Dokumen ini membahas rencana sinkronisasi program penyediaan rumah khusus antara pusat dan daerah untuk tahun 2023 di Wilayah Sumatera I. Dokumen ini menjelaskan arah kebijakan, bentuk penyediaan, mekanisme penyediaan, target prioritas, rencana sebaran, dan permasalahan umum terkait pelaksanaan program rumah khusus.

1. SINKRONISASI PROGRAM PUSAT – DAERAH TA. 2023
WILAYAH SUMATERA I
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS
BERDASARKAN HASIL KONSULTASI REGIONAL 2022

2. ARAH KEBIJAKAN
PENYEDIAAN RUMAH
KHUSUS TA. 2023
1

3. PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS
BENTUK TIPOLOGI
Rumah
Tunggal
Rumah
Deret
Rumah
Tapak
Rumah
Panggung
Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi
kebutuhan khusus
Rumah Khusus
Peraturan Menteri PUPR No. 20/PRT/M/201 tentang
Penyediaan Rumah Khusus

4. BENTUK PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS
Rumah Khusus
Utilitas
dapat dilengkapi
Mebel*
Meliputi
pembangunan
Rumah Khusus
serta PSU
Jalan Lingkungan,
Saluran Drainase,
Sanitasi dan Penyediaan
Air Minum
Prasarana
Sarana Peribadatan,
dan/atau Sarana Sosial
dan Budaya
Sarana*
Jaringan atau
Instalasi Listrik
Luasan Bangunan
Paling Rendah 28 m2 | Paling Tinggi 45m2
Pemanfaatan sumber daya dalam negeri
Mengembangkan teknologi dan rancang bangun
ramah lingkungan
Mempertimbangkan kearifan lokal
*Ditetapkan oleh Menteri
Peraturan Menteri PUPR No. 20/PRT/M/201 tentang
Penyediaan Rumah Khusus

5. MEKANISME PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS
Calon Penerima
Penyediaan Rumah
Khusus
(K/L/Pemda)
Pengajuan
Usulan
melalui
SIBARU
Pembangunan
Rusus
Penerima manfaat dengan kebutuhan khusus
VERMIN,
VERTEK,
Penetapan
PHO/
FHO
Serah Terima Aset &
Pengelolaan
Penghunian
Sementara
Rusus menjadi BMN/BMD
Perencanaan
Teknis
Peraturan Menteri PUPR No. 20/PRT/M/201 tentang
Penyediaan Rumah Khusus

6. Pokok-Pokok Perubahan Bidang Pengaturan Rumah Khusus (Update Mei 2022)
RANCANGAN PERUBAHAN PERMEN PUPR
Tentang PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PENYEDIAAN
RUMAH KHUSUS
Bentuk
Bantuan
Pokok
Bahasan
Luas lantai 28
– 36 m2 atau
berdasarkan
kebijakan/
arahan
Menteri
Perubahan
Keterangan Pasal pendukung
untuk penugasan
khusus
Penerima
Penyediaan
 K/L dan Pemda
 Berdasarkan
arahan/
kebijakan
Menteri
Pasal pendukung untuk
penugasan khusus
Penerima Manfaat
Menghapus Kriteria Penerima
Manfaat:
a) Masyarakat Nelayan,
Pekerja industri, pekerja
pariwisata, transmigran,
b) Penyandang disabilitas,
lansia, yatim piatu dan
anak terlantar
c) Masyarakat adat, agama,
suku terasing &
masyarakat kawasan cagar
budaya
Sesuai arahan Bapak Menteri
ditajamkan menjadi 4 kriteria
utama, di lokasi perbatasan, lokasi
3T, masyarakat terdampak
bencana nasional dan relokasi
program pemerintah
Mekanisme Pemberian
Bantuan
Permohonan Bantuan
 Mekanisme melalui pengajuan proposal
 Mekanisme permohonan bagi pembangunan
rumah khusus berdasarkan arahan/kebijakan
Menteri
Penetapan
Penetapan oleh Menteri, perubahan ditetapkan
oleh Direktur Jenderal
Serah Terima
Penambahan klausul:
“dalam hal status aset masih dalam penguasaan
PUPR, dapat dilakukan pemeliharan dan
perawatan.
Penyesuaian persyaratan administrasi, penetapan
penerima penyediaan dan penambahan pasal
pendukung untuk pengaturan tata kelola kegiatan
OPOR

