SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
 Barang Publik adalah barang milik pemerintah
yang dibiayai melalui anggaran belanja negara
tanpa melihat siapa yang melaksanakan
pekerjaannya. Barang publik bersifat nonrival
dan non ekslusif.
 Non Rival : Suatu barang tidak dapat dinikmati
secara bersama tanpa saling meniadakan manfaat.
(konsumsi atas barang tersebut oleh suatu individu
tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia
untuk dikonsumsi oleh individu lainnya)
 Non Eksklusif : Untuk dapat mengkonsumsi barang
tersebut tidak diperlukan syarat-syarat, jadi semua
orang dapat dan berhak mengkonsumsinya.
 Pigou berpendapat bahwa barang publik harus
disediakan sampai suatu tingkat di mana
kepuasan marginal akan barang publik sama
dengan ketidakpuasan marginal (marginak
disutility) akan pajak yg dipungut untuk
membiayai program-program pemerintah atau
untuk menyediakan barang publik.
 Kelemahan analisis ini karena didasarkan pada
rasa ketidakpuasan marginal masyarakat dalam
membayar pajak dan rasa kepuasan marginal
akan barang publik, sedangkan kepuasan dan
ketidakpuasan adalah suatu yang tidak dapat
diukur secara kuantitatif karena sifat ordinal.
Karena itu, timbul berbagai pandangan lainnya
yang berusaha menjelaskan penyediaan barang
publik.
 Bowen mengemukakan suatu teori mengenai
penyediaan barang-barang publik dan teorinya
didasarkan pada teori harga seperti halnya
pada penentuan harga pada barang-barang
swasta. Barang swasta adalah barang yang
mempunyai sifat pengecualian, di mana
pemilik suatu barang dapat mengecualikan
orang lain dari manfaat barang tersebut.
 Bowen mendefinisikan barang publik sebagai
barang di mana pengecualian tidak dapat
ditetapkan. Jadi sekali suatu barang publik
sudah tersedia maka tidak ada seorang pun
yang dapat dikecualikan dari manfaat barang
tersebut. Jadi menurut Bowen, jumlah barang
publik yang dikonsumsikan oleh individu A
sama dengan jumlah barang publik yang
dikonsumsikan oleh individu B, atau YA = YB.
Keterangan :
 P = Harga barang
 X = Jumlah barang swasta yang dihasilkan
 G = Jumlah barang publik yang dihasilkan
 A,B = individu A dan B
Harga:
Jumlah Barang:
Barang Swasta:
P = PA = PB
X = XA = XB
Barang Publik:
P = PA + PB
G = GA = GB
 Kelemahan teori Bowen adalah karena Bowen
menggunakan analisis permintaan dan
penawaran. Yang menjadi masalah adalah
karena pada barang publik tidak ada prinsip
pengecualian sehingga masyarakat tidak mau
mengemukakan kesenangan (preferensi)
mereka akan barang tersebut sehingga kurva
permintaannya menjadi tidak ada
 Erik Lindahl mengemukakan analisis yg mirip
dengan teori Bowen, hanya saja pembayaran
masing-masing konsumen tidak alam bentuk
harga absolut akan tetapi berupa persentasi
dari total boaya penyediaan barang publik.
Dalam perekonomian hanya ada 2 kurva
konsumen, individu C dan D. Analisis Lindahl
didasarkan pada analisa kurva indiferens
dengan anggaran tetap yang terbatas.
 Kelemahan teori ini adalah teori ini hanya
membahas mengenai barang publik tanpa
membahas mengenai penyediaan barang
swasta yg dihasilkan sektor swasta. Selain itu
kelemahannya adalah penggunaan kurva
indiferens. Sifat barang publik menyebabkan
tidak ada seorang individu juga yg bersedia
menunjukkan preferensinya terhadap barang
publik.
 Samuelson menyempurnakan teori
pengeluaran pemerintah dengan sekaligus
menyertakan barang sektor swasta. Samuelson
menyatakan bahwa adanya barang publik yg
mempunyai 2 karakteristik (non-exclusionary
& non-rivalry) tidak berarti bahwa
perekonomian tidak dapat mencapai Pareto
Optimal atau tingkat kesejahteraan masyarakat
yg optimal.
 Kelemahan teori Samuelson terletak pada 4 hal
yaitu:
1. Hasil analisis sangat tergantung pada tingkat
kesejahteraan individu mana yg dipilih , dan
tingkat kesejahteraan mana yang mula-mula
dipilih.
2. Samuelson menunjukkan tercapainya kondisi
Pareto optimal akan tetapi tidak tahu apakah
perpindahan tersebut menunjukkan
perbaikan/penurunan kesejahteraan.
3. Teori Samuelson mengenai pengeluaran
pemerintah adalah teori yg baik karena
sederhana, jelas, dan menyeluruh.
Kelemahan lain, teori ini tidak lepas dari
pengeluaran pemerintah.
4. Barang publik yg dibahas adalah barang yg
mempunyai kebersamaan, yaitu barang
publik yg dipakai oleh konsumen dalam
jumlah yg sama.
 Teori alokasi barang publik melalui anggaran
merupakan suatu teori analisa penyediaan
barang publik yg lebih sesuai dengan
kenyataan karena bertitik tolak pada distribusi
pendapatan awal di antara individu-individu
dalam masyarakat, dan dapat digunakan untuk
menentukan beban pajak di antara para
konsumen untuk membiayai pengeluaran
pemerintah
 Kelemahan utama teori ini yaitu digunakannya
kurva indiferens sebagai alat analisis yg baik
dari segi teori akan tetapi kurang bermanfaat
untuk aplikasi penggunaannya dalam
kenyataan sehari-hari
Teori_Barang_Publik_Kelompok_4.pptx

