SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
DINAS PENANAMAN MODAL DANDINAS PENANAMAN MODAL DANDINAS PENANAMAN MODAL DANDINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANANPELAYANANPELAYANANPELAYANAN TERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTAPROVINSI DKI JAKARTAPROVINSI DKI JAKARTAPROVINSI DKI JAKARTA
PROSES PERIZINAN BANGUNAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
DI PROVINSI DKI JAKARTA
PEMBAHASAN
DASAR HUKUM
LATAR BELAKANG &
PENGERTIAN
KEWENANGAN
ALUR PERIZINAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
BIAYA
SANKSI
Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Sertifikat Laik Fungsi;
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta no. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Daerah;
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan PTSP;
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan dibidang Perizinan
Bangunan;
Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2016 tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Manajemen Keselamatan
Kebakaran Lingkungan;
Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2007 tentang Izin Pelaku Teknis Bangunan;
Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau;
Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang PTSP;
Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 271 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan
Perizinan dan Non Perizinan
Peraturan Gubernur nomor 146 tahun 2015 tentang Waktu penyelesaian rekomendasi Teknis pada satuan kerja perangkat daerah/
unit kerja perangkat daerah teknis dalam proses izin
Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2016 tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
DASAR HUKUM
“bahwa untuk terwujudnya bangunan gedung yang andal harus memenuhi persyaratan teknis dan
administratif bangunan gedung sesuai dengan fungsinya “
(Permen PU Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007)
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah
kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi
suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
(Permen PU Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007)
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap
bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi
berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat
dimanfaatkan (Perda 7/2010)
Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan
pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
pedoman penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diatur dalam peraturan ini.
(Permen PU Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007)
LATAR BELAKANG & PENGERTIAN
KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
PERGUB 47 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PTSP
DPMPTSP
(PTSP PROVINSI)
UP PTSP KOTA
ADMINISTRASI
SLF KELAS C
RUMAH TINGGAL
RUMAH TINGGAL DENGAN
LUAS TANAH >100M2
RUMAH TINGGAL
PEMUGARAN GOL.”B” &”C”
JUMLAH LANTAI S/D 3
LANTAI TERMASUK
CLUSTER/TOWN HOUSE).
GUDANG 2 LANTAI LUAS <
1500 M2
NRT YANG TIDAK
MENGUBAH KONSTRUKSI
NAMUN MENGUBAH FUNGSI
(NON INDUSTRI)
SLF KELAS C
RUMAH TINGGAL
RUMAH TINGGAL DENGAN
LUAS TANAH >100M2
RUMAH TINGGAL
PEMUGARAN GOL.”B” &”C”
JUMLAH LANTAI S/D 3
LANTAI TERMASUK
CLUSTER/TOWN HOUSE).
GUDANG 2 LANTAI LUAS <
1500 M2
