2017-03-03 Penyaluran DAK Fisik

1. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kebijakan dan Mekanisme Penyaluran
Dana Alokasi Khusus Fisik
1

2. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Ketentuan mengenai penyaluran DAK Fisik dalam paparan ini bersifat
sementara (belum final) mengingat PMK masih dalam proses. Bahan ini
dimaksudkan sebagai pengantar Bapak/Ibu peserta Lokakarya dalam
memahami konsep penyaluran DAK Fisik. Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik
oleh KPPN merujuk pada PMK yang akan ditetapkan.
2
DISCLAIMER

3. KEMENTERIAN KEUANGAN
Prinsip dan Kebijakan DAK Fisik
Perencanaan, Pengalokasian dan Penganggaran DAK
Fisik
Penyaluran DAK Fisik
3

4. KEMENTERIAN KEUANGAN 4
I. Prinsip dan Kebijakan DAK Fisik

5. KEMENTERIAN KEUANGAN
SKEMA PENDANAAN DAERAH
(UU 33/2004 dan Implementasinya sd 2017)
Pemerataan dan
mendanai kebutuhan
daerah
(seluruh urusan)
PAD
DBH
Block grant by origin
DAU
Equalization grant (block
grant) berbasis formula fiscal
gap + Alokasi Dasar (berbasis
Gaji PNSD)
Mendanai kebutuhan
khusus daerah
(dukungan belanja
modal)
DAK FISIK
REGULER
Dukungan pendanaan
khusus untuk daerah pada
bidang-2 sesuai RKP
DAK FISIK
PENUGASAN
Dukungan pendanaan
khusus untuk daerah pada
bidang-2 sesuai RKP
Mendanai
kebutuhan belanja
operasional
DAK FISIK
AFIRMASI
Dukungan pendanaan
khusus untuk daerah
tertentu, yaitu tertinggal,
perbatasan dan kepulauan
DAK NON FISIK
Dukungan pendanaan
khusus untuk belanja
operasional berbasis unit
cost
Reward
Dana Insentif
Daerah
Insentif kepada daerah
tertentu yang
mempunyai kinerja
baik
Pengaturan
Khusus
Dana Otsus
&
Dana
Keistimewaa
n DIY
Dukungan
pendanaan khusus
untuk daerah
tertentu yg diatur dg
UU khusus
Mendanai
kebutuhan non-
reguler
Hibah
Dukungan
pendanaan khusus
untuk daerah yang
bersifat temporer
dan dilakukan
dengan perikatan
perjanjian
Pinjaman
Percepatan
pembangunan
daerah khususnya
bagi daerah-2
dengan kapasitas
fiskal tinggi
5

6. KEMENTERIAN KEUANGAN
1 Dana Insentif Daerah
2 Bantuan Operasional Sekolah
3 Tunjangan Profesi Guru PNSD
4
Tambahan Penghasilan Guru Pegawai
Negeri Sipil
5
Proyek Pemerintah Daerah dan
Desentralisasi (P2D2)
2015 2016 & 2017
I. TRANSFER KE DAERAH I. TRANSFER KE DAERAH
A. Dana Perimbangan A. Dana Perimbangan
1. Dana Bagi Hasil 1. Dana Transfer Umum
2. Dana Alokasi Umum a. Dana Bagi Hasil
3. Dana Alokasi Khusus b. Dana Alokasi Umum
B. Dana Otonomi Khusus 2. Dana Transfer Khusus
C. Dana Keistimewaan DIY a. DAK Fisik
D. Dana Transfer Lainnya b. DAK Nonfisik
B. Dana Insentif Daerah
C. Dana Otsus dan Dana
Keistimewaan DIY
II. DANA DESA II. DANA DESA
No Jenis DAK Nonfisik
1 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
2 Tunjangan Profesi Guru (TPG)
3 Tambahan Penghasilan Guru
(Tamsil)
4 Tunjangan Khusus Guru di Daerah
sangat terpencil
5 Bantuan Operasional Kesehatan
dan Keluarga Berencana (BOK dan
BOKB)
6 Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)
7 Dana Peningkatan Kapasitas
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah (P2UKM).
8 Pelayanan Administrasi
Kependudukan
Postur TKDD mengalami perubahan dengan
reklasifikasi dan refocusing Dana Transfer
lainnya selain Dana Insentif Daerah menjadi
DAK Non Fisik
Perubahan Postur Transfer Ke Daerah & Dana Desa (TKDD)
Dalam APBN
6

7. KEMENTERIAN KEUANGAN
Peningkatan Anggaran TKDD Untuk Penguatan Desentralisasi Fiskal dan
Nawacita
Belanja K/L
Dana Transfer
VS VS VS
2001 2016 2017
Rp95,9 triliun
Rp81,1 triliun
Rp153,0 triliun
Rp130,0 triliun
Rp763,6 triliun
Rp764,9 triliun
Implementasi UU 25/1999
Implementasi UU 33/2004
VS
2004
Rp767,8 triliun
Rp776,3 triliun
Rp14,8 T Rp23,0 T Rp8,5 T Rp1,3 T
8X
9X
2017
2001
2017
2001
7