More Related Content

Similar to Teori_Barang_Publik_Kelompok_4.pptx

Ekman konsep dasar perilaku konsumen1 (kuliah ke 6)
Ekman konsep dasar perilaku konsumen1 (kuliah ke 6)Ekman konsep dasar perilaku konsumen1 (kuliah ke 6)
Ekman konsep dasar perilaku konsumen1 (kuliah ke 6)Defina Sulastiningtiyas
 
Bagian iv-teori-barang-publik
Bagian iv-teori-barang-publikBagian iv-teori-barang-publik
Bagian iv-teori-barang-publikAchmad Ridha
 
Pengantar Ekonomi Mikro Kelompok 7.pdf
Pengantar Ekonomi Mikro Kelompok 7.pdfPengantar Ekonomi Mikro Kelompok 7.pdf
Pengantar Ekonomi Mikro Kelompok 7.pdfCelineAmanda1
 
tugas_akhir_mikro[1].pptx
tugas_akhir_mikro[1].pptxtugas_akhir_mikro[1].pptx
tugas_akhir_mikro[1].pptxRiskaintan3
 
Tugas Akhir Mikro.pdf
Tugas Akhir Mikro.pdfTugas Akhir Mikro.pdf
Tugas Akhir Mikro.pdfRiskaintan3
 
pelayanan sektor publik (otofianus.docx
pelayanan sektor publik (otofianus.docxpelayanan sektor publik (otofianus.docx
pelayanan sektor publik (otofianus.docxJulianBastenRumbobia
 
TUGAS AKHIR PTE MIKRO KELOMPOK 5
TUGAS AKHIR PTE MIKRO KELOMPOK 5TUGAS AKHIR PTE MIKRO KELOMPOK 5
TUGAS AKHIR PTE MIKRO KELOMPOK 5Miqdamuntaqo Fer
 
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014Mulyadi Yusuf
 
7. Teori-perilaku-konsumen.ppt
7. Teori-perilaku-konsumen.ppt7. Teori-perilaku-konsumen.ppt
7. Teori-perilaku-konsumen.pptAnugeraDewangga
 
TUGAS MEMBUAT SLIDE PENGANTAR EKONOMI MIKRO KELOMPOK 13.pdf
TUGAS MEMBUAT SLIDE PENGANTAR EKONOMI MIKRO KELOMPOK 13.pdfTUGAS MEMBUAT SLIDE PENGANTAR EKONOMI MIKRO KELOMPOK 13.pdf
TUGAS MEMBUAT SLIDE PENGANTAR EKONOMI MIKRO KELOMPOK 13.pdfindrianarsyanandito1
 
Ekonomi mikro syariah 1qq konsumsi
Ekonomi mikro syariah 1qq konsumsiEkonomi mikro syariah 1qq konsumsi
Ekonomi mikro syariah 1qq konsumsiCloudys04
 
Perilaku Konsumen
Perilaku KonsumenPerilaku Konsumen
Perilaku KonsumenJogo Hera
 
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas x bab 04
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas x bab 04Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas x bab 04
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas x bab 04eli priyatna laidan
 

Similar to Teori_Barang_Publik_Kelompok_4.pptx (20)

Ekman konsep dasar perilaku konsumen1 (kuliah ke 6)
Ekman konsep dasar perilaku konsumen1 (kuliah ke 6)Ekman konsep dasar perilaku konsumen1 (kuliah ke 6)
Ekman konsep dasar perilaku konsumen1 (kuliah ke 6)
 