NRT YANG TIDAK
MENGUBAH KONSTRUKSI
NAMUN MENGUBAH FUNGSI
(NON INDUSTRI)
UP PTSP
KELURAHAN
SLF KELAS B
RUMAH TINGGAL
RUMAH TINGGAL CAGAR BUDAYA
GOLONGAN “A”
NON RUMAH TINGGAL
NRT KETINGGIAN DIBAWAH 8 LANTAI
SLF KELAS B
RUMAH TINGGAL
RUMAH TINGGAL CAGAR BUDAYA
GOLONGAN “A”
NON RUMAH TINGGAL
NRT KETINGGIAN DIBAWAH 8 LANTAI
SLF KELAS A
BANGUNAN NON-RUMAH TINGGAL
JUMLAH LANTAINYA DI ATAS 8 LANTAI
SLF KELAS A
BANGUNAN NON-RUMAH TINGGAL
JUMLAH LANTAINYA DI ATAS 8 LANTAI
UP PTSP
KECAMATAN
SLF KELAS D
RUMAH TINGGAL
RUMAH TINGGAL LUAS TANAH
<100M2,
JUMLAH LANTAINYA S/D 2 LANTAI
SLF KELAS D
RUMAH TINGGAL
RUMAH TINGGAL LUAS TANAH
<100M2,
JUMLAH LANTAINYA S/D 2 LANTAI
PERSYARATAN
PERMOHONAN SLF
PERSETUJUAN
(TEKNIS + ADM)
SLF
REKOMTEK
3
4
2
1
5
REKOMENDASI
DINAS DAMKAR
* REKOM. KESELAMATAN
KEBAKARAN (SLF-1)
* SERTIFIKAT
KESELAMATAN
KEBAKARAN UNTUK SLF
PERPANJANGAN
REKOMENDASI HASIL
PEMERIKSAAN DINAS
TENAGA KERJA (BEJANA
TEKAN, GONDOLA, ALAT
ANGKUT, LIFT,
PENANGKAL PETIR DAN
LISTRIK)
REKOMENDASI
DINAS CIPTA KARYA,
TATA RUANG &
PERTANAHAN
PENYELESAIAN
KEWAJIBAN*
ALUR PROSES PELAYANAN PERIZINAN SLF DI TINGKAT DPMPTSP
MASA BERLAKU SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2
(dua) lantai ditetapkan jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun
Bangunan Non Rumah Tinggal/Bangunan Gedung ditetapkan
jangka waktu 5 (lima) tahun
“PERGUB 129 TAHUN
2012”
SLF bangunan gedung sebagai keterangan yang
menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan
bangunan gedung telah memenuhi persyaratan
dan ketentuan dalam IMB untuk dapat
dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya,
sehingga tidak dikenakan biaya lagi. (Permen PU
Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007)
BIAYA
SANKSI
UU No. 28 Tahun 2002
SANKSI
Perda 7 Tahun 2010
SANKSI
PERGUB 128 TAHUN
2012
CONTOH SURAT IJIN
PENUNJUKAN PENGGUNAAN
TANAH (SIPPT)
Contoh Fotokopi surat
perjanjian pemenuhan
kewajiban SIPPT
CONTOH FOTOKOPI BERITA
ACARA SERAH TERIMA
(BAST)
Contoh Fotokopi Izin BangunanContoh Fotokopi Izin Bangunan
terdahulu (IMB, IPB, KMB, dan
SLF)
CONTOH FOTOKOPI
KEBAKARAN
CONTOH FOTOKOPI
SERTIFIKAT KESELAMATAN
KEBAKARAN
DAMKAR UNTUK PENERBITAN SLF-1
CONTOH FOTOKOPI REKOMENDASI
DAMKAR UNTUK PENERBITAN SLF-1
MOTOR DIESEL, ESCALATOR, PENYALUR PETIR, LISTRIK, DLL)
CONTOH FOTOKOPI REKOMENDASI INSTALASI BANGUNAN (LIFT,
MOTOR DIESEL, ESCALATOR, PENYALUR PETIR, LISTRIK, DLL)
MOTOR DIESEL, ESCALATOR, PENYALUR PETIR, LISTRIK, DLL)
CONTOH FOTOKOPI REKOMENDASI INSTALASI BANGUNAN (LIFT,
MOTOR DIESEL, ESCALATOR, PENYALUR PETIR, LISTRIK, DLL)
CONTOH FOTOKOPI HASIL PEMERIKSAAN DARI PENGAWAS K3
CONTOH LAPORAN DIREKSI
SLF PERTAMA
CONTOH LAPORAN DIREKSI
PENGAWASAN OLEH PENGAWAS
YANG MEMEGANG IZIN PELAKU
TEKNIS BANGUNAN (IPTB) UNTUK
SLF PERTAMA
Laporan kajian teknis oleh pengaji
yang memegang Izin Pelaku Teknis
Bangunan (IPTB) untuk
perpanjangan
CONTOH LEGALISIR FOTOKOPI IPTB BIDANG
IPTB instalasi LAL IPTB instalasi LAK IPTB Arsitektur
IPTB instalasi TDG IPTB instalasi SDP IPTB instalasi TUG
IPTB Konstruksi
CONTOH REKOMENDASI DCKTRP PROVINSI DKI JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKIPROVINSI DKIPROVINSI DKIPROVINSI DKI JAKARTAJAKARTAJAKARTAJAKARTA
----S . E . T . I . AS . E . T . I . AS . E . T . I . AS . E . T . I . A----
WWW. PELAYANAN.JAKARTA.GO.ID CALL CENTER/AJIB 1500-164

