 
PERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASI
PERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASIPERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASI
PERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASIBagus ardian
 
Dukungan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Terhadap Pencapaian Tujuan SDGs
Dukungan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Terhadap Pencapaian Tujuan SDGsDukungan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Terhadap Pencapaian Tujuan SDGs
Dukungan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Terhadap Pencapaian Tujuan SDGsHari Prasetyo
 
Manajemen Pedoman Monitoring dan Evaluasi dalam Kegiatan Perumahan Swadaya
Manajemen Pedoman Monitoring dan Evaluasi dalam Kegiatan Perumahan SwadayaManajemen Pedoman Monitoring dan Evaluasi dalam Kegiatan Perumahan Swadaya
Manajemen Pedoman Monitoring dan Evaluasi dalam Kegiatan Perumahan SwadayaDadang Solihin
 
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2Bagus ardian
 
Pengantar program kotaku
Pengantar program kotakuPengantar program kotaku
Pengantar program kotakuAsmandat Ziano
 
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Bagus ardian
 
20150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 2019
20150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 201920150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 2019
20150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 2019Advisory Specialist for P2KP
 
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUSurat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUAdvisory Specialist for P2KP
 
20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final
20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final
20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-finalAdvisory Specialist for P2KP
 
Panduan identifikasi kawasan_permukiman_kumuh
Panduan identifikasi kawasan_permukiman_kumuhPanduan identifikasi kawasan_permukiman_kumuh
Panduan identifikasi kawasan_permukiman_kumuhT. Susanto Akandanu
 
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Oswar Mungkasa
 
Kerangka acuan pengukuran kinerja target 100 0-100 DJCK Kementerian PU
Kerangka acuan pengukuran kinerja target 100 0-100 DJCK Kementerian PUKerangka acuan pengukuran kinerja target 100 0-100 DJCK Kementerian PU
Kerangka acuan pengukuran kinerja target 100 0-100 DJCK Kementerian PUHari Prasetyo
 
Paparan p2kkp untuk bappeda kota surakarta
Paparan p2kkp untuk bappeda kota surakartaPaparan p2kkp untuk bappeda kota surakarta
Paparan p2kkp untuk bappeda kota surakartaBagus ardian
 

What's hot (20)

Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKMReview dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
Review dan Evaluasi Dokumen SIAP - NUAP - RKM
 
20160610 perubahan paradigma program KOTAKU rev
20160610  perubahan paradigma program KOTAKU rev20160610  perubahan paradigma program KOTAKU rev
20160610 perubahan paradigma program KOTAKU rev
 
profile kotaku
 profile kotaku profile kotaku
profile kotaku
 
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
perencanaan berbasis masyarakat menuju penyediaan infrastruktur yang nyaman d...
 
02. pkp sosnas nsup - Kota Tanpa Kumuh - KOTAKU
02. pkp sosnas nsup - Kota Tanpa Kumuh - KOTAKU02. pkp sosnas nsup - Kota Tanpa Kumuh - KOTAKU
02. pkp sosnas nsup - Kota Tanpa Kumuh - KOTAKU
 
Progres dan dinamika kotaku
Progres dan dinamika kotakuProgres dan dinamika kotaku
Progres dan dinamika kotaku
 
Buku panduan penyusunan rp2 kpkp
Buku panduan penyusunan rp2 kpkpBuku panduan penyusunan rp2 kpkp
Buku panduan penyusunan rp2 kpkp
 
PERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASI
PERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASIPERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASI
PERAN TIM KORKOT DALAM MENDORONG KOLABORASI
 
Dukungan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Terhadap Pencapaian Tujuan SDGs
Dukungan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Terhadap Pencapaian Tujuan SDGsDukungan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Terhadap Pencapaian Tujuan SDGs
Dukungan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Terhadap Pencapaian Tujuan SDGs
 