Fungsi pemerintah
Fungsi pemerintahFungsi pemerintah
Fungsi pemerintah
 
Asp1
Asp1Asp1
Asp1
 
Bagian iv-teori-barang-publik
Bagian iv-teori-barang-publikBagian iv-teori-barang-publik
Bagian iv-teori-barang-publik
 
Bagian iv-teori-barang-publik
Bagian iv-teori-barang-publikBagian iv-teori-barang-publik
Bagian iv-teori-barang-publik
 
Pengantar Ekonomi Mikro Kelompok 7.pdf
Pengantar Ekonomi Mikro Kelompok 7.pdfPengantar Ekonomi Mikro Kelompok 7.pdf
Pengantar Ekonomi Mikro Kelompok 7.pdf
 
Prinsip prinsip-pelayanan-publik2
Prinsip prinsip-pelayanan-publik2Prinsip prinsip-pelayanan-publik2
Prinsip prinsip-pelayanan-publik2
 
tugas_akhir_mikro[1].pptx
tugas_akhir_mikro[1].pptxtugas_akhir_mikro[1].pptx
tugas_akhir_mikro[1].pptx
 
Tugas Akhir Mikro.pdf
Tugas Akhir Mikro.pdfTugas Akhir Mikro.pdf
Tugas Akhir Mikro.pdf
 
Manajerial bab vii
Manajerial bab viiManajerial bab vii
Manajerial bab vii
 
Jurnal Barang Publik
Jurnal Barang PublikJurnal Barang Publik
Jurnal Barang Publik
 
pelayanan sektor publik (otofianus.docx
pelayanan sektor publik (otofianus.docxpelayanan sektor publik (otofianus.docx
pelayanan sektor publik (otofianus.docx
 
TUGAS AKHIR PTE MIKRO KELOMPOK 5
TUGAS AKHIR PTE MIKRO KELOMPOK 5TUGAS AKHIR PTE MIKRO KELOMPOK 5
TUGAS AKHIR PTE MIKRO KELOMPOK 5
 
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
Kebijakan makro ekonomi kel 2 DIV STAN 8B BPKP 2013/2014
 
7. Teori-perilaku-konsumen.ppt
7. Teori-perilaku-konsumen.ppt7. Teori-perilaku-konsumen.ppt
7. Teori-perilaku-konsumen.ppt
 
TUGAS MEMBUAT SLIDE PENGANTAR EKONOMI MIKRO KELOMPOK 13.pdf
TUGAS MEMBUAT SLIDE PENGANTAR EKONOMI MIKRO KELOMPOK 13.pdfTUGAS MEMBUAT SLIDE PENGANTAR EKONOMI MIKRO KELOMPOK 13.pdf
TUGAS MEMBUAT SLIDE PENGANTAR EKONOMI MIKRO KELOMPOK 13.pdf
 
A
AA
A
 
Ekonomi mikro syariah 1qq konsumsi
Ekonomi mikro syariah 1qq konsumsiEkonomi mikro syariah 1qq konsumsi
Ekonomi mikro syariah 1qq konsumsi
 
Perilaku Konsumen
Perilaku KonsumenPerilaku Konsumen
Perilaku Konsumen
 
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas x bab 04
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas x bab 04Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas x bab 04
Ekonomi esis kur 2013 rpp kelas x bab 04
 

More from UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU

ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PERTEMUAN V KPN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR DAN MULTIFLIER.pptx
PERTEMUAN V KPN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR DAN MULTIFLIER.pptxPERTEMUAN V KPN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR DAN MULTIFLIER.pptx
PERTEMUAN V KPN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR DAN MULTIFLIER.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 

More from UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU (20)

ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
 
PERTEMUAN V KPN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR DAN MULTIFLIER.pptx
PERTEMUAN V KPN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR DAN MULTIFLIER.pptxPERTEMUAN V KPN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR DAN MULTIFLIER.pptx
PERTEMUAN V KPN PEREKONOMIAN DUA SEKTOR DAN MULTIFLIER.pptx
 
PEREKONOMIAN DUA SEKTOR 9PEREKONOMIAN TERTUTUP).pptx
PEREKONOMIAN DUA SEKTOR 9PEREKONOMIAN TERTUTUP).pptxPEREKONOMIAN DUA SEKTOR 9PEREKONOMIAN TERTUTUP).pptx
PEREKONOMIAN DUA SEKTOR 9PEREKONOMIAN TERTUTUP).pptx
 