More Related Content

What's hot

Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
infosanitasi
 
Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptx
Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptxSosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptx
Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptx
WedaPurnawan
 
Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung NegaraAnalisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
heru sutono, iai
 
Pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan
Pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkunganPedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan
Pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan
infosanitasi
 
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
STUDIOMENTAYA
 

What's hot (20)

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTISYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
 
Power point SLF 2021.pptx
Power point SLF 2021.pptxPower point SLF 2021.pptx
Power point SLF 2021.pptx
 
Perencanaan teknis bangunan gedung ppt
Perencanaan teknis bangunan gedung pptPerencanaan teknis bangunan gedung ppt
Perencanaan teknis bangunan gedung ppt
 
Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptx
Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptxSosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptx
Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptx
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa LainnyaPelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung NegaraAnalisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
 
4b943_Sertifikat_Laik_Fungsi.pptx
4b943_Sertifikat_Laik_Fungsi.pptx4b943_Sertifikat_Laik_Fungsi.pptx
4b943_Sertifikat_Laik_Fungsi.pptx
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPR
 
Soal Uji Sertifikat LSP Maret 31 Maret 2023.pdf
Soal Uji Sertifikat LSP Maret 31 Maret 2023.pdfSoal Uji Sertifikat LSP Maret 31 Maret 2023.pdf
Soal Uji Sertifikat LSP Maret 31 Maret 2023.pdf
 
PPT Perencanaan Bangunan Gedung.pptx
PPT Perencanaan Bangunan Gedung.pptxPPT Perencanaan Bangunan Gedung.pptx
PPT Perencanaan Bangunan Gedung.pptx
 
Pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan
Pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkunganPedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan
Pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan
 
Kementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptx
Kementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptxKementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptx
Kementerian Investasi_Madiun_16 dan 17 Mei 2023.pptx
 
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
Standar prosedur pelaksanaan (sop) show cause meeting (scm)
 
KKPR, PBG dan SLF.pptx
KKPR, PBG dan SLF.pptxKKPR, PBG dan SLF.pptx
KKPR, PBG dan SLF.pptx
 
BGH
BGHBGH
BGH
 
PCM KONTRAK GEDUNG
PCM KONTRAK GEDUNGPCM KONTRAK GEDUNG
PCM KONTRAK GEDUNG
 
Peraturan Bangunan Gedung
Peraturan Bangunan GedungPeraturan Bangunan Gedung
Peraturan Bangunan Gedung
 
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantaiPedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai
 

Similar to Paparan SLF 2018 Pemprov DKI

a62c4_Bahan_Tayang_Persyaratan_BGN_Antonius_Budiono__1_ (1).ppt
a62c4_Bahan_Tayang_Persyaratan_BGN_Antonius_Budiono__1_ (1).ppta62c4_Bahan_Tayang_Persyaratan_BGN_Antonius_Budiono__1_ (1).ppt
a62c4_Bahan_Tayang_Persyaratan_BGN_Antonius_Budiono__1_ (1).ppt
RosihanSyahRangkuti
 
Bahan Tayang Permen 22-2018 11SEPT LENGKAP.pdf
Bahan Tayang Permen 22-2018 11SEPT LENGKAP.pdfBahan Tayang Permen 22-2018 11SEPT LENGKAP.pdf
Bahan Tayang Permen 22-2018 11SEPT LENGKAP.pdf
fisika putra
 
Kepmen kimpraswil no 339 2003
Kepmen kimpraswil no 339 2003Kepmen kimpraswil no 339 2003
Kepmen kimpraswil no 339 2003
Muhammad Amry
 