8. KEMENTERIAN KEUANGAN
Tantangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir dalam pengelolaan
APBN:
Proyeksi pendapatan negara (Pajak + PNBP) terlalu optimis dan
akhirnya tidak tercapai  shortage penerimaan pajak sebesar
Rp255,6 T (Target APBNP 2016 Rp1,539,2 T, realisasi Rp1,283,6
T)
Overtarget di sisi penerimaan diikuti dengan peningkatan
belanja yang sangat signifikan (termasuk TKDD)  pada saat
penerimaan tidak tercapai terjadi overbudgeting sehingga harus
dilakukan penyesuaian belanja (target belanja Negara APBNP
2016 adalah sebesar Rp2.082,9 T, direalisasikan sebesar
Rp1.859,5 T, atau hanya sebesar (89,3%)
Dalam rangka mengembalikan kredibilitas APBN, maka
pelaksanaan APBNP 2016 harus disesuaikan secara signifikan
(pemotongan belanja K/L dan penundaan beberapa jenis TKDD)
URAIAN
2015 2016 2017
APBN APBN-P APBN APBN-P APBN
TKDD 647,0 664,6 770,1 776,3 764,9
K / L 647,3 795,5 784,1 767,8 763,6
(dalam triliun Rp)
Tantangan Pelaksanaan APBN 3 Tahun terakhir
8
17,6 ; 2,7% 105,5 ; 15,9% 6,2 ; 0,81% -11,4 ; -1,5%
148,2 ; 22,9% 11,4 ; -1,4% -16,3 ; -2,1% -4,2 ; -0,5%
Sejak dimuai era Kabinet Kerja,
Alokasi TKDD dalam APBN
mengalami peningkatan yang
signifikan dibandingkan dengan
belanja KL. Hal tersebut sebagai
penguatan desentralisasi dan
implementasi dari Nawacita ke 3.
APBN adalah jangkar pengelolaan ekonomi makro yang sehat, sehingga harus dikelola secara kredibel.
(dalam triliun Rp)

9. KEMENTERIAN KEUANGAN
 Penundaan
 DAU 19,4 T
 DBH Pajak
16,7 T
9
Pengendalian Belanja dalam APBNP 2016
1. Pemulihan ekonomi global yang
lambat
2. Penurunan Harga Komoditas Utama
3. Risiko pasar finansial yang
meningkat
TANTANGAN
 Shortfall penerimaaan perpajakan
 Menyebabkan APBN mengalami
pelebaran defisit
Langkah Pengamanan APBNP 2016
DAMPAK
 Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Perpajakan
 Pengendalian Belanja Negara
 Menjaga Defisit prognosis APBNP 2016 tetap
dibawah 3,0% thd PDB
Penghematan belanja K/L Rp114,7T
Pengendalian Belanja Negara
 Penghematan
alamiah
 DBH 4,2 T
 DAK Fisik 6,0 T
 DAK Nonfisik 23,8 T
 Dana Desa 2,8 T
Penghematan belanja TKDD Rp72,9T
Realisasi APBNP 2016
 Defisit Rp307,7 T
 Radio Defisit : PDB (2,46)%

10. KEMENTERIAN KEUANGAN 10
2015 2016
Realisasi mencapai Rp710,9 T, lebih
tinggi dari realisasi belanja K/L
Rp677,6 T
Penundaan DAU tidak jadi
dilaksanakan dan seluruh DAU yang
semula sebagian ditunda sudah
ditransfer pada bulan Desember 2016.
Realisasi TKDD 2016 secara nominal lebih tinggi Rp87,8 T
(14,1%) dari realisasinya pada tahun 2015. Namun
persentase realisasi TKDD 2016 lebih rendah (91,6%)
dibandingkan tahun 2015 (93,8%), terutama berkaitan
dengan:
Lebih rendahnya realisasi DBH Rp18,5 T dari pagu
APBN-P 2016 (Penundaan Tw. IV Rp11,5 T dan
penghematan alamiah Rp7 T),
Lebih rendahnya realisasi Dana Transfer Khusus Rp46,5
T dari pagu APBN-P 2016, terutama karena:
•Penghematan alamiah DAK Non Fisik Rp32 T,
•Penyerapan DAK Fisik yang belum optimal Rp14,6T.
Evaluasi Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2016

11. KEMENTERIAN KEUANGAN
URAIAN
2016 2017 Selisih terhadap
APBN APBN-P Outlook Realisasi APBN
Outlook
APBN-P
Realisasi
APBN-P
Transfer ke Daerah 723,2 729,3 659,1 664,2 704,9 45,8 40,7
A. Dana Perimbangan 700,4 705,5 635,3 640,4 677,1 41,8 36,7
1. Dana Transfer Umum 491,5 494,5 463,8 475,9 503,6 39,8 27,7
a. Dana Bagi Hasil 106,1 109,1 88,1 90,5 92,8 4,7 2,3
1) Pajak 51,5 68,7 50,8 50,6 58,6 7,8 8,0
2) Sumber Daya Alam 54,6 40,5 37,3 39,9 34,2 -3,1 -5,7
b. Dana Alokasi Umum 385,4 385,4 375,7 385,4 410,8 35,1 25,4
2. Dana Transfer Khusus 208,9 211,0 171,5 164,5 173,4 1,9 8,9
a. DAK Fisik 85,4 89,8 81,4 75,2 58,3 -23,1 -16,9
b. DAK Non Fisik 123,5 121,2 90,1 89,3 115,1 25 25,8
B. Dana Insentif Daerah 5,0 5,0 5,0 5,0 7,5 2,5 2,5
C. Dana Otonomi Khusus &
Dana Keistimewaan DIY
17,7 18,8 18,8 18,8 20,4 1,6 1,6
1. Dana Otsus 17,2 18,3 18,3 18,3 19,6 1,3 1,3
2. Dana Keistimewaan
DIY 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8
0,3 0,3
Dana Desa 47,0 47,0 44,2 46,7 60,0 15,8 13,3
JUMLAH 770,2 776,3 703,3 710,9 764,9 7,6 54
(dalam triliun Rp)
Kebijakan TKDD 2017:
Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa
11