Manajemen Pedoman Monitoring dan Evaluasi dalam Kegiatan Perumahan Swadaya
Manajemen Pedoman Monitoring dan Evaluasi dalam Kegiatan Perumahan SwadayaManajemen Pedoman Monitoring dan Evaluasi dalam Kegiatan Perumahan Swadaya
Manajemen Pedoman Monitoring dan Evaluasi dalam Kegiatan Perumahan Swadaya
 
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
Petunjuk Teknis Penyusunan NUAP - NUSP2
 
Pengantar program kotaku
Pengantar program kotakuPengantar program kotaku
Pengantar program kotaku
 
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
Penjelasan Teknis Penajaman Dokumen SIAP (SLUM IMPROVEMENT ACTION PLAN)
 
20150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 2019
20150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 201920150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 2019
20150118 matrix program pemberdayaan masyarakat di perkotaan tahun 2015 2019
 
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUSurat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
 
20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final
20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final
20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final
 
Panduan identifikasi kawasan_permukiman_kumuh
Panduan identifikasi kawasan_permukiman_kumuhPanduan identifikasi kawasan_permukiman_kumuh
Panduan identifikasi kawasan_permukiman_kumuh
 
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...
 
Kerangka acuan pengukuran kinerja target 100 0-100 DJCK Kementerian PU
Kerangka acuan pengukuran kinerja target 100 0-100 DJCK Kementerian PUKerangka acuan pengukuran kinerja target 100 0-100 DJCK Kementerian PU
Kerangka acuan pengukuran kinerja target 100 0-100 DJCK Kementerian PU
 
Paparan p2kkp untuk bappeda kota surakarta
Paparan p2kkp untuk bappeda kota surakartaPaparan p2kkp untuk bappeda kota surakarta
Paparan p2kkp untuk bappeda kota surakarta
 

Viewers also liked

STRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANG
STRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANGSTRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANG
STRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANGAnton Riyanto
 
Sosnas profile kotaku
Sosnas profile kotakuSosnas profile kotaku
Sosnas profile kotakuWiguna Aji
 
Propil kawasan kumuh makassar
Propil kawasan kumuh makassarPropil kawasan kumuh makassar
Propil kawasan kumuh makassarArham Bahar
 
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinyaPermukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinyaMailendra Hatake
 
Permukiman kumuh (Slum Area)
Permukiman kumuh (Slum Area)Permukiman kumuh (Slum Area)
Permukiman kumuh (Slum Area)Inoy Trisnaini
 
Pedoman teknis penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran
Pedoman teknis penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaranPedoman teknis penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran
Pedoman teknis penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaraninfosanitasi
 
penataan kampung kumuh
penataan kampung kumuhpenataan kampung kumuh
penataan kampung kumuhAnton Riyanto
 
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota SurakartaPaparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota SurakartaBagus ardian
 
Grand Design Penanganan Permukiman Kumuh
Grand Design Penanganan Permukiman KumuhGrand Design Penanganan Permukiman Kumuh
Grand Design Penanganan Permukiman KumuhOswar Mungkasa
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareSlideShare
 

Viewers also liked (11)

STRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANG
STRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANGSTRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANG
STRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANG
 
Sosnas profile kotaku
Sosnas profile kotakuSosnas profile kotaku
Sosnas profile kotaku
 
Propil kawasan kumuh makassar
Propil kawasan kumuh makassarPropil kawasan kumuh makassar
Propil kawasan kumuh makassar
 
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinyaPermukiman kumuh dan upaya mengatasinya
Permukiman kumuh dan upaya mengatasinya
 
Permukiman kumuh (Slum Area)
Permukiman kumuh (Slum Area)Permukiman kumuh (Slum Area)
Permukiman kumuh (Slum Area)
 
20150505 PEDOMAN P2KP 2015-2019
20150505 PEDOMAN P2KP 2015-201920150505 PEDOMAN P2KP 2015-2019
20150505 PEDOMAN P2KP 2015-2019
 
