Barang publik memiliki sifat nonrival dan nonexcludable, yang membuatnya sulit disediakan melalui mekanisme pasar. Barang publik murni adalah barang yang sama sekali tidak bersaing dalam konsumsi dan pengecualiannya mustahil. Dokumen ini membahas definisi, jenis, dan contoh barang publik."

1. BARANG PUBLIK
(PUBLIC GOODS)
Disusun untuk memenuhi tugas Seminar Keuangan Publik Semester VIII
Disusun Oleh:
Agung Ardyanto (03)
Dwi Santoso (10)
M. Arief Fakhrudin (17)
Risang Agus Adi Putra (24)
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
DIPLOMA IV SPESIALISASI AKUNTANSI - BPKP
1

2. BAB I
PENDAHULUAN
Barang publik memiliki sifat unik dan menarik karena hampir mustahil untuk menyediakan
suatu barang publik murni (pure public good) melalui mekanisme pasar. Untuk barangbarang lainnya, pasar telah mendominasi dalam menentukan alokasi dan distribusi, dan
semakin lama ketergantungannya menjadi semakin besar. Pada awal millenium ketiga,
pasar telah dianggap sebagai cara yang paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya,
bahkan sekarang pasar bebas telah muncul sebagai ideologi yang lazim dunia. Bahkan Partai
Komunis China, yang pernah menganggap dirinya sebagai penjaga paling murni Marxisme,
telah merubah sistem ekonomi negaranya melalui mekanisme pasar di bawah rubrik
"market socialism" atau sosialisme pasar.
Melintasi waktu dan budaya, barang publik hampir seluruhnya disediakan oleh pemerintah.
Bahkan Adam Smith, pendiri ekonomi klasik yang pertama kali mengembangkan argumen
yang mendukung pasar bebas, berpendapat bahwa untuk penyediaan barang publik
dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh pasar. Smith berpendapat bahwa dua fungsi utama
pemerintah adalah untuk menyediakan dua barang publik, yaitu pertahanan nasional dan
sistem hukum. Ia menyarankan bahwa keduanya harus dibayar dari kas negara.
Kecenderungan masyarakat untuk menyediakan barang publik dengan menggunakan kas
negara telah terjadi secara konsisten dari tahun ke tahun. Dwight Waldo, salah satu penemu
ilmu administrasi publik (public administration), telah melakukan survei sejarah administrasi
pemerintahan dan mengidentifikasikan tiga fungsi inti pemerintah yaitu: pertahanan,
pengadilan, dan sistem perpajakan yang mutlak dibutuhkan untuk membayar mereka.
Barang publik, seperti pertahanan nasional, harus dibeli melalui kas negara karena mereka
sulit disediakan oleh pasar. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, ketersediaan barang
publik mungkin akan “undersupplied”, atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Dengan
menyediakan barang publik, pemerintah menjadi kontributor penting untuk efisiensi
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2

3. BAB II
LANDASAN TEORI
A. DEFINISI BARANG PUBLIK
Konsep barang publik muncul dalam berbagai istilah dalam literatur akademis,
termasuk barang publik murni (pure public goods), barang konsumsi kolektif (collective
consumption goods), dan barang sosial (social goods). Namun, barang publik (public
goods) adalah istilah yang paling umum digunakan.
1. Origin of the Term
"Public" berasal dari istilah Latin “publicus”, yang berarti dewasa, yang dalam
konteks ini berarti gagasan yang berkaitan dengan orang-orang. Dalam bahasa
Inggris, "public" berarti milik bangsa, negara, atau masyarakat pada umumnya atau
dipelihara oleh atau digunakan oleh orang atau masyarakat secara keseluruhan. Jadi
kata “publik” menyampaikan gagasan bahwa hal-hal yang publik tersedia untuk
semua.
"Good," sebagai kata sifat, berasal dari bahasa Anglo-Saxon “god”, yang
menyenangkan atau menyesuaikan. Ketika kata tersebut digunakan sebagai kata
benda, akan mengacu pada komoditas dan properti pribadi. Kata "good" memiliki
konotasi positif dan menyampaikan gagasan tentang manfaat. Ketika kita menaruh
kata “public” dan “goods” bersama-sama, "public goods" menyampaikan gagasan
manfaat yang tersedia untuk semua orang atau kepada masyarakat secara
keseluruhan.
Sebenarnya, belum ada kata baku yang paling tepat untuk menggambarkan jenis
barang ini. Namun, dalam sebagian besar buku literatur tentang konsep barang
publik, frase “public goods” adalah frase yang paling sering digunakan dan lawan
katanya adalah private goods.
Istilah lain yang juga sering digunakan selain “public goods” adalah "collective goods"
atau barang kolektif dan "social goods" atau barang sosial. Istilah "barang kolektif"
dan "barang sosial" sebenarnya memiliki keunggulan karena mereka menambahkan
konotasi penggunaan bersama (joint cost) dan menggambarkan barang yang
digunakan secara bersamaan. Namun demikian, meskipun masing-masing istilah
tersebut memberikan gambaran yang sedikit berbeda, namun semua menyampaikan
3