7. 7
PERMASALAHAN UMUM
A. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TARGET RENSTRA PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS TA. 2020-2024
Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan aman melalui melalui Pembangunan Rumah Khusus
Sumber: Renstra Direktorat Rumah Khusus TA. 2020-2024
Rp 2,903 T
TA. 2020
822 Unit
Rp 631,6 M
Pembangunan
Rumah Khusus
10.000 Unit
TA. 2024
2.300 Unit
Rp 535,9 M
TA. 2021
2.440 Unit
Rp 568,1 M
TA. 2022
2.300 Unit
Rp 535,9 M
TA. 2023
2.138 Unit
Rp 498,1 M
Kebijakan dan
Evaluasi
(Rp 118 M)
Pemeliharaan dan
Perawatan
(Rp 16,2 M)
RENCANA TA. 2022
Rp960,47 M
(6.419 Unit)*
REALISASI TA. 2021
Rp.881,16 M
(3.311 Unit) meliputi:
Rumah Layak Huni &
Aman : 2.661 Unit
Huntap Pasca Bencana:
650 Unit
REALISASI TA. 2020
Rp.675,13 M
(1.575 Unit) meliputi:
Rumah Layak Huni &
Aman : 945 Unit
Huntap Pasca Bencana:
630 Unit
USULAN PAGU
INDIKATIF TA. 2023
Rp394,89 M
(1.714 Unit)
*proses revisi anggaran
TOTAL REALISASI
2020-2022:
11.305 Unit
PERMASALAHAN UMUM
B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
Tingkat efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan
Rp 0,049 T

8. PENAJAMAN PAGU INDIKATIF TA. 2023
(Sumber : ND Direktur SSPP No. 210/ND/Rp/2022 tgl 13 Mei 2022 - Usulan Penajaman Target dan Rincian Lokasi Pagu Indikatif Ditjen Perumahan TA. 2023)
Rp62.953.391.000
Untuk 260 Unit
Rp78.257.314.000
Untuk 320 Unit
Rp44.527.928.000
Untuk 200 Unit
Rp 65.342.898.000
Untuk 284 Unit
Rp 9.269.827.000
Untuk 320 Unit
Rp 134.542.219.000
Untuk 650 Unit
RM : 385.623.750.000 (1.714 Unit)
PHLN : 9.269.827.000 (900 Unit)
PERMASALAHAN UMUM
TERDAMPAK BENCANA
PERMASALAHAN UMUM
PERBATASAN NEGARA
PERMASALAHAN UMUM
TERDAMPAK
PROGRAM
PEMERINTAH PUSAT
PERMASALAHAN UMUM
DAERAH 3T
PERMASALAHAN UMUM
LOAN CSRRP
PERMASALAHAN UMUM
PENANGANAN EKS
PEJUANG INTEGRASI
TIMTIM
Di luar Kebutuhan Anggaran untuk
pembangunan rumah IKN
PEMBANGUNAN
RUMAH KHUSUS
394.893.577.000
1.714 Unit