KONTRAK KULIAH PENGANTAR ILMU EKONOMI II.pdf
KONTRAK KULIAH PENGANTAR  ILMU EKONOMI II.pdfKONTRAK KULIAH PENGANTAR  ILMU EKONOMI II.pdf
KONTRAK KULIAH PENGANTAR ILMU EKONOMI II.pdf
 
PERTEMUAN 4 LINIER PROGRAMING METODE SIMPLEX.pptx
PERTEMUAN 4 LINIER PROGRAMING METODE SIMPLEX.pptxPERTEMUAN 4 LINIER PROGRAMING METODE SIMPLEX.pptx
PERTEMUAN 4 LINIER PROGRAMING METODE SIMPLEX.pptx
 
PERTEMUAN 3 LINIER PROGRAMING METODE GRAFIK.pptx
PERTEMUAN  3 LINIER PROGRAMING  METODE GRAFIK.pptxPERTEMUAN  3 LINIER PROGRAMING  METODE GRAFIK.pptx
PERTEMUAN 3 LINIER PROGRAMING METODE GRAFIK.pptx
 
PERTEMUAN 2 PEMODELAN RISET OPERASI.pptx
PERTEMUAN 2 PEMODELAN RISET OPERASI.pptxPERTEMUAN 2 PEMODELAN RISET OPERASI.pptx
PERTEMUAN 2 PEMODELAN RISET OPERASI.pptx
 
PENGERTIAN RISET OPERASI ATAU OPERATIONAL RESEARCH
PENGERTIAN RISET OPERASI ATAU OPERATIONAL RESEARCHPENGERTIAN RISET OPERASI ATAU OPERATIONAL RESEARCH
PENGERTIAN RISET OPERASI ATAU OPERATIONAL RESEARCH
 
KONTRAK KULIAH MATA KULIAH RISET OPERASI
KONTRAK KULIAH MATA KULIAH RISET OPERASIKONTRAK KULIAH MATA KULIAH RISET OPERASI
KONTRAK KULIAH MATA KULIAH RISET OPERASI
 
PENILAIAN KINERJA NEW.pptx
PENILAIAN KINERJA NEW.pptxPENILAIAN KINERJA NEW.pptx
PENILAIAN KINERJA NEW.pptx
 
9-KOMPENSASI.pptx
9-KOMPENSASI.pptx9-KOMPENSASI.pptx
9-KOMPENSASI.pptx
 
ORIENTASI-PELATIHAN.pptx
ORIENTASI-PELATIHAN.pptxORIENTASI-PELATIHAN.pptx
ORIENTASI-PELATIHAN.pptx
 
REKRUITMEN DAN SELEKSI TERBARU.pptx
REKRUITMEN DAN SELEKSI TERBARU.pptxREKRUITMEN DAN SELEKSI TERBARU.pptx
REKRUITMEN DAN SELEKSI TERBARU.pptx
 
REKRUITMEN.ppt
REKRUITMEN.pptREKRUITMEN.ppt
REKRUITMEN.ppt
 
2. DESAIN PEKERJAAN.pptx
2. DESAIN PEKERJAAN.pptx2. DESAIN PEKERJAAN.pptx
2. DESAIN PEKERJAAN.pptx
 
PERENCANAAN SDM.pptx
PERENCANAAN SDM.pptxPERENCANAAN SDM.pptx
PERENCANAAN SDM.pptx
 
PERTEMUAN I PERSPEKTIF MSDM.pptx
PERTEMUAN I  PERSPEKTIF MSDM.pptxPERTEMUAN I  PERSPEKTIF MSDM.pptx
PERTEMUAN I PERSPEKTIF MSDM.pptx
 
EKSTERNALITAS.pptx
EKSTERNALITAS.pptxEKSTERNALITAS.pptx
EKSTERNALITAS.pptx
 

Recently uploaded

MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxDenzbaguseNugroho
 
warrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modalwarrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modalmohtamrin
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian outputjafarismail7
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisGallynDityaManggala
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANGallynDityaManggala
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptDenzbaguseNugroho
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiaMukhamadMuslim
 

Recently uploaded (15)

MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
 
warrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modalwarrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modal
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
 

Teori_Barang_Publik_Kelompok_4.pptx

  • 1.
  • 2.  Barang Publik adalah barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara tanpa melihat siapa yang melaksanakan pekerjaannya. Barang publik bersifat nonrival dan non ekslusif.
  • 3.  Non Rival : Suatu barang tidak dapat dinikmati secara bersama tanpa saling meniadakan manfaat. (konsumsi atas barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya)  Non Eksklusif : Untuk dapat mengkonsumsi barang tersebut tidak diperlukan syarat-syarat, jadi semua orang dapat dan berhak mengkonsumsinya.
  • 4.  Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat di mana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal (marginak disutility) akan pajak yg dipungut untuk membiayai program-program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik.
  • 5.
  • 6.  Kelemahan analisis ini karena didasarkan pada rasa ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik, sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah suatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif karena sifat ordinal. Karena itu, timbul berbagai pandangan lainnya yang berusaha menjelaskan penyediaan barang publik.
  • 7.  Bowen mengemukakan suatu teori mengenai penyediaan barang-barang publik dan teorinya didasarkan pada teori harga seperti halnya pada penentuan harga pada barang-barang swasta. Barang swasta adalah barang yang mempunyai sifat pengecualian, di mana pemilik suatu barang dapat mengecualikan orang lain dari manfaat barang tersebut.
  • 8.  Bowen mendefinisikan barang publik sebagai barang di mana pengecualian tidak dapat ditetapkan. Jadi sekali suatu barang publik sudah tersedia maka tidak ada seorang pun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut. Jadi menurut Bowen, jumlah barang publik yang dikonsumsikan oleh individu A sama dengan jumlah barang publik yang dikonsumsikan oleh individu B, atau YA = YB.
  • 9.
  • 10. Keterangan :  P = Harga barang  X = Jumlah barang swasta yang dihasilkan  G = Jumlah barang publik yang dihasilkan  A,B = individu A dan B Harga: Jumlah Barang: Barang Swasta: P = PA = PB X = XA = XB Barang Publik: P = PA + PB G = GA = GB
  • 11.  Kelemahan teori Bowen adalah karena Bowen menggunakan analisis permintaan dan penawaran. Yang menjadi masalah adalah karena pada barang publik tidak ada prinsip pengecualian sehingga masyarakat tidak mau mengemukakan kesenangan (preferensi) mereka akan barang tersebut sehingga kurva permintaannya menjadi tidak ada
  • 12.  Erik Lindahl mengemukakan analisis yg mirip dengan teori Bowen, hanya saja pembayaran masing-masing konsumen tidak alam bentuk harga absolut akan tetapi berupa persentasi dari total boaya penyediaan barang publik. Dalam perekonomian hanya ada 2 kurva konsumen, individu C dan D. Analisis Lindahl didasarkan pada analisa kurva indiferens dengan anggaran tetap yang terbatas.
  • 13.
  • 14.  Kelemahan teori ini adalah teori ini hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yg dihasilkan sektor swasta. Selain itu kelemahannya adalah penggunaan kurva indiferens. Sifat barang publik menyebabkan tidak ada seorang individu juga yg bersedia menunjukkan preferensinya terhadap barang publik.
  • 15.  Samuelson menyempurnakan teori pengeluaran pemerintah dengan sekaligus menyertakan barang sektor swasta. Samuelson menyatakan bahwa adanya barang publik yg mempunyai 2 karakteristik (non-exclusionary & non-rivalry) tidak berarti bahwa perekonomian tidak dapat mencapai Pareto Optimal atau tingkat kesejahteraan masyarakat yg optimal.
  • 16.
  • 17.  Kelemahan teori Samuelson terletak pada 4 hal yaitu: 1. Hasil analisis sangat tergantung pada tingkat kesejahteraan individu mana yg dipilih , dan tingkat kesejahteraan mana yang mula-mula dipilih. 2. Samuelson menunjukkan tercapainya kondisi Pareto optimal akan tetapi tidak tahu apakah perpindahan tersebut menunjukkan perbaikan/penurunan kesejahteraan.
  • 18. 3. Teori Samuelson mengenai pengeluaran pemerintah adalah teori yg baik karena sederhana, jelas, dan menyeluruh. Kelemahan lain, teori ini tidak lepas dari pengeluaran pemerintah. 4. Barang publik yg dibahas adalah barang yg mempunyai kebersamaan, yaitu barang publik yg dipakai oleh konsumen dalam jumlah yg sama.
  • 19.  Teori alokasi barang publik melalui anggaran merupakan suatu teori analisa penyediaan barang publik yg lebih sesuai dengan kenyataan karena bertitik tolak pada distribusi pendapatan awal di antara individu-individu dalam masyarakat, dan dapat digunakan untuk menentukan beban pajak di antara para konsumen untuk membiayai pengeluaran pemerintah
  • 20.
  • 21.  Kelemahan utama teori ini yaitu digunakannya kurva indiferens sebagai alat analisis yg baik dari segi teori akan tetapi kurang bermanfaat untuk aplikasi penggunaannya dalam kenyataan sehari-hari