12. KEMENTERIAN KEUANGAN
12
DEFINISI DAK FISIK
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK):
“Dana yang bersumber dari
Pendapatan APBN, yang dialokasikan
kepada daerah tertentu untuk
membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan
daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional”
UU 33 Tahun 2004 tentang PKPD
Membantu
daerah tertentu;
Mendanai penyediaan
sarana dan prasarana
pelayanan dasar
publik; dan
Mendorong percepatan
pembangunan daerah
dan pencapaian sasaran
prioritas nasional.
12

13. KEMENTERIAN KEUANGAN 13
PERKEMBANGAN PAGU DAK FISIK
TAHUN 2012-2017
26,116
31,697 30,200
33,000
62,342
20,496
24,861
35,867
2,605 3,479
6,002
16,997
2,800 2,820
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Reguler
IPD/Penugasan
Affirmasi
P3K2
Usulan Daerah
Tambahan
Miliar Rp
JENIS DAK 2012 2013 2014 2015 2016 2017
REGULER 26.116 31.697 30.200 33.000 62.342 20.496
IPD/PENUGASAN 24.861 35.867
AFFIRMASI 2.605 3479
P3K2 6.002
USULAN DAERAH 16.997
TAMBAHAN 2.800 2.820
TOTAL 26.116 31.697 33.000 58.819 89.808 58.342
Miliar Rp

14. KEMENTERIAN KEUANGAN 14
Perkembangan Jenis dan Bidang DAK Fisik
NO DAK 2015 NO DAK 2016 NO DAK 2017
DAK REGULER DAK REGULER DAK REGULER
1 Pendidikan 1 Pendidikan 1 Pendidikan
2 Kesehatan 2 Kesehatan dan KB 2 Kesehatan dan KB
3 Transportasi 3 Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan 3 Perumahan dan Permukiman
4 Inf. Irigasi 4 Kedaulatan Pangan 4 Pertanian
5 Air Minum dan Sanitasi 5 Kehutanan dan LH 5 Kelautan dan Perikanan
6 Prasarana Pemerintah Daerah 6 Energi Skala Kecil 6 Pariwisata
7 Kelautan dan Perikanan 7 Kelautan dan Perikanan 7 IKM
8 Pertanian 8 Prasarana Pemerintahan Daerah DAK PENUGASAN
9 Lingkungan Hidup 9 Transportasi 1 Pendidikan (SMK)
10 KB 10 Sarana Perdagangan, Industri,dan
Pariwisata
2 Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama)
11 Kehutanan DAK AFIRMASI 3 Air Minum
12 Sarana Perdagangan 1 Inf. Air Minum dan Sanitasi 4 Sanitasi
13 Energi Perdesaan 2 Inf. Irigasi 5 Jalan
14 Perumahan dan Permukiman 3 Transportasi (Jalan dan Transdes) 6 Irigasi
DAK AFIRMASI DAK IPD 7 Pasar
1 Inf. Air Minum dan Sanitasi 1 Transportasi (Jalan dan Perhubungan) 8 Energi Skala Kecil
2 Inf. Irigasi 2 Inf. Irigasi DAK AFIRMASI
3 Transportasi 3 Inf. Air Minum dan Sanitasi 1 Perumahan dan Permukiman
DAK APBNP 2015 4 Kelautan dan Perikanan 2 Kesehatan (Puskesmas)
1 DAK P3K2 3 Transportasi
2 DAK Usulan Daerah yg Disetujui DPR
RI

15. KEMENTERIAN KEUANGAN
KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2017
Mempertajam fokus bidang/sub bidang DAK Fisik
untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan nasional, yang meliputi dimensi
pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor
unggulan, dimensi pemerataan dan kewilayahan.
Mengalokasikan DAK Fisik berdasarkan usulan daerah
(proposal based) dan prioritas nasional dengan
memperhatikan perubahan kewenangan dari
kabupaten/kota ke provinsi.
Memberikan afirmasi untuk daerah tertinggal,
perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi
Melakukan sinkronisasi pengalokasian DAK , yaitu:
 antar bidang/subbidang DAK
 antarkabupaten/kota dan antara kabupaten/kota
dengan provinsi.
 antara DAK dengan pendanaan lainnya selain DAK.
dengan mengoptimalkan peran Provinsi dalam
pelaksanaan sinkronisasi tersebut.
Memberikan diskresi kepada daerah untuk
menggunakan maksimal 5% dari pagu DAK Fisik
untuk kegiatan penunjang yang bersifat nonfisik.
Menghilangkan kewajiban Daerah untuk
menyediakan dana pendamping.
Mempercepat penetapan Juknis/Juklak DAK.
Memperbaiki mekanisme penyaluran DAK Fisik
berbasis kinerja penyerapan.
1
2
3
4
5
6
7
8
15

16. KEMENTERIAN KEUANGAN
Kebijakan dan Tantangan Pelaksanaan
Dana Alokasi Khusus Fisik 2017
Penyaluran DAK Fisik berdasarkan kinerja
pelaksanaan:
• Kinerja Penyerapan
• Kinerja Capaian Output
Rencana Penyaluran DAK Fisik
melalui Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN):
• Verifikasi dilakukan oleh KPPN.
• Efisiensi, waktu dan biaya untuk
penyampaian laporan.
• Good Governance, karena
realisasi dapat dipantau secara
langsung.
Akan dilakukan perubahan
mekanisme penyaluran dengan
meningkatkan syarat besaran
penyerapan untuk penyaluran DAK
Fisik setiap Triwulan/Tahap.
16
Kurang Bayar DAK Fisik 2016
• Direncanakan di-carry over pd APBN-P
2017
• Syarat Carry over:
 output tercapai 100% pd 2016
 Telah menyampaikan laporan
penyerapan dan output fisik
 dilakukan verifikasi administrasi dan
output fisik
Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Fisik 2017
• Telah ditetapkan Perpres No.123 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik
• Daerah harus menyusun Rencana
Kegiatan yang disetujui oleh K/L terkait.
• Standar Teknis Pelaksaanan mengacu
kepada petunjuk operasional yang
ditetapkan K/L terkait.
• Rincian target output dan Lokasi Kegiatan
ditetapkan oleh K/L teknis terkait

17. KEMENTERIAN KEUANGAN
1. DAK REGULER
Untuk membantu
pemenuhan SPM dalam
pelayanan publik dan
mendukung kegiatan
perekonomian daerah
2. DAK PENUGASAN
• Untuk pencapaian
sasaran prioritas
nasional dalam RKP
• Menu dan lokus
terbatas
3. DAK AFFIRMASI
Untuk mempercepat
penyediaan infrastruktur
dan sarana/prasarana di
daerah tertinggal,
perbatasan, kepulauan,
dan transmigrasi
1)Pendidikan;
2)Kesehatan;
3)Perumahan dan
Permukiman;
4)Pertanian;
5)Kelautan dan Perikanan;
6)Sentra Industri Kecil; dan
7)Pariwisata
1)Pendidikan SMK;
2)Kesehatan (RS dan
Rujukan);
3)Air Minum;
4)Sanitasi;
5)Jalan;
6)Pasar;
7)Irigasi; dan
8)Energi Skala Kecil
1)Perumahan dan
Permukiman;
2)Transportasi
(Transportasi Desa,
Dermaga Kecil, dan
Tambatan Perahu)
3)Kesehatan
(Puskesmas)
17
DAK Fisik: Kebijakan dan Bidang 2017

18. KEMENTERIAN KEUANGAN
JENIS & BIDANG DAK
APBN P
2016
Dana Alokasi Khusus Fisik 89,8
A. DAK Reguler 62,3
1. Pendidikan 2,7
2. Kesehatan dan KB 15,4
3.
Perumahan, Air Minum dan
Sanitasi
0,7
4. Kedaulatan Pangan 4,1
5. Energi Skala Kecil 0,5
6. Kelautan dan Perikanan 1,1
7. Prasarana Pemda 0,3
8. Lingkungan Hidup & Kehutanan 1,4
9.
Transportasi (Infrastruktur Jalan,
Perhubungan, dan Transportasi
Desa)
0,8
10.
Sarana Prasarana Perdagangan
(Sarana Perdagangan, IKM dan
Pariwisata)
1,3
11. Penyelesaian Kurang Salur 0,6
12.
Sarpras Penunjang (Jalan, Irigasi,
Air Minum, Kesehatan dan Pasar)
45,1
13. Tambahan DAK 10.3
B. DAK IPD 24,8
C.
DAK AFIRMASI (Air Minum, Sanitasi,
Irigasi dan Kesehatan)
2,6
JENIS & BIDANG DAK
APBN
2017
Dana Alokasi Khusus Fisik 58,3
A. DAK Reguler 20,4
1. Pendidikan 6,1
2. Kesehatan dan KB 10,0
3. Perumahan dan Permukiman 0,6
4. Pertanian 1,6
5. Kelautan dan Perikanan 0,9
6. Sentra IKM 0,5
7. Pariwisata 0,5
B. DAK Penugasan 34,5
1. Pendidikan SMK 1,9
2.
Kesehatan (RS Rujukan dan
Pratama)
4,8
3. Air Minum 1,2
4. Sanitasi 1,2
5. Jalan 19,7
6. Pasar 1,0
7. Irigasi 4,0
8. Energi Skala Kecil (Listrik) 0,5
C. DAK AFIRMASI 3,5
1. Perumahan dan Permukiman 0,4
2. Transportasi (Jalan dan TransDes) 0,8
3. Kesehatan (Puskesmas) 2,2
(dalam trilliun Rupiah)
18
DAK Fisik: Postur DAK Fisik dalam APBN 2017

19. KEMENTERIAN KEUANGAN
II. Perencanaan, Pengalokasian dan Penganggaran DAK Fisik
19

20. KEMENTERIAN KEUANGAN
PERMASALAHAN
1. Pengalokasian, bersifat topdown,
berakibat:
 mismatch alokasi dengan kebutuhan
kebutuhan daerah
 Ketidaksinkronan perencanaan
pusat-daerah
 komitmen daerah kurang.
2. Penyaluran :
 Berdasarkan pagu alokasi per daerah
 Belum berdasarkan kinerja
penyerapan
3.Pelaporan, hanya laporan realisasi
dana
4. Pelaksanaan:
 Wajib dana pendamping 10%
 Juknis terlambat
20
Formulasi DAK 2015 &
sebelumnya
Tantangan dalam DAK Fisik

21. KEMENTERIAN KEUANGAN 21
Prinsip
Pembangunan
Berkelanjutan
Prinsip
Percepatan
Penyediaan
Infrastruktur di
Daerah
Prinsip
Sinkronisasi
Pendanaan
Pembangunan
Daerah
Prinsip
Pengalokasian
DAK Berbasis
Kinerja
Penyerapan
Usulan kegiatan harus:
1. Menjadi kewenangan
daerah;
2. Bagian dari RPJMD dan
RKPD yang telah
disinkronisasi dengan
prioritas nasional; dan
3. Kegiatannya harus
menghasil-kan output/
outcome yang bermanfaat
langsung bagi masyarakat
Usulan kegiatan harus
disinkronisasikan antara:
1. Bidang yang satu dengan
bidang lainnya;
2. Daerah yang satu dengan
daerah lainnya, termasuk
antara kabupaten/kota
dengan provinsi; dan
3. Kegiatan DAK dengan
kegiatan yang didanai dari
non DAK
Pengalokasian DAK
diprioritaskan untuk
mempercepat pembangunan
infrastruktur di daerah yang
terkait dengan:
1. pelayanan dasar untuk
pemenuhan SPM;
2. pengembangan industri,
perdagangan, pariwisata,
sektor perekonomian lainnya
Pengalokasian DAK
memperhitungkan tingkat
penyerapan DAK tahun
sebelumnya, dengan tujuan agar:
1. Daerah punya komitmen
untuk melaksanakan apa
yang telah diusulkan;
2. Daerah melaksanakan DAK
sesuai dengan terget output
dan lokasi kegiatan serta
batas waktu yang
ditetapkan.
PRINSIP-PRINSIP PENGALOKASIAN DAK FISIK

22. KEMENTERIAN KEUANGAN
TUJUAN:
• Memberikan informasi kepada pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan
DAK Fisik di daerah;
• Memberikan panduan bagi pemerintah dalam melaksanakan/mengelola kegiatan
DAK Fisik.
MANFAAT:
• Memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan DAK Fisik;
• Mempercepat pelaksanaan DAK Fisik di daerah dengan penetapan juknis yang
tepat waktu;
• Memperkuat landasan hukum pelaksanaan DAK Fisik.
PENETAPAN DAN MASA BERLAKU:
• Perpres ditetapkan paling lambat 1 bulan sejak Perpres Rincian APBN 2017
ditetapkan;
• Perpres berlaku 3 tahun untuk memberikan panduan yang bersifat jangka
menengah bagi pemerintah daerah;
• Perubahan atas ketentuan Perpres dengan Peraturan Menteri.
PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS DAK FISIK
DENGAN PERATURAN PRESIDEN
22

23. KEMENTERIAN KEUANGAN 23
III. PENYALURAN DAK FISIK

24. KEMENTERIAN KEUANGAN 24
TUJUAN:
1) Memastikan pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan target ouput
yang direncanakan melalui proses verifikasi administrasi dan output oleh wakil
Kementerian Keuangan yang secara langsung berada dekat dengan lokasi di
daerah (oleh KPPN)
2) Efisiensi proses penyaluran:
 Pemda menyampaikan laporan ke KPPN setempat (mengurangi biaya
perjalanan dinas Pemda)
 Proses verifikasi laporan diharapkan lebih cepat dan mengurangi resiko
keterlambatan penyampaian laporan.
3) Meningkatkan good governance
 Verifikasi atas laporan penyerapan dan capaian output dapat dipantau
secara langsung oleh KPPN setempat
Perubahan Mekanisme Penyaluran DAK Fisik Dan Dana Desa
Melalui Ditjen Perbendaharaan
Prinsip Perubahan: DAK Fisik dan Dana Desa tetap sebagai Dana Transfer bukan
sebagai belanja Pemerintah Pusat  DJPK sebagai PPA TKDD dan KPPN sebagai
KPA Penyaluran

25. KEMENTERIAN KEUANGAN
Pembagian Peran Penyaluran DAK Fisik
DJPK DJA DJPB (KPPN)
1. Bertindak selaku
Pejabat Pengguna
Anggaran (PPA) BUN
DAK Fisik;
2. Menyusun RKA BA BUN
DAK Fisik;
3. Memproses Review
APIP;
4. Menyusun dan
Menetapkan DIPA
Induk;
5. Menyusun dan
Menetapkan DIPA
Petikan per KPPN.
1. Penetapan
Perpres Rincian
APBN;
2. Pengesahan DIPA.
1. Bertindak selaku Kuasa
Pengguna Anggaran BUN
DAK Fisik;
2. Menyusun Surat Keputusan
Rencana Transfer ke Daerah
untuk DAK Fisik;
3. Melakukan verifikasi Laporan
DAK Fisik yang disampaikan
oleh Daerah;
4. Menetapkan Surat
Permintaan Pembayaran
(SPP);
5. Menetapkan Surat Perintah
Membayar (SPM);
6. Menetapkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D);
7. Menyusun Laporan Unit
Akuntansi Pengguna
Anggaran
25

26. KEMENTERIAN KEUANGAN 26
DJPK DJA DJPb
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
RKA
(Input DIPA Induk
dan Petikan)
Review APIP
DIPA Induk
Pengesahan DIPA
DIPA Petikan per
KPPN
SKPRTD
Verifikasi
Laporan
SPP
SPM
SP2D
Laporan UAKPA

27. KEMENTERIAN KEUANGAN
Struktur dan Pembagian Peran Penyaluran DAK Fisik di KPPN
PPK PPSPM Kuasa BUN
1. Melakukan
verifikasi/pengujian
atas persyaratan
penyakuran DAK fisik
yang telah disampaikan
oleh DJPK dan Daerah;
2. Menerbitkan Surat
Permintaan
Pembayaran (SPP);
1. Melakukan
verifikasi/pengujian
atas SPP;
2. Menerbitkan Surat
Perintah Membayar
(SPM);
3. Menyusun Laporan
UAKPA BUN DAK
Fisik;
4. Menyampaikan
Laporan Realisasi
Penyaluran DAK Fisik
kepada PPA.
1. Melakukan
verifikasi/pengujian atas
SPM;
2. Menerbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana
(SP2D).
27

28. KEMENTERIAN KEUANGAN
Penyusunan SKPRTD di KPPN
 SKPRTD disusun dengan mengacu kepada:
 Pepres Rincian APBN;
 DIPA Petikan;
 SKPRTD disusun dengan membagi alokasi per Daerah sesuai
presentasi penyaluran per tahap atau sekaligus sesuai ketentuan
penyaluran DAK Fisik;
 Nilai dalam SKPRTD harus dalam nilai ribuan (pembulatan dalam
ribuan jika terdapat pecahan ratusan);
 Jumlah alokasi per daerah dan per bidang harus sesuai dengan
Rincian Perpres APBN dan DIPA Petikan;
 Dalam hal terdapat perubahan besaran penyaluran per tahap (misal:
terdapat permintaan penyaluran sekaligus karena terdapat kegiatan
yang tidak dapat dibayar secara bertahap, atau penghematan), maka
SKPRTD harus dilakukan perubahan;
28

29. KEMENTERIAN KEUANGAN
Pemda KPPN DJPKInputProsesToolsOutput
Data
SP2D
Laporan Realisasi :
a. % Penyerapan
b. Pagu
c. Distribusi
d. Sisa Dana
e. % Capaian Output
f. Foto Fisik
g. Sisa Kontrak
Input
Hardcopy Laporan Realisasi :
a. % Penyerapan
b. Pagu
c. Distribusi
d. Sisa Dana
e. % Capaian Output
f. Foto Fisik
g. Sisa Kontrak
OMSPAN
(semula INOVASI)
Softcopy
SAKTI
(semula IDWEB)
Verifikasi
1. SPP
2. SPM
SPAN
SP2D
Data
Softcopy
Reporting
SPAN / SIMTRADA
Managerial Report :
Per KPPN, Per
Kanwil, Per Daerah,
Per Propinsi, Per
Tahap, Per Bidang,
Per Jenis DAK
Skema Penyaluran DAK FISIK
29

30. KEMENTERIAN KEUANGAN
TahapI : 30%
Penyaluran : Feb - April
•Paling Lambat 31 Maret
(peralihan, dokumen
persyaratan masih dapat
diterima sampai dengan
tanggal 21 bulan
berikutnya)
•rekapitulasi penerimaan
peraturan daerah mengenai
APBD tahun anggaran
berjalan;
•laporan realisasi
penyerapan dana dan
capaian output kegiatan
DAK Fisik tahun anggaran
sebelumnya;
•Rencana Kegiatan DAK Fisik
yang telah disetujui oleh
kementerian/lembaga
teknis (Tahun 2017 dapat
diterima sampai dengan
periode penyaluran TW II);
Tahap2 : 25%
Penyaluran : April -
Juli
• Paling Lambat 30
Juni;
• laporan realisasi
penyerapan dana
yang menunjukkan
paling sedikit 75%
(tujuh puluh lima
persen) dari dana
yang telah diterima
di RKUD dan capaian
output kegiatan DAK
Fisik triwulan I;
• Ringkasan Kontrak
(masih dalam
pembahasan);
• Rencana Kegiatan
yang telah disetujui
kementerian/lembag
a teknis dalam hal
terdapat perubahan;
Tahap3 : 25%
Penyaluran : Juli -
Oktober
• Paling lambat 30
September;
• laporan realisasi
penyerapan dana
yang menunjukkan
paling sedikit 75%
(tujuh puluh lima
persen) dari dana
yang telah diterima
di RKUD dan capaian
output kegiatan DAK
Fisik sampai dengan
triwulan II yang
menunjukkan paling
sedikit 30% (tiga
puluh persen);
Tahap4 : 20% (atau
selisih penerimaan
dengan kebutuhan
penyelesaian kegiatan
 masih dibahas)
Penyaluran : Oktober
– Desember
• Paling lambat 15
Desember
• laporan realisasi
penyerapan dana
yang menunjukkan
paling sedikit 90%
(sembilan puluh
persen) dari dana
yang telah diterima
di RKUD dan capaian
output kegiatan DAK
Fisik sampai dengan
triwulan III yang
menunjukkan paling
sedikit 70% (tujuh
puluh persen
 Penyampaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik setiap triwulan disertai dengan rekapitulasi SP2D atas
penggunaan DAK Fisik dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy).
Kepala Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik melampaui batas waktu, DAK Fisik tidak disalurkan;
Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik dan rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK fisik dalam bentuk dokumen
elektronik (softcopy) merupakan dokumen yang sah dan dapat digunakan untuk keperluan pemeriksaan/audit (menunggu konfirmasi Itjen);
Penyaluran DAK Fisik dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima oleh KPPN dengan lengkap dan benar;
PENYALURAN DAK FISIK BERBASIS KINERJA PELAKSANAAN
1) Penyaluran DAK Fisik  PMK No. 187/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 48/2016 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
30

31. KEMENTERIAN KEUANGAN
 Penyampaian laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik setiap triwulan disertai dengan rekapitulasi SP2D atas
penggunaan DAK Fisik dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy).
Kepala Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik melampaui batas waktu, DAK Fisik tidak disalurkan;
Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik dan rekapitulasi SP2D atas penggunaan DAK fisik dalam bentuk dokumen
elektronik (softcopy) merupakan dokumen yang sah dan dapat digunakan untuk keperluan pemeriksaan/audit (menunggu konfirmasi Itjen);
Penyaluran DAK Fisik dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima oleh KPPN dengan lengkap dan benar;
PENYALURAN DAK FISIK BERBASIS KINERJA PELAKSANAAN
Tahap I = 30% Tahap II = 30% Tahap III = 40%
Syarat:
1. APBD-P/Perubahan Perkada ttg Penjabaran APBD
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
3. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian
output DAK Fisik Reguler bidang/subbidang sd Tw II
Syarat:
Laporan realisasi & capaian
output tahap I dg
penyerapan minimal 90%
2) Penyaluran Tambahan DAK Fisik  PMK 186/2016 tentang Pelaksanaan DAK Fisik APBNP 2016
Syarat:
Laporan realisasi & capaian
output tahap II dg
penyerapan minimal 90%
31

32. KEMENTERIAN KEUANGAN 32
Penyaluran DAK Fisik bidang tertentu yang pagu alokasinya sampai dengan
Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dapat dilaksanakan sekaligus sebesar
kebutuhan dana dalam rangka penyelesaian output kegiatan DAK Fisik;
Rentang Waktu: April – Juli;
Dilaksanakan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan berupa:
• Rekapitulasi penerimaan peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
• Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran
sebelumnya; dan
• Ringkasan kontrak dan/atau Rencana Kegiatan DAK Fisik yang telah disetujui oleh
kementerian/lembaga teknis.
Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik bidang
tertentu, disampaikan paling lambat bulan November tahun anggaran berjalan;
PENYALURAN BIDANG < 1 Milyar (sekaligus)

33. KEMENTERIAN KEUANGAN 33
Dalam hal pada bidang DAK Fisik terdapat sebagian atau seluruh kegiatan yang pembayarannya
tidak dapat dilakukan secara bertahap, kementerian teknis menyampaikan rekomendasi
terhadap kegiatan yang pembayarannya tidak dapat dilakukan secara bertahap;
Rekomendasi disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan paling lambat bulan Februari;
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan kepada Kepala KPPN rekomendasi
penyaluran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi;
Kegiatan yang sebagian atau seluruhnya tidak dapat dibayarkan secara bertahap, disalurkan
sekaligus bersamaan dengan salah satu triwulan ,setelah KPPN menerima dokumen persyaratan
berupa:
•rekapitulasi penerimaan peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
•laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya;
•Ringkasan kontrak dan/atau Rencana Kegiatan DAK Fisik yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga
teknis;
•bukti pemesanan barang atau sejenis;
•Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
Kepala KPPN melaksanakan penyaluran bidang DAK Fisik yang pembayarannya sebagian atau
seluruh kegiatan tidak dapat dilakukan secara bertahap secara triwulanan sesuai dengan periode
dan persyaratan penyaluran;
PENYALURAN BIDANG > 1 Milyar (sekaligus)

34. KEMENTERIAN KEUANGAN
VERIFIKASI/PENGUJIAN PERSYARATAN DAK FISIK
 KPPN melakukan verifikasi/pengujian atas Laporan DAK Fisik sebagai syarat
penyaluran DAK Fisik;
 Verifikasi dilakukan sebelum menetapkan SPP DAK Fisik;
 Proses verifikasi yang perlu dilakukan:
1. Memastikan pemda telah menyampaikan perda APBD (sumber Subdit DKD)
2. Memastikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output yang
disampaikan oleh pemda merupakan posisi penyaluran terakhir di tahun
2016.
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output yang disampaikan oleh
pemda merupakan dokumen persyaratan penyaluran tw 1 2017
4. Memastikan kesesuaian antara hardcopy dan softcopy (IDWEB).
5. Mengabaikan keterangan laporan (layak/tidak layak salur).
6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output DAKF merupakan produk
Aplikasi Inovasi.
7. Laporan yang ditandatangani oleh kepala daerah serta stempel basah.
8. Jika Penandatangan laporan selain kepala daerah, maka disertai dengan
dokumen pendukung (misalnya SK penunjukan/pendelegasian).
34

35. KEMENTERIAN KEUANGAN
No. Bidang DAK Fisik TA 2017 Bidang DAK Fisik TA 2016
1 Penugasan - Pendidikan Smk Reguler - Pendidikan
2 Reguler - Pendidikan Reguler - Pendidikan
3
Penugasan - Kesehatan (RS Rujukan
dan Pratama)
Reguler - Kesehatan dan Keluarga Berencana
4 Reguler - Kesehatan Reguler - Kesehatan dan Keluarga Berencana
5 Affirmasi - Kesehatan Reguler - Kesehatan dan Keluarga Berencana
6 Penugasan - Air Minum Reguler - Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi
7 Penugasan - Sanitasi Reguler - Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi
8
Reguler - Perumahan dan
Permukiman
Reguler - Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi
9 Penugasan - Irigasi
Reguler - Kedaulatan Pangan dan atau Affirmasi -
Kedaulatan Pangan
Mapping Laporan DAKF TA 2016
sebagai syarat penyaluran DAKF tw 1 2017
35

36. KEMENTERIAN KEUANGAN
No. Bidang DAK Fisik TA 2017 Bidang DAK Fisik TA 2016
10 Reguler - Pertanian Reguler - Kedaulatan Pangan
11 Penugasan - Energi Skala Kecil Reguler - Energi Skala Kecil
12 Reguler - Kelautan dan Perikanan Reguler - Kelautan dan Perikanan
13 Penugasan - Jalan Reguler - Transportasi
14 Penugasan - Pasar Reguler - Sarana Perdagangan
15 Reguler - Pariwisata Reguler - Sarana Perdagangan
16
Reguler - Sentra Industri Kecil dan
Menengah
Reguler - Sarana Perdagangan
17
Affirmasi - Perumahan dan
Permukiman
Affirmasi - Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi
18 Affirmasi - Transportasi Affirmasi - Transportasi
Mapping Laporan DAKF TA 2016
sebagai syarat penyaluran DAKF tw 1 2017
36

37. KEMENTERIAN KEUANGAN
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SPP DAN SPM
 Berdasarkan hasil verifikasi/pengujian persyaratan
penyaluran DAK Fisik, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
menyusun dan menetapkan SPP untuk disampaikan kepada
Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM);
 Berdasarkan SPP yang disampaikan, PPSPM selanjutnya
melakukan pengujian atas SPP;
 Berdasarkan hasil pengujian SPP, PPSPM menyusun dan
menetapkan SPM;
 PPSPM menyampaikan SPM yang telah ditetapkan kepada
Kuasa BUN untuk penerbitan SP2D sebagai dokumen
penyaluran DAK Fisik.
37

38. KEMENTERIAN KEUANGAN 38
Kepala Daerah atau
pejabat yang
ditunjuk wajib
menyampaikan
konfirmasi
penerimaan TKDD
melalui:
a. LKT dan LRT; dan
b. media elektronik.
Konfirmasi
penerimaan,
disampaikan kepada
Direktur Jenderal
Perimbangan
Keuangan melalui
KPPN
Penyampaian LKT
dan dilakukan
dengan ketentuan:
a. LKT pada setiap
triwulan paling lama
10 (sepuluh) hari
kerja setelah
triwulan berkenaan
berakhir; dan
b. LRT dalam 1 (satu)
tahun anggaran
bersamaan dengan
penyampaian LKT
triwulan IV
Kepala KPPN
menyampaikan LKT
dan LRT beserta
rekapitulasi LKT
dan LR T(paling
lambat 2 hari
setelah diterima
KPPN) seluruh
pemerintah daerah
dalam wilayah
kerjanya kepada
Kepala Kantor
Wilayah Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan;
Berdasarkan LKT dan
LRT yang disampaikan
oleh, Kepala Kantor
Wilayah Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan
melakukan penelitian
dan menyusun
rekapitulasi LKT dan
LRT untuk disampaikan
kepada Direktur
Jenderal Perimbangan
Keuangan dengan
tembusan kepada
Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
Penyampaian paling
lambat 5 hari kerja
setelah diterima Kepala
Kanwil DJPb.
LKT dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri;
LRT dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri;
Penyampaian konfirmasi penerimaan TKDD melalui media elektronik menggunakan aplikasi yang
tersedia pada website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
Konfirmasi Penerimaan Dana TKDD

39. KEMENTERIAN KEUANGAN 39
KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa menyampaikan
laporan kepada Koordinator KPA;
Koordinator KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa
menyampaikan konsolidasi
laporan kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan setiap
bulan paling lambat tanggal 15
bulan berikutnya.
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Dalam rangka sinkronisasi penyajian laporan realisasi anggaran TKDD Desa,
DJPK bersama-sama dengan Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa dapat melakukan rekonsiliasi data realisasi atas penyaluran TKDD
dengan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dan Pemerintah Daerah.

40. KEMENTERIAN KEUANGAN
PENGGUNAAN SISA DAK FISIK
Sisa DAK Fisik adalah Dana DAK yang sudah tersalurkan ke RKUD namun
tidak habis digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran.
Pagu DAK
Penyaluran/
Pemindahbukuan
RKUN ke RKUD
Pelaksanaan
Kegiatan di Daerah
Tidak Habis
sampai dengan TA
berakhir
Sisa DAK
Output
Kegiatan Belum
Tercapai digunakan untuk mendanai kegiatan
DAK Fisik pada
bidang/subbidang/subjenis tertentu
sesuai kebutuhan daerah dengan
menggunakan petunjuk teknis tahun
anggaran berjalan
Output
Kegiatan Telah
Tercapai
untuk mendanai
kegiatan DAK Fisik pada
bidang/subbidang/subj
enis yang sama
untuk mendanai
kegiatan DAK Fisik pada
bidang/subbidang/subj
enis tertentu sesuai
kebutuhan daerah
digunakan dalam rangka
pencapaian output dengan
menggunakan petunjuk teknis
pada saat output kegiatannya
belum tercapai
40

41. KEMENTERIAN KEUANGAN 41
1. DJPK dan DJPB melakukan pemantauan dan
evaluasi atas kinerja pelaksanaan DAK Fisik dan
Dana Desa menggunakan data yang bersumber dari
KPPN berdasarkan laporan yang disampaikan oleh
daerah;
2. Pemantauan dan evaluasi DAK Fisik dilakukan
sesuai ketentuan PMK Nomor 121/PMK.07/2016
tentang Monitoring dan Evaluasi Transfer yang
Bersifat Spesifik.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

42. KEMENTERIAN KEUANGAN 42
1. Ketentuan persyaratan penyampaian RK DAK Fisik pada Triwulan I
mulai berlaku Tahun Anggaran 2018;
2. Ketentuan mengenai dispensasi batas waktu penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran DAK Fisik, adalah sebagai berikut:
 Triwulan I paling lambat tanggal 21 April;
 Triwulan II paling lambat tanggal 21 Juli;
 Triwulan III paling lambat tanggal 21 Oktober; dan
 Triwulan IV paling lambat tanggal 21 Desember.
PERALIHAN

43. KEMENTERIAN KEUANGAN 43
DJPK sbg PPA DAK
Fisik
DJA
Dit. PA sebagai
Koordinator KPA
DJPb
KPPN sbg KPA
Penyaluran DAK
Fisik
Resume: Peran dalam Penyaluran DAK Fisik oleh KPPN
RKA
(Input DIPA Induk
dan Petikan)
Review APIP
DIPA Induk Pengesahan
DIPA
DIPA Petikan per
KPPN
SKPRTD
Verifikasi
Laporan
SPP
SPM
SP2D
Laporan UAKPA
Konsolidasi
Laporan
Bulanan
Rekap Laporan
Bulanan

44. KEMENTERIAN KEUANGAN 44
Terima Kasih