9. TARGET PRIORITAS PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS
(Dasar Hukum)
• Penjelasan UU No 1 tahun
2011 tentang PKP
• UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah
• Perpres
• Direktif
• UU No 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah
• Direktif
• Penjelasan UU No 1 tahun
2011 tentang PKP
• Perpres No 179/2014
• Perpres No 31/2015
• Perpres No 32/2015
• Perpres No 33/2015
• Perpres No 34/2015
• Perpres No 11/2017
• Perpres No 49/2018
• Perpres No 43/2020
• Penjelasan UU No 1 tahun
2011 tentang PKP
• Perpres No 131 Tahun 2015
tentang Penetapan Daerah
Tertinggal Tahun 2015-2019
• Kepres No 6 Tahun 2017
tentang Penetapan Pulau-
Pulau Kecil Terluar
BENCANA
TERDAMPAK
PROGRAM
PEMERINTAH
DAERAH
PERBATASAN
PULAU TERLUAR,
DAERAH TERPENCIL
& TERTINGGAL (3T)
ARAHAN MPU

10. RENCANA SEBARAN PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS TA. 2023
(Sumber : ND Direktur SSPP No. 210/ND/Rp/2022 tgl 13 Mei 2022 - Usulan Penajaman Target dan Rincian Lokasi Pagu Indikatif Ditjen Perumahan TA. 2023)
Wilayah I Sumatera Kalimantan
529 Unit (20%)
Wilayah II Jawa Bali Nustra
865 Unit (33%)
Wilayah III Sulawesi Maluku Papua
1.220 Unit (47%)
Termasuk Unit Loan CSRRP
Di luar Kebutuhan Anggaran untuk
pembangunan rumah IKN
PERMASALAHAN
UMUM
TOTAL: 2.614 UNIT
RM : 1.714 Unit ; PHLN : 900
Unit

11. 01
04
03
02
REGULER
• Terdampak Bencana
• Terdampak Prog
• Perbatasan
• 3T
O P O R
*Dalam rangka percepatan
penghunian dan STA
(Prioritas TA. 2015-2021)
Dukungan thd
Pengembangan
Kawasan Prioritas
I K N
*Penyediaan rumah jabatan
setingkat menteri
ISU STRATEGIS RUMAH KHUSUS TA. 2023

12. IMPLEMENTASI OPOR RUMAH KHUSUS
(Dilakukan dalam rangka percepatan penghunian dan serah terima)
Optimalisasi
Pemeliharaan
Operasi
Rehabilitasi
Pengadaan Meubelair (selektif), pembangunan Jalan Akses, pengadaan sambungan
listrik dan jaringan air minum, pembagunan Landscape, pengadaan bangunan pelengkap
Pembersihan, Perapian, Pemeriksaan, Penggantian bahan/perlengkapan bangunan
Gedung, Kegiatan sejenis lainnya.
Semua Rusus diserahterimakan kepada penerima bantuan, tidak ada yang dalam
pengelolaan PUPR
Perbaikan bangunan Rumah Khusus yang mengalami penurunan kualitas/kerusakan.
OPOR DALAM KEGIATAN PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS

13. USULAN PRIORITAS KONREG 2021: WILAYAH SUMATERA II
PROVINSI SUMATERA UTARA
KABUPATEN/
KOTA
LOKASI PERUNTUKAN JUMLAH
UNIT
STATUS
VERIFIKASI
ADMIN
VERIFIKASI
TEKNIS
Kab. Aceh
Tamiang
Desa Matang
Seping, Kec.
Banda Mulia
Masyarakat
miskin/MBR
Relokasi
Kawasan
Kumuh
50 LENGKAP Vertek TA
2019,
Vertek ulang
oleh SNVT
2020
Kota Langsa Kel. Timbang
Langsa, Kec.
Langsa Baro
Masyarakat
miskin
100 LENGKAP Vertek SNVT
TA 2020
Kota
Lhokseumawe
Gampong
Padang Sakti,
Kec. Muara Satu
Terdampak
Program
Pemerintah
300 REVISI
LEGALITAS
TANAH*
Vertek SNVT
TA 2020
*Legalitas masih berupa Berita Acara Pelepasan Hak