4. gagasan yang sama, yaitu manfaat yang tersedia untuk masyarakat secara
keseluruhan.
2. Casual Definition of Public Goods
Pada definisi kasual, barang publik dinyatakan sebagai barang atau layanan yang
diberikan melalui sektor publik. Penyediaan barang publik tidak selalu berarti
diproduksi oleh pemerintah. Sebagai contoh, perusahaan swasta biasanya
memproduksi pesawat tempur, tapi pesawat tersebut selanjutnya dibeli dengan
menggunakan dana dari kas negara.
Definisi kasual, dapat dibenarkan, namun tidak sepenuhnya akurat, karena
pemerintah juga dapat menyediakan barang-barang privat. Sebuah contoh barang
privat yang disediakan oleh sektor publik adalah perumahan publik (public housing).
Hal lain yang juga menarik adalah bahwa ketika pemerintah menyediakan barang
publik, mereka sering bertindak seperti perusahaan swasta yaitu mengenakan biaya
untuk layanan yang diberikan. Misalnya, pengenaan biaya sewa untuk penggunaan
perumahan publik, universitas negeri mengenakan iuran kepada mahasiswanya, dan
kantor pos publik mengenakan biaya pengiriman. Oleh karena itu, ketentuan
pemerintah harus menyediakan barang-barang publik hampir selalu benar, namun,
tidak semua barang yang disediakan oleh pemerintah merupakan barang publik.
Pengecualian lain muncul untuk definisi kasual ketika sebuah barang publik
disediakan oleh pihak swasta meskipun hal tersebut jarang terjadi untuk barang
publik murni. Yang seringkali terjadi adalah penyediaan barang publik yang
digabungkan dengan kepentingan swasta. Sebagai contoh, sebuah perusahaan
swasta dapat mensponsori pertunjukan kembang api. Pertunjukan kembang api
adalah contoh umum barang publik, namun dalam pertunjukan tersebut dapat
diselipkan unsur iklan yang merupakan kepentingan pribadi/barang privat. Jadi,
pertunjukan kembang api tersebut menjadi contoh tidak murni barang publik,
dimana pihak swasta bersedia membayar pertunjukan tersebut karena nilai iklan
yang akan mereka terima dari acara tersebut.
3. Abstract Definition of Public Goods
Definisi abstrak menyatakan bahwa "barang publik" adalah barang dan jasa yang
bersifat nonrival in consumption dan non-excludable. Meskipun definisi ini tepat,
4

5. namun perlu dipahami terlebih dahulu dua konsep penting, rivalry dan excludability,
dalam memahami definisi abstrak seutuhnya.
a. Rivalry/Persaingan
Sebuah barang bersifat “rivalry in consumption” adalah ketika tindakan seseorang
yang sedang mengkonsumsi barang tersebut dapat menghalangi orang lain untuk
menikmati barang yang sama. Sepasang kaus kaki adalah contoh “a rival good”,
karena ketika seseorang memakai kaos kaki tersebut, orang lain tidak dapat
menggunakannya diwaktu yang sama. Sedangkan “nonrival goods” adalah barang
yang dapat dinikmati secara bersamaan oleh banyak orang. Misalnya, beberapa
orang secara bersamaan dapat menikmati kembang api. Kemampuan kita untuk
menikmati kembang api sama sekali tidak berkurang apabila terdapat tambahan
beberapa orang yang mengamati kembang api tersebut. Sekali Anda
menghasilkan barang nonrival untuk seseorang, barang tersebut juga tersedia
untuk semua orang. Barang publik adalah “nonrival in consumption”.
Istilah "nonrival" sebenarnya tidak universal. Beberapa konsep lain menyebutnya
sebagai “collective consumption” dan “joint consumption”. Meskipun istilah
“collective consumption” dan “joint consumption” kurang umum, mereka memiliki
keuntungan karena lebih menggambarkan barang yang dinikmati oleh kelompok
atau komunitas.
b. Excludability
Suatu
barang
dikatakan
“excludable”
ketika
barang
tersebut
mampu
mengecualikan pihak-pihak lain untuk menikmati barang tersebut kecuali bagi
mereka yang membayarnya. Sekaleng softdrink adalah contoh sebuah “excludable
good”, dimana mesin penjual otomatis dapat dengan mudah mencegah orang
yang tidak membayar untuk mendapatkan softdrink. Sebuah barang dikatakan
“nonexcludable” ketika barang tersebut tidak mampu mengecualikan pihak lain
yang tidak membayar untuk menikmati barang tersebut.
4. Public Goods Can Be Differentiated from Alternative Categories
Barang publik adalah barang yang memiliki sifat “nonrival” dan “nonexcludable”.
Konsep “rivalry” dan “excludability” disamping dapat memperjelas definisi dari
barang publik, mereka juga dapat dijadikan dasar untuk membedakan barang publik
dengan barang lainnya. Para ekonom menjadikan “rivalry” dan “excludability”
5

6. sebagai variabel dikotomi. Sebuah barang dapat bersifat “rival” atau “nonrival” dan
juga bisa bersifat “excludable” atau “nonexcludable”. Kedua variabel dikotomi
tersebut dapat menciptakan empat kemungkinan kombinasi, yang dapat disajikan
dalam tabel taksonomi empat kuadran berikut ini:
Figure 1: Taxonomy of Goods
Rival in Consumption
No
Yes
Excludable
Toll Goods (Kuadran I)
Private Goods (Kuadran II)
Examples: toll road, cable TV,
Examples: chewing gum, can of
movie theater, college course.
soda, pair of stockings
Nonexcludable
Public Goods (Kuadran III)
Examples:
National
Common Goods (Kuadran IV)
Defense,
lighthouse, fireworks display
Examples: fish in the sea,
common pastures, clean air,
clean water.
Toll Goods (Kuadran I), adalah barang-barang yang bersifat “nonrival in
consumption” tapi “excludable”. Istilah lainnya adalah “natural monopolies”. Yang
termasuk jenis dari “Toll Goods” adalah jalan tol; jembatan tol; film bioskop, dan TV
kabel. Barang-barang tersebut bersifat nonrival. Sebagai contoh, program TV kabel
yang sedang ditonton oleh seseorang tidak menghalangi jutaan pihak lain dari
berbagai negara untuk menikmati program yang sama. Namun, barang-barang
tersebut “excludable”. Sebagai contoh, sistem TV kabel dapat menghalangi mereka
yang tidak membayar untuk melihat program-program tertentu. Sifat excludable ini
menciptakan timbulnya iuran bagi pemirsa yang menikmati program TV kabel
tersebut. Dengan pembayaran iuran tersebut, memungkinkan penyedia program TV
kabel untuk membayar tenaga kerja mereka.
Private Goods (Kuadran II) adalah kebalikan dari barang publik, yang mana
bersifat “rival in consumption” dan “excludable”. Contohnya adalah makanan dan
pakaian. Sekaleng softdrink adalah contoh yang bagus untuk menggambarkan
6

