1. 1
TUGAS INDIVIDU
Provinsi Sumatera Barat
Ditinjau dari Astagatra
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
sebagai UK 3
Dosen pengampu: Drs. Wahyudi M.Pd.
Disusun oleh:
Nama : Rosiana Nur Fazri
NIM : K7113188
Kelas : 2B
No.Urut : 9
PROGRAM STUDI S1 PGSD KAMPUS KEBUMEN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2014

2. 2
BAB II
PEMBAHASAN
A. Profil Sumatera Barat
Nama Resmi :Provinsi Sumatera Barat
Ibukota :Padang
Luas Wilayah :42.012.89 Km2 *)
Jumlah Penduduk :5.133.286 Jiwa *)
Suku Bangsa :Minangkabau, Guci, Jaubak, Piliang, Chaniago, Tanjung,
Koto
Agama :Islam 98 %, Kristen 1,6 %, Lain-lain 0,4
Wilayah
Administrasi
:Kab.: 12, Kota: 7, Kec.: 176, Kel.: 303, Desa : 711 *)

3. 3
Lagu Daerah :Baresolok, Paku, Galang dan Kambanglah Bungo
Website :http://www.sumbarprov.go.id
*) Sumber : Permendagri Nomor 66 Tahun 2011
Arti Logo
Bentuk perisai persegi lima, melambangkan bahwa
provinsi Sumatera Barat adalah merupakan salah satu dari
daerah-daerah provinsi dalam lingkungan wilayah negara
kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945.
Rumah Gadang/Balai Adat adalah tempat bermufakat
atau tempat lahirnya filsafat alam pikiran Minangkabau
yang mashur, demokrasi menurut alur dan patut sebagai
lambang konsekuen melaksanakan demokrasi.
Atap Masjid Bertingkat Tiga dan Bergonjong Satu melambangkan salah satu
dari bentuk rumah ibadah yang khas menurut arsitektur alam Minangkabau asli,
yang melambangkan agama Islam sebagai salah satu agama yang pada umumnya
dipeluk masyarakat.
Bintang Segi Lima melukiskan nur cahaya dari pada dasar Ketuhanan Yang
Maha Esa.
Atap Rumah Gadang/Balai Adat Minangkabau Bergaya Tajam dan Runcing
ke Atas merupakan gaya pergas yang tangkas dalam seni bangunan khas alam
Minangkabau yang melambangkan sifat rakyatnya yang dinamis, bekerja keras
dan bercita-cita luhur untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
Empat Buah Gonjong Rumah Adat/Balai Adat dan Sebuah Gonjong Mesjid
yang Menjulang Tinggi Keangkasa melambangkan keluruhan sejarah

4. 4
Minangkabau dari zaman ke zaman dalam semboyan kata 'Adat Basandi Syarak,
Syarak Basandi Kitabulah '.
Gelombang Air Laut adalah suatu lambang dinamika dari masyarakt
Minangkabau.
ARTI MOTTO
'Tuah Sakato' berarti sepakat untuk melaksanakan hasil mufakat/musyawarah
dan sebagai slogan kata (tanda kebesaran) yang terkandung dalam pribahasa
Indonesia 'Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh'
ARTI WARNA
Warna dalam lambang ini berarti/bermakna, Putih berarti suci, Merah Jingga
berarti berani, Kuning Emas berarti agung, Hitam Pekat berarti abadi, tabah,
ulet/tahan tapo, Hijau Cerah Berarti harapan masa depan.
1. Posisi dan lokasi geografi
Secara geografis, Provinsi Sumatera
Barat terletak pada garis 00 54’ Lintang
Utara sampai dengan 30 30’ Lintang
Selatan serta 980 36’ sampai dengan 1010
53’ Bujur Timur dengan total luas
wilayah sekitar 42.297,30 Km2 atau
4.229.730 Ha termasuk ± 391 pulau besar
dan kecil di sekitarnya.
Secara administratif, Wilayah Provinsi Sumatera Barat
berbatasan langsung dengan:
a. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara.
b. Sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu.
c. Sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.
d. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

5. 5
2. Keadaan dan kekayaan alam
Sumber daya alam adalah sumber daya yang terbentuk melalui
kekuatan atau gaya alamiah, misalnya tanah, air dan perairan, biotis, udara
dan sinar surya atau matahari, mineral, bentang alam (landscape), panas
bumi dan gas bumi, angin, pasang surut atau arus laut. Adapun
Lingkungan hidup adalah sistem kehidupan dimana terdapat campur
tangan manusia dalam mengelola sumber daya alam yang ada
disekitarnya. Pembangunan yang sedang dan akan dilakukan di Sumatera
Barat hendaknya mempertimbangkan faktor lingkungan dan sumber daya
alam yang ada. Pembangunan di daerah ini hendaknya selalu didasarkan
kepada pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Makin banyak
suatu daerah mempunyai sumber daya alam dan dimanfaatkannya
sumberdaya alam itu secara efisien, maka makin baiklah harapan akan
tercapainya keadaan kehidupan dan kesejahteraan rakyat daerah ini dalam
jangka panjang.
Potensi sumber daya alam di Sumatera Barat tergolong cukup banyak.
Daerah ini mempunyai daerah perairan laut yang cukup luas di sepanjang
tepi barat pulau Sumatera dan adanya kepulauan Mentawai yang menjadi
perisai untuk menahan gelombang Lautan Hindia yang cukup besar.
Sumber daya alam dari laut seperti beraneka jenis ikan, budidaya kerapu,
rumput laut, udang, kepiting dan mutiara masih sangat besar peluangnya