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksiPeraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
ppbkab
 
107028040 rapat-persiapan-pelaksanaan-kontrak-pcm
107028040 rapat-persiapan-pelaksanaan-kontrak-pcm107028040 rapat-persiapan-pelaksanaan-kontrak-pcm
107028040 rapat-persiapan-pelaksanaan-kontrak-pcm
Bintek
 

Similar to Paparan SLF 2018 Pemprov DKI (20)

Paparan SLF dpmptsp.pptx'
Paparan SLF dpmptsp.pptx'Paparan SLF dpmptsp.pptx'
Paparan SLF dpmptsp.pptx'
 
a62c4_Bahan_Tayang_Persyaratan_BGN_Antonius_Budiono__1_ (1).ppt
a62c4_Bahan_Tayang_Persyaratan_BGN_Antonius_Budiono__1_ (1).ppta62c4_Bahan_Tayang_Persyaratan_BGN_Antonius_Budiono__1_ (1).ppt
a62c4_Bahan_Tayang_Persyaratan_BGN_Antonius_Budiono__1_ (1).ppt
 
500c7_7._Pemeriksaan_SLF_Surabaya__1_.pptx
500c7_7._Pemeriksaan_SLF_Surabaya__1_.pptx500c7_7._Pemeriksaan_SLF_Surabaya__1_.pptx
500c7_7._Pemeriksaan_SLF_Surabaya__1_.pptx
 
Bahan Tayang Permen 22-2018 11SEPT LENGKAP.pdf
Bahan Tayang Permen 22-2018 11SEPT LENGKAP.pdfBahan Tayang Permen 22-2018 11SEPT LENGKAP.pdf
Bahan Tayang Permen 22-2018 11SEPT LENGKAP.pdf
 
Kepmen kimpraswil no 339 2003
Kepmen kimpraswil no 339 2003Kepmen kimpraswil no 339 2003
Kepmen kimpraswil no 339 2003
 
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNGPERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
 
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksiPeraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
 
PBG_SLF.pdf
PBG_SLF.pdfPBG_SLF.pdf
PBG_SLF.pdf
 
Permen PU 04 2011
Permen PU 04 2011Permen PU 04 2011
Permen PU 04 2011
 
Koordinasi Kegiatan Pendampingan Legalisasi Perda Bangunan Gedung Regional VIII
Koordinasi Kegiatan Pendampingan Legalisasi Perda Bangunan Gedung Regional VIII Koordinasi Kegiatan Pendampingan Legalisasi Perda Bangunan Gedung Regional VIII
Koordinasi Kegiatan Pendampingan Legalisasi Perda Bangunan Gedung Regional VIII
 
107028040 rapat-persiapan-pelaksanaan-kontrak-pcm
107028040 rapat-persiapan-pelaksanaan-kontrak-pcm107028040 rapat-persiapan-pelaksanaan-kontrak-pcm
107028040 rapat-persiapan-pelaksanaan-kontrak-pcm
 
sop pbg.pdf
sop pbg.pdfsop pbg.pdf
sop pbg.pdf
 
JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...
JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...
JOGJA- Paparan Sosialisasi Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 - Update 22Okt2022 #2...
 
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...
Peraturan Menteri PU No. 603 Tabun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendal...
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
 
Permenpu 8 prt_m_2011
Permenpu 8 prt_m_2011Permenpu 8 prt_m_2011
Permenpu 8 prt_m_2011
 
Sosialisasi SBU Permenpu 8 tahun 2022.pptx
Sosialisasi SBU Permenpu 8 tahun 2022.pptxSosialisasi SBU Permenpu 8 tahun 2022.pptx
Sosialisasi SBU Permenpu 8 tahun 2022.pptx
 
Askum
AskumAskum
Askum
 
Pedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan gedung negara
 
09d86 tayang pengendalian_feb_2018
09d86 tayang pengendalian_feb_201809d86 tayang pengendalian_feb_2018
09d86 tayang pengendalian_feb_2018
 