7. barang privat. Seseorang yang sedang meminum softdrink akan menghalangi orang
lain untuk menikmati softdrink tersebut dalam waktu yang sama. Sekaleng softdrink
juga bersifat excludable, dimana mesin penjual otomatis dapat dengan mudah
mencegah orang yang tidak membayar untuk mendapatkan softdrink. Pada
umumnya, barang yang diperoleh melalui pasar merupakan barang publik. Sifat
“excludability” menjamin produsen untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan
usaha mereka, dan sifat “rivalry in consumption” mengurangi kemungkinan
konsumen untuk mencoba menikmati barang orang lain daripada membelinya.
Public Goods (Kuadran III) memiliki sifat “nonrival” dan “nonexcludable”.
Contoh barang publik termasuk pertunjukan kembang api, pertahanan nasional,
sistem keadilan, peraturan lalu lintas, perlindungan lingkungan, dan bahkan sinyal
radio. Barang publik juga dapat disebut "barang kolektif” dimana barang-barang
tersebut dapat digunakan oleh banyak orang secara bersamaan. Barang publik tidak
mampu mengecualikan pihak-pihak yang tidak membayar untuk menikmati barang
publik. Hal inilah yang menjadikan pihak swasta kurang bersedia untuk menyediakan
barang publik karena mereka akan sulit mendapatkan penggantian dari biaya yang
telah dikeluarkan.
Common Goods (Kuadran IV) adalah barang-barang yang bersifat “rivalry in
consumption” namun “nonexcludable”. Istilah common goods tidaklah universal.
Barang tersebut biasa disebut juga sebagai “common pool resourses” atau “common
resources”. Contohnya termasuk cadangan air dan minyak bumi, lingkungan, dan
ikan di laut. Barang-barang tersebut tersedia dalam jumlah besar dan dapat diakses
dari berbagai lokasi sehingga bersifat nonexcludable. Namun, Barang umum berbeda
dengan barang publik karena mereka bersifat “rivalry in consumption”. Misalnya,
ikan di laut bersifat rivalry in consumption karena ikan yang telah ditangkap oleh
seseorang tidak akan tersedia untuk digunakan oleh orang lain. Penggunaan barang
umum oleh seseorang dapat mencegah orang lain untuk menggunakannya.
B. PURE PUBLIC GOODS
Barang publik murni adalah suatu anomali yang langka di dunia karena kebanyakan
barang memiliki sifat sebagian “rivalry” dan sebagian “excludable”. Barang publik murni
adalah barang-barang dan jasa yang tidak ada persaingan sama sekali dalam melakukan
konsumsi dan pengecualiannya mustahil. Barang publik di mana karakteristik nonrivalry
7

8. atau nonexcludability-nya dapat dikompromikan beberapa derajat disebut barang
publik tidak murni (impure public goods). Contoh-contoh kemurnian barang publik
dapat bermanfaat bagi kita untuk membayangkan secara jelas dinamika penyediaan
barang publik.
1. Degrees of Rivalry and Excludability
Pengklasifikasian barang akan menjadi lebih sederhana apabila kita memperlakukan
“rivalry” dan “excludability” sebagai dikotomi/pemisah dalam menentukan jenis
barang. Sifat rivalry maupun excludability jarang ada yang mutlak, yang ada hanya
masalah perbedaan tingkatan/level (degree).
Beberapa ekonom memvisualisasikan karakteristik seperti rivalry dan excludability
sebagai kontinum, dengan berbagai derajat. Jika persaingan dan dikecualikan berada
di continua, taksonomi jenis barang akan diganti dengan grafik dua dimensi, yang
dapat menampung berbagai tingkat persaingan/rivalry dan excludability.
Figure II: Revised Taxonomi of Goods with Degrees of Rivalry and Excludability
a. Degrees of Rivalry
Dalam dunia nyata, sedikit sekali barang-barang yang memiliki sifat rivalry dan
nonrivalry sepenuhnya. Sebagian besar sifat barang terletak diantara dua kondisi
ektrim tersebut. Barang yang memiliki sifat nonrivalry sepenuhnya (0%) adalah
pertahanan nasional. Setiap warga dapat menerima keseluruhan manfaat dari
pertahanan nasional tanpa memperhatikan jumlah penduduknya. Sebagai
konsekuensinya, tidak ada biaya tambahan dalam memberikan tingkat perlindungan
8

