Strategi Pencapaian Kota Tanpa Kumuh

1. Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Oleh : Ir. Rina Farida, MT
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
Disampaikan dalam acara : Sosialisasi Nasional Program Kotaku
Jakarta, 27 April 2016

2.  Kebijakan Revitalisasi Peran BKM Mendukung
Percepatan Penanganan Kumuh 2016-2020
 Konsep Penanganan Kumuh NSUP 2016-2020
 Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh
 Strategi Percepatan Penanganan Kumuh 2015-2019
 Neighborhood Upgrading and Shelter Project 2
(NUSP-2)
OUTLINE PAPARAN

3. Z
Arah Kebijakan
Percepatan Penanganan Kumuh
2015-2019
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4. Amanat UUD’45
Pasal 28H
Ayat 1 :
“Setiap orang berhak untuk hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat, serta
berhak memperoleh pelayanan
kesehatan”
UU No.1 Tahun 2011 :
Penanganan
permukiman kumuh
wajib dilakukan oleh
Pemerintah,
Pemerintah Daerah
dan atau setiap orang
Strategi Pelaksanaan Kebijakan
Implementasi Percepatan Penanganan
Kumuh Perkotaan 2016-2019
Revitalisasi
BKM
MembanguMembangu
n Sistemn Sistem
FasilitasiFasilitasi
PemdaPemda
Fasilitasi Komunitas
(berbasis
Masyarakat)
Arahan Kebijakan DJCK:
TUSI Dit.PKP : Permen PUPR No 15 Tahun 2015
Peningkatan
Peran Pemda
sbg Nakhoda
Latar Belakang & Kebijakan
RPJMN 2015-2019 :
tercapainya
pengentasan
permukiman
kumuh perkotaan
menjadi 0 persen

5. • TOTAL LOKASI KUMUH NASIONAL = 38,431 Ha
• PETA SEBARAN LOKASI KUMUH DI LOKASI
PROGRAM KOTAKU+NUSP2 = 23,766.39 Ha
Sebaran Lokasi Penanganan Kumuh

6. Z
Strategi
Percepatan Penanganan Kumuh
2015-2019
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

7. Pendampingan Penyusunan
Rencana Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh Perkotaan
(RP2KP-KP)
Keterpaduan Penanganan
Permukiman Kumuh Perkotaan
Kementerian PUPR di 30
Kab/Kota Lokasi Prioritas
Keterpaduan
Program Penanganan Kumuh
berbasis masyarakat dengan
revitalisasi peran BKM dari
penanggulangan kemiskinan ke
penanganan kumuh
Pendampingan Penyusunan
Raperda tentang Pencegahan
dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Strategi Percepatan Penanganan Kumuh

8. 54. 000
Ha*
2004
54. 000
Ha*
2004
57. 800
Ha*
2009
57. 800
Ha*
2009
38.431
Ha**
2014
38.431
Ha**
2014
0 %
2019
0 %
2019
35.291
Ha***
2015
35.291
Ha***
2015
Baseline
Kumuh
Luas kumuh di
lokasi yang memiliki
BKM
23,473 Ha
Luas kumuh yang belum
memiliki BKM sebesar
11,818 Ha
Dilaksanakan melalui
Satker Provinsi &
Satker Strategis
Apabila ditangani
melalui BKM,
akan
memberikan
kontribusi 66,5%
Percepatan
Penangan Kumuh
Peran Strategis BKM
Dalam Percepatan Penanganan Kumuh

9. Z
Konsep Penanganan Kumuh
NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP) /
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
2016-2020

10. ASET P2KP &
PNPM PERKOTAAN
TARGET 1: Dukungan Penanganan Kumuh tahun 2016-2020
-Dilaksanakan di seluruh kawasan kumuh (2.594 kel/ds);
-Perencanaan Partisipatif berorientasi Penanganan Kumuh
-Partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam kegiatan penanganan kumuh di
wilayahnya
TARGET 2: Gerakan 100-0-100 di Perkotaan Tahun 2016-2020
-Dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan/ kecamatan perkotaan
(8.473 kel/ds);
-Perencanaan Partisipatif Gerakan 100-0-100 di Perkotaan;
-Partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam kegiatan optimalisasi gerakan
100-0-100 di wilayahnya
TARGET 3: Peningkatan Peran Pemda dalam membangun
Kolaborasi Optimalisasi Gerakan 100-0-100 Tahun 2016-2020
-Kolaborasi masyarakat dan Pemda serta stakeholder Kota dalam percepatan
penanganan kumuh di perkotaan
-Penguatan Peran Pokja Permukiman Kota, City Changer, dll
-Bantuan Teknis (Mis. Konsultan, Monitoring, dll)
TARGET 4: Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable
Livelihood) Tahun 2016-2020
-Peningkatan asset SDM, Modal Sosial, Infrastruktur, SDA dan Finansial bagi
masyarakat perkotaan
ASSET KELEMBAGAAN MASYARAKAT
- 11.067 BKM/LKM tkt Kelurahan
-1.234.804 Kelompok Swadaya Masyarakat
(KSM)
ASSET SDM DI MASYARAKAT
-622.005 Relawan Masyarakat yg terlatih
-113.055 Anggota BKM/LKM yg terlatih
-7.680.080 Anggota KSM yg terorganisir
ASSET PENDAMPING:
₋6.654 Fasilitator Pendamping Masyarakat
₋1.306 Pendamping Pemda (Koordinator Kota &
Assisten Korkot)
₋586 Tenaga Ahli Pemberdayaan masyarakat
tersebar di propinsi & pusat
LINGKUP PROGRAM & TARGET NSU 2016-2020
Optimalisasi Aset
Untuk Percepatan Program KOTAKU 2016-2020

11.  Program Kota Tanpa Kumuh merupakan upaya strategis
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta
Karya, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan
memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan
penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-
100 di perkotaan pada tahun 2016-2020.
 KOTAKU menggunakan sinergi platform kolaborasi antara
Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di
Kabupaten/Kota serta Pembangunan Infrastruktur Berbasis
Masyarakat untuk mempercepat penanganan kumuh perkotaan
dan geraan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang
layak huni, produktif dan berkelanjutan.
National Slum Upgrading Program (NSUP)
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

12. Prinsip Dasar Program KOTAKU
Perencanaan Yang Komprehensif
Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran
Partisipatif, Kreatif dan Inovatif
Tatakelola Program Yang Baik
Investasi Penanganan Kumuh
PrinsipPrinsip
DasarDasar
Pemda Sebagai Nahkkoda
Revitalisasi Peran BKM/LKM

13. 1. Kolaborasi Sinergis, terutama membangun kerjasama dan
kolaborasi antara masyarakat dengan pemda dan swasta
(CSR), termasuk penguatan City Changer dan Pokja
Permukiman Kota.
2. Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat, dalam
rangka Perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan
Revitalisasi Peran BKM yang mendukung partisipasi aktif
masyarakat dalam percepatan penanganan kumuh di
wilayahnya;
3. Tridaya, kegiatan penanganan kumuh maupun
pencegahan meluasnya kumuh di perkotaan dilakukan
secara komprehensif, melalui sinergi penanganan
fisik/infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal (Local
Economic Development) dan penanganan sosial (aturan
bersama, perubahan sikap & perilaku, PHBS, dll);
Pendekatan Program KOTAKU

14. Komponen Program

15. 2016 2017-2021
Pemetaan
Swadaya utk
Profil Kumuh
&
Perencanaan
Partisipatif
Penanganan
kumuh
Pengembangan Kapasitas Sustainable
Livelihood di 8.473 Kel/Desa
Pelaksanaan Kegiatan ND/PLPBK untuk
Investasi Infrastruktur Penanganan
Kumuh di 2.594 Kel/Desa
LOKASI
PENANGANAN
KUMUH/
PENINGKATAN
KUALITAS
Pelaksanaan Kegiatan Kolaborasi Kota
di 156 Kota/Kab
LOKASI
PENCEGAHAN
KUMUH
Pemetaan
Swadaya
& Perencanaan
Partisipatif
Investasi Infrastruktur Penanganan
Kumuh di 100 Kota/Kab
PROGRAM PENANGANAN KUMUH
PROGRAM PENCEGAHAN KUMUH
Lingkup Program
Kegiatan Pengelolaan untuk mencegah
menjadi kumuh kembali

16. PENDATAAN PROFIL KUMUH
PERENCANAAN
Pendataan Partisipatif oleh Masyarakat
Survey dan Finalisasi Data Kumuh hasil Masy. Oleh Konsultan & Pemda
SK Walikota/Bupati ttg Profil Kumuh
Perencanaan Partisipatif oleh Masyarakat
Perencanaan Kota (RP2KP-KP/SIAP), oleh konsultan RP2KP-KP &
Pemda
SK Walikota/Bupati ttg Perencanaan RP2KP-KP/SIAP
Sosialisasi, Penyadaran, Penyiapan Masy. & Kelembagaan
Pekerjaan Fisik/Konstruksi
Monitoring dan Pengendalian
Serah terima hasil pekerjaan/asset
Pemanfaatan dan Pemeliharaan
Penyediaan Infrastruktur 100-0-100 berbasis masyarakat
Meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat (ekonomi, sosial, dll)
untuk mandiri memenuhi akses 100-0-100
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENCEGAHAN & PENGELOLAAN KUMUH
Pemda & Dit. PKP
NSUP/KOTAKU
Pemda & Konsultan
Pemda & Dit. PKP
NSUP/KOTAKU
Kon.RKP & Pemda
NSUP/KOTAKU
Kontraktor & Pemda
Masyarakat & Pemda
Kontraktor & Masy
Kotaku+Pemda+Masy
NSUP/KOTAKU
Kotaku+Pemda+Masy
Sinergi Program Penanganan Kumuh

17. 1. Penerbitan berbagai peraturan daerah dan Surat
Keputusan Walikota/ Bupati yang terkait dengan
peningkatan kualitas permukiman, seperti Perda
Tata Ruang, Perda BG, SK Kumuh, Pokja PKP,
Memorandum Program, dll
2. Mendukung penguatan peran dan fungsi
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Pokja PKP) serta Pokja Pengadaan;
3. Memfasilitasi upaya revitalisasi peran BKM untuk
mendukung percepatan peningkatan kualitas
permukiman di wilayahnya
4. Penyediaan profil permukiman kumuh yang
dilengkapi dengan peta dasar digital berskala dan
drone untuk keakuratan data Kumuh, dengan basis
baseline profil wilayah yg disusun masyarakat;
5.Penyusunan SIAP/RP2KP-KP, Master Plan, dan
DED tepat waktu sesuai ketentuan, dengan basis
Tata Ruang, kebijakan pembangunan kota dan
perencanaan permukiman yang disusun
masyarakat;
6. Mendukung kontribusi kemitraan program dan
pendanaan sesuai ketentuan Program Kotaku;
7. Melakukan pengendalian dan pengawasan
intensif agar kinerja program Kotaku dapat tercapai
secara maksimal;
8. Pengaturan pemanfaatan dan fasilitasi
pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun;
9. Serta bentuk peran, dukungan dan kontribusi lain
yang ditetapkan dalam Pedoman dan petunjuk
teknis Program KOTAKU
Peran dan Dukungan Pemda

18. Z
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kebijakan Revitalisasi Peran BKM untuk
Mendukung Percepatan Penanganan Kumuh
2016-2020

19. Badan
Keswadayaan
Masyarakat
Badan
Keswadayaan
Masyarakat
1. Tersebar di 11.067kel ; 269 kab/kota dan 34 provinsi
2. Berpengalaman dalam menjalankan pembangunan dalam
program penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan
Sosial-Ekonomi-Lingkungan (SEL)
3. Berpengalaman dalam melakukan kemitraan dengan
stakeholder
4. Telah memiliki data baseline 7 indikator kumuh
Program Nangkis  Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman KumuhProgram Nangkis  Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
MENDUKUNG
PERCEPATAN
PENGURANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH
PERKOTAAN MENJADI 0 %
Peningkatan Kapasitas :
Kegiatan Output
Penyusunan Dok. Perencanaan
Pelaksanaan Kegiatan
Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh
Memperluas Jejaring Kemitraan
Modul
perencanaan,
pelaksanaan dan
kolaborasi
Revitalisasi BKM

20. Revitalisasi Peran BKM
20
Kondisi Awal BKM Kondisi yang diinginkan
• BKM orientasi pada
Penanggulangan Kemiskinan
• BKM hanya mengelola dana BLM
(open menu)
• Menyusun PJM Pronangkis
• Melaksanakan kegiatan
infrastruktur, sosial dan ekonomi
(dana bergulir)
• BKM orientasi pada Penanganan
kumuh
• Menyusun Rencana Penataan
Lingkungan Permukiman (RPLP)
• Membangun infrastruktur
permukiman yang berskala
lingkungan
• Menjaga kualitas lingkungan
permukiman yang didukung oleh
perubahan prilaku masyarakat
INTERVENSI
Untuk perubahan peran BKM perlu dukungan :
1.Revitalisasi BKM :
2. SE Dirjen CK tentang perubahan peran BKM
3. Pilot peningkatan kualitas permukiman kumuh
Kemampuan softskills :
-Pembelajaran pengetahuan
- Pembangunan integritas
- Komunikasi, Relasi & negosiasi
- Berkreasi & inovasi
Kemampuan Hardskills :
-Pelatihan perencanaan spasial
- Pelatihan perencanan teknis
- Pelatihan IT Baseline kumuh

21. DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

22. Merupakan kegiatan yang bertujuan
untuk mewujudkan lingkungan
permukiman layak huni dan
berkelanjutan melalui kemitraan antara
Pemerintah, pemerintah daerah,
masyarakat dan swasta dengan
pendekatan berbasis masyarakat untuk
mewujudkan pencapaian Kota tanpa
kumuh pada tahun 2020, sebagaimana
tertuang dalam RPJMN 2015 - 2019.
Penjelasan Umum NUSP-2

