Penyediaan Rumah Layak Huni pada Penanganan Permukiman Kumuh - solusi kolaborasi NUSP2 - BSPS

1. PENYEDIAAN RUMAH LAYAK
HUNI
Keterpaduan Perencanaan Penyediaan Rumah Layak Huni

2. OUTLINEOUTLINE
1. PERMUKIMAN KUMUH1. PERMUKIMAN KUMUH
2. KETERPADUAN NUSP-2 DENGAN BS2. KETERPADUAN NUSP-2 DENGAN BS
3. IDENTIFIKASI DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN3. IDENTIFIKASI DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN

4. PERMUKIMAN KUMUHPERMUKIMAN KUMUH
FISIK ALAMI
FISIK BINAAN
SOSIAL EKONOMI
SOSIAL BUDAYA
Kelayakan & ketersediaan lahan
Daya dukung lahan
Akses & ketersediaan prasarana
Struktur & tata letak
Kemampuan ekonomi individu
Potensi ekonomi lingkungan
Pola perilaku
Pola bermukim
EKSTERNAL
Ketidakjelasan status tanah
Ketidaktahuan aturan bangunan & lingkungan
Marginalisasi proses pembangunan
PERMUKIMAN KUMUHPERMUKIMAN KUMUH FAKTORPENYEBABFAKTORPENYEBAB

7. KETERPADUAN NUSP-2 DENGAN
BSPS• SOLUSI PENANGANAN RUMAHTIDAKLAYAKHUNI
• MENGENAL PROGRAMBSPS

8. SOLUSI PENANGANAN RUMAHLAYAKHUNI
KETERPADUAN PERENCANAAN :
1.Pola Keterpaduan dalampenanganan permukiman
kumuh sampai dengan tuntas dalamkurun waktu
yang telah ditetapkan;
2.Melakukan koordinasi dan singkronisasi antar
pemangku programbaikpusat maupun daerah dalam
upaya penanganan permukiman kumuh termasuk
dengan penyediaan hunian berupa rumah layakhuni;
3.Memadukan programpenyediaan Rumah Layak
Huni melalui BSPS di Direktorat Penyediaan
Perumahan dengan penyediaan PSU melalui NUSP2
di Direktorat Cipta Karya.
RUMAHLAYAK
HUNI
RUMAHLAYAK
HUNI

9. MENGENAL PROGRAMBSPS
PROGRAM BSPS :
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan
atau peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
Gambaran Umum Program BSPS :
Output – Rumah Layak Huni (Keselamatan Bangunan, Kecukupan Ruang dan Kesehatan)
Outcome – Rumah Terhuni
Besaran Bantuan Stimulan :
a.Peningkatan Kualitas Ringan – 7.5 Juta
b.Peningkatan Kualitas Sedang – 10 Juta
c.Peningkatan Kualitas Berat – 15 Juta
d.Pembangunan Baru – 30 Juta

10. KEGIATAN PEMBANGUNAN BARU (PB)
Kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya, meliputi :
a.Pembangunan baru pengganti RTLH, dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh
komponen Struktural maupun komponen non Struktural dengan kondisi rusak total,
b.Pembangunan rumah baru, adalah pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang.
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS (PK)
Kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan kondisi tidak memenuhi
persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan
penghuni, kegiatan peningkatan kualitas ini di bagi menurut tingkat kerusakanya, antara lain:
a.Rusak ringan, dimana kondisi kerusakan pada komponen non struktural,
b.Rusak sedang, dimana kondisi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu
komponen struktural,
c.Rusak Berat, dimana kondisi kerusakan pada komponen non struktural dan sebagian besar
komponen struktural.
POLA PENANGANAN MELALUI BSPS

11. KOMPONEN NON STRUKTURAL
Komponen non struktural antara lain :
a.Dinding pengisi,
b.Kusen,
c.Penutup atap,
d.Lantai.
KOMPONEN STRUKTURAL
Komponen struktural antara lain :
a.Pondasi,
b.Tiang atau Kolom,
c.Balok,
d.Rangka Atap.
KOMPONEN YANG DIDANAI LEWAT PROGRAM
BSPS

12. PENERIMA MANFAAT PROGRAMBSPS (KELOMPOK)
a. Kelompokpenerima BSPS minimal 20 Orang dan merupakan MBR
yang memenuhi persyaratan:
b. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga,
c. Memiliki atau menguasai tanah (legal dan sesuai tata ruang),
d. Belummemiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-
satunya dengan kondisi RTLH,
e. Belumpernah menerima BSPS dari Pemerintah Pusat,
f. Berpenghasilan paling banyaksenilai Upah MinimumProvinsi
setempat,
g. Diutamakan memiliki keswadayaan.
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT DAN LOKASI

