Dokumen tersebut membahas peran Muhammadiyah dalam proses membangun nasionalisme Indonesia sejak didirikannya organisasi tersebut pada tahun 1912 hingga proses kemerdekaan. Muhammadiyah telah turut berperan aktif dalam menggagas konsep persatuan bangsa sejak lama, antara lain dengan mengenalkan istilah "Indonesia" pada tahun 1925 dan mendukung gerakan kebangkitan nasional pada tahun 1939.

1. STIE Muhammadiyah Pekalongan
1 | K e m u h a m m a d i y a h a n d a n K e i n d o n e s i a a n
ARTIKEL KEMUHAMMADIYAHAN
“Muhammadiyah dan Keindonesiaan”
Dosen Pengampu : Dra. Cholisah Rosanti.
Disusun oleh :
Miftahuddin (2013002009)
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
STIE MUHAMMADIYAH PEKALONGAN
2013/2014

2. STIE Muhammadiyah Pekalongan
2 | K e m u h a m m a d i y a h a n d a n K e i n d o n e s i a a n
MUHAMMADIYAH DAN KEINDONESIAAN
Sungguh keliru jika menganggap Muhammadiyah tak memiliki sense of
nationalism. Muhammadiyah lahir 33 tahun sebelum negeri ini terbentuk. Sejak
berdiri pada 18 November 1912, Muhammadiyah sudah mengusung visi persatuan
bagi kaum bumiputra.
Selama 33 tahun, jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah turut
andil menggagas konsep persatuan bangsa yang merdeka dan bermartabat.
Bahkan, sejak tahun 1925, organisasi ini telah mengenalkan istilah ”Indonesia”
untuk mengganti nama ”Hindia-Belanda.” Tetapi memang di kalangan warga
Muhammadiyah sendiri muncul fenomena ahistoris terhadap sejarahnya sendiri,
sehingga seakan-akan organisasi ini tampak independen, tak bersentuhan
langsung dengan proses membangun nasionalisme keindonesiaan.
Persatuan Bumiputra
Sejak Boedi Oetomo berdiri 20 Mei 1908,KH Ahmad Dahlan sudah tergerak
untuk membentuk sebuah perkumpulan yang bercitacita menyatukan umat Islam
bumiputra. Boedi Oetomo adalah organisasi bumiputra pertama yang mengusung
nasionalisme, sekalipun ruang lingkupnya masih terbatas (Jawa dan Madura).Atas
jasa Mas Djojosoemarto, pendiri Muhammadiyah ini bergabung dalam organisasi
intelektual bumiputra pertama yang mengusung nasionalisme tersebut.
Di mata KH Ahmad Dahlan, ikhtiar Boedi Oetomo memajukan kaum bumiputra
menggunakan jalur pengajaran memang cukup mengesankan. Akan tetapi, pendiri
Muhammadiyah ini menghendaki sebuah organisasi yang ruang lingkupnya lebih
luas, yaitu umat Islam di antero Hindia-Belanda.Pada 1911,dalam pertemuan di
Langgar Duwur,KH Ahmad Dahlan bersama murid-muridnya mendiskusikan
rencana pembentukan perkumpulan yang di kemudian hari dikenal dengan nama
Muhammadiyah. Nama gerakan ini pertama kali diusulkan oleh Kiai Sangidu.

3. STIE Muhammadiyah Pekalongan
3 | K e m u h a m m a d i y a h a n d a n K e i n d o n e s i a a n
Pada akhir Desember 1912, perkumpulan ini dideklarasikan di Loodgebow
Malioboro (sekarang Gedung DPRD DIY). Dalam artikel ”Tali Pengikat Hidup
Manusia” (Album Muhammadiyah Tahun 1923), KH Ahmad Dahlan menyadari
akan pentingnya persatuan umat manusia. Menurutnya, latar belakang persatuan
manusia disebabkan dua faktor, yaitu persamaan sebagai keturunan Nabi Adam
dan kebersamaan sebagai makhluk yang hidup di dunia.
Sebagai keturunan Nabi Adam,sesungguhnya semua manusia sedarah dan
sedaging. Sebagai makhluk yang hidup di dunia, sesungguhnya setiap manusia
butuh kebersamaan dengan yang lain. Dua faktor fundamental inilah yang
mengikat manusia untuk hidup bersatu dalam kebersamaan harmonis. Persatuan
manusia, khususnya kaum bumiputra, merupakan gagasan utama KH Ahmad
Dahlan dalam upaya meraih hidup merdeka dan bermartabat. Dokumen Soewara
Moehammadijah No 1 Tahun 1922 memuat sebuah artikel penting dengan judul
”Kamardikan”.
Artikel yang ditulis dalam bahasa Jawa-Melayu dan mengulas makna ”kebebasan
manusia” ini dimuat beberapa bulan sebelum KH Ahmad Dahlan meninggal dunia
(Jumat 23 Februari 1923). Gagasan ”kamardikan” (kemerdekaan) di sini memang
belum mengisyaratkan arti kemerdekaan bagi sebuah bangsa. Sebab, gagasan ini
memang ditujukan kepada individu-individu (pembaca Soewara Moehammadijah)
agar menyadari bahwa kolonialisme Belanda telah merenggut makna
kemerdekaan hakiki yang dimiliki setiap orang.
Dengan demikian, kemerdekaan di sini baru sebatas kebebasan tiap individu
untuk hidup mandiri secara bermartabat. Namun, gagasan ini cukup efektif untuk
mempengaruhi kesadaran kolektif kaum bumiputra sebagai kelompok manusia
dalam jumlah besar agar dapat hidup merdeka dan bermartabat. Proses ini jelas
membutuhkan waktu yang cukup lama.Tapi jika kesadaran ini telah terbentuk,
kaum bumiputra akan bangkit untuk merebut kembali kehidupan yang merdeka
dan bermartabat.