9. yang sama persis apabila ada tambahan penduduk. Lawan dari tanpa persaingan
sepenuhnya (totally nonrival) adalah persaingan sepenuhnya (totally rival). Topi
memiliki sifat persaingan sepenuhnya (100%) karena hanya dapat dipakai oleh satu
orang pada satu waktu. Sebagai Akibatnya, ada biaya tambahan untuk menyediakan
topi untuk setiap tambahan orang yang ingin memakainya.
Tingkat rivalry in consumption yang terletak diantaranya (0% – 100%) timbul karena
adanya eksternalitas. Eksternalitas timbul jika tindakan dari seseorang dapat
menimbulkan biaya atau memberikan manfaat bagi orang lain. Eksternalitas positif
terjadi ketika tindakan seseorang memberikan manfaat bagi orang lain. Eksternalitas
negatif terjadi ketika tindakan seseorang menimbulkan beban/biaya bagi orang lain.
Sebuah jalan umum yang besar, pada suatu waktu bisa dikategorikan sebagai barang
nonrival. Sebuah jalan dapat dianggap mendekati nonrival sepenuhnya pada jam tiga
pagi pada saat tidak ada mobil lain yang melintasi jalan. Namun di pagi hari,
persaingan mulai muncul karena ada tambahan mobil yang melintasi jalan.
Sebuah jalan berbeda secara fundamental jika dibandingkan dengan barang nonrival
murni seperti pertahanan nasional. Dengan pertahanan nasional, semua warga
berbagi posisi/manfaat yang sama dari serangan pihak luar. Berbeda halnya dengan
jalan dimana dapat memunculkan persaingan pada tingkat tertentu sehingga
mencegah setiap orang berbagi posisi yang sama persis. Dua mobil tidak dapat
berbagi ruang yang sama di jalan, dan setiap usaha untuk melanggar prinsip ini akan
menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Selama jam sibuk, tingkat persaingan meningkat ke level baru. Setiap tambahan
mobil akan memperlambat perjalanan, meningkatkan waktu perjalanan, dan
membebani biaya pada pengemudi yang lain. Jadi, meskipun jalan umum masih
bersifat “nonexcludable”, tingkat persaingan dalam konsumsi akan semakin
bertambah seiring bertambahnya mobil baru. Pada kondisi tertentu, sebuah jalan
mungkin tidak dapat dilewati sepenuhnya, sebuah kondisi yang mendekati sifat
rivalry penuh. Namun, kejadian tersebut jarang terjadi, karena kebanyakan
pengemudi akan tetep dapat melewati jalan meskipun sedikit-sedikit sehingga tidak
sepenuhnya rival in consumption.
Eksternalitas juga dapat memodifikasi persaingan dari suatu barang yang
secara teoritis bersaing (rivalry in consumption). Sebagai contoh, vaksin untuk
9

10. penyakit menular adalah bersifat rivalry jika hanya satu orang dapat menerima itu.
Jika hanya satu orang yang divaksinasi, penerima vaksin akan menikmati semua
manfaat inokulasi. Namun, jika sebagian besar penduduk yang divaksinasi, orang lain
yang tidak divaksinasi juga akan menikmati manfaat dalam bentuk penurunan risiko
terkena suatu menular penyakit. Jika semua orang divaksinasi, mungkin akan
memberantas penyakit itu sama sekali. Sebagai contoh, program vaksinasi cacar
internasional mampu menghilangkan penyakit tersebut. Dalam hal ini, tidak hanya
penerima yang menerima manfaat kekebalan dari penyakit ini, tetapi semua
generasi masa depan juga akan menerima barang publik berupa pemberantasan
penyakit ini.
Sedikit sekali barang yang murni rival atau murni nonrival yang mungkin ada,
sebagian besar dari mereka menimbulkan beberapa eksternalitas yang membuat
mereka tidak sepenuhnya murni rival maupun nonrival.
b. Degree of Excludability
Seperti halnya rivalry, excludability juga jarang bersifat mutlak. Sangat sedikit barang
yang bersifat excludable sepenuhnya atau nonexcludable sepenuhnya. Sebuah
contoh barang yang seutuhnya nonexcludable adalah pertahanan nasional, karena
pertahanan nasional tidak hanya melindungi warga yang membayar jasa tersebut
tetapi juga melindungi warga yang tidak membayarnya. Sebaliknya, satu kaleng soda
dapat menjadi barang excludable jika kita meletakkannya ke dalam mesin otomatis
penjual softdrink.
Kebanyakan barang berada dalam posisi antara excludability dan nonexcludability.
Jalan kota mungkin dikategorikan sebagai barang nonexcludable karena banyak pintu
masuk dari berbagai kota lain kejalan tersebut dan tidak mungkin untuk
menempatkan pintu tol ditiap jalan masuk tersebut sehingga biaya yang dikeluarkan
akan lebih besar daripada pendapatan yang diterima. Pada jalan tol, dipintu masuk
dan pintu keluarnya ditempatkan pintu karcis sehingga memudahkan dalam menarik
biaya tol dan juga untuk mencegah orang yang tidak membayar karcis untuk masuk
sehingga lebih efisien.
10

11. Figure: Road on two dimensional continuum of rivalry and excludability
Jika kita perhatikan sifat rivalry dan excludability dari jalan umum di atas, jelas
terlihat bahwa jalan umum tidak hanya menempati satu titik pada kontinum tetapi
beberapa titik yang membentuk kurva luas yang membentang dari satu sudut ke
sudut lain yang berlawanan. Karakteristik ini dapat berubah dan tidak mutlak.
Sebagai contoh, excludability dapat diubah dengan menggunakan teknologi dimana
pembebanan biaya jalan tol mungkin dapat dikenakan secara elektronik tanpa
mengharuskan mobil tersebut berhenti di pabean/pintu masuk. Di masa depan,
mungkin pengenaan biaya tol dapat diterapkan di semua tipe jalan, termasuk jalanan
kota. Kebijakan ini dapat mengurangi kemacetan jalan karena para pengendara
mobil akan berusaha melakukan perjalanan saat off-peak hours, ketika tarif toll yang
dikenakan masih lebih murah.
2. Differentiating Pure Public Goods from Alternative Categories
Sejak lama para ekonom telah berusaha untuk membuat suatu ketentuan yang
dapat membedakan suatu barang. Wilayah abu-abu antara barang publik murni
dengan barang privat murni telah tumbuh baik dalam ukuran maupun kepentingan.
11