23. 23
Komponen Program

24. No
.
Uraian Penerima Manfaat
1 Peningkatan Kualitas Permukiman 20 Kota/Kab
2 Luasan Kawasan Kumuh (*) 3.000 Ha
300 Kelurahan
3 Penerima Manfaat 670.000 KK
4 New Site Development (NSD) 5 Kota/Kab
5 Luas lahan NSD Minimum 10 Ha
(2 Ha untuk setiap kota)
6 Jumlah Unit Rumah 845 Unit RSS
(Type 27/90)
(*) Masih dalam tahap pemutakhiran data, mengacu kepada dokumen SIAP yang sedang dalam proses
penyusunan (target akhir februari 2016)
Target dan Sasaran

25. Kota/Kabupaten Jumlah Kel Luas (Ha) Dana
1 Bandar Lampung 16 157,38 16.000.000.000
2 Batam 6 177,99 6.000.000.000
3 Bengkulu 10 306,25 10.000.000.000 V V Legal
4 Palembang 20 823,39 12.000.000.000 V
5 Tanjung Jabung B. 9 95,02 9.000.000.000
6 Tanjung Balai 15 508,95 15.000.000.000
7 Banjarmasin 11 152,23 11.000.000.000 V
8 Kapuas 10 197,45 9.000.000.000 V
9 Palangkaraya 8 105,20 8.000.000.000 V
10 Pasuruan 11 68,12 11.000.000.000
11 Pekalongan 7 142,22 7.000.000.000
12 Semarang 17 129,95 17.000.000.000 Belum dibahas di SosNas
13 Serang 7 82,96 7.000.000.000
14 Sukabumi 12 63,55 12.000.000.000
15 Ambon 6 55,64 6.000.000.000
16 Bima 9 106,65 9.000.000.000 V
17 Bone 4 101,25 6.000.000.000 V
18 Kendari 10 50,50 10.000.000.000 V
19 Makassar 12 131,95 9.300.000.000 V V Legal (±70-85% Milik Pribadi,
±15-30 % Negara)
20 Palopo 9 89,20 9.000.000.000 V V Legal
Jumlah Kelurahan Total Luas Total Dana
209 3.545,85 199.300.000.000
Konfirmasi
Status Lahan
(Legal/
Ilegal)
Keterangan
West Region
NO.
Konfirmasi
Lokasi
HASIL DESK SOSNAS
Central Region
East Region
Lokasi Sasaran

26. Kebijakan Pelaksanaan
Kolaborasi
NUSP-2 &
Kotaku
Dalam
penyiapan
kelembagaan &
perencanaan di
18 Kab/Kota
beririsan
Peningkatan
Peran
Pemda
Peningkatan
Komitmen
Pemda
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Dalam
mengkoordinasi
kan program di
wilayahnya
sesuai dengan
dokumen
RP2KP-KP/
SIAP
Untuk
menyediakan
Dana Sharing
APBD
Untuk
mempercepat
penyusunan
dokumen
perencanaan,
khususnya di 30
Kota/Kab
prioritas DJCK

27. Penyusunan Dok
SLUM
IMPROVEMENT
ACTION PLAN
(SIAP)
Penyusunan Dok.
EXECUTIVE SUMMARY,
DED & RAB
(Keg. Skala Kawasan)
Penyusunan Readiness
Criteria & Proposal
NSD
 SIAP adalah dok rencana aksi penanganan permukiman
kumuh secara komprehensive skala kota, TA 2015-2019
 Dalam rangka percepatan penyusunan SIAP, Satker PKP
Prov diharapkan dapat memberikan pendampingan teknis
 Sebagai upaya percepatan pelaksanaan keg TA 2017, SIAP
yang ditargetkan dapat difinalkan pada Bulan Juni 2016,
tidak hanya memuat DED keg TA 2016, tetapi juga untuk keg
NUSP-2 TA 2017
 Satker PKP Provinsi diharapkan dapat memberikan
pendampingan teknis dan masukan kepada LCO, Satker PIP
dan PPK NUSP-2 kab/kota dalam penyiapan dokumen DED
dan RAB skala kawasan
 Satker PKP Provinsi diharapkan dapat memberikan
pendampingan teknis dan masukan kepada LCO, Satker PIP
dan PPK NUSP-2 kab/kota dalam penyiapan readiness
criteria dan proposal NSD
Isu Strategis
Penyiapan Dokumen Perencanaan

28. TERIMA KASIHTERIMA KASIH