Pedoman teknis penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran
Pedoman teknis penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaranPedoman teknis penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran
Pedoman teknis penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran
 
penataan kampung kumuh
penataan kampung kumuhpenataan kampung kumuh
penataan kampung kumuh
 
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota SurakartaPaparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta
 
Grand Design Penanganan Permukiman Kumuh
Grand Design Penanganan Permukiman KumuhGrand Design Penanganan Permukiman Kumuh
Grand Design Penanganan Permukiman Kumuh
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
 

Similar to Kegiatan Program KOTAKU DKI Jakart

Profil Kelurahan Batu Merah Kota Ambon
Profil Kelurahan Batu Merah Kota AmbonProfil Kelurahan Batu Merah Kota Ambon
Profil Kelurahan Batu Merah Kota AmbonBagus ardian
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
 
Profil KOTAKU Kota Malang
Profil KOTAKU Kota MalangProfil KOTAKU Kota Malang
Profil KOTAKU Kota Malangkomunikasiosp
 
Sosialisasi DAK - Kabid Perkim PFID.pdf
Sosialisasi DAK - Kabid Perkim PFID.pdfSosialisasi DAK - Kabid Perkim PFID.pdf
Sosialisasi DAK - Kabid Perkim PFID.pdfLMIrvanTjahyadi2
 
SULTRA_KOTA KENDARI CC7.pptx
SULTRA_KOTA KENDARI CC7.pptxSULTRA_KOTA KENDARI CC7.pptx
SULTRA_KOTA KENDARI CC7.pptxSadarudinMuhamad
 
Soda pdf converted-1-00_kebijakan pktd stbm plus_dir kesling_nk.ppt_8_2 (1) (1)
Soda pdf converted-1-00_kebijakan pktd stbm plus_dir kesling_nk.ppt_8_2 (1) (1)Soda pdf converted-1-00_kebijakan pktd stbm plus_dir kesling_nk.ppt_8_2 (1) (1)
Soda pdf converted-1-00_kebijakan pktd stbm plus_dir kesling_nk.ppt_8_2 (1) (1)aura mushaddaq
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
 
Profil KOTAKU Kota Blitar
Profil KOTAKU Kota BlitarProfil KOTAKU Kota Blitar
Profil KOTAKU Kota Blitarkomunikasiosp
 
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Sukabumi
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota SukabumiSlum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Sukabumi
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota SukabumiBagus ardian
 
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023GraitaPurwitasari
 
Capaian Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan...
Capaian Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan...Capaian Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan...
Capaian Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan...Oswar Mungkasa
 
Intervensi sanitasi dalam Penurunan Stunting-5Des-REV.pptx
Intervensi sanitasi dalam Penurunan Stunting-5Des-REV.pptxIntervensi sanitasi dalam Penurunan Stunting-5Des-REV.pptx
Intervensi sanitasi dalam Penurunan Stunting-5Des-REV.pptxhakim922189
 
Bahan PPT FGD 1.pptx
Bahan PPT  FGD 1.pptxBahan PPT  FGD 1.pptx
Bahan PPT FGD 1.pptxmiraplano
 
Program dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturProgram dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturPetrus Poling Wairmahing
 
Profil KOTAKU Kota Pasuruan
Profil KOTAKU Kota PasuruanProfil KOTAKU Kota Pasuruan
Profil KOTAKU Kota Pasuruankomunikasiosp
 
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPL
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPLStruktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPL
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPLOswar Mungkasa
 
Opsi Teknologi Pengelolaan Air Limbah Permukiman
Opsi Teknologi  Pengelolaan Air Limbah Permukiman Opsi Teknologi  Pengelolaan Air Limbah Permukiman
Opsi Teknologi Pengelolaan Air Limbah Permukiman infosanitasi
 

Similar to Kegiatan Program KOTAKU DKI Jakart (20)

Profil Kelurahan Batu Merah Kota Ambon
Profil Kelurahan Batu Merah Kota AmbonProfil Kelurahan Batu Merah Kota Ambon
Profil Kelurahan Batu Merah Kota Ambon
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
 