More from Rahmat Taufiq Sigit

More from Rahmat Taufiq Sigit (20)

customer_clustering_aquisition.pdf
customer_clustering_aquisition.pdfcustomer_clustering_aquisition.pdf
customer_clustering_aquisition.pdf
 
Property-Management-Basic.pdf
Property-Management-Basic.pdfProperty-Management-Basic.pdf
Property-Management-Basic.pdf
 
Step By Step Analyzing Price Elasticit1.pdf
Step By Step Analyzing Price Elasticit1.pdfStep By Step Analyzing Price Elasticit1.pdf
Step By Step Analyzing Price Elasticit1.pdf
 
Learn to-use-google-data-studio-jan22
Learn to-use-google-data-studio-jan22Learn to-use-google-data-studio-jan22
Learn to-use-google-data-studio-jan22
 
Kisah Tentang Upaya Pencapaian Sebuah Visi (Bagian 2)
Kisah Tentang Upaya Pencapaian Sebuah Visi (Bagian 2)Kisah Tentang Upaya Pencapaian Sebuah Visi (Bagian 2)
Kisah Tentang Upaya Pencapaian Sebuah Visi (Bagian 2)
 
Membuat aplikasi sistem informasi geografis dengan visual basic & MySQL
Membuat aplikasi sistem informasi geografis dengan visual basic & MySQLMembuat aplikasi sistem informasi geografis dengan visual basic & MySQL
Membuat aplikasi sistem informasi geografis dengan visual basic & MySQL
 
[E book finan siap] buku pintar finansial - pengelolaan keuangan untuk umkm
[E book finan siap] buku pintar finansial - pengelolaan keuangan untuk umkm[E book finan siap] buku pintar finansial - pengelolaan keuangan untuk umkm
[E book finan siap] buku pintar finansial - pengelolaan keuangan untuk umkm
 
Tutorial Microsoft Project
Tutorial Microsoft ProjectTutorial Microsoft Project
Tutorial Microsoft Project
 
Hsem combined.pdf
Hsem combined.pdfHsem combined.pdf
Hsem combined.pdf
 
Rahasia jawaban wawancara kerja
Rahasia jawaban wawancara kerjaRahasia jawaban wawancara kerja
Rahasia jawaban wawancara kerja
 
7 teknik bicara bangun personal branding jamil azzaini
7 teknik bicara bangun personal branding jamil azzaini7 teknik bicara bangun personal branding jamil azzaini
7 teknik bicara bangun personal branding jamil azzaini
 
Society For Human Resource Management
Society For Human Resource ManagementSociety For Human Resource Management
Society For Human Resource Management
 
Penyusunan Protofolio Layanan Dalam Property Management
Penyusunan Protofolio Layanan Dalam Property ManagementPenyusunan Protofolio Layanan Dalam Property Management
Penyusunan Protofolio Layanan Dalam Property Management
 
Kisah Tentang Usaha Menwujudkan Sebuah Visi
Kisah Tentang Usaha Menwujudkan Sebuah VisiKisah Tentang Usaha Menwujudkan Sebuah Visi
Kisah Tentang Usaha Menwujudkan Sebuah Visi
 
Presentasi diklat-pu-2017-b
Presentasi diklat-pu-2017-bPresentasi diklat-pu-2017-b
Presentasi diklat-pu-2017-b
 
Form kosong-allinone
Form kosong-allinoneForm kosong-allinone
Form kosong-allinone
 
Fg all-in-one-job-analysis-form
Fg all-in-one-job-analysis-formFg all-in-one-job-analysis-form
Fg all-in-one-job-analysis-form
 
Laporan pp kom q4 2016
Laporan pp kom q4 2016Laporan pp kom q4 2016
Laporan pp kom q4 2016
 
Bm toolkit
Bm toolkitBm toolkit
Bm toolkit
 
Commercial real-estate-for-beginners
Commercial real-estate-for-beginnersCommercial real-estate-for-beginners
Commercial real-estate-for-beginners
 