6. 6
untuk ditingkatkan. Aneka biota laut ini disamping untuk konsumsi, juga
mempunyai potensi sebagai bahan baku industri terutama industri farmasi.
Penelitian dalam bidang ini perlu dipacu agar biologi sumber daya laut
yang ada dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan Masyarakat provinsi
Sumatera Barat. Apalagi luas perairan laut Sumatera Barat mencapai
186.500 km2 dengan panjang garis pantai lebih kurang 2.420,385 km.
Potensi kelautan yang belum dimanfaatkan sama sekali adalah energi
yang dihasilkan oleh ombak atau gelombang laut yang menghempas ke
pantai. Energi kinetik dari ombak dan gelombang ini dapat dikonversikan
menjadi energi listrik. Pembuatan Pusat pembangkit tenaga gelombang
laut ini dapat dibuat dalam skala kecil, menengah dan besar. Adapun
potensi air danau telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air
diantaranya air danau Singkarak dan Maninjau dengan adanya PLTA
Singkarak dan Maninjau serta yang baru dibangun adalah PLTA Koto
Panjang di kabupaten 50 Kota.
Disamping dari energi gelombang dan ombak laut, energi surya juga
melimpah di provinsi ini. Rata-rata penyinaran matahari dalam sehari
antara 7 – 10 jam, jika saja energi surya ini dapat dikumpulkan dalam
sel-sel penyerap panas matahari maka dapat digunakan untuk pembangkit
listrik skala kecil dan menengah. Jika potensi sumber daya alam yang
berlimpah baik dari energi gelombang laut maupun energi surya, maka
kebutuhan masyarakat akan listrik yang kian hari kian bertambah dapat
dipenuhi.
Daerah daratan yang ada di Sumatera Barat terbagi atas daerah dataran
tinggi dengan ketinggian antara 1.000 sampai dengan 2.500 m dpl yang
terdapat di sebelah tengah-barat, serta daerah dataran rendah yang relatif
sempit disepanjang pantai serta sebelah timur dengan ketinggian dari 1
hingga < 1,000 m. Cukup luasnya kawasan pegunungan atau dataran tinggi
menjadikan lahan yang dapat diusahakan secara optimal untuk mekanisasi
pertanian, pemukiman dan industri relative terbatas akibat kendala
kelerengan lahan yang agak curam sampai sangat curam. Perbedaan

7. 7
topografi atau kelerengan yang cukup besar menjadikan kawasan dataran
tinggi rentan terhadap bahaya longsor dan erosi.
Sumber daya alam terutama hutan yang ada di kepulauan Mentawai
sangat berpotensi untuk diolah secara optimum dengan dilandasi sifat
kehati-hatian agar kelestariannya terjaga untuk masa yang akan datang. Di
lain pihak, potensi daerah pegunungan jika dimanfaatkan secara hati-hati,
mempunyai potensi yang luar biasa. Sumber daya alam di daerah
pegunungan menyimpan kekayaan hayati hutan tropis yang sangat besar.
Ketersediaan plasma nutfah asli daerah tropis belum terungkap
sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat seperti tumbuhan asli dan
kandungan esensial yang ada mungkin dapat digunakan sebagai bahan
pengobatan, bahan baku industri dan lain-lain. Kawasan pegunungan juga
berpotensi untuk dijadikan daerah tujuan wisata alam asalkan pembukaan
dan pengelolaannya dikerjakan dengan rencana yang baik. Daerah
pegunungan tujuan wisata alam seperti di kabupaten Tanah Datar, Agam,
Solok, dan kota Padang Panjang.
Potensi sumber daya air alami juga melimpah di daerah ini. Sumber
air alami didapatkan dari 2 danau yang besar seperti danau Singkarak dan
Maninjau serta 3 danau yang relatif kecil seperti Danau Diatas, Dibawah
dan Talang. Sumber daya air permukaan ini, baik yang berasal dari danau
maupun sungai-sungai yang umumnya berasal dari mata air di
pegunungan, diperkirakan mempunyai potensi 43 milyar m3. Potensi air
bersih alami untuk sumber air minum mineral dapat dibuat di daerah
sekitar G. Talang di Kabupaten Solok, G. Marapi dan G. Singgalang di
kabupaten Tanah Datar, Agam dan Padang Panjang serta di G.
Pasaman/Talamau di kabupaten Pasaman.
Potensi bahan galian, seperti deposit pasir dan batu gunung, liat silika
dan besi oksida serta kapur sebagai bahan dasar industri semen, terdapat di
kota Padang dan telah dimanfaatkan lebih dari 50 tahun oleh PT Semen
Padang dan di daerah sekitar danau Singkarak di kabupaten Solok dan
Padang Panjang. Deposit batu kapur yang bisa dieksploitasi di kota

8. 8
Padang Panjang tercatat sebanyak 43 juta ton. Kabupaten Padang
Pariaman juga menyimpan potensi sumber daya alam galian seperti
obsidian dan batu andesit.
Oleh sebab itu untuk menjamin kelangsungan pembangunan di
Sumatera barat, maka perencanaan, penggunaan, pengelolaan dan
penyelamatan sumber daya alam ini perlu dilakukan dengan lebih cermat.
Faktor-faktor eksternal dan dampak lingkungan harus diperhitungkan.
Hubungan-hubungan ekologis dalam tata lingkungan yang berlaku
seyogyanya tidak diabaikan sehingga kelangsungan pembangunan dapat
terjamin secara menyeluruh.
3. Keadaan dan kemampuan penduduk
Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 846 909 jiwa
yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan
sebanyak 1 877 822 jiwa (38,74 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak
2 969 087 jiwa (61,26 persen).
Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari
yang terendah sebesar 0,97 persen di Kota Padang Panjang hingga yang
tertinggi sebesar 17,20 persen di Kota Padang.
Penduduk laki-laki Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 404 377 jiwa
dan perempuan sebanyak 2 442 532 jiwa. Seks Rasio adalah 98, berarti
terdapat 98 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.
Seks Rasio menurut kabupaten/kota yang terendah adalah Kota
Bukittinggi sebesar 94 dan tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan
Mentawai sebesar 108.
Seks Rasio pada kelompok umur 0-4 sebesar 106, kelompok umur 5-9
sebesar 107, kelompok umur lima tahunan dari 10 sampai 64 berkisar
antara 92 sampai dengan 106, dan dan kelompok umur 65-69 sebesar 78.
Rasio ketergantungan penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 60,22.
Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64
tahun) terdapat sekitar 60 orang usia tidak produkif (0-14 dan 65+), yang
menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah.