Lampiran d. program kegiatan & penganggaran
Lampiran d. program   kegiatan & penganggaranLampiran d. program   kegiatan & penganggaran
Lampiran d. program kegiatan & penganggaran
 
Profil KOTAKU Kota Malang
Profil KOTAKU Kota MalangProfil KOTAKU Kota Malang
Profil KOTAKU Kota Malang
 
Sosialisasi DAK - Kabid Perkim PFID.pdf
Sosialisasi DAK - Kabid Perkim PFID.pdfSosialisasi DAK - Kabid Perkim PFID.pdf
Sosialisasi DAK - Kabid Perkim PFID.pdf
 
R4 05 kemenpupera
R4 05 kemenpuperaR4 05 kemenpupera
R4 05 kemenpupera
 
SULTRA_KOTA KENDARI CC7.pptx
SULTRA_KOTA KENDARI CC7.pptxSULTRA_KOTA KENDARI CC7.pptx
SULTRA_KOTA KENDARI CC7.pptx
 
Soda pdf converted-1-00_kebijakan pktd stbm plus_dir kesling_nk.ppt_8_2 (1) (1)
Soda pdf converted-1-00_kebijakan pktd stbm plus_dir kesling_nk.ppt_8_2 (1) (1)Soda pdf converted-1-00_kebijakan pktd stbm plus_dir kesling_nk.ppt_8_2 (1) (1)
Soda pdf converted-1-00_kebijakan pktd stbm plus_dir kesling_nk.ppt_8_2 (1) (1)
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
 
Profil KOTAKU Kota Blitar
Profil KOTAKU Kota BlitarProfil KOTAKU Kota Blitar
Profil KOTAKU Kota Blitar
 
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Sukabumi
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota SukabumiSlum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Sukabumi
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Sukabumi
 
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
LOKAKARYA STRATEGI SANITASI KOTA TAHUN 2023
 
Laporan_Besusu Tengah.doc
Laporan_Besusu Tengah.docLaporan_Besusu Tengah.doc
Laporan_Besusu Tengah.doc
 
Capaian Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan...
Capaian Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan...Capaian Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan...
Capaian Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan...
 
Intervensi sanitasi dalam Penurunan Stunting-5Des-REV.pptx
Intervensi sanitasi dalam Penurunan Stunting-5Des-REV.pptxIntervensi sanitasi dalam Penurunan Stunting-5Des-REV.pptx
Intervensi sanitasi dalam Penurunan Stunting-5Des-REV.pptx
 
Bahan PPT FGD 1.pptx
Bahan PPT  FGD 1.pptxBahan PPT  FGD 1.pptx
Bahan PPT FGD 1.pptx
 
Program dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastrukturProgram dan renc pembangunan infrastruktur
Program dan renc pembangunan infrastruktur
 
Profil KOTAKU Kota Pasuruan
Profil KOTAKU Kota PasuruanProfil KOTAKU Kota Pasuruan
Profil KOTAKU Kota Pasuruan
 
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPL
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPLStruktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPL
Struktur Perencanaan Pembangunan AMPL dan RPJMN 2010-2014 Bidang AMPL
 
Opsi Teknologi Pengelolaan Air Limbah Permukiman
Opsi Teknologi  Pengelolaan Air Limbah Permukiman Opsi Teknologi  Pengelolaan Air Limbah Permukiman
Opsi Teknologi Pengelolaan Air Limbah Permukiman
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (12)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