13. Bupati/Walikota mengusulkan desa/kelurahan calon lokasi BSPS,
Pemerintah Provinsi melakukan verifikasi usulan calon lokasi BSPS,
Hasil verifikasi Pemerintah Provinsi berupa daftar prioritas lokasi BSPS
disampaikan kepada Pemerintah Pusat,
Lokasi BSPS ditetapkan berdasarkan hasil berifikasi yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi dan Program Prioritas Pemerintah Pusat,
Program Prioritas Pemerintah Pusat adalah:
Direktif Presiden,
Program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat,
Kegiatan berdasarkan usulan lembaga tinggi negara,
Kegiatan berdasarkan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama.
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT DAN LOKASI
PENETAPAN LOKASI BSPS DILAKUKAN OLEH
MENTERI:

14. IDENTIFIKASI DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
RTLHIDENTIFIKASI KEBUTUHAN RTLH
MEKANISME PENYAMPAIAN USULAN KEBUTUHAN
RTLH

15. Pelaksanaan Kegiatan Review Perencanaan menghasilkan
beberapa data yang telah dimutakhirkan dan diambil dari
identifikasi di lapangan khususnya permasalahan RTLH, data
yang dimaksud adalah sebagai berikut:
• Pemutahiran Baseline,
• Pemutahiran Profil Permukiman Kumuh,
• Pemutahiran Deliniasi Permukiman Kumuh,
• Pemutahiran Dokumen NUAP,
• Pemutahiran Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh,
• Pemutahiran Konsep Pengurangan Permukiman Kumuh di
tingkat Kelurahan.
REVIEWPERENCANAAN

16. BAGAN MEKANISME IDENTIFIKASI RTLH
IDENTIFIKASI
DATA RTLH
BASELINE KUMUH
VALIDASI DATA
RTLH
BASELINE KUMUH
RUMAH –
HAK MILIK
PROSES PENDETAILAN
INFORMASI RUMAH:
a. Komponen Struktural
b. Komponen Non Struktural
c. Tingkat Kerusakan
d. Kepemilikan dan Penghuni
e. Data penting Rumah.
MBR
REKAP & PRIORITASI
PENETAPAN & USULAN
RTLH KE PROGRAM BSPS
MELALUI PEMERINTAH
KOTA DAN PROVINSI
KEPADA DJPP

17. Pelaksanaan kegiatan validasi baseline pada komponen rumah
bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi terkait
dengan kondisi rumah, data kondisi rumah yang akan di validasi
adalah:
• Kepemilikan Rumah,
• Kondisi kelayakan Rumah pada komponen struktural dan
non struktural,
• Luasan bangunan dan lahan,
• Kesesuaian peruntukan permukiman pada Tata Ruang,
• Tingkat pendapatan penghuni Rumah,
• Data Dokumentasi Penghuni dan kondisi rumah.
VALIDASI DATA BASELINE KOMPONEN RUMAH

18. PROSES VALIDASI

19. PROSES VALIDASI

20. No Nama Kelurahan RT RW Zona Peruntukan Status RT PANJANG LEBAR LANTAI LUAS JIWA
1Agus Priyanto Sewu 1 4 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT001-RW004 5 4 1 20 5
2Sugiyanto Sewu 1 6 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT001-RW006 10 5 1 50 4
3Sri Riyadi Sewu 2 7 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT002-RW007 5 3 1 15 3
4Yatra Sewu 2 9 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT002-RW009 7 4 1 28 4
5Suratman Sewu 2 9 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT002-RW009 7 4 1 28 2
6Sumarno Sewu 2 9 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT002-RW009 7 4 1 28 4
7Tugimin Broto Suwarno Sewu 2 9 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT002-RW009 4 3 2 24 6
8Suhartono Sewu 3 4 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW004 5 3 1 15 5
9Margono Sewu 3 5 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW005 15 3,5 1 52,5 5
10Darmadi Sewu 3 7 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW007 8 5 1 40 5
11Edi Subiakto Sewu 3 7 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW007 8 5 1 40 5
12Eko Suryanto Sewu 3 7 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW007 6 6 1 36 8
13Partiyem Sewu 3 7 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW007 7 5 1 35 6
14Pujo Tilarso Sewu 3 7 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW007 8 4 1 32 5
15Sri Ariani Sewu 3 7 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW007 6 4 1 24 4
16Sri Dadi Purwadi Sewu 3 7 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW007 8 8 1 64 5
17Suparti Sewu 3 7 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW007 8 5 1 40 4

21. PROSES PERENCANAA TERPADU

22. PROSES AWAL USULAN RTLHDARI BSPS

23. PROSES AWAL USULAN RTLHDARI BSPS

24. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANYA