SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Download to read offline
FGD
KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI
DALAM RTRW PROPINSI LAMPUNG
HOTEL NOVOTEL BANDAR LAMPUNG
28 APRIL 2020
oleh :
Ir. MULYADI IRSAN, MT.
KEPALA BAPPEDA PROPINSI LAMPUNG
BAPPEDA
Agenda Layout
01 GAMBARAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
02 KEBIJAKAN TATA RUANG PROVINSI LAMPUNG
03 KAWASAN PERUNTUKKAN PERINDUSTRIAN (KPI)
PROVINSI LAMPUNG
04 SARANA PENDUKUNG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
05 GAP PERDA 12 TAHUN 2019 PROVINSI LAMPUNG DENGAN
PERMENPERIN 30 TAHUN 2020
Kondisi Fisik dan Kewilayahan Provinsi Lampung
KEWILAYAHAN
• Luas wilayah Provinsi Lampung, 34.623,80 km2 atau
sekitar 1,81% luas Indonesia dan 7,31% Luas Pulau
Sumatera
• Secara administrasi terbagi ke dalam 13 Kabupaten
dan 2 Kota, dengan Ibukota Bandar Lampung
• Kab. Lampung Timur memiliki luas wilayah terbesar
(15,4% dari luas Provinsi Lampung)
• Terletak Di jalur perdagangan dunia (Selat Malaka
(current mainline), Samudera Hindia (future
mainline), ALKI I)
GEOLOGI
• Berada di jalur Ring-Of-Fire yang rawan bencana
• Bukit barisan di bagian barat, dataran rendah serta
berawa di bagian timur
• Terdapat punggung sebelah Barat Lampung yaitu
bagian dari Bukit Barisan
• Terdapat bahan-bahan tambang: Minyak Bumi,
Uranium, Batubara Muda, Mineral Besi, Emas dan
Perak, Marmer, Sumber Air Panas dan Gas Bumi
TOPOGRAFI
• Terbagi dalam 5 (lima) unit topografi
• Bukit barisan di bagian barat, dataran rendah serta
berawa di bagian timur
• Sejumlah sungai besar yang mengalir ke Pantai
Timur
• Lereng-lereng dengan kemiringan berkisar 25% dan
ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut
(Kawasan Bukit Barisan dengan puncak tonjolan-
tonjolannya berada pada Gunung Tanggamus,
Gunung Pasawaran, dan Gunung Rajabasa).
Kondisi Sosial Provinsi Lampung
No Indikator Angka
1 Jumlah Penduduk (ribu jiwa) 9.077
2 Pertumbuhan Penduduk (%) 4,00
3 Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 237
4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,67
5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 65,29
6 Persentase Penduduk Miskin (%) 12,76
7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,69
8 Angka Harapan Hidup 70,65
9 Rata - rata Lama Sekolah 8,05
PETA KEPADATAN PENDUDUK
PETA IPM
• Jumlah penduduk Provinsi Lampung sekitar 9,077 jt jiwa (14,6% dari jumlah penduduk Pulau Sumatera)
• Jumlah penduduk terbesar adalah Kab.Lampung Tengah (1.250.486 jiwa), Kab. Lampung Timur (1.018.424 jiwa), Kota Bandar Lampung
(997.728 jiwa) dan Kab. Lampung Selatan ( 982.885 jiwa)
• Provinsi Lampung memiliki kepadatan penduduk 237 jiwa/km2, merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang cukup besar di Pulau
Sumatera selain Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat
• Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung yang terbesar adalah Kota Bandar Lampung, Kota Metro dan kabupaten Lampung Selatan
• Penyebaran penduduk tidak merata, dimana umumnya penduduk tinggal di wilayah perkotaan dan di daerah pesisir
• IPM Provinsi Lampung (69,69) masih dibawah rata-rata nasional (71,94)
• Persentase penduduk miskin masih tinggi (2 digit)
Kondisi Ekonomi Provinsi Lampung
No Indikator Angka
1 PDRB ADHB (Trilyun Rp) 354,.6
2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%) 5,15
3 Upah Minimum Provinsi (UMP) (Rp/Bln) 2.400.000
4 Pengeluaran perkapita (Rp/bulan) 3.468.333
5 Sektor Ekonomi Utama Tahun
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (29,90%)
Industri Pengolahan (19,41%)
Rencana Tata Ruang Provinsi Lampung
• Terdapat 1 PKN (Kota Bandar Lampung) dan 6 PKW (Kota Metro, Kalianda, Liwa, Menggala, Kotabumi, Kota Agung);
• Terdapat 1 Bandara Pengumpul Sekunder (Radin Inten II), 1 Pelabuhan Utama (Panjang), 3 Pelabuhan Pengumpul (Teluk Betung, Kota Agung,
Sebalang), dan 7 Pelabuhan Penyeberangan (Bakauheni, Ketapang, Tabuan, Madang, Pulau Cantik, Teluk Betung);
• Jaringan jalan dikembangkan pada 3 lintas, yaitu Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera, Jaringan
Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera
• Rencana pembangunan jalan tol di Provinsi Lampung adalah pembangunan tol tahap I Palembang- Lampung (Bakauheni) sepanjang 335 km sebagai
bagian dari Tol Trans Sumatera
• Mewujudkan jaringan jalur KA Trans Sumatera dengan memperhatikan kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung;
• Kawasan lindung di Provinsi Lampung merupakan kawasan lindung nasional seperti kawasan hutan lindung (Target 40% kelestarian kawasan hutan
lindung), bergambut, resapan air, sepadan pantai dan sungai, kawasan suaka alam, suaka margasatwa, cagaralam, hutan nasional, taman wisata alam;
• Kawasan hutan konservasi terdapat di wilayah Lampung Timur dan Lampung Barat, sedangkan kawasan hutan lindung terdapat di wilayah Lampung
Barat dan Lampung Selatan
Sumber : RTRWN, RTR Pulau Sumatera, RTRW Provinsi Lampung
PETA STRUKTUR RUANG PROVINSI LAMPUNG
PETA POLA RUANG PROVINSI LAMPUNG
Metro
Menggala
Kalianda
Kotaagung
Kotabumi
Liwa Bandar Lampung
TINJAUAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024
SASARAN KUANTITATIF DAN PENAHAPAN CAPAIAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI (RIPIN 2015-2035)
2020
Pertumbuhan
sektor industri
non migas
Kontribusi
industri nonmigas
terhdap pdb
Kontribusi
ekspor produk
industri terhadap
total ekspor
Jumlah tenaga
kerja sektor
industri
Presentase nilai
tambah yang
diciptakan diluar
Pulau Jawa
TAHAP I
[2015-2019]
Meningkat nilai
tambah SDA
Indonesia sebagai
negara industri
tangguh
Keunggulan
kompetitif dan
berwawasan
lingkungan
TAHAP II
[2020-2024]
TAHAP III
[2025-2035] 2035
Pertumbuhan
sektor industri
non migas
Kontribusi
industri nonmigas
terhdap pdb
Kontribusi
ekspor produk
industri terhadap
total ekspor
Jumlah tenaga
kerja sektor
industri
Presentase nilai
tambah yang
diciptakan diluar
Pulau Jawa
10,50%
30%
78,40%
29,2
Juta
40%
‣ Mengembangkan sumber daya industri
yang berkualitas, berdaya saing, dan
profesional
‣ Meningkatkan sektor industri menjadi
sektor andalan dalam pembangunan
ekonomi provinsi lampung
‣ Memperkuat struktur industri untuk
mewujudkan industri yang tangguh dan
berdaya saing berbasis SDA yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
TERWUJUDNYA INDUSTRI BERBASIS SUNBER DAYA ALAM
SEBAGAI PENOPANG UTAMA PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI LAMPUNG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI (RPIP) LAMPUNG 2016-2035
PERDA NO.13 TAHUN 2016
VISI PEMBANGUNAN INDUSTRI
MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI
No. Sasaran
Tahun
2020 2025 2030 2035
1 Pertumbuhan sektor
industri tanpa migas (%)
8,83 9,65 10,07 10,58
2 Kontribusi Industri tanpa
migas terhadap PDRB (%)
19,26 19,65 20,63 21,66
3 Nilai ekspor produk
Industri tanpa migas (Rp.
Juta)
2.459.737,41 2.742.972,05 2.854.347,75 2.999.948,17
4 Jumlah tenaga kerja di
sektor industri tanpa
migas (orang)
150.000 303.000 610.000 1.200.000
5 Nilai Investasi sektor
industri tanpa migas
a. Penanaman Modal Asing
(Ribu US $)
13.556,15 15.419,08 16.205,61 16.863,62
b. Penanaman Modal Dalam
Negeri (Rp. Juta)
4.355.294,42 4.953.816,63 5.154.961,49 5.417.916,34
SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
BANGUN INDUSTRI PROVINSI LAMPUNG
Industri Hulu Agro
Industri Bahan Galian
Bukan Logam, Industri Logam Dasar, Otomotif dan
Elmati (ICT)
Industri Kimia Dasar Berbasis Migas
dan Batubara
Industri Barang Modal, Energi, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
Prasyarat
Industri Pendukung
Industri Andalan
Modal Dasar
Industri Karet, Barang dari Karet
dan Plastik
VISI & MISI PEMBANGUNAN
INDUSTRI LAMPUNG
Industri Pangan
Pembiayaan
Infrastruktur Kebijakan & Regulasi
Teknologi, Inovasi & Kreativitas
Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia
Industri Hulu
PERDA NO 13 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROVINSI LAMPUNG
Perwilayahan
Industri
WPPI
Masterplan Pengembangan
Perwilayahan Industri
Infrastruktur Pendukung
(Soft dan Hard)
KPI
Tata Ruang
(lokus industri)
REPIDA
(fokus industri)
KI Pembangunan/
Pengembangan
Sentra IKM Pembangunan/
Revitalisasi di Luar Jawa
Keterangan :
Wilayah NKRI terbagi dalam 10 (Sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI)
WPPI : Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri
KPI : Kawasan Peruntukan Industri
KI : Kawasan Industri
Sentra IKM : Sentra Industri Kecil dan Menengah
Didukung dengan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengembangan Industri Daerah
Keterangan :
IK = Industri Kecil ; IM =Industri Menengah; IBKK = Industri yang
menggunakan bahan baku khusus; IPLK = Industri yang proses
produksinya memerlukan lokasi khusus
PERWILAYAHAN INDUSTRI
(Berdasarkan UU No.3/2014 tentang Perindustrian)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Bandar Lampung
Telp. (0721) 485458 Fax. (0721) 486396
Website : www.bappeda.lampungprov.go.id
Perpres No.13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
Pasal 55:
Kota Bandar Lampung
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DALAM RTRW PULAU SUMATERA
PERDA PROVINSI LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009 S/D 2029
Pasal 3
Kebijakan dan Strateginya , meliputi:
• Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi
dan budaya ke seluruh wilayah provinsi
• Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta
mengurangi resiko bencana alam,
• Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budi daya sesuai dengan
daya dukung dan daya tampung lingkungan
• Meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya
dukung lahan,
• Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian
wilayah,
• Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui
pengintegrasian kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan
dengan kawasan sekitarnya.
Pasal 3
Untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan
kebijakan dan strategi,
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung (Pasal
2)
Terwujudnya Pembangunan Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan Dan
Berkelanjutan Berbasis Pengembangan Industri, Ketahanan Pangan Dan Pariwisata
Menuju Provinsi
Lampung Berjaya.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Bandar Lampung
Telp. (0721) 485458 Fax. (0721) 486396
Website : www.bappeda.lampungprov.go.id
Kawasan Industri Mengacu Kepada
Perda Provinsi Lampung No.12 Tahun 2019 tentang Revisi
RTRW Provinsi Lampung
a. Kawasan Industri Lampung
(KAIL) Lampung Selatan
b. Kawasan Industri
Tanggamus
k. Kawasan Industri
Bandar Lampung
i. Kawasan Industri
Katibung, Lampung Selatan
c. Kawasan Industri Way
Pisang, Lampung Selatan
d. Kawasan Industri Way
Kanan
f. Kawasan Industri
Mesuji
g. Kawasan Industri
Tulang Bawang Barat
h. Kawasan Industri
Tulang Bawang
j. Kawasan Industri
Tegineneng, Kab. Pesawaran
e. Kawasan Industri
Sulusuban, Lampung Tengah
Perda No.12 Tahun 2019 tentang Revisi RTRW Provinsi Lampung
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
INDIKASI PERATURAN ZONASI KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI
Paragraf 12 Pasal 141 R :
Perencanaan dan pembangunan Kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis
Pada Kawasan industri diperkenankan adanya pemukiman penunjang kegiatan industri
Pada Kawasan industri diperkenankan adanya sarana dan prasarana penunjang
Pengembangan Kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar
fungsi Kawasan, dan sarana pengolahan limbah
Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan
frontpage road untuk kelancaran aksesibilitas
Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan
lingkungan
Setiap rencana pengembangan Kawasan industri harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL
Setiap industri wajib berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Bandar Lampung
Telp. (0721) 485458 Fax. (0721) 486396
Website : www.bappeda.lampungprov.go.id
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROVINSI LAMPUNG 2016-2035
KI Mesuji + 4.000 Ha
KI Tulang Bawang ( + 200 Ha)
KI Tulang Bawang Barat ( + 1.800 Ha)
KI Way Kanan ( + 2.000 Ha)
KI Maritim Tanggamus + 3.470 Ha
KI Katibung + 5.000 Ha
KI Way Pisang + 3.460 Ha
Kawasan Industri Lampung (KAIL II) + 300 Ha
KI Lampung Tengah (Sulusuban) + 1000 Ha
 Kebijakan Sektor Industri diarahkan pada Pengembangan 9 Kawasan Industri sebagaimana Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)
Lampung 2016-2035 (Perda 13 tahun 2016)
 Dari 15 Kabupaten/Kota, 12 Kabupaten/Kota telah menyusun Dokumen RPIK (sudah Perda dan sedang tahap evaluasi Pemprov Lampung)
PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DI PROVINSI LAMPUNG DALAM RPJMN 2020-2024
KAWASAN INDUSTRI KATIBUNG
Luas : + 3.000 ha
Lokasi :
Kecamatan
Katibung,
Lampung
Selatan
sebagai Kawasan Industri Energi
Terpadu yang akan dibangun melalui
skema KPBU
sebagai Kawasan Industri Berbasis Agro
Luas : + 3.460 ha
Lokasi : Register 1 Way Pisang
Dokumen Detil Masterplan dan FS Kawasan Industri
Way Pisang oleh Kemenperin 2021 (disepakati saat
Desk Musrenbangnas)
4 (Empat) Kawasan Industri di Provinsi Lampung masuk dalam RPJMN 2020-2024 sebagai Kawasan Industri Yang Dikembangkan 2020-2024
KAWASAN INDUSTRI WAY PISANG
KAWASAN PESAWARAN
Lokasi : Kecamatan Tegineneng
Luas : + 1200 Ha
• Jenis industri yang akan dikembangkan adalah Industri
Manufaktur
• Telah Disusun Masterplan KI Pesawaran dan,
Feasibility Study Kawasan Industri Pesawaran oleh
Kementrian Perindustrian.
KAWASAN INDUSTRI TANGGAMUS
Kawasan Industri Maritim
Luas Total Perencanaan :
Kawasan Industri : 3.470,36 Ha
Pengembangan Kota Baru : 2.372 Ha
KAWASAN INDUSTRI WAY PISANG
Kawasan Industri Berbasis Agro
Luas : + 3.460 ha
Lokasi : Register 1 Way Pisang
 460 Ha (Tahap 1) telah mendapatkan
Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan
Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.Namun telah berakhir tahun
2021 ehingga tidak dapat diperpanjang
kembali.
Dokumen Detil Masterplan dan FS Kawasan
Industri Way Pisang oleh Kemenperin 2021
(disetujui saat Desk Musrenbangnas)
Aksesbilitas:
• Bandara Raden Intan II melalui
Kalianda
• Pelabuhan Bakauheni melalui Jalan
lintas Sumatera
• Jalan Lintas Tol Sumatera
Katersediaan Energi dan Listrik
• PLTU batu bara berlokasi di
Kabupaten Lampung Selatan (PLTU
Tarahan Unit 3 dan 4)
• Listrik
Jaringan distribusi listrik melalui
Kota Metro, Kota B. Lampung, dan
Kab. Lamsel
Kebutuhan Listrik KI Way
Pisang 192,68 MW
• Gas bumi
Brupa pengembangan jaringan
distribusi melalui Kota Metro,
B,Lamp, Kab. Lamtim dan Kab
Lamsel yang ditujukan untuk
melayani kebutuhan masyrkt dan
industri Kab/ Kota di Provinsi
EXIT TOL terdekat :
BAKAUHENI UTARA/Simpang Susun Bakauheni (5 Km)
KALIANDA/Simpang Susun Kalianda (15 Km)
KAWASAN INDUSTRI KATIBUNG
KAWASAN INDUSTRI KATIBUNG
• Kawasan Industri Energi Terpadu yang
akan dibangun melalui skema Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Luas : + 3.000 ha
Lokasi : Desa Tarahan, Kecamatan
Katibung, Lampung Selatan
Industri kimia dasar berbasis migas dan
petrokimia
Aksesbilitas:
Jalan Tol Trans Sumatera, connecting
Sumatera - Jawa
Pelabuhan umum Panjang, draft -12m
LWS
Pelabuhan Bakauheni melalui Jalan
lintas Sumatera
Air Bersih
• Fasilitas air bersih, diperoleh dari opsi
Way Sekampung / WayKatibung /
Desalinasi
Katersediaan Energi dan Listrik
• PLTU Tarahan kapasitas (2x100 MW)
sekitar 6 km dari lokasi KI Katibung.
• PLTU Sebalang (100 MW) yang
terletak berdampingan dengan KI
Katibung
Gas bumi
Fasilitas FSRU (dioperasikan oleh PGN
di perairan Labuhan Maringgai
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Bandar Lampung
Telp. (0721) 485458 Fax. (0721) 486396
Website : www.bappeda.lampungprov.go.id
KI Pesawaran + 1200 Ha.
• Lokasi : Kecamatan Tegineneng Desa
Kotaagung, Desa Dusun Sugih Baru, Desa
Bumi Agung, desa Rejo Agung
• Luas penegmbangan : + 955 ha dari total
sebesar + 1200 Ha
• Core industri : Aneka Industri
• Telah disusun Masterplan dr Kementrian
Peridustrian tahun 2018
• Di sekitar lokasi KI dijumpai cukup banyak
permukimanan (Selatan dan ngerucut 955
ha
3. KAWASAN INDUSTRI PESAWARAN
Aksesbilitas
•Jalan Lintas Sumatera,
•Jalan Tol Trans Sumatera ruas
Terbanggi Besar Bakauheni
•Pelabuhan umum Panjang, draft
12m LWS
•Bandara Raden Intan
•Staisun KA Teginneng
Air
•Keberadaan Saluran Irigasi
Lokasi rencana KI terbelah oleh
saluran irigasi yang mengalir dari
selatan ke utara.
• Sumber Listrik
Sumber listrik berasal dari PLN
dan Gardu Induk PLTD Tegineneg
• Pembangunan terminal tipe C
dan pembangunan terminal
barang di Kec. Tegineneg
• Disekitar lokasi rencana KI telah
ada beberapa kegiatan industri,
baik skala menengah maupun
skala kecil.
KI terbelah oleh Exit Tol Trans Sumatra. Exit Tol
menghubungkan Jalan Tol Trans Sumatra dengan Jalan Lintas
Sumatra
KAWASAN INDUSTRI MARITIM, TANGGAMUS
Aksesbilitas
Bandara
• Bandara Raden Inten II
• Bandara Pekon Serai
Pelabuhan
• Pelabuhan batu balai
Pekon Ketapang
• Pelabuhan Bakauhen
• Pelabuhan Panjang
i
Lokasi : Kec. Kota Agung Timur, dan Cukuh Balak
Pengembang : PT Pertamina
Lahan ±1.022 Ha ( ± 800 ha lahan pertamina di KI Tanggamus
Rencana Pengembangan : ± 3.470,36 Ha
Core Industri : Galangan Kapal
Energi
• PlLTA Way Semangka
• Pembangkit Listrik Pans Bumi Ulu
Belu
• Pembangkit Listrik panas Bumi
Rajabasa
• FSRU Labuahan Mrinngai
• Instalasi air bersih
PELABUHAN
KUALASTABAS
PELABUHAN NASIONAL
KOTA AGUNG
PELABUHAN REGIONAL MESUJI
PELABUHAN REGIONAL
KUALA TELADAS
PELABUHAN LOKAL
WAY SEPUTIH
PELABUHAN REGIONAL
KUALA PENET
PELABUHAN REGIONAL LABUHAN
MARINGGAI
PELABUHAN REGIONAL
SEKAMPUNG
PELABUHAN
INTERNASIONAL
PANJANG
PELABUHAN REGIONAL PULAU TABUAN
DAYA DUKUNG PELABUHAN
PELABUHAN BENGKUNAT
PELABUHAN BAKAUHENI
Pelabuhan Bakauheni
Dermaga Eksisting sebanyak 6
Dermaga
Rencana Pengembangan hingga 10
Dermaga
PEMBANGUNAN KELISTRIKAN
Kondisi kelistrikan di Provinsi Lampung :
 Daya Mampu Pembangkit 828 MW
 Beban puncak sebesar 1.097 MW (defisit sebesar 269
MW)
Saat ini belum ada kesesuaian harga jual antara PT. PLN
dengan Supreme Energy terkait energi panas bumi
Proyeksi Konsumsi Listrik Tahun 2025 sebesar
1.644 Kwh/Kapita dan meningkat lebih dari 3 kali
lipat pada tahun 2050
Percepatan pembangunan pembangkit listrik melalui :
 PLTU memanfaatkan batu bara Bukit Asam dengan
potensi pembangkit 600 MW;
 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di mana
Provinsi Lampung memiliki potensi sebesar 2.867 MWe
yang tersebar beberapa titik diantaranya Sekincau
Suoh, Gunung Rajabasa dan Ulu Belu. Untuk percepatan
pembangunan pembangkit, diperlukan
 kebijakan kemudahan dalam berinvestasi dan proses
perizinan pada kawasan hutan, serta
 komitmen PLN untuk membeli dengan harga yang
memadai.
Kasui
Kota Way (Curuk Gangsa)
1,62 MW
Banjit
Jukuh Batu (Curuk Putri Kembar)
1,29 MW
Banjit
Jukuh Batu (Curuk Putri Malu)
2,59 MW
Tanggamus
Way Semaka 2x 28 MW
Way Semong 2 x 9,8 MW
Lampung Barat
▪ Tembelang Sidodadi (Way Semaka)
3,056 MW
▪ Way Tenong – Fajar Bulan 6,344
MW
▪ Way Umpu
Basungan I 467 KW
Basungan II 4,498 MW
Basungan III 6,1 MW
▪ Way Basungan 2,07 MW
▪ Negeri Jaya (Sungai Way Lebuhan)
254 KW
▪ Bandar Agung (Way
Haru) 836 KW
▪ Gunung Terang Semarang Jaya
(PLTM Way Besai) 1,183 MW
▪ Argomulya (Way Giham) 6,9 MW
Lemong
Way Halami 2,74 MW
Way Melesom 3,2 MW
POTENSI TENAGA AIR
GAP
RTRW PROVINSI DENGAN
PERMENPERIN 30 TAHUN 2020
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
KETIDAKSESUAIAN ( GAP ) ANTARA PERDA PROV. LAMPUNG NO.12 TAHUN 2019 DENGAN PERMEN
PERINDUSTRIAN NO.30 TAHUN 2020
No Kriteria Keterangan
1 Kondisi Lahan
a. Daya dukung dan daya tampung lahan
b. Tidak pada Kawasan rawan bencana
c. Topografi 15%
Pasal 6
2 Status dan pola guna lahan
a. Tidak pada lahan adat
b. Tidak pada LP2B
c. Tidak pada Kawasan lindung
Pasal 7
3 Aksesibilitas
- Mempertimbangkan jalur transportasi darat, sungai, laut, dan udara
Pasal 8
4 Sumber Air Baku
a. Air permukaan
b. PDAM
c. Olahan air limbah industri
Pasal 9
5 Tempat pembuangan air limbah Pasal 10
6 Jaringan energi listrik Pasal 11
(Permen Perindustrian No. 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Peruntukan Kawasan Perindustrian)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
KRITERIA KAWASAN INDUSTRI TANGGAMUS
Pelabuhan Nasional Kota Agung
TPA
PLTD
No Kriteria Keterangan
1 Kondisi Lahan
a. Daya dukung dan daya tampung
lahan
b. Tidak pada Kawasan rawan
bencana
c. Topografi 15%
2 Status dan pola guna lahan
a. Tidak pada lahan adat
b. Tidak pada LP2B
c. Tidak pada Kawasan lindung
3 Aksesibilitas
- Mempertimbangkan jalur
transportasi darat, sungai, laut, dan
udara
4 Sumber Air Baku
a. Air permukaan
b. PDAM
c. Olahan air limbah industri
5 Tempat pembuangan air limbah -
6 Jaringan energi listrik
Jalan Kolektor
Rencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
Jalan Ruas Bandar Lampung –
Padang Cermion – Kota Agung
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
KRITERIA KAWASAN INDUSTRI WAY PISANG
No Kriteria Keterangan
1 Kondisi Lahan
a. Daya dukung dan daya tampung
lahan
b. Tidak pada Kawasan rawan
bencana
c. Topografi 15%
2 Status dan pola guna lahan
a. Tidak pada lahan adat
b. Tidak pada LP2B
c. Tidak pada Kawasan lindung
3 Aksesibilitas
- Mempertimbangkan jalur
transportasi darat, sungai, laut,
dan udara
4 Sumber Air Baku
a. Air permukaan
b. PDAM
c. Olahan air limbah industri
5 Tempat pembuangan air limbah -
6 Jaringan energi listrik
Pelabuhan Bakauheni
Jalan Lintas Timur Sumatera
Gardu Induk
TPA
Rencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
KRITERIA KAWASAN INDUSTRI TEGINENENG, KAB. PESAWARAN
No Kriteria Keterangan
1 Kondisi Lahan
a. Daya dukung dan daya tampung
lahan
b. Tidak pada Kawasan rawan
bencana
c. Topografi 15%
2 Status dan pola guna lahan
a. Tidak pada lahan adat
b. Tidak pada LP2B
c. Tidak pada Kawasan lindung
3 Aksesibilitas
- Mempertimbangkan jalur
transportasi darat, sungai, laut, dan
udara
4 Sumber Air Baku
a. Air permukaan
b. PDAM
c. Olahan air limbah industri
5 Tempat pembuangan air limbah -
6 Jaringan energi listrik
Exit Tol Gunung Sugih
Jalan Lintas Sumatera (JAP)
Bendung Agroguruh
SPAM Regional
Rencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
KRITERIA KAWASAN INDUSTRI KATIBUNG, KAB. LAMPUNG SELATAN
No Kriteria Keterangan
1 Kondisi Lahan
a. Daya dukung dan daya tampung
lahan
b. Tidak pada Kawasan rawan
bencana
c. Topografi 15%
2 Status dan pola guna lahan
a. Tidak pada lahan adat
b. Tidak pada LP2B
c. Tidak pada Kawasan lindung
3 Aksesibilitas
- Mempertimbangkan jalur
transportasi darat, sungai, laut, dan
udara
4 Sumber Air Baku
a. Air permukaan
b. PDAM
c. Olahan air limbah industri
5 Tempat pembuangan air limbah -
6 Jaringan energi listrik
**dalam Perda Prov. Lampung No.12 Tahun 2019 sudah ada titik lokasi Kawasan Industri (KI) Katibung tetapi belum ada deliniasi KI Katibung
Rencana Struktur Ruang
KI Katibung
Exit Tol Sidomulyo, Kab. Lamsel
Jalan Lintas Sumatera (JAP)
Tempat Pembuangan Akhir
PLTG
PLTU
Rencana Pola Ruang
KI Katibung
Terimakasih
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
KRITERIA KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG (KAIL) LAMPUNG SELATAN
No Kriteria Keteran
gan
1 Kondisi Lahan
a. Daya dukung dan daya tampung
lahan
b. Tidak pada Kawasan rawan bencana
c. Topografi 15%
2 Status dan pola guna lahan
a. Tidak pada lahan adat
b. Tidak pada LP2B
c. Tidak pada Kawasan lindung
3 Aksesibilitas
- Mempertimbangkan jalur transportasi
darat, sungai, laut, dan udara
4 Sumber Air Baku
a. Air permukaan
b. PDAM
c. Olahan air limbah industri
5 Tempat pembuangan air limbah -
6 Jaringan energi listrik
Pelabuhan International Panjang
Exit Tol Lematang
Gardu Induk
Gardu Induk
TPA
Rencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
KRITERIA KAWASAN INDUSTRI MESUJI
Exit Tol Simpang Pematang
Jl. Lintas Sumatera (JAP)
Gardu Induk
PLTD
Pelabuhan Mesuji
No Kriteria Keteran
gan
1 Kondisi Lahan
a. Daya dukung dan daya tampung
lahan
b. Tidak pada Kawasan rawan bencana
c. Topografi 15%
2 Status dan pola guna lahan
a. Tidak pada lahan adat
b. Tidak pada LP2B
c. Tidak pada Kawasan lindung
3 Aksesibilitas
- Mempertimbangkan jalur transportasi
darat, sungai, laut, dan udara
4 Sumber Air Baku
a. Air permukaan
b. PDAM
c. Olahan air limbah industri
5 Tempat pembuangan air limbah -
6 Jaringan energi listrik
Rencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
KRITERIA KAWASAN INDUSTRI SULUSUBAN, KAB. LAMPUNG TENGAH
Exit Tol Terbanggi Besar
Jalan Lintas Sumatera (JAP)
Gardu Induk
Bendung Tirta Gangga
Jaringan Transmisi Listrik &
Jaringan Infrastruktur Gas Bumi
No Kriteria Keteran
gan
1 Kondisi Lahan
a. Daya dukung dan daya tampung
lahan
b. Tidak pada Kawasan rawan bencana
c. Topografi 15%
2 Status dan pola guna lahan
a. Tidak pada lahan adat
b. Tidak pada LP2B
c. Tidak pada Kawasan lindung
3 Aksesibilitas
- Mempertimbangkan jalur transportasi
darat, sungai, laut, dan udara
4 Sumber Air Baku
a. Air permukaan
b. PDAM
c. Olahan air limbah industri
5 Tempat pembuangan air limbah -
6 Jaringan energi listrik
Rencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
KRITERIA KAWASAN INDUSTRI WAY KANAN
No Kriteria Keteran
gan
1 Kondisi Lahan
a. Daya dukung dan daya tampung
lahan
b. Tidak pada Kawasan rawan bencana
c. Topografi 15%
2 Status dan pola guna lahan
a. Tidak pada lahan adat
b. Tidak pada LP2B
c. Tidak pada Kawasan lindung
3 Aksesibilitas
- Mempertimbangkan jalur transportasi
darat, sungai, laut, dan udara
4 Sumber Air Baku
a. Air permukaan
b. PDAM
c. Olahan air limbah industri
5 Tempat pembuangan air limbah -
6 Jaringan energi listrik
Rencana Jalan Strategis Provinsi
Jaringan Jalan Kereta Api (KA)
Jaringan Transmisi Listrik
Rencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
KRITERIA KAWASAN INDUSTRI TULANG BAWANG BARAT
No Kriteria Keteran
gan
1 Kondisi Lahan
a. Daya dukung dan daya tampung
lahan
b. Tidak pada Kawasan rawan bencana
c. Topografi 15%
2 Status dan pola guna lahan
a. Tidak pada lahan adat
b. Tidak pada LP2B
c. Tidak pada Kawasan lindung
3 Aksesibilitas
- Mempertimbangkan jalur transportasi
darat, sungai, laut, dan udara
4 Sumber Air Baku
a. Air permukaan
b. PDAM
c. Olahan air limbah industri
5 Tempat pembuangan air limbah -
6 Jaringan energi listrik
Jalan Lintas Sumatera (JAP)
Jalan Strategis Provinsi
TPA
Jaringan Transmisi Listrik
Jaringan Transmisi Listrik
Rencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
KRITERIA KAWASAN INDUSTRI TULANG BAWANG
No Kriteria Keteran
gan
1 Kondisi Lahan
a. Daya dukung dan daya tampung
lahan
b. Tidak pada Kawasan rawan bencana
c. Topografi 15%
2 Status dan pola guna lahan
a. Tidak pada lahan adat
b. Tidak pada LP2B
c. Tidak pada Kawasan lindung
3 Aksesibilitas
- Mempertimbangkan jalur transportasi
darat, sungai, laut, dan udara
4 Sumber Air Baku
a. Air permukaan
b. PDAM
c. Olahan air limbah industri
5 Tempat pembuangan air limbah -
6 Jaringan energi listrik
Jalan Lintas Sumatera (JAP)
Jalan Strategis Provinsi
Jaringan Transmisi Listrik
Rencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
KRITERIA KAWASAN INDUSTRI BANDAR LAMPUNG
No Kriteria Keteran
gan
1 Kondisi Lahan
a. Daya dukung dan daya tampung
lahan
b. Tidak pada Kawasan rawan bencana
c. Topografi 15%
2 Status dan pola guna lahan
a. Tidak pada lahan adat
b. Tidak pada LP2B
c. Tidak pada Kawasan lindung
3 Aksesibilitas
- Mempertimbangkan jalur transportasi
darat, sungai, laut, dan udara
4 Sumber Air Baku
a. Air permukaan
b. PDAM
c. Olahan air limbah industri
5 Tempat pembuangan air limbah -
6 Jaringan energi listrik
Exit Tol Lematang
Pelabuhan Internasional Panjang
TPA
Jalan Lintas Sumatera (JAP)
Jaringan Transmisi Lampung
Gardu Induk
Rencana Struktur Ruang
Rencana Pola Ruang
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI
PERGURUAN TINGGI Fakultas
Universitas Lampung Teknik, Pertanian, MIPA
Institut Teknologi Sumatera Teknik, Perencanaan Wilayah
Universitas Bandar Lampung Teknik, Ilmu Komputer
Universitas Saburai Teknik
Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Darmajaya Teknologi Informatika
Universitas Muhammadiyah Lampung Teknik
Universitas Tulang Bawang Teknik
Universitas Muhammadiyah Metro Teknik
KEBIJAKAN/PROGRAM :
▪ Pendidikan dan Pelatihan
Industri berbasis Kompetensi;
▪ LAMPUNG KOMPETEN (Sertifikasi
kompetensi);
▪ Pendidikan Vokasi Industri
Berbasis Kompetensi;
▪ Pemagangan Industri
PERGURUAN TINGGI YANG MENYIAPKAN SDM TEKNOLOGI DI PROVINSI LAMPUNG
RENCANA PEMBANGUNAN POLITEKNIK INDUSTRI AGRO
Basis Industri Lampung khususnya Kawasan Industri Way Pisang adalah Industri Agro. Dalam rangka
pemenuhan kebutuhan SDM Industri yang berbasis kompetensi pada saat ini dan yang akan datang,
menjadi prioritas kebijakan untuk pembangunan Politeknik Industri Agro di Provinsi Lampung.
Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan Lahan seluas minimal 10 Ha
di Kabupaten Pesawaran
.
Kebutuhan Kompetensi SDM Industri Agro, antara lain :
▪ PPIC/Production Planning and Inventory Control (Supervisor & Teknisi Operasional Produksi dan
Kualitas, Perencana/junior engineer pada Proses Produksi);
▪ Quality Control
▪ Perancang Tata Letak Fasiitas Pabrik
▪ Analisis Kelayakan Pabrik
▪ Perancang Sistem Kerja
▪ Manajemen Logistik
▪ Enterpreneur (Business Owner)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Bandar Lampung
Telp. (0721) 485458 Fax. (0721) 486396
Website : www.bappeda.lampungprov.go.id
INFRASTRUKTUR GAS INDUSTRI
Fasilitas Floating Storage and Regasification (RFSU) Lampung yang dikelola
oleh PT. PGN LNG Indonesia berada di Labuhan Maringgai Lampung Timur
yang memasok Jawa bagian barat dan Sumatera Bagian Selatan.
Infrastruktur pipa gas bumi saat ini terbentang hingga Tarahan, memasok
Industri dan Rumah Tangga
Jumlah Penduduk Provinsi Lampung berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 adalah sebanyak 9,01 Juta, yang terdiri
dari 4,6 juta penduduk Laki-laki dan 4,4 juta Perempuan.Apabila diamati sejak 1971-2020 maka selama 50 tahun ini
penduduk Lampung telah bertambah lebih dari tiga kali lipat Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung
tahun 2010-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 1,65 persen
KONDISI DEMOGRAFI
Laki-laki
Perempuan
INDIKASI ARAHAN PENGEMBANGAN 4 KAWASAN INDUSTRI UTAMA DALAM RTRW PROV LAMPUNG 2009-2029
SEGMEN
BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR
POSISI KAWASAN INDUSTRI WAY PISANG TERHADAP JALAN TOL TRANS SUMATERA
Simpang Susun
Kalianda
KI WAY
PISANG
EXIT TOL terdekat :
BAKAUHENI UTARA/Simpang Susun Bakauheni (5 Km)
KALIANDA/Simpang Susun Kalianda (15 Km)
LOKASI RDTR OSS 2020-2021
DIREKTORAT SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG
Kabupaten/Kota Lokasi RDTR Alternatif AOI Penanggung
Jawab
Pesawaran RDTR Sekitar Kawasan
Industri Pesawaran
a. Kawasan Industri Tegineneng
b. Kawasan Perkotaan Negeri Katon
c. Kawasan Potensi Ekonomi Gedong Tataan
Pedoman
Lampung Selatan Kawasan Industri
Bakauheni, Terminal
Agribisnis Sidomulyo,
Kawasan Industri Ketapang
(Sidomulyo)
a. Kawasan Industri Bakauheni (BHC)
b. Terminal Agribisnis Sidomulyo (KI Way
Pisang)
c. Kawasan Industri Ketapang (Sidomulyo)
Pedoman
Lampung Tengah Kawasan Industri di jalur
Lintas Pantai Timur atau
Kawasan Niaga Terpadu di
Kampung Bandar Jaya Kec.
Terbanggi Besar
a. Kawasan industri di jalur Lintas Pantai Timur
b. Kawasan Industri Sulusuban (Lampung
Industrial Techno Park)
c. Kawasan Perkotaan TERBAGUS (Terbanggi
Besar, Bandar jaya, dan Gunung Sugih)
Pedoman