Kegiatan Program KOTAKU DKI Jakart

  • 1. Gambaran Umum Konsep Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Gambaran Umum Konsep Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) KMW Provinsi DKI Jakarta KMW Provinsi DKI Jakarta
  • 2. Kegiatan Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Provinsi DKI Jakarta Kegiatan Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Provinsi DKI Jakarta 1. Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) 2. Penyusunan Profil Permukiman dan Profil Kumuh Kelurahan dan Kota/Kabupaten 1. Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) 2. Penyusunan Profil Permukiman dan Profil Kumuh Kelurahan dan Kota/Kabupaten 17
  • 3. Jakarta Pusat 6 : Kec. 18 : Kel. 347 : Kws 73,8 : Ha Jakarta Pusat 6 : Kec. 18 : Kel. 347 : Kws 73,8 : Ha Jakarta Barat 8 : Kec., 30 : Kel. 293 : Kws 224,01: Ha Jakarta Barat 8 : Kec., 30 : Kel. 293 : Kws 224,01: Ha Jakarta Selatan 8 : Kec. 20 : Kel. 179 : Kws 96,8 : Ha Jakarta Timur 10 : Kec. 24 : Kel. 211 : Kws 169,6 : Ha Jakarta Utara 6 : Kec. 23 : Kel. 393 : Kws 320,3 : Ha Kepulauan Seribu 2 : Kec. 3 : Kel. 19 : Kws 9,41 : Ha Kepulauan Seribu 2 : Kec. 3 : Kel. 19 : Kws 9,41 : Ha Peta Lokasi Kawasan Kumuh Provinsi DKI Jakarta Data BPS Publikasi Tahun 2013 18
  • 4. Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) Provinsi DKI Jakarta Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) Provinsi DKI Jakarta 1. Pemanfaatan BLM PPMK Tahun 2012 - 2015 sebesar Rp. 9.570.000.000,- dengan perincian untuk: PDB sebesar Rp. 8.550.000.000,- BOP BKM sebesar Rp. 450.000.000,- dan Pelmas Rp. 570.000.000,- 2. Perguliran per Juni 2016 sudah mencapai Rp. 4.385.800.000,- untuk TA 2012 – 2016 dan total dana outstanding loan (dana yang beredar di masyarakat) sudah mencapai Rp. 12.935.800.000,- 19
  • 5. JakartaBarat 19 100 217 479 - 4 96 30 585 50 23 1.805.000 KepulauanSeribu 3 39 28 196 10 25 4 - 213 - - 285.000 JakartaTimur 22 142 383 538 4 5 133 31 610 103 116 2.090.000 JakartaSelatan 19 112 160 469 6 11 95 - 439 95 77 1.805.000 JakartaPusat 15 80 154 356 3 12 65 4 368 75 59 1.425.000 JakartaUtara 12 67 189 238 11 21 35 52 270 34 68 1.140.000 Jumlah 90 540 1.131 2.276 34 78 428 117 2.485 357 343 8.550.000 Kota/Kabupaten Kel PemanfaatanDanaBLMPPMKTA.2012-2015 ∑KSM ∑AnggotaKSM JenisKSM JenisUsahaAnggotaKSM Jumlah (Rp.000)Lk Pr Kube Sejenis Aneka Usaha Primer Olahan Jasa Produksi Perdaga ngan Perkembangan Pemanfaatan PPMK Provinsi DKI Jakarta Perkembangan Pemanfaatan PPMK Provinsi DKI Jakarta 20
  • 6. Perkembangan Perguliran PPMK Provinsi DKI Jakarta Perkembangan Perguliran PPMK Provinsi DKI Jakarta Lk Pr Lk Pr JakartaBarat 10 17 26 15 76 65 125 - - 43 11 227 21 9 766.000 KepulauanSeribu 1 - 10 - - - 50 - - 10 - 50 - - 50.000 JakartaTimur 19 49 48 72 99 162 318 1 8 88 8 434 42 148 2.000.300 JakartaSelatan 15 18 21 32 39 36 110 3 2 34 - 100 42 31 705.000 JakartaPusat 12 4 29 5 21 50 123 - 6 27 - 160 9 30 569.000 JakartaUtara 7 4 16 9 14 37 39 - 2 18 - 78 10 6 295.500 Jumlah 64 92 150 133 249 350 765 4 18 220 19 1.049 124 224 4.385.800 KSM lama KSM Baru ∑KSM Perguliran ∑AnggotaKSM Perguliran JenisKSMPerguliran( Baru) JenisUsahaAnggotaKSM Perguliran(Baru) Olahan Jasa Produk Perdag angan Lama Baru Kube Sejenis Aneka Usaha Primer Kota/Kabupaten Perguliran2012-2016 ∑ Kel Jumlah (Rp.000) 21