12. Figure 4: Two-dimensional continuum of rivalry and excludability
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa letak dari barang publik murni dan barang
privat murni berada di sudut yang berlawanan dimana barang publik murni memiliki
tingkat rivalry dan excludability sebesar 0% sedangkan barang privat murni memiliki
tingkat rivalry dan excludability sebesar 100%. Pada faktanya, hampir tidak ada
barang yang masuk dalam kategori barang publik murni maupun barang privat
murni. Sebagian besar dari mereka terletak di antara keduanya dan belum dapat
didefinisikan seutuhnya. Oleh karenanya, pemahaman akan barang publik akan
dimulai dari pemahaman atas pure public goods sebagai istilah yang sudah umum.
a. Pure Public Goods
Istilah barang publik murni jarang digunakan apabila dibandingkan dengan istilah
barang publik.Barang publik murni adalah barang yang benar-benar memiliki sifat
nonrival dan non excludable. Karena sifatnya yang nonrivalry, maka tidak ada
biaya tambahan yang dikenakan apabila ada tambahan pengguna baru dan tidak
ada pembebanan biaya bagi pengguna yang sudah ada atas tambahan pengguna
baru tersebut. Demikian pula, karena sifatnya yang nonexcludable, maka tidak
mungkin untuk mencegah orang yang tidak membayar barang tersebut untuk
menikmatinya.
12

13. 1) Barang Publik Internasional
Barang publik murni dengan cakupan geografis yang paling universal adalah
barang publik internasional, Karena tidak ada penghuni planet ini yang
dikecualikan. Barang publik internasional termasuk keamanan internasional,
pengetahuan, lingkungan, dan stabilitas ekonomi. Barang publik internasional
otomatis menguntungkan semua orang, di manapun di bumi, tanpa harga.
2) Barang Publik Nasional
Barang publik nasional adalah barang publik murni yang tidak bisa dipisahkan,
tetapi hanya dalam batas-batas suatu negara. Barang publik nasional meliputi
pertahanan nasional, sistem hukum, dan kadang-kadang bahkan pemerintah
yang efisien. Barang-barang ini tanpa pesaing dan tidak eksklusif dalam suatu
negara. Barang publik nasional secara otomatis menguntungkan semua orang
di dalam suatu negara, tanpa harga.
3) Barang Publik Lokal
Barang publik lokal adalah barang publik murni karena mereka tanpa pesaing
dan tidak ada yang dikecualikan untuk tidak membayar. Tapi keuntungan
mereka terbatas pada wilayah geografis yang kecil. Banyak contoh klasik dari
barang publik, seperti mercusuar dan kembang api, tidak bisa dipisahkan
karena kita tidak harus membayar untuk menikmati mereka, tapi untuk
menikmati barang-barang ini kita akan harus pergi mendekatinya. Biaya
transportasi sering membuat ekonomi tidak rasional bagi kita untuk
menikmati manfaat dari barang publik lokal di tempat yang jauh. Barang
publik lokal yang tersedia untuk semua orang tanpa harga, tetapi orang harus
datang mendekat untuk menikmatinya.
Internasional, nasional, dan barang-barang publik lokal adalah barang publik
murni, karena tidak mungkin untuk mengecualikan orang-orang yang tidak
membayar. Masalah geografis dapat membuat keterbatasan praktis pada
kemampuan kita untuk mengambil keuntungan dari barang-barang.
b. Barang Swasta Murni
Barang swasta murni merupakan musuh utama konsumsi dan untuk menyisihkan
orang yang tidak membayar. Contoh barang swasta murni termasuk permen
13

14. karet, sekaleng soda, sepasang kaos kaki, dan anting-anting. Barang swasta hanya
tersedia bagi mereka yang bersedia membayar.
Sebagian besar ekonom berpendapat bahwa barang swasta murni tidak memiliki
eksternalitas.
Eksternalitas
terjadi
ketika
transaksi
antara
dua
pihak
membebankan biaya atau memberi manfaat pada pihak ketiga. Kebalikan dari
barang swasta, yaitu barang publik, dapat dipandang sebagai kasus ekstrim
eksternalitas.
c. Barang Publik Tidak Murni
Barang publik tidak murni berada diantara barang publik murni dan barang swasta
murni. Ada barang publik yang tidak murni dan barang pribadi murni. Konsep
barang publik murni lebih umum, sehingga merupakan tempat yang logis untuk
memulai.
1) Barang Publik yang dikecualikan
Barang Publik yang dikecualikan adalah barang publik yang dapat dibuat
terpisah. Sebuah sinyal siaran televisi adalah barang publik lokal, tidak ada
saingan dan tidak eksklusif, setidaknya untuk televisi dalam waktu sekitar 50
mil dari pemancar televisi. Tapi program yang sama dapat dibuat terpisah
dengan menempatkan program pada kabel.
Karakteristik yang membedakan antara barang publik lokal dan barang klub
adalah bahwa barang publik lokal terbuka bagi siapa saja yang ingin
menikmatinya, sedangkan upaya sadar dibuat untuk membatasi akses ke
barang-barang klub untuk anggota yang membayar untuk mendukung proyek
tersebut. Aturan cepat praktis untuk membedakan barang klub dari barang
publik lokal adalah bahwa barang publik lokal yang tersedia untuk semua,
bahkan turis. Barang klub, bagaimanapun, adalah hanya tersedia untuk
anggota.
2) Barang Publik Congestible
Barang publik congestible adalah barang publik yang nonrival dalam
penggunaan biasa tetapi menjadi penuh dalam penggunaan yang terus
menerus atau jam sibuk. Setiap pengguna tambahan membebankan biaya
pada pengguna lainnya. Barang publik yang padat kadang-kadang juga
disebut barang publik ambien. Jalan raya adalah contoh yang baik dari barang
14