More Related Content

What's hot

Tubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegara
Tubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegaraTubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegara
Tubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegaraLaras Kun Rahmanti Putri
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SukoharjoRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SukoharjoPenataan Ruang
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanArdita Putri Usandy
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Deki Zulkarnain
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaaninfosanitasi
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SemarangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SemarangPenataan Ruang
 
Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013
Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013
Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013amri sanjaya
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaAji Qan D
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negarainfosanitasi
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptxIrwin Sopyanudin
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MakassarRencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MakassarPenataan Ruang
 
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASCONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASadedudi
 
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaRDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaFitri Indra Wardhono
 
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 

What's hot (20)

Tubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegara
Tubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegaraTubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegara
Tubes II EWK :Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kab. banjarnegara
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SukoharjoRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
Permen pu20 tahun2007 tt pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ...
 
Teori figure ground
Teori figure groundTeori figure ground
Teori figure ground
 
Arsitektur perkotaan
Arsitektur perkotaanArsitektur perkotaan
Arsitektur perkotaan
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SemarangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
 
Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013
Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013
Rencana RDTR sswp f kabupaten kediri 2013
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MakassarRencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
 
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASCONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
 
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaRDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia
 
Laporan Akhir Regional Studio Perencanaan
Laporan Akhir Regional Studio PerencanaanLaporan Akhir Regional Studio Perencanaan
Laporan Akhir Regional Studio Perencanaan
 
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
Keputusan Kepala BIG No. 27 tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial ...
 