Recently uploaded

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
PututJokoWibowo
 
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
miftamifta7899
 

Recently uploaded (6)

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec OriginalJual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
Jual Obat Cytotec Di Mandailing Natal #082122229359 Apotik Jual Cytotec Original
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 

Paparan SLF 2018 Pemprov DKI

  • 1. DINAS PENANAMAN MODAL DANDINAS PENANAMAN MODAL DANDINAS PENANAMAN MODAL DANDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANPELAYANANPELAYANANPELAYANAN TERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTAPROVINSI DKI JAKARTAPROVINSI DKI JAKARTAPROVINSI DKI JAKARTA PROSES PERIZINAN BANGUNAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) DI PROVINSI DKI JAKARTA
  • 2. PEMBAHASAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG & PENGERTIAN KEWENANGAN ALUR PERIZINAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BIAYA SANKSI
  • 3. Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Sertifikat Laik Fungsi; Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta no. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan PTSP; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan dibidang Perizinan Bangunan; Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2016 tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan; Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2007 tentang Izin Pelaku Teknis Bangunan; Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau; Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang PTSP; Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 271 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Peraturan Gubernur nomor 146 tahun 2015 tentang Waktu penyelesaian rekomendasi Teknis pada satuan kerja perangkat daerah/ unit kerja perangkat daerah teknis dalam proses izin Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2016 tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang; DASAR HUKUM
  • 4. “bahwa untuk terwujudnya bangunan gedung yang andal harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif bangunan gedung sesuai dengan fungsinya “ (Permen PU Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007) Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya. (Permen PU Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan (Perda 7/2010) Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pedoman penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diatur dalam peraturan ini. (Permen PU Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007) LATAR BELAKANG & PENGERTIAN
  • 5. KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) PERGUB 47 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PTSP DPMPTSP (PTSP PROVINSI) UP PTSP KOTA ADMINISTRASI SLF KELAS C RUMAH TINGGAL RUMAH TINGGAL DENGAN LUAS TANAH >100M2 RUMAH TINGGAL PEMUGARAN GOL.”B” &”C” JUMLAH LANTAI S/D 3 LANTAI TERMASUK CLUSTER/TOWN HOUSE). GUDANG 2 LANTAI LUAS < 1500 M2 NRT YANG TIDAK MENGUBAH KONSTRUKSI NAMUN MENGUBAH FUNGSI (NON INDUSTRI) SLF KELAS C RUMAH TINGGAL RUMAH TINGGAL DENGAN LUAS TANAH >100M2 RUMAH TINGGAL PEMUGARAN GOL.”B” &”C” JUMLAH LANTAI S/D 3 LANTAI TERMASUK CLUSTER/TOWN HOUSE). GUDANG 2 LANTAI LUAS < 1500 M2 NRT YANG TIDAK MENGUBAH KONSTRUKSI NAMUN MENGUBAH FUNGSI (NON INDUSTRI) UP PTSP KELURAHAN