15. publik congestible. Selama jam nonpeak menyerupai barang publik, tetapi
dapat menjadi penuh pada jam sibuk.
3) Publik Barang Campuran
Barang publik juga dapat dicampur dengan barang jenis lain, yang
mengakibatkan barang tidak murni. Sebuah contoh umum adalah
pencampuran program radio dan iklan radio. Program radio adalah barang
publik, karena mereka tanpa pesaing dan tidak eksklusif. Dari perspektif
pendengar radio, program radio tanpa pesaing, seperti sejumlah orang dapat
mendengarkan tanpa mengganggu pendengar yang ada. Mereka juga tanpa
pengecualian, seperti orang dengan radio dapat mendengarkan secara gratis.
Iklan radio secara jelas barang-barang swasta karena mereka berdua saingan
dan dikecualikan.
4) Barang Swasta tidak murni
Kategori ini adalah yang paling umum digunakan. Beberapa ekonom
menganggap barang-barang yang tidak umum atau swasta murni sebagai
barang publik murni. Tapi barang swasta tidak murni memiliki lebih banyak
kesamaan dengan barang swasta murni. Barang pribadi murni keduanya
benar-benar saingan dalam konsumsi dan benar-benar terpisah.
a) Barang Swasta dengan Eksternalitas
Eksternalitas terjadi setiap kali ada transaksi oleh dua pihak baik dengan
membebankan biaya atau memberikan manfaat pada pihak ketiga yang
bukan bagian dalam transaksi asli. Dalam kasus eksternalitas positif,
kebocoran manfaat kepada pihak ketiga melanggar asumsi persaingan
lengkap dari yang baik swasta murni.
Dalam kasus eksternalitas negatif, biaya yang dikenakan pada pihak
ketiga, yang bukan merupakan pihak dalam transaksi sebenarnya.
Dengan demikian pihak dalam transaksi tidak membayar biaya penuh,
melanggar asumsi barang pribadi murni yang dikecualikan. Eksternalitas
negatif adalah pembenaran bagi intervensi pemerintah, baik untuk
mengendalikan dampak negatif dari eksternalitas pada pihak terluka atau
kompensasi untuk cedera mereka. Oleh karena itu transaksi dengan
eksternalitas tidak lagi murni swasta.
15

16. b) Barang Swasta Campuran
Barang swasta Campuran serupa dengan barang publik campuran,
kecuali mereka mulai keluar sebagai barang swasta. Mereka mungkin
berbeda
dari
barang-barang
pribadi
dengan
eksternalitas
saat
eksternalitas merupakan bagian dari barang yang dimaksudkan.
Misalnya, kampanye internasional untuk memberantas cacar terdiri dari
memvaksinasi banyak individu, yang merupakan barang swasta karena
setiap dosis vaksin adalah persaingan dan dikecualikan. Tapi hasil penting
dari vaksinasi universal pemberantasan penyakit, yang merupakan
barang publik seperti yang tanpa pesaing dan tidak eksklusif.
dan dikelola universal di seluruh dunia.
c)
Barang Swasta yang disediakan untuk publik
Dalam kasus yang langka, pemerintah menyediakan barang-barang yang
pada dasarnya barang swasta untuk warga negara mereka (Stiglitz, 2000,
hal 136). Perumahan adalah contohnya, perumahan adalah barang
swasta dan dalam kebanyakan kasus adalah barang swasta murni.
Sementara perumahan jelas barang swasta, beberapa komunitas
menyediakan perumahan publik dengan sewa bersubsidi kepada mereka
yang tidak dapat membeli rumah. Keterlibatan publik dalam barang
swasta seperti perumahan adalah dilakukan di bawah premis bahwa
masyarakat juga memperoleh beberapa nilai atau manfaat dari
mengetahui bahwa beruntung warganya memiliki kebutuhan dasar. Cara
alternatif untuk memenuhi kebutuhan yang sama bagi pemerintah untuk
mensubsidi sewa perumahan swasta bagi mereka yang dinyatakan tidak
mampu membeli rumah.
Seperti yang kita lihat, barang murni menjadi tidak murni karena mereka
memiliki karakteristik lebih dari satu jenis yang barang. Beberapa barangbarang murni mungkin mirip dengan lebih dari satu jenis barang murni.
Kami membedakan barang publik murni dari kategori ini dengan tidak
murni sehingga kita dapat menggunakan contoh murni ketika berpikir
tentang tantangan penyediaan barang publik dalam ekonomi pasar.
16

17. C. TANTANGAN PENYEDIAAN BARANG PUBLIK
Meskipun barang publik diperlukan dalam ekonomi pasar, penyediaan barang-barang
publik tersebutlah yang menyajikan tantangan sulit untuk pasar tersebut. Pasar sangat
efisien dalam memproduksi barang swasta karena barang tersebut baik persaingan
dalam konsumsi dan pengecualian. Pasar menghadapi kesulitan besar mengalokasikan
sumber daya untuk produksi barang publik karena kurangnya barang publik kualitas
kedua. Salah satu cara untuk memahami pasar menghadapi kesulitan dalam
memproduksi barang publik murni adalah untuk mengidentifikasi mekanisme yang
memungkinkan pasar untuk secara efektif menghasilkan barang swasta murni dan
untuk mengidentifikasi bagaimana perbedaan antara barang publik murni dan swasta
murni.
1. Pasar menggunakan Persaingan dan Pengecualian untuk Mengalokasikan Barang
Persaingan dan pengecualian sangat penting untuk penyediaan barang di pasar
untuk beberapa alasan. Persaingan memungkinkan produsen untuk secara akurat
mengukur permintaan produk mereka, dan pengecualian memungkinkan produsen
untuk mendapatkan bayaran untuk barang-barang mereka. Fitur-fitur ini, bersama
dengan asumsi kepentingan sepihak, menyebabkan keefisienan dan mungkin alokasi
yang optimal atas sumber daya yang ada.
Adam Smith, dalam buku klasiknya, The Wealth of Nations (1776), menunjukkan
bahwa pasar bertindak sebagai invisible hands untuk mengkoordinasikan tindakantindakan individu, masing-masing bertindak secara sukarela demi kepentingannya
sendiri, untuk melayani kepentingan bersama. Namun kita tidak bergantung pada
kebaikan dari tukang daging atau tukang roti untuk menyediakan makanan untuk
meja kita, tetapi atas kepentingan diri sendiri (Smith, 1991, hal 20). Seorang tukang
roti, ingin mencari nafkah sendiri, akan memanggang barang yang orang inginkan.
2. Kesulitan yang dihadapi dalam menyediakan Barang Publik melalui Pasar.
Karena Barang publik dan barang privat merupakan dua hal yang saling bertolak
belakang maka alasan mengapa pasar sangat efektif dalam menyediakan barang
privat adalah sama dengan alasan mengapa pasar tidak efektif dalam menyediakan
barang publik.
a.
Nonrivalry menciptakan suatu insentif bagi setiap orang untuk menyembunyikan
kesukaan mereka yang sebenarnya
17

