peran pemerintah dalam penyediaan barang publik
•Download as PPTX, PDF•
2 likes•25,429 views
Pemerintah memainkan peran penting dalam penyediaan barang publik karena hanya pemerintah yang dapat menyediakan barang yang bersifat non-eksklusif dan non-rival. Barang publik tidak dapat disediakan oleh pasar karena sifat kebersamaannya. Oleh karena itu, fungsi alokasi pemerintah sangat dibutuhkan dalam menentukan jumlah optimal barang publik.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to peran pemerintah dalam penyediaan barang publik
Similar to peran pemerintah dalam penyediaan barang publik (20)
More from Badrotuz Zahro
More from Badrotuz Zahro (16)
Recently uploaded
Recently uploaded (18)
peran pemerintah dalam penyediaan barang publik
- 1. PERAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN BARANG PUBLIK Badrotuz Zahroh 115020101111009 1
- 2. Outline Pemerintah Peran Pemerintah Teori Barang Publik Peran pemerintah dalam penyediaan Barang Publik 2
- 3. PEMERINTAH 3
- 4. Pemerintah Arti Sempit Arti Luas Definisi Pemerintah • Hanya untuk tingkat tertinggi janji politik seperti Presiden, Perdana Menteri dan Anggota Kabinet • Terdiri dari semua organisasi yang melayani kepentingan publik • Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan kolektif bagi masyarakat 4 Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. BPFE-Yogyakarta
- 6. Adam-Smith (Klasik) Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan Meyelenggarakan peradilan Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, dam dan sebagainya. 6 Hindriks, Jean.,& Gareth D. Myles. 2006. Intermediate Public Economics. MIT Press Book
- 7. Peran Alokasi Sumber Daya • Mencakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian serta penyediaan barang publik dan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Peran Regulator • Mencakup UU dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat termasuk UU dunia bisnis untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak kepemilikan pribadi Peran Kesejahteraan Sosial • Mencakup kebijakan yang mendorong pemerataan sosial di negara yang bersangkutan seperti perpajakan, jaminan sosial (transfer payment) dan penyediaan sejumlah barang publik campuran bagai masyarakat. Peran Mengelola Ekonomi Makro • Memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan yang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, full employment, inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran. 7 Barton (2000) Hindriks, Jean.,& Gareth D. Myles. 2006. Intermediate Public Economics. MIT Press Book
- 8. Alokasi Pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik APBN 2013 : Anggaran Belanja Infrastruktur Mencapai Rp.201.3 T Distribusi Pemberdayaan Masyarakat berpenghasilan rendah APBN 2013 : BL Rp.2.8 T, PNPM Rp.9.7 T, BOS Rp.32,7 T, Jamkesmas Rp.8,1T Stabilisasi Penyediaan Berbagai jenis Subsidi APBN 2013 : Subsidi Rp.317.2 T (BBM, Gas & Listrik, serta beras, benih & pupuk). 8 Modern Hindriks, Jean.,& Gareth D. Myles. 2006. Intermediate Public Economics. MIT Press Book
- 10. Teori Pigou • Harus disediakan sampai suatu tingkat dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah (menyediakan barang publik). Barang Publik • Analisa didasarkan pada ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik, sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Kelemahan 10 Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. BPFE-Yogyakarta
- 11. Pengecualian dalam Barang Publik tidak dapat ditentukan Masyarakat tidak mau mengungkapkan kesenangan mereka yang menyebabkan kurva permintaan menjadi tidak ada. 11 Teori Bowen Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. BPFE-Yogyakarta
- 12. Pembayarana atas Barang Publik berupa presentase dari total penyediaan. Kelemahan : hanya membahas mengenai barang publik tanpa membahas mengenai penyediaan barang swasta yang dihasilkan oleh sektor swasta 12 Teori Errick Lindahl
- 13. Barang Publik Non- eksklusif Non- rivalry Kelemahan Barang Publik Mempunyai sifat kebersamaan Penentuan jumlah barang publik yang akan disediakan Tidak tahu perubahan kondisi pareto optimum 13 Teori Samuelson
- 14. Barang Publik • Setiap orang membayar penggunaan barang publik dengan jumlah yang sama, sesuai dengan sistem harga untuk barang-barang swasta. Kelemahan • Menggunakan indiveren curve yang kurang bermanfaat untuk aplikasi penggunaan dalam kehidupan sehari- hari. 14 Teori Anggaran
- 15. PERAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN BARANG PUBLIK 15
- 16. Dibutuhkan Fungsi Alokasi Pemerintah Karena hanya pemerintah yang bisa dan harus menyediakan barang publik Namun pembayaran penyediaan diputuskan melalui sistem pemungutan suara Sebagaimana dalam teori Bowen, Barang swasta adalah barang yang mempunyai sifat pengecualian Jadi jika barang publik tersedia maka tidak ada seorangpun yang dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut Peran pemerintah sebagai fungsi alokasi sangat dibutuhkan dalam penyediaan barang publik. Karena dalam sistem perekonomian suatu negara, tidak semua barang dapat disediakan oleh pihak swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar 16
- 17. KESIMPULAN Salah satu fungsi negara atau pemerintah yang terpenting dalam kehidupan ekonomi, terutama berkaitan dengan penyediaan barang-barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, dikenal dengan nama kebutuhan publik. Peran pemerintah semakin dibutuhkan dalam mengatur jalannya sistem perekonomian, karena tidak sepenuhnya semua bidang perekonomian itu dapat ditangani oleh swasta. Dengan demikian dalam sistem perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu: Peranan alokasi, Peranan distribusi, dan Peranan stabilisasi. 17