SLF KELAS B RUMAH TINGGAL RUMAH TINGGAL CAGAR BUDAYA GOLONGAN “A” NON RUMAH TINGGAL NRT KETINGGIAN DIBAWAH 8 LANTAI SLF KELAS B RUMAH TINGGAL RUMAH TINGGAL CAGAR BUDAYA GOLONGAN “A” NON RUMAH TINGGAL NRT KETINGGIAN DIBAWAH 8 LANTAI SLF KELAS A BANGUNAN NON-RUMAH TINGGAL JUMLAH LANTAINYA DI ATAS 8 LANTAI SLF KELAS A BANGUNAN NON-RUMAH TINGGAL JUMLAH LANTAINYA DI ATAS 8 LANTAI UP PTSP KECAMATAN SLF KELAS D RUMAH TINGGAL RUMAH TINGGAL LUAS TANAH <100M2, JUMLAH LANTAINYA S/D 2 LANTAI SLF KELAS D RUMAH TINGGAL RUMAH TINGGAL LUAS TANAH <100M2, JUMLAH LANTAINYA S/D 2 LANTAI
  • 7. PERSETUJUAN (TEKNIS + ADM) SLF REKOMTEK 3 4 2 1 5 REKOMENDASI DINAS DAMKAR * REKOM. KESELAMATAN KEBAKARAN (SLF-1) * SERTIFIKAT KESELAMATAN KEBAKARAN UNTUK SLF PERPANJANGAN REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN DINAS TENAGA KERJA (BEJANA TEKAN, GONDOLA, ALAT ANGKUT, LIFT, PENANGKAL PETIR DAN LISTRIK) REKOMENDASI DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG & PERTANAHAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN* ALUR PROSES PELAYANAN PERIZINAN SLF DI TINGKAT DPMPTSP
  • 8. MASA BERLAKU SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai ditetapkan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun Bangunan Non Rumah Tinggal/Bangunan Gedung ditetapkan jangka waktu 5 (lima) tahun “PERGUB 129 TAHUN 2012”
  • 9. SLF bangunan gedung sebagai keterangan yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan bangunan gedung telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam IMB untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, sehingga tidak dikenakan biaya lagi. (Permen PU Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007) BIAYA
  • 10. SANKSI UU No. 28 Tahun 2002
  • 13. CONTOH SURAT IJIN PENUNJUKAN PENGGUNAAN TANAH (SIPPT) Contoh Fotokopi surat perjanjian pemenuhan kewajiban SIPPT
  • 14. CONTOH FOTOKOPI BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) Contoh Fotokopi Izin BangunanContoh Fotokopi Izin Bangunan terdahulu (IMB, IPB, KMB, dan SLF)
  • 15. CONTOH FOTOKOPI KEBAKARAN CONTOH FOTOKOPI SERTIFIKAT KESELAMATAN KEBAKARAN DAMKAR UNTUK PENERBITAN SLF-1 CONTOH FOTOKOPI REKOMENDASI DAMKAR UNTUK PENERBITAN SLF-1
  • 16. MOTOR DIESEL, ESCALATOR, PENYALUR PETIR, LISTRIK, DLL) CONTOH FOTOKOPI REKOMENDASI INSTALASI BANGUNAN (LIFT, MOTOR DIESEL, ESCALATOR, PENYALUR PETIR, LISTRIK, DLL)
  • 17. MOTOR DIESEL, ESCALATOR, PENYALUR PETIR, LISTRIK, DLL) CONTOH FOTOKOPI REKOMENDASI INSTALASI BANGUNAN (LIFT, MOTOR DIESEL, ESCALATOR, PENYALUR PETIR, LISTRIK, DLL)
  • 18. CONTOH FOTOKOPI HASIL PEMERIKSAAN DARI PENGAWAS K3
  • 19. CONTOH LAPORAN DIREKSI SLF PERTAMA CONTOH LAPORAN DIREKSI PENGAWASAN OLEH PENGAWAS YANG MEMEGANG IZIN PELAKU TEKNIS BANGUNAN (IPTB) UNTUK SLF PERTAMA Laporan kajian teknis oleh pengaji yang memegang Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) untuk perpanjangan
  • 20. CONTOH LEGALISIR FOTOKOPI IPTB BIDANG IPTB instalasi LAL IPTB instalasi LAK IPTB Arsitektur IPTB instalasi TDG IPTB instalasi SDP IPTB instalasi TUG IPTB Konstruksi
  • 21. CONTOH REKOMENDASI DCKTRP PROVINSI DKI JAKARTA
  • 22. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTUTERPADU SATU PINTU PROVINSI DKIPROVINSI DKIPROVINSI DKIPROVINSI DKI JAKARTAJAKARTAJAKARTAJAKARTA ----S . E . T . I . AS . E . T . I . AS . E . T . I . AS . E . T . I . A---- WWW. PELAYANAN.JAKARTA.GO.ID CALL CENTER/AJIB 1500-164