18. Orang-orang dapat menikmati barang nonrival yang diproduksi untuk tetangga
mereka. Oleh karenanya, orang-orang lebih memilih untuk tidak bersuara untuk
memberikan apresiasi atas barang nonrival tersebut karena takut dimintai
kontribusi atas barang tersebut. Jadi, permintaan atas barang publik mungkin
tersembunyi sehingga pasar tidak mencoba untuk menawarkan barang publik
yang mereka anggap sebagai tidak diinginkan.
b. Non-excludable menciptakan suatu insentif bagi setiap orang bahwa mereka
tidak perlu berkontribusi untuk menikmati barang publik tersebut.
Karakteristik dari barang publik yang “nonexcludable” membuat orang-orang
dapat menikmati mereka tanpa harus membayar. Ini dapat menciptakan
seseorang dapat menjadi free rider.
1) Free Rider sebagai suatu kekurangan dalam sifat dasar manusia
Fenomena free rider dapat dianggap sebagai suatu kekurangan dari sifat
manusia. Setiap manusia berusaha untuk menghindarkan diri dari masalah
dan biaya dan lebih suka untuk membebankannya/berpangku tangan kepada
orang lain.
2) Free Rider sebagai peningkat kegunaan rasional (Rational Utility Maximizer)
Asumsikan hanya ada dua barang, yaitu makanan dan pertahanan. Makanan
adalah barang privat dan pertahanan adalah barang publik. Setiap individu
memiliki dua pilihan, menghabiskan sebagian besar dari pendapatan mereka
pada makanan atau menghabiskannya pada pertahanan.
Jika seseorang
memberikan kontribusi paling besar untuk kepentingan publik, pertahanan
nasional, maka kesejahteraan keluarga akan mengalami penurunan yang
nyata sedangkan dalam tingkat pertahanan tidak terlihat. Namun, jika
individu yang sama menghabiskan mayoritas penghasilannya pada makanan,
belanja pangan yang lebih tinggi akan membuat perbaikan yang nyata dalam
kesejahteraan keluarga tapipengurangan belanja publik tidak terlihat
pengaruhnya dalam keamanan nasional. Pada tingkat individu, akan muncul
pemikiran untuk berkontribusi lebih sedikit untuk pertahanan nasional. Setiap
individu akhirnya menghadapi godaan untuk menjadi free rider dan
bergantung pada kontribusi orang lain untuk barang publik seperti
pertahanan nasional. Pada tingkat kolektif, jutaan orang yang memilih untuk
18

19. menjadi free rider dapat menimbulkan masalah yang serius pada penyediaan
barang publik.
3) Free Rider menghalangi timbulnya pareto efficiency karena kurang
tersedianya barang publik
Pareto efficiency tidak akan tercapai dengan pendanaan sukarela atas barang
publik karena barang publik akan kurang didanai sekalipun mereka akan
disediakan. Masyarakat secara keseluruhan mungkin lebih suka untuk
menukarkan beberapa barang privatnya untuk level barang publik yang lebih
besar, tetapi tidak ada individu yang mempunyai keinginan untuk
melakukannya. Karena tidak ada individu yang dapat melakukan, dan mereka
berperilaku sendiri-sendiri di dalam pasar, mengakibatkan timbulnya
keinginan secara terstruktur ke semua warga lainnya untuk menjadi free
rider. Oleh karenanya, upaya untuk menyediakan barang publik melalui
mekanisme pasar merupakan kegagalan struktural yang disebabkan oleh sifat
nonrivalry dan nonexcludability atas barang publik.
19

20. BAB III
PENYEDIAAN BARANG PUBLIK DI INDONESIA DAN PERMASALAHANNYA
A. Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang Publik dan Jasa Publik di Indonesia
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik adalah unsur
penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappenas
melalui Sekretaris Utama. Lembaga ini dipimpin oleh seorang kepala.
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik mempunyai tugas
mengkaji, menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan kebijakan pengadaan
barang/jasa nasional, serta melaksanakan sosialisasi, pemantauan dan penilaian atas
pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Publik menyelenggarakan fungsi:
penyiapan dan perumusan kebijakan dan sistem pengadaan nasional
penyiapan dan perumusan kebijakan pengembangan dan pembinaan sumber daya
manusia di bidang pengadaan
pelayanan bimbingan teknis, pemberian pendapat dan rekomendasi, serta
koordinasi penyelesaian masalah di bidang pengadaan
pengembangan sistem informasi nasional di bidang pengadaan
pengawasan pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan teknologi
informasi
melaksanakan sosialisasi, pemantauan, dan penilaian pelaksanaan kebijakan dan
sistem pengadaan nasional
B. Permasalahan dalam Penyediaan Barang Publik
1.
Kebocoran dan Penyimpangan atas penyediaan barang publik sehingga tidak mampu
memberikan utilitas yang optimal
Terjadinya begitu banyak kebocoran dan penyimpangan, misalnya sebagai akibat
adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta rendahnya profesionalisme
aparat pemerintah dalam mengelola anggaran publik. Korupsi menjadi sindrom
klasik yang senantiasa menggerogoti negara-negara yang ditandai oleh superioritas
pemerintah salah satunya Indonesia. Kendati sulit dibuktikan, kebocoran anggaran
publik terus berlanjut dan merugikan negara. Berdasarkan data ICW (September
20