4. STIE Muhammadiyah Pekalongan
4 | K e m u h a m m a d i y a h a n d a n K e i n d o n e s i a a n
Gagasan Nasionalisme
Dalam proses menuju kemerdekaan, sebuah bangsa akan terus melakukan proses
identifikasi diri. Sebuah dokumen penting cukup menyadarkan warga
Muhammadiyah, bahwa sejak awal 1925,pada cover Soeara Moehammadijah
(bandingkan dengan ejaan dokumen tahun 1922) No 1 Tahun 1925 telah
menggunakan istilah ”Indonesia” untuk mengganti nama ”Hindia-
Belanda.”Tokoh yang memiliki andil besar dalam penggunaan istilah baru ini
adalah Soemodirdjo, kepala redaksi (hoofdredacteur) Soeara Moehammadijah
pascakepemimpinan Haji Fachrodin (1922-1924).
Soemodirdjo memang telah mengenalkan istilah Indonesia untuk mengganti nama
Hindia-Belanda. Dia juga telah menulis sebuah artikel penting dengan judul,
”Anak Indonesia,Awas” (No 1 Tahun 1925).Tapi penggunaan istilah baru ini
memang belum konsisten dalam penerbitan Soeara Moehammadijah tahun 1925.
Sebab, beberapa artikel di dalam majalah ini masih sering menggunakan istilah
Hindia-Belanda atau Hindia-Nederland. Tapi, Soemodirdjo telah mengawali
proses identifikasi bangsa ini dengan menggunakan nama yang kemudian
dikukuhkan dalam momentum Sumpah Pemuda pada 1928.
Memasuki periode kepemimpinan KH Mas Mansur (1938–1940),
Muhammadiyah melakukan langkah- langkah strategis yang cukup mendukung
bagi proses pembentukan nasionalisme keindonesiaan. KH Mas Mansur tegas
menentang kebijakan Ordonansi Guru dan pencatatan perkawinan oleh
pemerintah Belanda. Pada 1937, lewat kongres XXVI, Muhammadiyah
mencanangkan program perbaikan ekonomi bagi kaum bu-miputra. Lewat
kebijakan ini,KH Mas Mansur menghendaki agar bangsa Indonesia kuat dan
mandiri secara ekonomi.
Di bawah kepemimpinan KH Mas Mansur pula,Muhammadiyah menentang
kebijakan Ordonansi Sidang dan mengganti semua istilah Hindia-Belanda dengan
bahasa Indonesia (Melayu).Pada kongres XXVIII di Medan (1939),sekitar 11

5. STIE Muhammadiyah Pekalongan
5 | K e m u h a m m a d i y a h a n d a n K e i n d o n e s i a a n
tahun pasca-Sumpah Pemuda (1928), Muhammadiyah mendukung gerakan
kebangkitan nasional yang dipelopori kaum muda di Tanah Air dalam
menggunakan bahasa nasional.
Menjelangkemerdekaan(1942), Muhammadiyah kembali memainkan peran aktif
dalam politik kebangsaan, khususnya pada periode kepemimpinan Ki Bagus
Hadikusumo, adik kandung Haji Fachrodin (pahlawan nasional).Peran Ki Bagus
Hadikusuma dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) cukup besar
ketika merumuskan Pembukaan (Preambule) Undang-undang Dasar (UUD).
Pada mulanya, Ki Bagus Ha-dikusumo adalah tokoh yang sangat getol
memperjuangkan Islam dalam konstitusi negara.Menurut HS Prodjokusumo
(1983), peran Mr Kasman Singodimejo, juga tokoh Muhammadiyah, sangat besar
dalam membujuk Ki Bagus Hadikusumo untuk merelakan penghapusan tujuh kata
dalam Piagam Jakarta demi persatuan bangsa. Sejak tahun 1908 atau sekitar 37
tahun sebelum bangsa ini mengenal konsep nasionalisme keindonesiaan, KH
Ahmad Dahlan telah menggagas perkumpulan yang akan menyatukan umat Islam
setelah dia bergabung dalam organisasi Boedi Oetomo.
Sejak tahun 1925 atau sekitar 85 tahun sebelum bangsa ini mengidentifikasi
dirinya, Muhammadiyah sudah menggunakan istilah Indonesia untuk mengganti
nama Hindia-Belanda. Secara resmi, berdasarkan keputusan Kongres XXVIII di
Medan (1939), Muhammadiyah telah mendukung gerakan kebangkitan nasional.
Bahkan,dalam proses kemerdekaan Indonesia,Muhammadiyah telah melibatkan
dua tokohnya memperjuangkan rumusan Dasar Negara Republik Indonesia.
Sampai sejauh ini, jika masih ada pendapat bahwa Muhammadiyah tidak turut
andil dalam proses membangun nasionalisme keindonesiaan, maka itu suatu
penilaian yang ahistoris. Jika warga Muhammadiyah sendiri tak memiliki sense of
nationalism,maka itu suatu gejala amnesia sejarah