  • 7. Penyusunan Profil Permukiman dan Kumuh Kelurahan dan Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Penyusunan Profil Permukiman dan Kumuh Kelurahan dan Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta 1. Pemerintah Indonesia melalui RPJMN III 2015-2019 telah menetapkan target pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2019, target pencapaian tersebut dinamai dengan “Gerakan 100 - 0 - 100”. 2. Untuk 100 - 0 - 100 pihak Pemda, masyarakat, swasta dan kelompok peduli lain, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan sampai dengan implementasi dan evaluasi programnya. 3. Tahap awal kolaborasi perlu dilakukan Pendataan 100 - 0 - 100 di lokasi- lokasi yang sudah ditetapkan dalam Program KOTAKU. 4. Survey Baseline ini, diperoleh data 100 - 0 - 100 seluruh lokasi yang akan menjadi tolok ukur pencapaian target pada akhir tahun 2019. 22
  • 8. Metodologi Pendataan 100-0-100Metodologi Pendataan 100-0-100 1. FGD (Focus Grup Discuss) : Digunakan pada saat penggalian data awal di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan unsur masyarakat di desa/kelurahan tersebut. FGD lebih detil juga akan dilakukan di tingkat basis (komunitas terkecil) untuk menggali data utama. 2. Wawancara : Digabungkan dengan teknik FGD, dimana prosesnya dilakukan dengan wawancara khususnya kepada warga dan informan kunci yang berada di tingkat basis (komunitas terkecil) 3. Transek : Akan dilakukan terutama untuk verifikasi dan klarifikasi data hasil FGD tingkat basis, terutama secara visual maupun verbal kepada masyarakat langsung atau lokasi sasaran. 23
  • 9. Output Pendataan 100-0-100Output Pendataan 100-0-100 1. Rumusan persoalan kualitas permukiman termasuk 7 indikator Kumuh + 1 2. Data 100-0-100 dan profil kawasan permukiman tingkat Provinsi / Kota / Kab / Kelurahan 3. Indikasi kegiatan untuk mencapai target 100 - 0 - 100. 24
  • 10. Profil Kumuh DKI Jakarta Hasil Pendataan 100-0-100Profil Kumuh DKI Jakarta Hasil Pendataan 100-0-100 Jumlah RT Pendataan 1.958 DKI JAKARTA KUMUH 128.326 156.149 52.825 75.734 207.730 209.514 Jumlah Keteraturan Bangunan (Unit rumah tangga) 74.173 Persentase Keteraturan Bangunan (%) 58% Luas permukiman (Ha) 1.363 Jumlah total bangunan (unit) 135.591 Tingkat kepadatan bangunan (unit/Ha) 99 Jumlah Bangunan hunian memiliki luas lantai ≥ 7,2 m2 per orang (Unit rumah tangga) 64.305 Persentase Bangunan hunian memiliki luas lantai ≥ 7,2 m2 per orang (%) 50% Jumlah Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis (Unit rumah tangga) 115.174 Persentase Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis (%) 87% Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR Prop_Kode Kota_Kode Jumlah Kepala Rumah Tangga Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR Jumlah Penduduk Laki-Laki Jumlah Penduduk Perempuan KETERATURAN BANGUNAN KEPADATAN BANGUNAN KELAYAKAN BANGUNAN HUNIAN 25
  • 11. Panjang Total Jaringan Jalan Lingkungan yg ada (Meter) 1.459.223 Panjang jalan lingkungan dgn lebar > 1,5 meter (meter) 1.054.572 Panjang jalan lingkungan dgn lebar > 1.5 meter yang permukaannya diperkeras (meter) 1.041.432 Jangkauan Jaringan Jalan Lingkungan yang layak (%) 71% Panjang jalan lingkungan dgn lebar >1,5 meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak (meter) 888.757 Panjang jalan lingkungan dgn lebar >1,5 meter yang dilengkapi sal. samping jalan (meter) 999.006 JALAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS (%) 71% Luas area permukiman tidak terjadi 804 Persentase Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir 33% Panjang Total Drainase (meter) 1.110.155 Panjang Kondisi jaringan drainase pada 892.288 Persentase Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai (%) 80% AKSESIBILITAS LINGKUNGAN DRAINASE LINGKUNGAN Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)26