21. 2010) adalah besarnya kebocoran APBN mencapai 30%. Kebocoran anggaran itu
mengakibatkan proyek infrastruktur yang dibangun dengan anggaran pemerintah
lebih cepat rusak dibandingkan dengan umur rencananya.
Masalah efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran juga masih sering
dipertanyakan. Rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan
pemerintah akibat maraknya irasionalitas pembiayaan kegiatan negara. Kondisi ini
disertai oleh rendahnya akuntabilitas para pejabat pemerintah dalam mengelola
keuangan publik. Hal ini menyebabkan beberapa masalah dalam penyediaan barang
publik, yaitu:
a. Banyak dalam merencanakan kebutuhan tidak sesuai dengan barang yang
dibutuhkan oleh masyarakat karena memang tidak ada ada partisipasi atau
melibatkan masyarakat, karena hanya beberapa tokoh, itupun untuk kepentingan
partai atau golongan tertentu.
b. Tidak merencanakan biayaperawatan/pemeliharaan yang semakin hari akan
membebani APBN/APBD.
c. Barang yang masih layak operasional sudah diusulkan untuk dihapuskan atau
diremajakan
2.
Kurangnya Kesadaran atas Pembayaran Pajak
Barang publik tidak dapat disediakan tanpa adanya partisipasi dari rakyat dalam
penyediaan dana. Ukuran partisipasi rakyat secara kasar bisa dihitung dengan
membandingkan tax ratio negara Indonesia dengan negara lainnya sehingga bisa
diperkirakan pula seberapa banyak free rider atas barang publik yang ada di
Indonesia. Berdasarkan data tax ratio tahun 1989 – 2010 diperoleh data sebagai
berikut:
21

22. Tax Ratio negara-negara berkembang yang selevel dengan Indonesia sudah mampu
mencapai tax ratio sebesar 20%. Dari tabel diatas bisa kita simpulkan bahwa selama
kurun waktu 21 tahun indonesia hanya mampu menaikkan tax rationya sebesar
5.11% yang bisa kita hitung dari tax ratio 2010 sebesar 13.30 % dikurangi tax ratio 21
tahun yang lalu yaitu pada akhir pelita 1 tahun 1989 sebesar 8.19 %. Dan dengan
data diatas juga kita bisa mengatahui bahwa untuk meningkatkan tax ratio indonesia
sebesar 1% rata-rata indonesia membutuhkan waktu 4,1 tahun (diperoleh dari 21
tahun dibagi 5,11 %), sementara untuk bisa setara dengan tax ratio negara-negara
tetangga yang sedang berkembang yang sudah mencapai sekitar 20% bisa anda
hitung sendiri.
3.
Sistem hukum yang bisa dibeli menyebabkan rakyat kecil terkecualikan dalam
mendapatkan keadilan
Korupsi menyebabkan keadilan di negeri ini menjadi hal yang langka yang
seharusnya bisa dinikmati oleh semua orang. Aparat hukum di negara ini yang masih
bisa dibeli menyebabkan banyak masyarakat miskin yang tersingkirkan dan keadilan
itu sendiri menjadi barang privat yang mungkin bukan dalam artian keadilan yang
sesungguhnya.
4.
Negara belum mampu sepenuhnya menyediakan sistem pendidikan yang dapat
dinikmati oleh seluruh penduduk di Indonesia khususnya rakyat miskin.
Ketentuan yang menyatakan bahwa sekolah tingkat SD dan SMP menjadi kewajiban
pemerintah belum dapat dilaksanakan. Terlihat jelas dengan tingginya biaya sekolah
yang semakin lama semakin mahal menjadikan pendidikan menjadi barang yang
sulit/excludable. Kondisi ini memang bukan sepenuhnya salah pemerintah,
melainkan semua pihak yang secara terstruktur mengakibatkan sistem pendidikan di
Indonesia belum dapat dinikmati oleh seluruh penduduk di Indonesia.
22

23. BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Barang publik merupakan barang yang nonrival dan tidak terpisahkan. Salah satu contoh
dari barang publik adalah pertahanan dan keamanan. Sekali barang publik tersebut
dinikmati oleh satu orang maka sangat sulit atau mustahil untuk mencegah orang lain
untuk menikmati barang publik tersebut walaupun orang tersebut tidak memberikan
suatu kontribusi atas barang publik itu. Nonrivalry dan nonexcludability menciptakan
beberapa kesulitan dalam usaha-usaha untuk menyediakan barang publik secara sukarela
melalui transaksi pasar. Orang menghadapi godaan untuk bebas menggunakan dan
menikmati barang yang dibayar oleh orang lain. Oleh karena itu hampir semua
masyarakat, bahkan ekonomi pasar, memilih untuk penyediaan layanan atau barang
publik melalui pendapatan pajak.
B. SARAN
Penyediaan barang publik di Indonesia masih belum dapat dilakukan secara optimal. Oleh
karenanya, perlu dilakukan beberapa perbaikan sebagai berikut:
1.
Penegakan hukum di Indonesia (law enforcement) dalam rangka melindungi semua
hak dan kewajiban seluruh penduduk di Indonesia
2.
Meningkatkan kesadaran pentingnya pajak dalam penyediaan barang publik di
Indonesia
3.
Penyediaan barang publik yang tepat sasaran dalam memperoleh utilitas yang
maksimal.
23