14. TANTANGAN
TINDAK LANJUT USULAN PRIORITAS HASIL KONREG 2022
1. Kesesuaian RTRW
Lokasi berada pada zona permukiman dan tidak berada pada
maupun DAS.
2. Legalitas lahan atas nama Pemda/K/L
Legalitas berupa sertipikat a.n. Pemda/K/L. Jika belum terdapat
mengunggah tanda Bukti Pendaftaran BPN yang diunggah ke
3. SK Calon Penerima Manfaat
Calon penerima manfaat agar dapat ditetapkan melalui Surat
ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan dilengkapi dengan
penerima manfaat
4. Dokumen Lingkungan Hidup
Dapat berupa SPPL atau UKL-UPL.
PERMASALAHAN UMUM
KESIAPAN LAHAN
1. Lahan clean and clear.
2. Perlu diperhatikan agar sumber air dan jaringan
listrik dapat tersambung ke lokasi, serta akses
menuju lokasi.
KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN
Kelengkapan dokumen usulan agar dapat
dipenuhi dan diunggah melalui aplikasi SIBARU
untuk dilakukan verifikasi.

15. PERMASALAHAN UMUM
1. Dokumen Internal
Disiapkan oleh Satker pelaksana
2. Dokumen Eksternal
Disiapkan oleh Pengusul (Pemda/K/L)
a) Sertifikat tanah a.n. Pemda/K/L
Jika belum ada, dapat diganti dengan Bukti
b) IMB
c) Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Aset BMN
yang ditandatangani oleh Bupati
KELENGKAPAN DOKUMEN SERAH TERIMA ASET
Dokumen serah terima aset agar dapat disiapkan saat mengajukan proposal untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan serah terima aset.
TINDAK LANJUT USULAN PRIORITAS HASIL KONREG 2022

16. KENDALA UMUM
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN RUMAH
KHUSUS & PROSES SERAH
TERIMA ASET
2

17. PERMASALAHAN SECARA UMUM
PELAKSANAAN PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS TA. 2022
Faktor Alam dan Cuaca:
• Aksesibilitas sulit (ekstrim)
mobilisasi material dan tenaga
lapangan;
• Faktor cuaca (hujan & badai)
progres fisik;
Faktor Teknis:
• Ketersediaan material di lokasi
pembangunan terbatas,
mendatangkan material dari luar
pulau
Faktor Non Teknis:
• Masalah Sosial (konflik dengan
terkait legalitas lahan,
kelompok masyarakat dll)
Penghunian
• Keterlambatan Pemda
dalam menyelesaikan
porsi kewajibannya
(penyediaan listrik dan
air, proses seleksi calon
penghuni, dll)
Serah Terima Aset:
• Pergantian kepala daerah
& pejabat pada dinas
terkait menghambat
proses penandatanganan
dokumen.
PERMASALAHAN UMUM
PERSIAPAN &
PERENCANAA
N
PERMASALAHAN UMUM
PELAKSANAAN
PERMASALAHAN UMUM
PENGHUNIAN &
SERAH TERIMA
Penyiapan Lahan:
• Lokasi belum siap secara
teknis shg membutuhkan
waktu lebih lama utk
reviu desain terhadap
kondisi lahan;
• Pematangan lahan oleh
Pemda membutuhkan
waktu yg lama
Perencanaan:
• Penyesuaian harga thd
hasil reviu DED dan
perubahan tipologi
menghambat proses
penyediaan rusus.