6. STIE Muhammadiyah Pekalongan
6 | K e m u h a m m a d i y a h a n d a n K e i n d o n e s i a a n
Peranan Muhammadiyah Bagi Negara Indonesia
Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan
negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan
da'wah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya
sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia.
Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-
langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup,
serta khittah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan
tanggungjawab dalam mewujudkan "Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur".
Bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui
dua strategi dan lapangan perjuangan. Pertama, melalui kegiatan-kegiatan politik
yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (real politics, politik
praktis) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan
politik formal di tingkat kelembagaan negara. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan
kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun
kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (high politics) yang bersifat
mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (moral force) untuk
mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara
sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan (interest groups).
Muhammadiyah secara khusus mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan
dengan pandangan bahwa aspek kemasyarakatan yang mengarah kepada
pemberdayaan masyarakat tidak kalah penting dan strategis daripada aspek
perjuangan politik kekuasaan. Perjuangan di lapangan kemasyarakatan diarahkan
untuk terbentuknya masyarakat utama atau masyarakat madani (civil society)
sebagai pilar utama terbentuknya negara yang berkedaulatan rakyat. Peran
kemasyarakatan tersebut dilakukan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan
seperti halnya Muhammadiyah. Sedangkan perjuangan untuk meraih kekuasaaan
(power struggle) ditujukan untuk membentuk pemerintahan dalam mewujudkan
tujuan negara, yang peranannya secara formal dan langsung dilakukan oleh partai

7. STIE Muhammadiyah Pekalongan
7 | K e m u h a m m a d i y a h a n d a n K e i n d o n e s i a a n
politik dan institusi-institusi politik negara melalui sistem politik yang berlaku.
Kedua peranan tersebut dapat dijalankan secara objektif dan saling terkait melalui
bekerjanya sistem politik yang sehat oleh seluruh kekuatan nasional menuju
terwujudnya tujuan negara.
Muhammadiyah sebagai organisasi sosial-keagamaan (organisasi
kemasyarakatan) yang mengemban misi da'wah amar ma'ruf nahi munkar
senantiasa bersikap aktif dan konstruktif dalam usaha-usaha pembangunan dan
reformasi nasional sesuai dengan khittah (garis) perjuangannya serta tidak akan
tinggal diam dalam menghadapi kondisi-kondisi kritis yang dialami oleh bangsa
dan negara. Karena itu, Muhammadiyah senantiasa terpanggil untuk berkiprah
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berdasarkan pada khittah
perjuangan sebagai berikut:
Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara
merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (al-umur
ad-dunyawiyat) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-
nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral
yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan
politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.
Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan
berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun melalui
pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak
diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai Ilahiah melandasi dan
tumbuh subur bersamaan dengan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan,
perdamaian, ketertiban, kebersamaan, dan keadaban untuk terwujudnya "Baldatun
Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur".
Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya
masyarakat madani (civil society) yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah

8. STIE Muhammadiyah Pekalongan
8 | K e m u h a m m a d i y a h a n d a n K e i n d o n e s i a a n
untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal
yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil
dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan
secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok
kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis.
Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat
praktis atau berorientasi pada kekuasaan (real politics) untuk dijalankan oleh
partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-
baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban
sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik
yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar
mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana
yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya negara Republik Indonesia
yang diproklamasikan tahun 1945.
Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari
dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan
kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur
bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan
berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan
nasional yang damai dan berkeadaban.
Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris
dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah
senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik
dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar
demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.
Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota Persyarikatan
untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani
masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggungjawab

9. STIE Muhammadiyah Pekalongan
9 | K e m u h a m m a d i y a h a n d a n K e i n d o n e s i a a n
sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan
misi dan kepentingan Muhammadiyah, demi kemaslahatan bangsa dan negara.
Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik
untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-
sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab (amanah), akhlak mulia (akhlaq
al-karimah), keteladanan (uswah hasanah), dan perdamaian (ishlah). Aktifitas
politik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi Persyarikatan
dalam melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar.
Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun
berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan
bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang
lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban.