Sejarah

1. TUGAS SEJARAH
Oleh :
Alya Titania Annisaa’
Desriani Clarisa
Fitri Annisa
Insanul KamilaI
Nursahfitri
Yosiana Ria Donna

2. Partai Nasional Indonesia
Pembentukan PPPKI
Gerakan Pemuda
Berkembangnya Taktik Moderat dan Kooperatif dalam Pergerakan
Nasional
Partindo dan PNI Baru
Parindra dan Gerindo
Petisi Soetardjo
Perjuangan GAPI “Indonesia Berparlemen”
M
A
T
E
R
I

3. Partai Nasional Indonesia
Sesudah organisasi komunis dilarang oleh pemerintah kolonial,
terbukalah kesempatan besar untuk mendirikan organisasi baru.
Kaum terpelajar dan intelektual berkesimpulan bahwa kekerasan
dan radikalisme bukan jalan perjuangan baik dalam menghadapi
pemerintah kolonial.
Atas dasar itulah, orang-orang dari Algemeene Studie Club
Bandung pada 4 Juli 1927 mendirikan organisasi yang semula
bernama Perserikatan Nasional Indonesia (diubah pada saat
kongres pertama di Surabaya) dengan tokoh-tokohnya Ir.
Soekarno, Iskaq, Budiarto, Cipto Mangunkusumo,Tilaar,
Soedjadi, dan Sunaryo. Dalam pengurus besar PNI, Ir. Soekarno
ditunjuk sebagai ketua, Iskaq sebagai sekretaris sekaligus
merangkap sebagai Bendhara, dan Dr. Samsi sebagai komisaris
partai. Sementara itu, dalam perekrutan anggota disebutkan bahwa
mantan anggota PKI tidak diperkenankan menjadi anggota PNI, juga
pegawai negeri yang memungkinkan berperan sebagai mata-mata
pemerintah kolonial Hindia-Belanda.

4. Dalam anggaran dasarnya dinyatakan bahwa tujuan PNI adalah
hendak bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuan tersebut
hendak dicapai dengan asas “percaya pada diri sendiri.” Artinya,
memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan kekuatan
dan kebiasaan sendiri. Sikapnya yang non-kooperatif diwujudkan
antara lain dengan tidak ikut dalam dewan-dewan yang dibentuk
oleh pemerintah kolonial.

5. Cabang-cabang pertama PNI didirikan di Bandung, Surabaya, dan Batavia.
Menyusul kemudian pada tahun 1928 berdiri cabang lainnya, seperti di
Yogyakarta, Semarang, Pekalongan, Palembang, Makassar dan Manado. Pada
akhir tahun 1928, anggota PNI mengalami kenaikan yang pesat hingga mencapai
3860 orang. Kenaikan tersebut merupakan hasil dari propaganda yang sangat
aktif dilakukan. Jelas sekali bahwa popularitas rapat-rapat umum yang
diselenggarakan oleh PNI itu disebabkan pengaruh Ir. Soekarno dengan pidato-pidatonya
yang sangat khas dan mampu menarik perhatian dan simpati dari
masyarakat banyak.
Dalam kongresnya di Surabaya pada tahun 1928, PNI berhasil menyusun
program kegiatan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.
1. Dalam Bidang Politik
a. Memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan
b. Pan Asianisme (memperkuat hubungan dengan bangsa-bangsa
Asia yang masih terjajah).
c. Menuntut kebebasan pers, berserikat, dan warga negara
d. Menyebarkan pengetahuan sejarah nasionalisme untuk
mengembangkan nasionalisme

6. 2. Dalam Bidang Ekonomi
a. Mengajarkan prinsip perekonomian nasional berdikari, membantu
pengembangan perindustrian dan perdagangan nasional.
b. Mendirikan bank nasional dan koperasi untuk mencegah riba
3. Dalam Bidang Sosial
a. Memajukan pengajaran nasional
b. Memperbaiki kedudukan wanita dengan menganjurkan monogami
c. Memajukan serikat buruh, serikat tani, dan pemuda.
Ada dua macam cara yang dilakukan oleh PNI untuk memperkuat diri dan
pengaruhnya di dalam masyarakat.
a. Usaha ke dalam, yaitu usaha-usaha terhadap lingkungan sendiri, antara
lain mengadakan kursus-kursus, mendirikan sekolah-sekolah, dan
bank-bank.
b. Usaha ke luar dengan memperkuat opini publik terhadap tujuan PNI,
antara lain melalui rapat-rapat umum dan menerbitkan surat
kabarBanteng Priangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di
Batavia.