Rancang kota yang baik
Rancang kota yang baikRancang kota yang baik
Rancang kota yang baik
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
 

Similar to OPTIMALKAN INDUSTRI

Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)S. Pandu Hartadita
 
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 nttPresentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 nttDadang Solihin
 
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxArah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxDungtji
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengahDinaSepti2
 
Bahan rapat 14 jan 2014
Bahan rapat 14 jan 2014Bahan rapat 14 jan 2014
Bahan rapat 14 jan 2014Moh TP
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
 
Studio Proses Perencanaan Step 2
Studio Proses Perencanaan Step 2Studio Proses Perencanaan Step 2
Studio Proses Perencanaan Step 2RahmadPlanner
 
Profil Skala Kawasan Niaga Kota Parepare 2021.pptx
Profil Skala Kawasan Niaga Kota Parepare 2021.pptxProfil Skala Kawasan Niaga Kota Parepare 2021.pptx
Profil Skala Kawasan Niaga Kota Parepare 2021.pptxHasniarAnas
 
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdfsabariman3
 
Draft rtrwp 2010 2029
Draft rtrwp 2010 2029Draft rtrwp 2010 2029
Draft rtrwp 2010 2029Yayasan CAPPA
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...MuhammadAkielElhanie
 
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptBahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptTheAlucard1
 
Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...
Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...
Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...TPRP Strategic Partner
 
Presentasi Akhir Studio 1A Perencanaan Pracimantoro
Presentasi Akhir Studio 1A Perencanaan PracimantoroPresentasi Akhir Studio 1A Perencanaan Pracimantoro
Presentasi Akhir Studio 1A Perencanaan Pracimantorostudiopracimantoro
 
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...TPRP Strategic Partner
 
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 aceh
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 acehPresentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 aceh
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 acehDadang Solihin
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...imaniar nastiti
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...CIFOR-ICRAF
 
Presentasi 2 kunci ppw semnas geografi ugm , pak lutfi
Presentasi 2 kunci ppw semnas geografi ugm , pak lutfiPresentasi 2 kunci ppw semnas geografi ugm , pak lutfi
Presentasi 2 kunci ppw semnas geografi ugm , pak lutfiInstansi
 

Similar to OPTIMALKAN INDUSTRI (20)

Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jambi (Ujung Jabung)
 
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 nttPresentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 ntt
 
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptxArah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
Arah-Kebijakan-Nasional-dan-Prioritas-JABAR-Rancangan-Awal-RKP-2018_V01.pptx
 
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah3. materi bappeda provinsi jawa tengah
3. materi bappeda provinsi jawa tengah
 
Bahan rapat 14 jan 2014
Bahan rapat 14 jan 2014Bahan rapat 14 jan 2014
Bahan rapat 14 jan 2014
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
 
Studio Proses Perencanaan Step 2
Studio Proses Perencanaan Step 2Studio Proses Perencanaan Step 2
Studio Proses Perencanaan Step 2
 
Profil Skala Kawasan Niaga Kota Parepare 2021.pptx
Profil Skala Kawasan Niaga Kota Parepare 2021.pptxProfil Skala Kawasan Niaga Kota Parepare 2021.pptx
Profil Skala Kawasan Niaga Kota Parepare 2021.pptx
 
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
 
ExsumWPS20.pdf
ExsumWPS20.pdfExsumWPS20.pdf
ExsumWPS20.pdf
 
Draft rtrwp 2010 2029
Draft rtrwp 2010 2029Draft rtrwp 2010 2029
Draft rtrwp 2010 2029
 
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
4.-Bappenas-_-Range-Final-KNAM-23.34_220329_Paparan-Kunci-MPPN-Musrenbang-Pro...
 
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.pptBahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
Bahan Paparan Kepala BAPPEDA.ppt
 
Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...
Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...
Paparan Laporan Pendahuluan Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-...
 
Presentasi Akhir Studio 1A Perencanaan Pracimantoro
Presentasi Akhir Studio 1A Perencanaan PracimantoroPresentasi Akhir Studio 1A Perencanaan Pracimantoro
Presentasi Akhir Studio 1A Perencanaan Pracimantoro
 
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
 
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 aceh
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 acehPresentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 aceh
Presentasi mppn musrenbangprov rkp 2011 aceh
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
 
Presentasi 2 kunci ppw semnas geografi ugm , pak lutfi
Presentasi 2 kunci ppw semnas geografi ugm , pak lutfiPresentasi 2 kunci ppw semnas geografi ugm , pak lutfi
Presentasi 2 kunci ppw semnas geografi ugm , pak lutfi
 

More from BappedaLampungUtara

KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxKONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxBappedaLampungUtara
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfBappedaLampungUtara
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...BappedaLampungUtara
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022BappedaLampungUtara
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021BappedaLampungUtara
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022BappedaLampungUtara
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnaBappedaLampungUtara
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022BappedaLampungUtara
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung BappedaLampungUtara
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...BappedaLampungUtara
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...BappedaLampungUtara
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...BappedaLampungUtara
 
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21BappedaLampungUtara
 

More from BappedaLampungUtara (20)

KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptxKONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
KONSEP AKSI PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR 2024 EDIT.pptx
 
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
SPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptxSPIP Terintegrasi.pptx
SPIP Terintegrasi.pptx
 
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
PAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdfPAPARAN BPKP.pdf
PAPARAN BPKP.pdf
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
 
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
 
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
Direktur dtk djpk kemenkeu bahan sos pengusulan dak ta 2022
 
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
Dirjen keuda kemendagri dak bappenas 2021
 
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
Deputi pendanaan paparan sosialisasi dtk 2022
 
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisnatata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
tata cara pengusulan dak 2022 dan manual pengusulan krisna
 
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
sambutan menteri ppn sosialisasi dak 2022
 
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
Pengarahan Kepala Bappeda Propinsi Lampung
 
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMAS...
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI ...
 
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
STRATEGI TRANSFORMASI EKONOMI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN RE...
 
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21New bahan dir pi   diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
New bahan dir pi diseminasi permenperin 30 lampung-28-04-21
 

Recently uploaded

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (9)

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

OPTIMALKAN INDUSTRI

  • 1. FGD KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI DALAM RTRW PROPINSI LAMPUNG HOTEL NOVOTEL BANDAR LAMPUNG 28 APRIL 2020 oleh : Ir. MULYADI IRSAN, MT. KEPALA BAPPEDA PROPINSI LAMPUNG BAPPEDA
  • 2. Agenda Layout 01 GAMBARAN UMUM PROVINSI LAMPUNG 02 KEBIJAKAN TATA RUANG PROVINSI LAMPUNG 03 KAWASAN PERUNTUKKAN PERINDUSTRIAN (KPI) PROVINSI LAMPUNG 04 SARANA PENDUKUNG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI 05 GAP PERDA 12 TAHUN 2019 PROVINSI LAMPUNG DENGAN PERMENPERIN 30 TAHUN 2020
  • 3. Kondisi Fisik dan Kewilayahan Provinsi Lampung KEWILAYAHAN • Luas wilayah Provinsi Lampung, 34.623,80 km2 atau sekitar 1,81% luas Indonesia dan 7,31% Luas Pulau Sumatera • Secara administrasi terbagi ke dalam 13 Kabupaten dan 2 Kota, dengan Ibukota Bandar Lampung • Kab. Lampung Timur memiliki luas wilayah terbesar (15,4% dari luas Provinsi Lampung) • Terletak Di jalur perdagangan dunia (Selat Malaka (current mainline), Samudera Hindia (future mainline), ALKI I) GEOLOGI • Berada di jalur Ring-Of-Fire yang rawan bencana • Bukit barisan di bagian barat, dataran rendah serta berawa di bagian timur • Terdapat punggung sebelah Barat Lampung yaitu bagian dari Bukit Barisan • Terdapat bahan-bahan tambang: Minyak Bumi, Uranium, Batubara Muda, Mineral Besi, Emas dan Perak, Marmer, Sumber Air Panas dan Gas Bumi TOPOGRAFI • Terbagi dalam 5 (lima) unit topografi • Bukit barisan di bagian barat, dataran rendah serta berawa di bagian timur • Sejumlah sungai besar yang mengalir ke Pantai Timur • Lereng-lereng dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut (Kawasan Bukit Barisan dengan puncak tonjolan- tonjolannya berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pasawaran, dan Gunung Rajabasa).
  • 4. Kondisi Sosial Provinsi Lampung No Indikator Angka 1 Jumlah Penduduk (ribu jiwa) 9.077 2 Pertumbuhan Penduduk (%) 4,00 3 Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 237 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,67 5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 65,29 6 Persentase Penduduk Miskin (%) 12,76 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,69 8 Angka Harapan Hidup 70,65 9 Rata - rata Lama Sekolah 8,05 PETA KEPADATAN PENDUDUK PETA IPM • Jumlah penduduk Provinsi Lampung sekitar 9,077 jt jiwa (14,6% dari jumlah penduduk Pulau Sumatera) • Jumlah penduduk terbesar adalah Kab.Lampung Tengah (1.250.486 jiwa), Kab. Lampung Timur (1.018.424 jiwa), Kota Bandar Lampung (997.728 jiwa) dan Kab. Lampung Selatan ( 982.885 jiwa) • Provinsi Lampung memiliki kepadatan penduduk 237 jiwa/km2, merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang cukup besar di Pulau Sumatera selain Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat • Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung yang terbesar adalah Kota Bandar Lampung, Kota Metro dan kabupaten Lampung Selatan • Penyebaran penduduk tidak merata, dimana umumnya penduduk tinggal di wilayah perkotaan dan di daerah pesisir • IPM Provinsi Lampung (69,69) masih dibawah rata-rata nasional (71,94) • Persentase penduduk miskin masih tinggi (2 digit)
  • 5. Kondisi Ekonomi Provinsi Lampung No Indikator Angka 1 PDRB ADHB (Trilyun Rp) 354,.6 2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (%) 5,15 3 Upah Minimum Provinsi (UMP) (Rp/Bln) 2.400.000 4 Pengeluaran perkapita (Rp/bulan) 3.468.333 5 Sektor Ekonomi Utama Tahun Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (29,90%) Industri Pengolahan (19,41%)
  • 6. Rencana Tata Ruang Provinsi Lampung • Terdapat 1 PKN (Kota Bandar Lampung) dan 6 PKW (Kota Metro, Kalianda, Liwa, Menggala, Kotabumi, Kota Agung); • Terdapat 1 Bandara Pengumpul Sekunder (Radin Inten II), 1 Pelabuhan Utama (Panjang), 3 Pelabuhan Pengumpul (Teluk Betung, Kota Agung, Sebalang), dan 7 Pelabuhan Penyeberangan (Bakauheni, Ketapang, Tabuan, Madang, Pulau Cantik, Teluk Betung); • Jaringan jalan dikembangkan pada 3 lintas, yaitu Jaringan Jalan Lintas Barat Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Timur Pulau Sumatera, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Sumatera • Rencana pembangunan jalan tol di Provinsi Lampung adalah pembangunan tol tahap I Palembang- Lampung (Bakauheni) sepanjang 335 km sebagai bagian dari Tol Trans Sumatera • Mewujudkan jaringan jalur KA Trans Sumatera dengan memperhatikan kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung; • Kawasan lindung di Provinsi Lampung merupakan kawasan lindung nasional seperti kawasan hutan lindung (Target 40% kelestarian kawasan hutan lindung), bergambut, resapan air, sepadan pantai dan sungai, kawasan suaka alam, suaka margasatwa, cagaralam, hutan nasional, taman wisata alam; • Kawasan hutan konservasi terdapat di wilayah Lampung Timur dan Lampung Barat, sedangkan kawasan hutan lindung terdapat di wilayah Lampung Barat dan Lampung Selatan Sumber : RTRWN, RTR Pulau Sumatera, RTRW Provinsi Lampung PETA STRUKTUR RUANG PROVINSI LAMPUNG PETA POLA RUANG PROVINSI LAMPUNG Metro Menggala Kalianda Kotaagung Kotabumi Liwa Bandar Lampung
  • 7. TINJAUAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024
  • 8. SASARAN KUANTITATIF DAN PENAHAPAN CAPAIAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (RIPIN 2015-2035) 2020 Pertumbuhan sektor industri non migas Kontribusi industri nonmigas terhdap pdb Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor Jumlah tenaga kerja sektor industri Presentase nilai tambah yang diciptakan diluar Pulau Jawa TAHAP I [2015-2019] Meningkat nilai tambah SDA Indonesia sebagai negara industri tangguh Keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan TAHAP II [2020-2024] TAHAP III [2025-2035] 2035 Pertumbuhan sektor industri non migas Kontribusi industri nonmigas terhdap pdb Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor Jumlah tenaga kerja sektor industri Presentase nilai tambah yang diciptakan diluar Pulau Jawa 10,50% 30% 78,40% 29,2 Juta 40%
  • 9. ‣ Mengembangkan sumber daya industri yang berkualitas, berdaya saing, dan profesional ‣ Meningkatkan sektor industri menjadi sektor andalan dalam pembangunan ekonomi provinsi lampung ‣ Memperkuat struktur industri untuk mewujudkan industri yang tangguh dan berdaya saing berbasis SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan TERWUJUDNYA INDUSTRI BERBASIS SUNBER DAYA ALAM SEBAGAI PENOPANG UTAMA PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI LAMPUNG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI (RPIP) LAMPUNG 2016-2035 PERDA NO.13 TAHUN 2016 VISI PEMBANGUNAN INDUSTRI MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI No. Sasaran Tahun 2020 2025 2030 2035 1 Pertumbuhan sektor industri tanpa migas (%) 8,83 9,65 10,07 10,58 2 Kontribusi Industri tanpa migas terhadap PDRB (%) 19,26 19,65 20,63 21,66 3 Nilai ekspor produk Industri tanpa migas (Rp. Juta) 2.459.737,41 2.742.972,05 2.854.347,75 2.999.948,17 4 Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas (orang) 150.000 303.000 610.000 1.200.000 5 Nilai Investasi sektor industri tanpa migas a. Penanaman Modal Asing (Ribu US $) 13.556,15 15.419,08 16.205,61 16.863,62 b. Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp. Juta) 4.355.294,42 4.953.816,63 5.154.961,49 5.417.916,34 SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
  • 10. BANGUN INDUSTRI PROVINSI LAMPUNG Industri Hulu Agro Industri Bahan Galian Bukan Logam, Industri Logam Dasar, Otomotif dan Elmati (ICT) Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara Industri Barang Modal, Energi, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri Prasyarat Industri Pendukung Industri Andalan Modal Dasar Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik VISI & MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI LAMPUNG Industri Pangan Pembiayaan Infrastruktur Kebijakan & Regulasi Teknologi, Inovasi & Kreativitas Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia Industri Hulu PERDA NO 13 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI LAMPUNG
  • 11. Perwilayahan Industri WPPI Masterplan Pengembangan Perwilayahan Industri Infrastruktur Pendukung (Soft dan Hard) KPI Tata Ruang (lokus industri) REPIDA (fokus industri) KI Pembangunan/ Pengembangan Sentra IKM Pembangunan/ Revitalisasi di Luar Jawa Keterangan : Wilayah NKRI terbagi dalam 10 (Sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI) WPPI : Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri KPI : Kawasan Peruntukan Industri KI : Kawasan Industri Sentra IKM : Sentra Industri Kecil dan Menengah Didukung dengan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengembangan Industri Daerah Keterangan : IK = Industri Kecil ; IM =Industri Menengah; IBKK = Industri yang menggunakan bahan baku khusus; IPLK = Industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus PERWILAYAHAN INDUSTRI (Berdasarkan UU No.3/2014 tentang Perindustrian)
  • 12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Bandar Lampung Telp. (0721) 485458 Fax. (0721) 486396 Website : www.bappeda.lampungprov.go.id Perpres No.13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera Pasal 55: Kota Bandar Lampung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DALAM RTRW PULAU SUMATERA
  • 13. PERDA PROVINSI LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG REVISI RTRW PROVINSI LAMPUNG 2009 S/D 2029 Pasal 3 Kebijakan dan Strateginya , meliputi: • Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah provinsi • Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, • Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan • Meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, • Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah, • Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui pengintegrasian kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya. Pasal 3 Untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan kebijakan dan strategi, Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Lampung (Pasal 2) Terwujudnya Pembangunan Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Berbasis Pengembangan Industri, Ketahanan Pangan Dan Pariwisata Menuju Provinsi Lampung Berjaya.