9. 9
Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 53,07 sementara di
daerah perdesaan 65,10 .
Perkiraan rata-rata umur kawin pertama penduduk laki-laki sebesar
25,7 tahun dan perempuan 22,9 tahun (perhitungan Singulate Mean Age at
Marriage/SMAM).
Selain itu, kondisi penduduk Provinsi Sumatera Barat dapat ditinjau
dari:
a. Pendidikan
1) Penduduk Usia Sekolah
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 629 477 jiwa,
13-15 tahun 306 786 jiwa, 16-18 tahun 263 423 jiwa dan 19-24
tahun 455 602 jiwa.
Di perkotaan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak
225 938 jiwa, 13-15 tahun 114 984 jiwa, 16-18 tahun 110 143
jiwa dan 19-24 tahun 219 228 jiwa. Di perdesaan jumlah
penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 403 539 jiwa, 13-15 tahun
191 802 jiwa, 16-18 tahun 153 280 jiwa dan 19-24 tahun 236
374 jiwa.
Jumlah penduduk perempuan usia 7-12 tahun sebanyak 304
480 jiwa, 13-15 tahun 150 024 jiwa, 16-18 tahun 132 127 jiwa
dan 19-24 tahun 232 304 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki usia
7-12 tahun sebanyak 324 997 jiwa, 13-15 tahun 156 762 jiwa,
16-18 tahun 131 296 jiwa dan 19-24 tahun 223 298 jiwa.
2) Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan besaran
penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. APS
merupakan ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap
pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS 13-15
tahun sebesar 88,77 persen. Ini menunjukkan masih terdapat
kelompok usia wajib belajar (13-15 tahun) sebesar 11,23
persen yang tidak bersekolah. APS 16-18 tahun sebesar 66,75

10. 10
persen dan APS 19-24 tahun sebesar 25,11 persen.
APS di perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan.
Semakin tinggi kelompok umur semakin besar perbedaannya
(gap). Di perdesaan APS 7-12 tahun sebesar 94,52 persen,
APS 13-15 tahun 87,05 persen, APS 16-18 tahun 62,21
persen, APS 19-24 tahun sebesar 12,23 persen. Di perkotaan
APS 7-12 tahun sebesar 95,90 persen, APS 13-15 tahun 91,67
persen, APS 16-18 tahun 73,07 persen dan APS 19-24 tahun
sebesar 39,01 persen.
3) Pendidikan yang Ditamatkan
Berdasarkan hasil SP2010, penduduk Provinsi Sumatera
Barat usia 5 tahun ke atas yang tamat SM/sederajat sebesar
20,83 persen, tamat DI/DII/DIII sebesar 2,46 persen, tamat
DIV/S1 sebesar 3,38 persen dan tamat S2/S3 sebesar 0,25
persen.
4) Angka Melek Huruf (AMH)
Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas
sebesar 95,54 persen. AMH penduduk usia 15 tahun ke atas
perempuan (94,24 persen) lebih rendah dibandingkan laki-laki
(96,92 persen). AMH penduduk usia 15 tahun ke atas di
daerah perdesaan (93,84 persen) lebih rendah dibandingkan
daerah perkotaan (98,11 persen).
Rendahnya AMH penduduk usia 15 tahun ke atas
disebabkan oleh rendahnya AMH penduduk usia 45 tahun ke
atas. AMH penduduk usia 45 tahun ke atas sebesar 90,23
persen. AMH penduduk usia 45 tahun ke atas perempuan
(87,04 persen) lebih rendah dibandingkan laki-laki (93,86
persen).
4. Politik
Politik di Sumatera Barat dapat ditinjau dari aspek historisnya.
tatanan politik Minangkabau mulai disusun dua tokoh legendaris, Datuak

11. 11
Katumanggungan dan Datuak Parpatiah nan Sabatang. Datuak
Katumanggungan lebih berkiblat ke sistem pemerintahan Majapahit
(Jawa) dalam menyusun tatanan politik di Minangkabau. Sebaliknya,
Datuak Parpatiah nan Sabatang yang tak lain adalah adik Datuak
Katumanggungan (mereka satu ibu, tetapi berbeda ayah), lebih
menekankan partisipasi masyarakat untuk membangun sebuah tatanan
politik. Menurut Datuak Katumanggungan, kemajuan suatu negara
tergantung pada kuatnya pusat pemerintahan atau diumpamakan seperti
menitis dari langit. Pemimpin sebagai pusat merupakan sumber inspirasi,
gagasan, dan keputusan, dan ini sangat dekat dengan tatanan politik
Majapahit. Sebaliknya Datuak Parpatiah nan Sabatang lebih menekankan
bahwa kemajuan suatu negara justru tergantung pada partisipasi rakyatnya
atau diumpamakan seperti membersit dari bumi. Rakyat merupakan
sumber gagasan, sumber inisiatif karena mereka lebih tahu keadaan di
lapangan. Pertentangan ini kemudian diselesaikan dengan sebuah
perjanjian Batu Batikam yang berisi kesepakatan bahwa dua sistem
tersebut harus bisa hidup berdampingan di Alam Minangkabau.
Memasuki zaman pemerintahan kolonialisme Hindia Belanda, sebuah
kejadian yang besar adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia
(PKI) tahun 1926-1927 di Silungkang. Pemberontakan Silungkang ini
merupakan manifestasi dari Keputusan Prambanan yang justru ditentang
oleh Tan Malaka. Sebuah pertanyaan cukup menggelitik sebenarnya
tentang pemberontakan ini, mengapa pemberontakan PKI 1926-1927
terjadi hanya di Sumatera Barat dan Jawa Barat? Padahal keputusan itu
diambil di Jawa Tengah yang nota bene pada tahun-tahun itu tidak ada
gerakan radikal seperti di Silungkang. Apakah ini merupakan sebuah
kesalahan strategi anggota PKI yang berada di Sumatera Barat?
Berbicara kesalahan strategi, terdapat banyak sejarah politik Sumatera
Barat pada penghujung tahun 50-an dan awal 60-an serangkaian peristiwa
besar dalam tatanan politik Indonesia yang berujung pada peristiwa PRRI
di Sumatera Barat. Berawal dari kekecewaan terhadap pemerintahan yang

12. 12
sangat sentralistik, berlanjut pada kekecewaan terhadap pembubaran
Divisi Banteng yang akhirnya melahirkan Dewan Banteng. Dewan
Banteng ini kemudian menjadi cikal bakal Dewan Perjuangan. Dimotori
oleh Letkol Ahmad Husein, meletuslah peristiwa PRRI yang
mengeluarkan tuntutan yang termaktub dalam Piagam Perjuangan
Menyelamatkan Bangsa. Pemerintah pusat tidak menanggapi tuntutan
tersebut sehingga lima hari setelah ditandatanganinya piagam ini (15
Februari 1958) Dewan Perjuangan membentuk kabinet baru yang diberi
nama Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sumatera
Barat sepenuhnya mendukung gerakan PRRI ini.
Sumatera Barat adalah daerah luar Jawa yang paling banyak
menyumbang tokoh di panggung politik nasional, sejak era kolonial
sampai era Soeharto. Tokoh-tokoh Sumbar itu juga mewakili semua
spektrum ideologi politik, mulai dari Tan Malaka hingga Hamka. Karena
itu, Sumbar memiliki tempat tersendiri dalam sejarah politik Indonesia.
Sumbar pernah menggelorakan pemberontakan terhadap penguasa pusat
yang dianggap otoriter dan sentralis, baik di era kolonial maupun di masa
Indonesia merdeka. Namun, ketika penguasa paling sentralis dan otoriter
berkuasa di Indonesia, yaitu rezim militer Orde Baru, Sumbar menjadi
anak manis.
Asal-muasal ketegangan integrasi Sumbar dengan pusat, bukan
sekadar masalah porsi pembagian kue ekonomi atau jabatan, melainkan
perbedaan visi mengenai Indonesia merdeka. Budaya politik Minang yang
egaliter meyakini keutuhan Indonesia ditentukan oleh kerelaan pemerintah
pusat memberikan otonomi seluas-luasnya kepada setiap daerah.
Sementara budaya politik Jawa yang sentralistis hierarkis yang meyakini
keutuhan dan kemakmuran Indonesia tergantung pada kuatnya kontrol
pusat.
Masyarakat Minang melihat pemimpin hanyalah orang yang
"ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah", bukanlah penguasa
tunggal yang mengambil kata putus. Masyarakat Minang memandang

13. 13
bahwa kekuasaan menyebar dalam nagari-nagari karena nagari berfungsi
sebagai kesatuan adat dan sekaligus politik. Cara untuk mengambil
keputusan adalah musyawarah antara seluruh unsur nagari.
Watak politik Minang itu kemudian mewarnai watak nasionalisme
Indonesia yang tumbuh di Sumbar. Ideologi yang diusung untuk Indonesia
merdeka merupakan paduan dari pandangan Islam modern dan sekuler
radikal, misalnya marxisme.
Setelah tahun 1955, orang Minang melihat otonomi daerah hanya
tinggal omongan. Orang Minang melihat Soekarno menjalankan
kekuasaan secara draconian (keras dan kejam) baik terhadap institusi sipil
maupun militer. Di era ini visi Sumbar yang demokratis dan egaliter
berhadapan dengan konsep kekuasaan Jawa yang feodal dan sentralistis.
Para mantan pimpinan Divisi Banteng yang merasa berjasa untuk
Republik di era revolusi dan PDRI kecewa ketika Soekarno tidak
menggubris tuntutan otonomi yang luas bagi daerah. Pemimpin Divisi
Banteng kemudian mengorganisir reuni. Kelanjutan dari reuni ini adalah
pembentukan Dewan Banteng yang kemudian mengambil alih kekuasaan
Gubernur Sumatera Tengah oleh Komandan Brigade Banteng Letkol
Ahmad Husein Desember 1956 di Bukittinggi.
Dalam rangka menentang Soekarno ini, isu antikomunisme dijadikan
wacana, meskipun sebagian pengurus cabang PKI daerah mendukung
Dewan Banteng. Bak gayung bersambut, gerakan ini kemudian disokong
pula oleh tokoh-tokoh Minang di Jakarta, yaitu Natsir dan Assa'at yang
kecewa terhadap Soekarno. Para pemimpin Masyumi lainnya—Syafruddin
Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap—turut pula bergabung.
Akhirnya Sumbar jatuh ke dalam skenario para pembangkang dari Jakarta,
yaitu Zulkifli Lubis dan Sumitro Djojohadikusumo yang gencar
mengampanyekan gerakan antikomunis atau PKI untuk menentang
Soekarno.
Ketika perlawanan ini telah melibatkan tokoh politik dan militer dari
Jakarta, serta tercium melibatkan kekuatan asing yaitu Amerika, Soekarno

14. 14
bertindak cepat. Kota-kota utama PRRI, yaitu Pekanbaru dan Padang
dibom dan langsung dikuasai militer pusat yang dipimpin Kolonel Ahmad
Yani. Sejak kedua kota itu jatuh, umur PRRI secara militer tinggal
menghitung hari. Kalahnya PRRI berarti kalahnya orang Minang. Dengan
sendirinya, konsep Minang tentang Indonesia merdeka yang egaliter dan
menjunjung otonomi juga rontok. Harga diri orang Minang sebagai
benteng Republik dan penyumbang elite terbanyak di pentas politik
nasional juga hancur. Kekalahan itu meninggalkan kepedihan di hati
rakyat Minang dan elitenya. Setelah PRRI kalah dan banyaknya pejabat
sipil dan militer dari Jawa tumpah ke Sumbar, Audrey menggambarkan
Sumatera Barat seperti daerah taklukan. Orang Sumbar diperlakukan
sebagai warga negara kelas dua (hal 360).
Dikala G30S meletus, jagad politik masyarakat Minang kembali
jungkir balik. Kekerasan, pembunuhan, dan penangkapan membuncah.
Keadaan kian genting setelah Mayor Imam Suparto (Kepala Penerangan
Kodam 17 Agustus) kembali dari Jakarta, memerintahkan media lokal
menyebarkan pamflet anti-PKI tanggal 6 Oktober 1965 (hal 380). Sejak ini
kekuatan radikal yang menentangpemberontakan PRRI, yang sebelumnya
dianggap pendukung setia pusat, sontak menjadi musuh pemerintah, lantas
diburu. Sementara "para pemberontak" menjadi bagian dari politik baru,
kemudian terlibat dalam pengganyangan komunis.
Setelah melalui hari yang berdarah-darah dalam dua gelombang,
untuk memulihkan harga diri dan menghidupkan perekonomian daerah,
elite-elite Sumbar mulai meninggalkan medan tarung politik, dan berupaya
memasuki medan pembangunan ekonomi. Dipimpin Harun Zain seorang
ekonom dari Barkley sebagai gubernur, Sumbar menyerah bungkuk
kepada Jakarta. Di tangan Zain dan beberapa gubernur setelahnya, Sumbar
memang mendapatkan hal yang secara lahiriah menakjubkan, dan
beberapa kali mendapat anugerah Adipura.Untuk keberhasilan itu, para
mantan gubernur Sumbar pun naik kelas menjadi menteri di Era Soeharto.
Hasil yang digapai Sumbar di masa Orde Baru ternyata harus dibayar

15. 15
mahal dan kontan. Pertama, masyarakat politik Minang kehilangan harta
yang paling berharga, yaitu sikap kritisnya terhadap kekuasaan pusat.
Kedua, Sumbar kehilangan sistem pemerintahan Kanagarian (hal 406-409)
yang menjadi ruh politiknya. Akibatnya, karakter politik Minang yang
menekankan desentralisasi dan egaliter dalam politik Indonesia merdeka
lenyap dari pentas politik nasional. Sejak ini Sumbar tidak lagi menjadi
"pusat alternatif", melainkan hanya sekadar menjadi satu daerah di antara
daerah lainnya.
5. Ideologi
Berdasarkan arti logo yang telah diulas diatas, Sumatera Barat adalah
salah satu dari daerah-daerah provinsi dalam lingkungan wilayah negara
kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945, maka ideologi yang dianut oleh Provinsi Sumatera
Barat adalah ideologi yang dianut bangsa Indonesia yaitu ideologi
Pancasila. Meskipun terjadi pasang surut pemahaman ideology dan
sempatnya pada era dulu ingin memberontak atas dipandangnya
ketidakadilan pemerintah pusat ke daerah dan otonomi namun
bagaimanapun Sumatera Barat tetap berusaha dan harus menyadari bahwa
Sumatera Barat adalah salah satu dari daerah-daerah provinsi dalam
lingkungan wilayah negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
6. Ekonomi
Pada periode di tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat
tercatat tumbuh sebesar 6,8% meningkat dari triwulan sebelumnya yang
hanya tumbuh 5,6%. Peningkatan pertumbuhan ini searah dengan
pergerakan pertumbuhan nasional. Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan
ekonomi Sumbar pada tahun 2013 mencapai 6,2%, lebih rendah
dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 6,4%.
Meningkatnya kinerja net ekspor dan konsumsi pemerintah yang
signifikan menopang pertumbuhan ekonomi Sumbar di triwulan IV 2013.

16. 16
Ekspor tumbuh signifikan seiring dengan meningkatnya permintaan dan
produksi ekspor Sumbar. Di sisi lain, impor masih terbatas di tengah
tekanan depresiasi rupiah dan melemahnya daya beli masyarakat.
Konsumsi pemerintah meningkat pesat sesuai dengan pola belanja
pemerintah. Sementara itu konsumsi rumah tangga tumbuh melambat
akibat tingginya tekanan inflasi di akhir tahun. Investasi juga tumbuh
melambat namun masih di level yang tinggi.
Sumber pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor pertanian;
perdagangan hotel dan restoran; serta pengangkutan dan komunikasi.
Meningkatnya panen beras dan kelapa sawit yang disertai perbaikan harga
crude palm oil (CPO) mendorong pertumbuhan sektor pertanian.
Pembangunan infrastruktur dan atraktifnya Sumbar sebagai daerah tujuan
wisata mampu menopang peningkatan pertumbuhan subsektor
perdagangan, hotel, dan restoran. Dengan kondisi tersebut di tengah
momentum puncak liburan akhir tahun turut mendorong pertumbuhan
sektor pengangkutan dan komunikasi.
Inflasi Sumatera Barat bertahan pada level yang tinggi mencapai
10,87% di akhir tahun 2013. Pada triwulan laporan, tekanan inflasi
Sumbar, walaupun melemah, tetap persisten di triwulan IV bersumber dari
meningkatnya harga bahan makanan. Dengan kondisi tersebut inflasi
volatile food mendominasi pergerakan indeks harga pada triwulan IV
2013. Sementara itu tekanan inflasi administered prices mulai mereda
paska kenaikan harga BBM bersubsidi.
Perkembangan aset bank umum Sumbar pada triwulan IV 2013
tercatat melambat seiring dengan pelemahan perekonomian. Penurunan
konsumsi non-makanan masyarakat berdampak pada melambatnya
penyaluran kredit selama triwulan laporan. Perlambatan juga terjadi pada
kredit modal kerja karena pelaku usaha menahan keinginan untuk
melakukan ekspansi usaha di tengah menurunnya konsumsi masyarakat.
Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan uang tunai di akhir tahun
mempengaruhi perlambatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