7. Kegiatan PNI yang dengan cepat dapat menarik massa yang sangat banyak
membuat suatu kecemasan dan kekhawatiran tersendiri di kalangan pemerintahan
kolonial Hindia-Belanda. Gubernur Jenderal yang berkuasa pada saat itu dalam
pembukaan sidang Volksraad pada tanggal 15 Mei 1928 mengharapkan kesadaran
rakyat terhadap nasionalisme yang ekstrem. Dikemukakan juga bahwa sikap non-kooperatif
yang dijalankan oleh PNI bersifat bermusuhan terhadap pemerintah.
Meskipun ada peringatan halus tersebut, cabang-cabang PNI malah bermunculan
di berbagai wilayah Indonesia. Hingga pada akhir tahun 1929, kandidiat anggota
PNI berjumlah sekitar 10.000 orang, di antaranya 6000 orang di daerah Priangan,
Bandung.
Sukses yang dicapati oleh PNI tidak lepas dari paham yang dianutnya,
yaitu Marhaenisme. Kata Marhaen menurut Soekarno adalah nama seorang petani
kecil yang dijumpainya dan menurutnya mewakili kelas sosial yang rendah (dapat
dibandingkan juga sebagai golongan Proletaratau golongan Plebians seperti di
zaman Romawi kuno). Di dalam perjuangan nasional, nasib kaum Marhaen harus
ditingkatkan. Hal itu dapat dilakukan dengan gerakan massa menuntut
kemerdekaan sebagai syarat terciptanya kondisi hidup yang lebih baik bagi kaum
Marhaen.

8. Tindakan progresif PNI dilakukan dengan mengadakan
rapat-rapat umum yang selalu dibanjiri massa. Hal itu tidak
terlepas dari peran Ir. Soekarno sebagai seorang orator
ulung dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah
dimengerti oleh rakyat. Gerakan-gerakan massa yang
dipelopori oleh PNI menimbulkan kecurigaan dan
kegelisahan pemerintah kolonial. Selain itu, ada pula
kecurigaan bahwa PNI memiliki suatu hubungan erat dengan
Perhimpunan Indonesia serta kaum Komunis. Oleh karena
itu, pemerintah kolonial menganggap tindakan-tindakan PNI
itu sebagai hasutan terhadap rakyat, bahkan dianggap
sebagai serangan kaum Komunis kedua setelah
pemberontakan PKI di tahun 1926.
Pada akhir 1929, tersiar kabar bersifat provokasi yang menyebutkan bahwa PNI
akan mengadakan pemberontakan pada awal 1930. Berdasarkan hal tersebut,
pada tanggal 29 Desember 1929 pemerintah kolonial Belanda segera
mengadakan penangkapan terhadap pemimpin PNI, seperti Ir. Soekarno
(Ketua PNI), R. Gatot Mangkupraja (Sekretaris II PB PNI), Maskoen Sumadireja
(Sekretaris II Pengurus PNI cabang Bandung), dan Supriadinata (anggota PNI
cabang Bandung).

9. Empat tokoh PNI yang ditangkap tersebut kemudian diajukan ke
pengadilan Landraad di Bandung. Sidang pengadilan itu
dilakukan pada tanggal 18 Agustus hingga 29 September 1930.
Dalam sidang tersebut, Ir. Soekarno membacakan sebuah pidato
pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Dalam pidato
pembelaannya itu, Ir. Soekarno menandaskan “Kini telah jelas
bahwa pergerakan nasional di Indonesia bukanlah bikinan kaum
intelektual dan kaum komunis saja, tetapi merupakan reaksi
umum yang wajar dari rakyat jajahan yang dalam batinya telah
merdeka. Revolusi Industri adalah revolusinya zaman sekarang,
bukan revolusinya sekelompok-kelompok rakyat kecil kaum
intelektual, tetapi revolusinya bagian terbesar rakyat di dunia
yang terbelakang dan diperbodoh.” Pada tanggal 22 Desember
1930, para pemimpin PNI tersebut dijatuhi hukuman penjara di
Sukamiskin, Bandung.