  • 14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Bandar Lampung Telp. (0721) 485458 Fax. (0721) 486396 Website : www.bappeda.lampungprov.go.id Kawasan Industri Mengacu Kepada Perda Provinsi Lampung No.12 Tahun 2019 tentang Revisi RTRW Provinsi Lampung a. Kawasan Industri Lampung (KAIL) Lampung Selatan b. Kawasan Industri Tanggamus k. Kawasan Industri Bandar Lampung i. Kawasan Industri Katibung, Lampung Selatan c. Kawasan Industri Way Pisang, Lampung Selatan d. Kawasan Industri Way Kanan f. Kawasan Industri Mesuji g. Kawasan Industri Tulang Bawang Barat h. Kawasan Industri Tulang Bawang j. Kawasan Industri Tegineneng, Kab. Pesawaran e. Kawasan Industri Sulusuban, Lampung Tengah Perda No.12 Tahun 2019 tentang Revisi RTRW Provinsi Lampung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  • 15. INDIKASI PERATURAN ZONASI KAWASAN PERUNTUKKAN INDUSTRI Paragraf 12 Pasal 141 R : Perencanaan dan pembangunan Kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis Pada Kawasan industri diperkenankan adanya pemukiman penunjang kegiatan industri Pada Kawasan industri diperkenankan adanya sarana dan prasarana penunjang Pengembangan Kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi Kawasan, dan sarana pengolahan limbah Pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontpage road untuk kelancaran aksesibilitas Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan Setiap rencana pengembangan Kawasan industri harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL Setiap industri wajib berlokasi di Kawasan Peruntukkan Industri
  • 16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Bandar Lampung Telp. (0721) 485458 Fax. (0721) 486396 Website : www.bappeda.lampungprov.go.id RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI LAMPUNG 2016-2035 KI Mesuji + 4.000 Ha KI Tulang Bawang ( + 200 Ha) KI Tulang Bawang Barat ( + 1.800 Ha) KI Way Kanan ( + 2.000 Ha) KI Maritim Tanggamus + 3.470 Ha KI Katibung + 5.000 Ha KI Way Pisang + 3.460 Ha Kawasan Industri Lampung (KAIL II) + 300 Ha KI Lampung Tengah (Sulusuban) + 1000 Ha  Kebijakan Sektor Industri diarahkan pada Pengembangan 9 Kawasan Industri sebagaimana Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Lampung 2016-2035 (Perda 13 tahun 2016)  Dari 15 Kabupaten/Kota, 12 Kabupaten/Kota telah menyusun Dokumen RPIK (sudah Perda dan sedang tahap evaluasi Pemprov Lampung)
  • 17. PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DI PROVINSI LAMPUNG DALAM RPJMN 2020-2024 KAWASAN INDUSTRI KATIBUNG Luas : + 3.000 ha Lokasi : Kecamatan Katibung, Lampung Selatan sebagai Kawasan Industri Energi Terpadu yang akan dibangun melalui skema KPBU sebagai Kawasan Industri Berbasis Agro Luas : + 3.460 ha Lokasi : Register 1 Way Pisang Dokumen Detil Masterplan dan FS Kawasan Industri Way Pisang oleh Kemenperin 2021 (disepakati saat Desk Musrenbangnas) 4 (Empat) Kawasan Industri di Provinsi Lampung masuk dalam RPJMN 2020-2024 sebagai Kawasan Industri Yang Dikembangkan 2020-2024 KAWASAN INDUSTRI WAY PISANG KAWASAN PESAWARAN Lokasi : Kecamatan Tegineneng Luas : + 1200 Ha • Jenis industri yang akan dikembangkan adalah Industri Manufaktur • Telah Disusun Masterplan KI Pesawaran dan, Feasibility Study Kawasan Industri Pesawaran oleh Kementrian Perindustrian. KAWASAN INDUSTRI TANGGAMUS Kawasan Industri Maritim Luas Total Perencanaan : Kawasan Industri : 3.470,36 Ha Pengembangan Kota Baru : 2.372 Ha
  • 18. KAWASAN INDUSTRI WAY PISANG Kawasan Industri Berbasis Agro Luas : + 3.460 ha Lokasi : Register 1 Way Pisang  460 Ha (Tahap 1) telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Namun telah berakhir tahun 2021 ehingga tidak dapat diperpanjang kembali. Dokumen Detil Masterplan dan FS Kawasan Industri Way Pisang oleh Kemenperin 2021 (disetujui saat Desk Musrenbangnas) Aksesbilitas: • Bandara Raden Intan II melalui Kalianda • Pelabuhan Bakauheni melalui Jalan lintas Sumatera • Jalan Lintas Tol Sumatera Katersediaan Energi dan Listrik • PLTU batu bara berlokasi di Kabupaten Lampung Selatan (PLTU Tarahan Unit 3 dan 4) • Listrik Jaringan distribusi listrik melalui Kota Metro, Kota B. Lampung, dan Kab. Lamsel Kebutuhan Listrik KI Way Pisang 192,68 MW • Gas bumi Brupa pengembangan jaringan distribusi melalui Kota Metro, B,Lamp, Kab. Lamtim dan Kab Lamsel yang ditujukan untuk melayani kebutuhan masyrkt dan industri Kab/ Kota di Provinsi EXIT TOL terdekat : BAKAUHENI UTARA/Simpang Susun Bakauheni (5 Km) KALIANDA/Simpang Susun Kalianda (15 Km)
  • 19. KAWASAN INDUSTRI KATIBUNG KAWASAN INDUSTRI KATIBUNG • Kawasan Industri Energi Terpadu yang akan dibangun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Luas : + 3.000 ha Lokasi : Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan Industri kimia dasar berbasis migas dan petrokimia Aksesbilitas: Jalan Tol Trans Sumatera, connecting Sumatera - Jawa Pelabuhan umum Panjang, draft -12m LWS Pelabuhan Bakauheni melalui Jalan lintas Sumatera Air Bersih • Fasilitas air bersih, diperoleh dari opsi Way Sekampung / WayKatibung / Desalinasi Katersediaan Energi dan Listrik • PLTU Tarahan kapasitas (2x100 MW) sekitar 6 km dari lokasi KI Katibung. • PLTU Sebalang (100 MW) yang terletak berdampingan dengan KI Katibung Gas bumi Fasilitas FSRU (dioperasikan oleh PGN di perairan Labuhan Maringgai
  • 20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Bandar Lampung Telp. (0721) 485458 Fax. (0721) 486396 Website : www.bappeda.lampungprov.go.id KI Pesawaran + 1200 Ha. • Lokasi : Kecamatan Tegineneng Desa Kotaagung, Desa Dusun Sugih Baru, Desa Bumi Agung, desa Rejo Agung • Luas penegmbangan : + 955 ha dari total sebesar + 1200 Ha • Core industri : Aneka Industri • Telah disusun Masterplan dr Kementrian Peridustrian tahun 2018 • Di sekitar lokasi KI dijumpai cukup banyak permukimanan (Selatan dan ngerucut 955 ha 3. KAWASAN INDUSTRI PESAWARAN Aksesbilitas •Jalan Lintas Sumatera, •Jalan Tol Trans Sumatera ruas Terbanggi Besar Bakauheni •Pelabuhan umum Panjang, draft 12m LWS •Bandara Raden Intan •Staisun KA Teginneng Air •Keberadaan Saluran Irigasi Lokasi rencana KI terbelah oleh saluran irigasi yang mengalir dari selatan ke utara. • Sumber Listrik Sumber listrik berasal dari PLN dan Gardu Induk PLTD Tegineneg • Pembangunan terminal tipe C dan pembangunan terminal barang di Kec. Tegineneg • Disekitar lokasi rencana KI telah ada beberapa kegiatan industri, baik skala menengah maupun skala kecil. KI terbelah oleh Exit Tol Trans Sumatra. Exit Tol menghubungkan Jalan Tol Trans Sumatra dengan Jalan Lintas Sumatra
  • 21. KAWASAN INDUSTRI MARITIM, TANGGAMUS Aksesbilitas Bandara • Bandara Raden Inten II • Bandara Pekon Serai Pelabuhan • Pelabuhan batu balai Pekon Ketapang • Pelabuhan Bakauhen • Pelabuhan Panjang i Lokasi : Kec. Kota Agung Timur, dan Cukuh Balak Pengembang : PT Pertamina Lahan ±1.022 Ha ( ± 800 ha lahan pertamina di KI Tanggamus Rencana Pengembangan : ± 3.470,36 Ha Core Industri : Galangan Kapal Energi • PlLTA Way Semangka • Pembangkit Listrik Pans Bumi Ulu Belu • Pembangkit Listrik panas Bumi Rajabasa • FSRU Labuahan Mrinngai • Instalasi air bersih
  • 22. PELABUHAN KUALASTABAS PELABUHAN NASIONAL KOTA AGUNG PELABUHAN REGIONAL MESUJI PELABUHAN REGIONAL KUALA TELADAS PELABUHAN LOKAL WAY SEPUTIH PELABUHAN REGIONAL KUALA PENET PELABUHAN REGIONAL LABUHAN MARINGGAI PELABUHAN REGIONAL SEKAMPUNG PELABUHAN INTERNASIONAL PANJANG PELABUHAN REGIONAL PULAU TABUAN DAYA DUKUNG PELABUHAN PELABUHAN BENGKUNAT PELABUHAN BAKAUHENI Pelabuhan Bakauheni Dermaga Eksisting sebanyak 6 Dermaga Rencana Pengembangan hingga 10 Dermaga
  • 23. PEMBANGUNAN KELISTRIKAN Kondisi kelistrikan di Provinsi Lampung :  Daya Mampu Pembangkit 828 MW  Beban puncak sebesar 1.097 MW (defisit sebesar 269 MW) Saat ini belum ada kesesuaian harga jual antara PT. PLN dengan Supreme Energy terkait energi panas bumi Proyeksi Konsumsi Listrik Tahun 2025 sebesar 1.644 Kwh/Kapita dan meningkat lebih dari 3 kali lipat pada tahun 2050 Percepatan pembangunan pembangkit listrik melalui :  PLTU memanfaatkan batu bara Bukit Asam dengan potensi pembangkit 600 MW;  Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di mana Provinsi Lampung memiliki potensi sebesar 2.867 MWe yang tersebar beberapa titik diantaranya Sekincau Suoh, Gunung Rajabasa dan Ulu Belu. Untuk percepatan pembangunan pembangkit, diperlukan  kebijakan kemudahan dalam berinvestasi dan proses perizinan pada kawasan hutan, serta  komitmen PLN untuk membeli dengan harga yang memadai.
  • 24. Kasui Kota Way (Curuk Gangsa) 1,62 MW Banjit Jukuh Batu (Curuk Putri Kembar) 1,29 MW Banjit Jukuh Batu (Curuk Putri Malu) 2,59 MW Tanggamus Way Semaka 2x 28 MW Way Semong 2 x 9,8 MW Lampung Barat ▪ Tembelang Sidodadi (Way Semaka) 3,056 MW ▪ Way Tenong – Fajar Bulan 6,344 MW ▪ Way Umpu Basungan I 467 KW Basungan II 4,498 MW Basungan III 6,1 MW ▪ Way Basungan 2,07 MW ▪ Negeri Jaya (Sungai Way Lebuhan) 254 KW ▪ Bandar Agung (Way Haru) 836 KW ▪ Gunung Terang Semarang Jaya (PLTM Way Besai) 1,183 MW ▪ Argomulya (Way Giham) 6,9 MW Lemong Way Halami 2,74 MW Way Melesom 3,2 MW POTENSI TENAGA AIR
  • 26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung KETIDAKSESUAIAN ( GAP ) ANTARA PERDA PROV. LAMPUNG NO.12 TAHUN 2019 DENGAN PERMEN PERINDUSTRIAN NO.30 TAHUN 2020
  • 27. No Kriteria Keterangan 1 Kondisi Lahan a. Daya dukung dan daya tampung lahan b. Tidak pada Kawasan rawan bencana c. Topografi 15% Pasal 6 2 Status dan pola guna lahan a. Tidak pada lahan adat b. Tidak pada LP2B c. Tidak pada Kawasan lindung Pasal 7 3 Aksesibilitas - Mempertimbangkan jalur transportasi darat, sungai, laut, dan udara Pasal 8 4 Sumber Air Baku a. Air permukaan b. PDAM c. Olahan air limbah industri Pasal 9 5 Tempat pembuangan air limbah Pasal 10 6 Jaringan energi listrik Pasal 11 (Permen Perindustrian No. 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Peruntukan Kawasan Perindustrian) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI
  • 28. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung KRITERIA KAWASAN INDUSTRI TANGGAMUS Pelabuhan Nasional Kota Agung TPA PLTD No Kriteria Keterangan 1 Kondisi Lahan a. Daya dukung dan daya tampung lahan b. Tidak pada Kawasan rawan bencana c. Topografi 15% 2 Status dan pola guna lahan a. Tidak pada lahan adat b. Tidak pada LP2B c. Tidak pada Kawasan lindung 3 Aksesibilitas - Mempertimbangkan jalur transportasi darat, sungai, laut, dan udara 4 Sumber Air Baku a. Air permukaan b. PDAM c. Olahan air limbah industri 5 Tempat pembuangan air limbah - 6 Jaringan energi listrik Jalan Kolektor Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang Jalan Ruas Bandar Lampung – Padang Cermion – Kota Agung
  • 29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung KRITERIA KAWASAN INDUSTRI WAY PISANG No Kriteria Keterangan 1 Kondisi Lahan a. Daya dukung dan daya tampung lahan b. Tidak pada Kawasan rawan bencana c. Topografi 15% 2 Status dan pola guna lahan a. Tidak pada lahan adat b. Tidak pada LP2B c. Tidak pada Kawasan lindung 3 Aksesibilitas - Mempertimbangkan jalur transportasi darat, sungai, laut, dan udara 4 Sumber Air Baku a. Air permukaan b. PDAM c. Olahan air limbah industri 5 Tempat pembuangan air limbah - 6 Jaringan energi listrik Pelabuhan Bakauheni Jalan Lintas Timur Sumatera Gardu Induk TPA Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang
  • 30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung KRITERIA KAWASAN INDUSTRI TEGINENENG, KAB. PESAWARAN No Kriteria Keterangan 1 Kondisi Lahan a. Daya dukung dan daya tampung lahan b. Tidak pada Kawasan rawan bencana c. Topografi 15% 2 Status dan pola guna lahan a. Tidak pada lahan adat b. Tidak pada LP2B c. Tidak pada Kawasan lindung 3 Aksesibilitas - Mempertimbangkan jalur transportasi darat, sungai, laut, dan udara 4 Sumber Air Baku a. Air permukaan b. PDAM c. Olahan air limbah industri 5 Tempat pembuangan air limbah - 6 Jaringan energi listrik Exit Tol Gunung Sugih Jalan Lintas Sumatera (JAP) Bendung Agroguruh SPAM Regional Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang
  • 31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung KRITERIA KAWASAN INDUSTRI KATIBUNG, KAB. LAMPUNG SELATAN No Kriteria Keterangan 1 Kondisi Lahan a. Daya dukung dan daya tampung lahan b. Tidak pada Kawasan rawan bencana c. Topografi 15% 2 Status dan pola guna lahan a. Tidak pada lahan adat b. Tidak pada LP2B c. Tidak pada Kawasan lindung 3 Aksesibilitas - Mempertimbangkan jalur transportasi darat, sungai, laut, dan udara 4 Sumber Air Baku a. Air permukaan b. PDAM c. Olahan air limbah industri 5 Tempat pembuangan air limbah - 6 Jaringan energi listrik **dalam Perda Prov. Lampung No.12 Tahun 2019 sudah ada titik lokasi Kawasan Industri (KI) Katibung tetapi belum ada deliniasi KI Katibung Rencana Struktur Ruang KI Katibung Exit Tol Sidomulyo, Kab. Lamsel Jalan Lintas Sumatera (JAP) Tempat Pembuangan Akhir PLTG PLTU Rencana Pola Ruang KI Katibung
  • 33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung KRITERIA KAWASAN INDUSTRI LAMPUNG (KAIL) LAMPUNG SELATAN No Kriteria Keteran gan 1 Kondisi Lahan a. Daya dukung dan daya tampung lahan b. Tidak pada Kawasan rawan bencana c. Topografi 15% 2 Status dan pola guna lahan a. Tidak pada lahan adat b. Tidak pada LP2B c. Tidak pada Kawasan lindung 3 Aksesibilitas - Mempertimbangkan jalur transportasi darat, sungai, laut, dan udara 4 Sumber Air Baku a. Air permukaan b. PDAM c. Olahan air limbah industri 5 Tempat pembuangan air limbah - 6 Jaringan energi listrik Pelabuhan International Panjang Exit Tol Lematang Gardu Induk Gardu Induk TPA Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang
  • 34. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung KRITERIA KAWASAN INDUSTRI MESUJI Exit Tol Simpang Pematang Jl. Lintas Sumatera (JAP) Gardu Induk PLTD Pelabuhan Mesuji No Kriteria Keteran gan 1 Kondisi Lahan a. Daya dukung dan daya tampung lahan b. Tidak pada Kawasan rawan bencana c. Topografi 15% 2 Status dan pola guna lahan a. Tidak pada lahan adat b. Tidak pada LP2B c. Tidak pada Kawasan lindung 3 Aksesibilitas - Mempertimbangkan jalur transportasi darat, sungai, laut, dan udara 4 Sumber Air Baku a. Air permukaan b. PDAM c. Olahan air limbah industri 5 Tempat pembuangan air limbah - 6 Jaringan energi listrik Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang
  • 35. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung KRITERIA KAWASAN INDUSTRI SULUSUBAN, KAB. LAMPUNG TENGAH Exit Tol Terbanggi Besar Jalan Lintas Sumatera (JAP) Gardu Induk Bendung Tirta Gangga Jaringan Transmisi Listrik & Jaringan Infrastruktur Gas Bumi No Kriteria Keteran gan 1 Kondisi Lahan a. Daya dukung dan daya tampung lahan b. Tidak pada Kawasan rawan bencana c. Topografi 15% 2 Status dan pola guna lahan a. Tidak pada lahan adat b. Tidak pada LP2B c. Tidak pada Kawasan lindung 3 Aksesibilitas - Mempertimbangkan jalur transportasi darat, sungai, laut, dan udara 4 Sumber Air Baku a. Air permukaan b. PDAM c. Olahan air limbah industri 5 Tempat pembuangan air limbah - 6 Jaringan energi listrik Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang
  • 36. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung KRITERIA KAWASAN INDUSTRI WAY KANAN No Kriteria Keteran gan 1 Kondisi Lahan a. Daya dukung dan daya tampung lahan b. Tidak pada Kawasan rawan bencana c. Topografi 15% 2 Status dan pola guna lahan a. Tidak pada lahan adat b. Tidak pada LP2B c. Tidak pada Kawasan lindung 3 Aksesibilitas - Mempertimbangkan jalur transportasi darat, sungai, laut, dan udara 4 Sumber Air Baku a. Air permukaan b. PDAM c. Olahan air limbah industri 5 Tempat pembuangan air limbah - 6 Jaringan energi listrik Rencana Jalan Strategis Provinsi Jaringan Jalan Kereta Api (KA) Jaringan Transmisi Listrik Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang
  • 37. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung KRITERIA KAWASAN INDUSTRI TULANG BAWANG BARAT No Kriteria Keteran gan 1 Kondisi Lahan a. Daya dukung dan daya tampung lahan b. Tidak pada Kawasan rawan bencana c. Topografi 15% 2 Status dan pola guna lahan a. Tidak pada lahan adat b. Tidak pada LP2B c. Tidak pada Kawasan lindung 3 Aksesibilitas - Mempertimbangkan jalur transportasi darat, sungai, laut, dan udara 4 Sumber Air Baku a. Air permukaan b. PDAM c. Olahan air limbah industri 5 Tempat pembuangan air limbah - 6 Jaringan energi listrik Jalan Lintas Sumatera (JAP) Jalan Strategis Provinsi TPA Jaringan Transmisi Listrik Jaringan Transmisi Listrik Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang
  • 38. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung KRITERIA KAWASAN INDUSTRI TULANG BAWANG No Kriteria Keteran gan 1 Kondisi Lahan a. Daya dukung dan daya tampung lahan b. Tidak pada Kawasan rawan bencana c. Topografi 15% 2 Status dan pola guna lahan a. Tidak pada lahan adat b. Tidak pada LP2B c. Tidak pada Kawasan lindung 3 Aksesibilitas - Mempertimbangkan jalur transportasi darat, sungai, laut, dan udara 4 Sumber Air Baku a. Air permukaan b. PDAM c. Olahan air limbah industri 5 Tempat pembuangan air limbah - 6 Jaringan energi listrik Jalan Lintas Sumatera (JAP) Jalan Strategis Provinsi Jaringan Transmisi Listrik Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang
  • 39. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung KRITERIA KAWASAN INDUSTRI BANDAR LAMPUNG No Kriteria Keteran gan 1 Kondisi Lahan a. Daya dukung dan daya tampung lahan b. Tidak pada Kawasan rawan bencana c. Topografi 15% 2 Status dan pola guna lahan a. Tidak pada lahan adat b. Tidak pada LP2B c. Tidak pada Kawasan lindung 3 Aksesibilitas - Mempertimbangkan jalur transportasi darat, sungai, laut, dan udara 4 Sumber Air Baku a. Air permukaan b. PDAM c. Olahan air limbah industri 5 Tempat pembuangan air limbah - 6 Jaringan energi listrik Exit Tol Lematang Pelabuhan Internasional Panjang TPA Jalan Lintas Sumatera (JAP) Jaringan Transmisi Lampung Gardu Induk Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang
  • 40. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI PERGURUAN TINGGI Fakultas Universitas Lampung Teknik, Pertanian, MIPA Institut Teknologi Sumatera Teknik, Perencanaan Wilayah Universitas Bandar Lampung Teknik, Ilmu Komputer Universitas Saburai Teknik Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Darmajaya Teknologi Informatika Universitas Muhammadiyah Lampung Teknik Universitas Tulang Bawang Teknik Universitas Muhammadiyah Metro Teknik KEBIJAKAN/PROGRAM : ▪ Pendidikan dan Pelatihan Industri berbasis Kompetensi; ▪ LAMPUNG KOMPETEN (Sertifikasi kompetensi); ▪ Pendidikan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi; ▪ Pemagangan Industri PERGURUAN TINGGI YANG MENYIAPKAN SDM TEKNOLOGI DI PROVINSI LAMPUNG
  • 41. RENCANA PEMBANGUNAN POLITEKNIK INDUSTRI AGRO Basis Industri Lampung khususnya Kawasan Industri Way Pisang adalah Industri Agro. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM Industri yang berbasis kompetensi pada saat ini dan yang akan datang, menjadi prioritas kebijakan untuk pembangunan Politeknik Industri Agro di Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan Lahan seluas minimal 10 Ha di Kabupaten Pesawaran . Kebutuhan Kompetensi SDM Industri Agro, antara lain : ▪ PPIC/Production Planning and Inventory Control (Supervisor & Teknisi Operasional Produksi dan Kualitas, Perencana/junior engineer pada Proses Produksi); ▪ Quality Control ▪ Perancang Tata Letak Fasiitas Pabrik ▪ Analisis Kelayakan Pabrik ▪ Perancang Sistem Kerja ▪ Manajemen Logistik ▪ Enterpreneur (Business Owner)
  • 42. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Jl. R.W. Monginsidi No. 223 Bandar Lampung Telp. (0721) 485458 Fax. (0721) 486396 Website : www.bappeda.lampungprov.go.id INFRASTRUKTUR GAS INDUSTRI Fasilitas Floating Storage and Regasification (RFSU) Lampung yang dikelola oleh PT. PGN LNG Indonesia berada di Labuhan Maringgai Lampung Timur yang memasok Jawa bagian barat dan Sumatera Bagian Selatan. Infrastruktur pipa gas bumi saat ini terbentang hingga Tarahan, memasok Industri dan Rumah Tangga
  • 43. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 adalah sebanyak 9,01 Juta, yang terdiri dari 4,6 juta penduduk Laki-laki dan 4,4 juta Perempuan.Apabila diamati sejak 1971-2020 maka selama 50 tahun ini penduduk Lampung telah bertambah lebih dari tiga kali lipat Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung tahun 2010-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 1,65 persen KONDISI DEMOGRAFI Laki-laki Perempuan
  • 44. INDIKASI ARAHAN PENGEMBANGAN 4 KAWASAN INDUSTRI UTAMA DALAM RTRW PROV LAMPUNG 2009-2029
  • 45. SEGMEN BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR POSISI KAWASAN INDUSTRI WAY PISANG TERHADAP JALAN TOL TRANS SUMATERA Simpang Susun Kalianda KI WAY PISANG EXIT TOL terdekat : BAKAUHENI UTARA/Simpang Susun Bakauheni (5 Km) KALIANDA/Simpang Susun Kalianda (15 Km)
  • 46. LOKASI RDTR OSS 2020-2021 DIREKTORAT SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG Kabupaten/Kota Lokasi RDTR Alternatif AOI Penanggung Jawab Pesawaran RDTR Sekitar Kawasan Industri Pesawaran a. Kawasan Industri Tegineneng b. Kawasan Perkotaan Negeri Katon c. Kawasan Potensi Ekonomi Gedong Tataan Pedoman Lampung Selatan Kawasan Industri Bakauheni, Terminal Agribisnis Sidomulyo, Kawasan Industri Ketapang (Sidomulyo) a. Kawasan Industri Bakauheni (BHC) b. Terminal Agribisnis Sidomulyo (KI Way Pisang) c. Kawasan Industri Ketapang (Sidomulyo) Pedoman Lampung Tengah Kawasan Industri di jalur Lintas Pantai Timur atau Kawasan Niaga Terpadu di Kampung Bandar Jaya Kec. Terbanggi Besar a. Kawasan industri di jalur Lintas Pantai Timur b. Kawasan Industri Sulusuban (Lampung Industrial Techno Park) c. Kawasan Perkotaan TERBAGUS (Terbanggi Besar, Bandar jaya, dan Gunung Sugih) Pedoman