17. 17
Kualitas kredit perbankan yang disalurkan di Sumbar terpantau stabil dan
dalam batas aman. Secara sektoral, kredit sektor pertanian tumbuh
melambat dengan kualitas kredit yang membaik seiring dengan
meningkatnya harga komoditas pertanian dan menurunnya kebutuhan
impor. Pertumbuhan kredit di sektor industri pengolahan melambat dengan
kualitas kredit yang menurun sejalan dengan pelemahan kinerja sektor
industri.
Penyerapan belanja pemerintah daerah Sumbar mencapai puncaknya
di akhir tahun di tengah penerimaan yang menurun. Naiknya belanja
modal serta belanja barang dan jasa seiring dengan dilakukannya
pembayaran proyek selama tahun 2013 serta penyaluran dana bagi hasil
(DBH) oleh pemerintah daerah ke wilayah-wilayah dibawahnya
mendorong realisasi belanja daerah. Sementara realisasi pendapatan
daerah Sumbar menurun sejalan dengan pola penyaluran dana alokasi
umum (DAU) yang lebih rendah di ahir tahun.
Melambatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2013
berdampak pada menurunnya penyerapan tenaga kerja dan kualitas
pekerjaan. Kondisi ini terindikasi dari meningkatnya jumlah
pengangguran, meningkatnya porsi pekerja tidak penuh terhadap angkatan
kerja dan meningkatnya porsi pekerja paro waktu terhadap pekerja tidak
penuh. Di sisi lain, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mengalami
penurunan. Di tengah meningkatnya pengeluaran akibat tingginya tekanan
inflasi sepanjang tahun 2013, menurunnya kemiskinan ditopang oleh
perbaikan penghasilan penduduk perdesaan diantaranya melalui
peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP).
7. Sosial budaya
Kebudayaan yang hidup dalam Propinsi Sumatera Barat disebut
kebudayaan Minangkabau. Berdasarkan pengamatan dan penelitian,
kebudayaan ini cukup kaya, bersumber dari nilai-nilai luhur yang
ditinggalkan atau diwariskan para nenek moyang. Kebudayaan ini pernah
mengalami puncak keemasannya pada jaman kejayaan Kerajaan

18. 18
Pagaruyung, khususnya se-masa kepemimpinan Raja Adityawarman.
Dewasa ini masyarakat Minangkabau yang terkenal teguh dalam
memegang adat berusaha untuk memelihara khasanah budaya peninggalan
para leluhur.
Propinsi Sumatera Barat memiliki satu lembaga adat yang amat
berwibawa, yang terkenal dengan nama Lembaga Kerapatan Adat Alam
Minangkabau atau LKAAM. Lembaga ini memiliki wewenang besar
dalam menentukan masa-lah-masalah adat dan kebudayaan dalam
masyarakat Minangkabau. Karena itu sungguh tidak mengherankan kalau
seseorang yang dipercayakan untuk memimpin lembaga ini dianggap
memiliki satu kelebihan tersendiri sebagai seorang tokoh yang diterima
kaum adat.
Pada umumnya hal-hal yang berkenaan dengan kebudayaan itu dapat
dikategorikan dalam empat bidang. Pertama adalah bidang kesejarahan
serta permuseuman, kedua adat istiadat, bahasa dan sastra, ketiga
keseni-an, dan keempat perbukuan atau perpustakaan.
Bangunan bersejarah di Sumatera Barat antara lain meliputi : Istana
Pagaruyung, museum Taman Bundo Kanduang di Bukittinggi, museum
perjuangan rakyat, rumah gadang di Koto Nan Ampek, rumah gadang di
Padang Lawas, balairung sari di Tabek serta mesjid di Ampang Gadang
dan situs kepurbakalaan di Tanah Datar.
Falsafah Hidup Masyarakat setempat
Masyarakat Minangkabau dalam mengambil keputusan menggunakan
motto :
"Bulek Aik Dek Pam Buluh, Buluk Kato De Mufakat", artinya segala
sesuatu yang akan diputuskan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu.
Motto bagi seorang pemimpin adalah :
"Tibo Dimato Dipiciangkan, Tibo Diparuk Dikampihkan", artinya
bagi seorang pemimpin harus bertindak adil, atau tidak pilih kasih.
Ada empat kriteria pokok seorang pemimpin menurut budaya