10. D. Upaya-upaya Menggalang Persatuan
Pembentukan Permufakatan Perhimpunan-
Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia
(PPPKI)
Pemufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia
(PPPKI), merupakan badan kesatuan partai-partai politik Indonesia.
Latar belakang didirikannya PPPKI ini adalah karena tokoh-tokoh
pergerakan nasional beranggapan bahwa berjuang melalui masing-masing
organisasi tidak akan membawa hasil. Lalu Soekarno mempunyai ide untuk
menggabungkan organisasi-organisasi tersebut supaya Indonesia dapat mencapai
kemerdekaannya.
PPPKI didirikan pada 17 Desember 1927. Yang
menjadi pelopor pembentukan PPPKI adalah Partai
Nasional Indonesia, ketuanya Ir. Soekarno. Organisasi-organisasi
yang tergabung dalam PPPKI adalah Partai
Nasional Indonesia, Budi Utomo, Sarikat Islam,
Paguyuban Pasundan, Sumatranen Bond, Kaum Betawi,
Indonesische Studie Club, dan Algemeene Studie Club.

11. PPPKI terus berkembang dan memiliki
daya tarik tersendiri bagi parpol-parpol yang ada di
Indonesia saat itu. PSI Yogyakarta dan BU
merupakan salah satu yang memberikan perhatian
khusus terhadap ideologi nasionalis sekuler.
Akhirnya , pada 2 Sepetember 1928
diselenggarakan kongres PPPKI 1 di Surabaya.
Para wakil parpol berharap bahwa kongres ini
merupakan kongres yang dapat membawa
Indonesia ke era era baru gerakang kebangsaan.
Kongres menunjuk Soetomo sebagai ketua Majelis
Pertimbangan PPPKI. Sebagai ketua, Soetomo
berhasil mempersatukan kaum moderat dan kaum
radikal di tubuh PPPKI.
Tujuan PPPKI yang utama adalah:
 Mencapai persamaan arah aksi kebangsaan
dari berbagai perkumpulan;
 Menghindarkan perselisihan antar anggota yang
merugikan perjuangan;
 Memperkuat dan memperbaiki organisasi.

12. Pada 1933, Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik
Kebangsaan Indonesia, berubah namanya menjadi Persatuan
Perhimpunan-perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia. Dengan
terbentuknya PPPKI diharapkan akan terjadi interaksi ke arah
persatuan antara organisasi-organisasi yang menjadi anggota PPPKI.
Akan tetapi, karena perbedaan asas dan dasar dari partai-partai yang
menjadi anggota tidak dapat dipertemukan, PPPKI akhirnya tidak
mempunyai kekuasaan. Pada 1935 PPPKI dibubarkan karena partai-partai
non kooperatif banyak yang keluar dari keanggotaan PPPKI.

13. A. Gerakan Pemuda
Trikoro dharmo merupakan oganisasi pemuda kedaerahan pertama di
Indonsia. Trikoo Darmo didirikan pada tanggal 7 maret 1915. Berdirinya
TRIKORO Dharmo berpengaruh besar dengan berdirinya organisasi lain
seperti Jong Sumatren Bond, Jong Celebes, dan Jong Ambon. Sejak saat itu
semangat pemuda kedaerahan semakin dominan. Dengan semangat
kedaerahan itu Trikor Dharmo diubah menjadi Jong Java.
Dalam perkembangannya, Jong Java tidak mampu bertahan sebagai
organisasi yang berpandang kesukuan. Hal itu disebabkan semakin
meluasnya paham Indonesia Raya. Pada kogres tanggal 27-31 Desember
1926, dengan suara bulat tujuan Jong Java diubah menjadi “memajukan
rasa persatuan para anggota dengan semua golongan bangsa Indonesia
dan bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia
lainnya ikut serta dalam menyebarkan dan memperkuat paham Indonesia
bersatu”
B. Kongres Pemuda
Kongres pemuda dilakukan sebanyak dua kali.
Kongres Pemuda I
Kongres Pemuda I diadakan pada tanggal 30 April-2 Mei
1926. Para mahasiswa membicarakan tentang
mengadakan fusi antara perkumpulan-perkumpulan
pemud seindnesia. Walaupun tidak membuahkan hasil
tetapi kongres itu tellah memperkuat cita-cita indonesia
bersatu.