  • 12. Jumlah Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) (Unit rumah tangga) 97.122 Persentase Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) (%) 76% Jumlah Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari) (Unit rumah tangga) 97.635 Persentase Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari) (%) 76% Jumlah Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) (Unit rumah tangga) 118.786 Persentase Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) (%) 93% Jumlah Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (Unit rumah tangga) 119.122 Persentase Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (%) 93% Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan (%) 14% PELAYANAN AIR MINUM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)27
  • 13. Jumlah Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu (Unit rumah tangga) 102.683 Persentase Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu (%) 80% Volume Kawasan permukiman memiliki prasarana/sarana proteksi kebakaran - Persentase Kawasan permukiman memiliki prasarana/sarana proteksi kebakaran (%) 10% Jumlah bangunan hunian memiliki IMB (Unit rumah tangga) 31.761 Persentase Jumlah bangunan hunian memiliki IMB (%) 26% Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (Unit rumah tangga) 48.714 Persentase jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (%) 41% LEGALITAS PENDIRIAN BANGUNAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PENGAMANAN BAHAYA KEBAKARAN Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)28
  • 14. Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan) Kepadatan penduduk (jiwa/Ha) 220 Jumlah penduduk (Jiwa) 416.635 Luas wilayah RT (Ha) 1.898 Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan (Unit rumah tangga) 262 Perikanan/nelayan (Unit rumah tangga) 1.373 Pertambangan/galian (Unit rumah tangga) 335 Industri/pabrik (Unit rumah tangga) 12.400 Konstruksi / bangunan (Unit rumah tangga) 6.972 Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) (Unit rumah tangga) 95.037 Pegawai pemerintah (Unit rumah tangga) 11.590 <450 Watt (Unit rumah tangga) 12.340 900 Watt (Unit rumah tangga) 40.114 1300 Watt (Unit rumah tangga) 70.779 >2200 Watt (Unit rumah tangga) 3.696 Menumpang/tidak punya meteran sendiri/dll (Unit rumah tangga) 1.035 KEPADATAN PENDUDUK MATA PENCAHARIAN PENDUDUK PENGGUNAAN DAYA LISTRIK 29
  • 15. Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan) Rumah Sakit (Unit rumah tangga) 5.952 Praktik dokter/poliklinik (Unit rumah tangga) 19.999 Puskesmas/Pustu (Unit rumah tangga) 100.881 Dukun/Pengobatan tradisional (Unit rumah tangga) 180 Bidan/mantri (Unit rumah tangga) 709 Tidak pernah (Unit rumah tangga) 104 Dalam kelurahan/kecamatan yang sama (Unit rumah tangga) 40.833 Luar kecamatan (Unit rumah tangga) 18.399 Di kota lain (Unit rumah tangga) 715 Tidak sekolah (Unit rumah tangga) 476 Tidak ada anggota rumah tangga usia wajib belajar (Unit rumah tangga) 67.596 FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN FASILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN 30
  • 16. DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN PADA PELAKSANAAN “KOTAKU” PROVINSI DKI JAKARTA. 1. Adanya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik; 2. Adanya Revitalisasi peran dan Fungsi Lembaga Keswadaayaan Masyarakat / Badan Keswadayaan Masyarakat. 3. Kolaborasi Multi pihak dalam pelaksanaan Penanganan Kumuh. 4. Adanya Rencana penanganan permukiman kumuh Tingkat Provinsi dan kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi 5. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan 6. Adanya Aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh. 31