18. PROSES SERAH TERIMA ASET PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS
**Terdapat perubahan kebijakan dari Biro
PBMN bahwa Surat Kesediaan Menerima Hibah
ditandatangani oleh Bupati (tidak dapat
PROSES STA LOKASI TA. 2021
KABUPATEN Kab. Gayo Lues
LOKASI Kec. Dabun Gelang
PENERIMA
MANFAAT
Masyarakat miskin
JUMLAH 20 UNIT
KEBUTUHAN
DOK. STA
• Bukti Register ke BPN
• IMB
• Surat Kesediaan Menerima
Hibah ditandatangani
Bupati**
*Termasuk Rusus TNI/POLRI

19. DESAIN TIPOLOGI RUMAH
KHUSUS & BEST PRACTICE
RISHA
3

20. DESAIN TIPOLOGI RUMAH KHUSUS
TIPE
BANGUNAN
RUANG INOVASI
(SAAT REVIU DED)
Tipe 28
Konvensional
Arsitektural
 Penyesuaian dengan unsur lokalitas
menyesuaikan lokasi pembangunan Rumah
Khusus (dapat berupa pemilihan warna dan
motif cat, pemilihan material lokalitas non
structural)
 Penyesuaian material berdasarkan
ketersediaan di daerah sekitar untuk
percepatan proses pembangunan dan
penyesuaian dokumen perencanaan
Tipe 36
Konvensional
Tipe 36 RISHA Arsitektural
 Penyesuaian dengan unsur lokalitas
menyesuaikan lokasi pembangunan Rumah
Khusus (dapat berupa pemilihan warna dan
motif cat)
 Pemilihan material non structural sistem
pracetak (seperti penutup dinding, kusen,
pintu dan jendela) untuk mempercepat
proses pembangunan.
Tipe 28-Konvensional
Tipe 36-Konvensional
Tipe 36-RISHA
Desain Prototipe Tipologi Rumah Khusus disusun Direktorat Rumah Khusus sbg
bahan perencanaan untuk PERCEPATAN reviu DED, Tender dan Konstruksi. Satker
agar melakukan reviu DED menyesuaikan dengan kondisi lahan.

21. DESAIN TIPOLOGI RUMAH KHUSUS
TIPE 28 TIPE 36 TIPE 45 (Penugasan Khusus)
Tunggal Full Bata Kopel Full Bata
Panggung Kayu
(Untuk daerah Papua)

22. IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL RUMAH KHUSUS
Lokasi : Kab. Sarolangun, Kec. Air Hitam,
Desa Lubuk Jering
Jumlah Unit : 57 unit
Terbangun : TA 2018
Lokasi : Kab. OKU Selatan, Kec.
Muaradua, Desa/Kel. Pelangki
Jumlah Unit : 25 unit
Terbangun : TA 2019
Lokasi : Kab. Rokan Hilir, Kepenghuluan
Bagan Punak Pesisir, Kec. Bangko
Jumlah Unit : 30 unit
Terbangun : TA 2020
PROVINSI JAMBI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PROVINSI RIAU

23. BEST PRACTICE
Percepatan Pembangunan Huntap Pasca Bencana memanfaatkan Stocking RISHA
HUNTAP Unit
Kab. Lembata 700
Kab. Flores Timur 300
Kota Kupang 173
Kab. Sumba Timur 194
Kab. Alor 386
Kab. Kupang 169
HUNTAP Unit
Kab. Bima 185
Kab. Dompu 107
Kab. Lumajang 1.951
Kab. Luwu Utara 72
Kab. Sumedang 30
1. Pembangunan bisa lebih cepat karena
menggunakan struktur RISHA (modular);
2. Pembangunan dapat segera dilakukan pada
masa transisi-pemulihan menggunakan
buffer stock RISHA di beberapa wilayah
rawan bencana;
PERMASALAHAN UMUM
KEUNGGULAN RISHA

24. TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT RUMAH KHUSUS

25. QnA
Pak Adam – Perkim Aceh:
1. Dari provinsi siap membantu
2. Rusus Aceh Tenggara TA 2006 
3. Terkait IMB jadi PBG
Agus Salim – Kabid Perumahan Prov. Aceh
Yusbindar
1. Telah bersurat ke direktur utk meminta panel risha utk korban bencana  pengusulan risha apa
harus melalui sibaru atau bgmn? A: bersurat ke MPU