14. Kongres Pemuda II
Diadakan pada tanggal 27-28 oktober 1928.
Susunan panitia dalam kongres Pemuda II ini
adalah:
Ketua : Sugondo Joyopuspito
Wakil : Joko Marsaid
Sekretaris : Moh. Yamin
Bendahara : Amir Syarifuddin
Hasil dari Kongres Pemuda II adalah sumpah pemuda yang berisi:
1) Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu,
tanah Indonesia.
2) Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa
Indonesia.
3) Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa prsatuan,
bahasa Indonesia.

15. Berkembangnya taktik moderat dan kooperatif
dalam pergerakan nasional
Latar belakang
• Krisis ekonomi (malaise) yang terjadi sejak
tahun 1921 dan berulang pada akhir tahun
1929.
• Kebijakan pemerintahan Gubernur Jenderal
de Jonge menyebabkan kaum pergerakan,
terutama golongan non-kooperatif, sangat
menderita.
• Berkembangnya paham Fasisme dan Nazisme

16. 1. Partindo
Pada Kongres Luar Biasa PNI di Btavia tanggal 25 April 1931
diambil keputusan untuk membubarkan PNI. Sartono bersama
pendukungnya kemudian membentuk Partai Indonesia (Partindo)
pada 30 April 1931.
Asas dan tujuan serta garis-garis perjuangan PNI masih
diteruskan oleh Partindo. Setelah Ir. Soekarno bebas pada
bulan Desember 1931, ia berusaha menyatukan kembali
PNI namun gagal dan akhirya ia memutuskan untuk masuk
ke dalam Partindo. Partai ini berkembang pesat setelah
pimpinan tertinggi dipegang Ir. Soekarno.
Penangkapan kembali Ir. Soekarno pada 1 Agustus
1933 melemahkan Partindo. Tanpa Ir. Soekarno,
Partindo mengalami kemunduran. Partindo keluar
dari PPPKI agar PPPKI tidak terhalang geraknya
karena adanya larangan untuk mengadakan rapat.
Dalam menghadapi keadaan yang sulit itu, untuk
kedua kalinya Sartono membubarkan Partindo juga
tanpa dukungan penuh dari anggotanya.

17. 2. PNI Baru
• Merupakan organisasi dengan taktik non-kooperatif
• Pendirinya adalah golongan merdeka
• Didirikan Desember 1931
• Ketua awalnya Sutan Syahrir lalu digantikan
oleh Moh Hatta

18. 3. Parindra
Partai ini didirikan oleh dr. Soetomo pada
bulan Desember 1935 dengan
penggabungan Boedi Oetomo dan
Persatuan Bangsa Indonesia serta
organisasi lainnya, seperti Serikat Celebes,
Serikat Sumatra, Serikat Ambon,
Perkumpulan Kaum Betawi, dan Tirtayasa.
Dengan diketuai Dr. Soetomo dab berpusat di Surabaya,
Parindra memiliki tujuan mencapai Indonesia Raya dan
mulia. Keunikan Parindra dibanding partai-partai yang
lainnya, yaitu partai ini bersifat kooperatif dan dalam
beberapa kegiatannya juga non-kooperatif. Jadi, Parindra
mempunyai wakil-wakil dalam Volksraad dan mengambil
sikap sasuai situasi.