19. 19
Minangkabau :
Tinggi tampak jauah dan nan gadang jolong basuo, artinya tinggi
kelihatan dari jauh dan yang besar awal bertemu.
Tinggi dek dianjuang, gadang dek diambak (tinggi karena diangkat,
besar karena dipupuk), artinya keberadaanya diterima umat, kaum dan
bangsa.
Tinggi menyentak rueh (tinggi karena ruas), artinya mempunyai
integritas pribadi, berilmu pengetahuan, berwawasan luas.
Pemimpin didahulukan salangkah, ditinggikan sarantiang, artinya
pemimpin tidak membuat jarak dengan rakyat.
Mayoritas penduduk Sumatera Barat merupakan suku Minangkabau.
Suku ini awalnya berasal dari dua klan utama: Koto Piliang didirikan
Datuak Katumanggungan dan Bodi Chaniago yang didirikan Datuak
Parpatiah nan Sabatang, Suka Kato Piliang memakai sistem aristokrasi
yang dikenal dengan istilah Titiak Dari Ateh (titik dari atas) ala istana
Pagaruyung, sedangkan Bodi Chaniago lebih bersifat demokratis, yang
dikenal dengan istilah Mambasuik Dari Bumi (muncul dari bumi).
Sehari-hari, masyarakat berkomunikasi dengan Bahasa Minangkabau
yang memiliki beberapa dialek, seperti dialek Bukittinggi, dialek
Pariaman, dialek Pasisir Selatan, dan dialek Payakumbuh. Sementara itu,
di daerah kepulauan Mentawai yang terletak beberapa puluh kilometer di
lepas pantai Sumatera Barat, masyarakatnya menggunakan Bahasa
Mentawai. Di Daerah Pasaman bahkan Bahasa Batak berdialek
Mandailing digunakan, biasanya oleh suku Batak Mandailing.
Masyarakat Sumatera Barat, sangat manghargai nilai-nilai adat dan
budaya tradisional serta terbuka terhadap nilai-nilai positif yang datang
dari luar. Kondisi ini membawa kepada komunitas yang sangat kondusif
bagi pembangunan nasional dan cita-cita reformasi. Meskipun suku
Minangkabau mendominasi masyarakat Sumatera Barat secara
keseluruhan, kehidupan mereka relatif rukun dan damai dengan warga
pendatang lainnya yang terdiri atas berbagai etnis minoritas, seperti suku

20. 20
Mentawai di Kepulauan Mentawai, suku Mandailing di Pasaman,
transmigran asal Jawa di Pasaman dan Sijunjung, kelompok etnis Cina,
dan berbagai suku pendatang lainnya yang berdiam di kota-kota di
Sumatera Barat. Di antara sesama mereka terdapat hubungan dan interaksi
sosial yang positif dan jarang terdapat jurang dan kecemburuan sosial yang
besar antara berbagai kelompok dan golongan. Hal ini merupakan
landasan yang solid bagi persatuan bangsa yang perlu dipelihara dan
dikembangkan serta ditingkatkan.
8. Pertahanan dan Keamanan
Kondisi pertahanan dan keamanan di Sumatera Barat ditinjau dari
kondisi umum cukup kondusif. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya
gerakan separatis yang berusaha mengacau di provinsi tersebut saat ini.
Namun, seperti yang diketahui, Provinsi Sumatera Barat berbatasan
langsung dengan wilayah di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang dapat memicu persengketaan dan konflik antar negara serta
penyelundupan barang-barang secara ilegal yang tidak diizinkan beredar di
Indonesia.
Selain berbatasan dengan provinsi lain dalam satu negara, bukan
berarti terbebas dari konflik dan persengketaan. Diketahui bahwa Provinsi
Sumatera Barat bersengketa batas dengan Provinsi Bengkulu. Parahnya,
konflik ini telah berkembang kepada masalah hak kepemilikan atas tanah
di atas lahan sengketa itu. Persengketaan ini telah memicu terjadinya
perusakan terhadap tanaman sawit di kebun sawit warga Mukomuko
sebanyak 201 batang di lokasi tanah sengketa.
Adanya Kepulauan Mentawai sebagai daerah terluar NKRI yang
belum terlalu diperhatikan kondisi dan kesejahteraannya merupakan PR
bagi pihak terkait dan bangsa Indonesia. Perlu diketahui jarak ibukota
Padang ke Mentawai membutuhkan waktu 10-11 jam menggunakan fery
biasa dengan jarak tempuh 145 km. Mentawai berhadapan dengan
Samudera Indonesia, yang merupakan pintu masuk berbagai macam
potensi ancaman keamanan dan pertahanan laut.

21. 21
B. Analisis Provinsi Sumatera Barat Ditinjau dari Astagatra
Tabel Analisis Astagatra Provinsi Sumatera Barat
N
o
Aspek Kelebihan Kekurangan Tindak Lanjut
1. Posisi dan
lokasi
geografi
a. Berbatasan de-
ngan laut sehing-
ga memiliki SDA
laut.
b. Adanya kepulauan
Mentawai yang
menjadi perisai
untuk menahan
gelombang Lautan
Hindia yang
cukup besar.
a. Berbatasan de-
ngan laut se-
hingga potensi
arus kejahatan
lewat laut tinggi
b. Perbatasan
antar wilayah
provinsi tidak
jelas dan masih
memicu ada-
nya perseng-
ketaan.
a. Karena berba-
tasan dengan
laut, maka kea-
manan laut perlu
dijaga, karena
wilayah yang
berbatasan de-
ngan laut riskan
akan terhadap
penyelundupan
barang - barang,
imigran gelap,
pencurian SDA
laut oleh nela-
yan asing serta
konflik perba-
tasan wilayah
dengan negara
lain, meskipun
pada kenyata-
annya konflik
perbatasan tidak
hanya terjadi
pada wilayah

22. 22
yang berbatasan
dengan laut.
b. Pemerintah se-
harusnya segera
memperjelas
dan memutus-
kan batas-batas
yang menjadi
sengketa wila-
yah sehingga
dapat memini-
malisir terjadi-
nya bentrok dan
konflik antar
provinsi yang
sering terjadi
seperti bentrok
yang melibatkan
suku di sumbar
dan Bengkulu
atas perebutan
batas wilayah.
2. Keadaan dan
kekayaan
alam
a. Adanya sumber
daya alam dari
laut dengan ber-
aneka jenis ikan,
budidaya kerapu,
rumput laut,
udang, kepiting
dan mutiara masih
sangat besar pelu-
a. Energi yang
dihasilkan oleh
ombak atau ge-
lombang laut
yang menghem-
pas ke pantai
belum diman-
faatkan. Padahal
energi kinetik
a. Memulai untuk
mengembangkan
energi alternatif
menggunakan
ombak. Pengem-
bangan ini dapat
dilakukan dengan
cara mengajak
para pemuda