19. Dalam Kongres I Parindra yang diselenggarakan pada Mei
1937 di Jakarta diputuskan bahwa Parindra bersikap
kooperatif dan anggota yang ada dalam dewan harus loyal
pada partainya. KRMH Wuryaningrat yang menggantikan
Soetomo sebagai ketua, berusaha keras untuk menvapai
berbaikan ekonommi rakyat, pengangguran, peradilan, dan
kemiskinan. Dalam memajukan kesejahteraan ekonomi
rakyat, Parindra mendirikan Perkumpulan Rukun Tani, Rukun
Pelayaran Indonesia, dan Bank Nasional Indonesia.

20. 4. Gerindo
Setelah Pertindo dibubarkan pada tahun 1936, banyak
anggotanya yang kehilangan wadah pejuangan. Oleh karena
itu, pada bulan Mei 1937 di Jakarta dibentuk Gerakan Rakyat
Indonesia (Gerindo).
Gerindo bertujuan mencapai Indonesia merdeka, tetapi
dengan asas-asas yang kooperasi. Dalam bidang politik,
Gerindo menuntut adanya perlemen. Dalam bidang ekonomi
dibentuk Penuntun Ekonomi Rakyat Indonesia (PERI). Dalam
bidang sosial diperjuangkan persamaan hak dan kewajiban di
dalam masyarakat.

21. 5. Petisi Soetardjo
• Pada tanggal 15 Juli 1936,Soetardjo Kartohadikusumo selaku wakil
Persatuan Pegawai Bestuur (PPBB) dalam Volksraad mengajukan usul yang
kemudian dikenal dengan Petisi Soetardjo. Isi petisi tersebut adalah meminta
kepada pemerintah kolonial agar diselenggarakan musyawarah antara wakil
wakil Indonesia dan Belanda untuk merencanakan suatu perubahan dalam
waktu sepuluh tahun mendatang.
Sebelum Indonesia dapat berdiri sendiri, Soetardjo
mengusulkan untuk mengambil langkah langkah
memperbaiki keadaan Indonesia, diantaranya :
• Volksraad dijadikan parlemen yang sesungguhnya
• Direktur departemen diberikan tanggung jawab
Pada tanggal 16 November 1938 rencana ini
ditolak belanda dengan alasan:
• Perkembangan politik Indonesia belum cukup
matang sehingga dianggap masih terlalu prematur
• Dipertanyakan juga tentang kedudukan golongan
minoritas dalam struktur politik yang baru nanti

22. Meskipun petisi tersebut ditolak, pemerintah
kolonial mulai melaksanakan perubahan
pemerintah pada tahun 1938. pemerintah
membentuk provinsi – provinsi diluar Jawa
dengan Gubernur sebagai wakil pemerintahan
pusat, sedangkan Dewan Provinsi bertugas
mengatur rumah tangga daerah.
Usaha ke arah persatuan itu juga didorong oleh
keadaan internasional yang sejak 1939 menjadi
genting dengan adanya penyerangan Jerman ke
Polandia yang mengawali terjadinya Perang
Dunia II.

23. Perjuangan GAPI "Indonesia
Berparlemen"
Untuk mengatasi krisis kekuatan nasional, tampillah seorang tokoh yang
berusaha untuk mengurangi konflik dan menyamakan kembali persepsi
tentang petapa pentingnya kesatuan diantara partai-partai politik nasional.
Tokoh tersebut adalah M. Husni Thamrin yang memelopori berdirinya
sebuah organisasi baru, yaitu Gabungan Politik Indonesia (GAPI). GAPI
bukanlah sebuah partai, melainkan hanya sebuah wadah kerjasama
partai-partai.
Pada tanggal 21 Mei 1939 dilaksanakan rapat di Gedung Permufakatan,
Gang Kenari, Jakarta. Rapat dihadiri oleh wakil-wakil dari Pasundan,
Parindra, PSII, PII, dan Gerindo. M.H. Thamrin menjelaskan tujuan
pembentukan GAPI untuk membentuk sebuah badan persatuan yang akan
mempelajari dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

24. Pada tanggal 4 Juli 1939 pelakasanaan program GAPI. Dalam rapat itu diputuskan
untuk mengadakan Kongres Rakyat Indonesia yang akan memperjuangkan
penentuan nasib sendiri serta kesatuan dan persatuan Indonesia. Tujuan utama
dari kongres ini adalah “Indonesia Berparlemen”. Namun, sebelum aksi dilakukan
pada tanggal 9 september 1939 terdengar kabar Perang Dunia II telah berkobar.
Oleh karena itu pada tanggal 19 september 1939, GAPI menyerukan dalan
keadaan bahaya dapat dibina hubungan dan kerja sama yang sebaik-baiknya
antara Belanda dan Indonesia.
Aksi pertama GAPI terselenggara dengan mengadakan rapat umum di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1939. Dengan semboyan "Indonesia Berparlemen".
Setiap aksinya GAPI mendesak pemerintah agar membentuk parlemen yang
dipilih oleh dan dari rakyat sebagai pengganti Volksraad dan dengan
pemerintahan yang bertanggung jawab kepada parlemen tersebut. Untuk itu,
kepala departemen harus digantikan dengan menteri yang bertanggung jawab
kepada parlemen. Dalam rapat tanggal 23 Februari 1940, GAPI menganjurkan
pendirian Panitia Parlemen Indonesia sebagai tindak lanjut aksi Indonesia
Berparlemen. Tetapi, kesempatan bergerak GAPI sudah tidak ada lagi.

25. Pada awal Mei 1940 Belanda sudah diduduki oleh Jerman sehingga
perang dunia ke II telah berkobar di Negeri Belanda, meskipun telah
diduduki Jerman, tetpi Belanda tidak mau mundur dari bumi
Indonesia. Sikap Pemerintahan Belanda yang konservatif ternyata
tidak mengurangi loyalitas rakyat Indonesia terhadap Belanda, bahkan
ada keinginan umum untuk menghadapi perang itu. Sebagai imbalan
dari kesetian bangsa Indonesia, Gubernur Jendral Tjarda Van
Starkenborgh Stachouwer menjajikan perubahan dalam berbagai segi
kehidupan masyarakat. Pada tanggal 10 Mei 1941 Ratu Wilhelmina
menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan suatu
penyesuain ketatanegaraan Belanda terhadap keadaan yang berubah
serta menentukan kedudukan daerah seberang dalam struktur
Ketajaan Belanda. Akan tetapi masalah itu ditunda hingga Perang
Dunia II selesai. Sikap itu pun dipertahankan Belanda pada saat
dilontarkan Piagam Atlantik (Atlantik Chater) oleh Perdana Menteri
Inggris Woodrow Wilson dan Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt
yang menjamin hak seriap bangsa untuk memilih bentuk
pemerintahannya sendiri.

26. Hasil dari pergerakan melalui Dewan Rakyat adalah pembentukan
Komisi Visman (Commissie-Visman) pada bulan maret 1941. Komisi
tersebut bertugas meneliti keinginan, cita-cita, serta pendapat yang ada
pada golongan masyarakat mengenai perbaikan pemerintahan. Namun
di mata sebagian kaum nasionalis, komisi ini dianggap sebagai cara
pemerintah kolonial untuk mengulur-ulur waktu tentang tuntutan bangsa
Indonesia.
GAPI yang tetap teguh pada pendiriannya, segera meruah KRI menjadi
Majelis Rakyat Indonesia (MRI) pada 14 September 1941. Mr. Sartono
diangkat sebagai ketua. Organisasi ini beranggotakan GAPI sebagai
wakil federasi organisasi politik, Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)
sebagai wakil organisasi Islam, dan PVPN sebagai federasi serkat
sekerja dan pegawai negeri. Pada saat itu, MRI merupakan organisasi
yang paing maju karena telah berhasil menggabungkan organisasi politik
, sosial, dan keagamaan dalam satu wadah.
Hasil dari pantauan Komisi Visman diumumkan pada
bulan Desember 1941 yang menyatakan bahwa
penduduk sangat puas dengan Pemerintahan Belanda.