23. 23
angnya untuk di-
tingkatkan dan
dapat dimanfaat-
kan sebagai bahan
baku indus-tri dan
industri farmasi.
b. Daerah pegu-
nungan tujuan wi-
sata alam seperti
di kabupaten Ta-
nah Datar, Agam,
Solok, dan kota
Padang Panjang.
c. Potensi sumber
daya air alami se-
perti Danau
Diatas, Dibawah
dan Talang.
d. Potensi bahan
galian seperti
deposit pasir dan
batu gunung, liat
silika dan besi
oksida serta kapur
sebagai bahan
dasar industri
semen.
dari ombak dan
gelombang ini
dapat dikonver-
sikan menjadi
energi listrik.
b. Cukup luasnya
kawasan pegu-
nungan atau
dataran tinggi
menjadikan la-
han yang dapat
diusahakan se-
cara optimal
untuk meka-
nisasi pertanian,
pemukiman dan
industri relatif
terbatas akibat
kendala kele-
rengan lahan
yang agak cu-
ram sampai sa-
ngat curam
menjadikan ka-
wasan dataran
tinggi rentan
terhadap bahaya
longsor dan ero-
si.
c. Plasma nutfah
asli daerah tro-
Sumbar bersama
para ahli dan
instansi terkait
mengembangkan
Pembangkit Lis-
trik Tenaga Om-
bak.
b. Memilih lokasi
(di pegunungan
atau daratan ter-
sebut) mana yang
pantas diman-
faatkan sebagai
pertanian, pemu-
kiman atau pari-
wisata serta me-
milih hanya dija-
dikan lahan hijau
saja. Pemilihan
ini sangat mem-
pengaruhi poten-
si terjadinya pe-
ristiwa alam yang
merugikan manu-
sia seperti tanah
longsor dan erosi
yang dapat me-
nyebabkan banjir.
Setelah melaku-
kan pemilihan lo-
kasi yang sesuai,

24. 24
pis yang ada di
Provinsi Suma-
tera Barat belum
terungkap sepe-
nuhnya untuk
kesejahteraan.
kekonsistenan
untuk menaati
aturan yang telah
diputuskan juga
diperlukan, lokasi
terbuka hijau
tidak boleh dija-
dikan tempat pe-
mukiman atau-
pun pertanian
sehingga kepenti-
ngan manusia ti-
dak mengalahkan
kepentingan a-
lam.
c. Pencarian (eks-
plorasi) plasma
nutfah perlu
dilakukan. Selain
dapat menambah
daftar plasma
nutfah yang dapat
dimanfaatkan,
pelacakan dan
penelitian plasma
nutfah juga
membuat kita
mengerti bagai-
mana karakter-
istik plasma
nutfah yang dite-

25. 25
mukan sehingga
dapat diketahui
cara pelestarian
dan pembudi-
dayaannya.
3. Keadaan dan
kemampuan
penduduk
Adanya kesadaran
untuk meningkat-
kan Angka Melek
Huruf.
a. Masih terdapat
kelompok usia
wajib belajar
(13-15 tahun)
sebesar 11,23 %
yang tidak
bersekolah.
b. Masih rendah-
nya Angka Me-
lek Huruf.
a. Kesadaran akan
perlunya pendi-
dikan memang
perlu diting-
katkan. Pening-
katan kesadaran
akan pendidikan
dapat dilakukan
salah satunya de-
ngan cara sosi-
alisasi tentang
pendidikan dan
mencari tahu
penyebab dari
anak tidak berse-
kolah itu karena
biaya atau sebab
lain seperti jauh-
nya jarak dari
rumah ke seko-
lah, kemudahan
akses ke sekolah
atau sudut pan-
dang tentang
seberapa penting
pendidikan itu.

26. 26
Apabila penye-
babnya adalah
biaya maka dapat
kita arahkan pada
bantuan dana
pendidikan yang
berasal dari dinas
pendidikan dan
orang tua asuh,
apabila yang
menjadi sebab
adalah jarak dan
kemudahan akses
maka yang perlu
dilakukan adalah
pembangunan sa-
rana pendidikan
yang dekat de-
ngan lokasi atau
setidaknya de-
ngan kemudahan
akses menuju lo-
kasi tersebut.
b. Rendahnya Ang-
ka Melek Huruf
yang rendah
dapat diatasi
dengan cara
menciptakan pro-
gram pemberan-
tasan buta aksara

27. 27
dari tingkat
terkecil misal RT
atau desa. Desa
dengan cara pem-
belajaran masal
(kelompok) dan
di RT dilak-
sanakan dengan
pembelajaran one
teach one (pero-
rangan). Dan
tidak menutup
peluang orang
yang ingin ber-
partisipasi mem-
berantas buta hu-
ruf.
4. Ideologi Adanya niat yang
gamblang dari
Provinsi Sumatera
Barat untuk
menjalankan ideologi
Pancasila di tinjau
dari bentuk logo yang
dimiliki dan falsafah
orang minang yang
dapat digunakan
sebagai pengingat
bahwa Sumatera Barat
adalah salah satu dari
banyak daerah yang
Ditinjau dari
sejarah, Sumbar
adalah wilayah
pemberontak yang
pernah takluk.
Ideologi yang
pernah berjalan di
Sumbar juga pernah
tak sejalan dengan
Indonesia, ditandai
dengan adanya
pembentukan nega-
ra baru dan pem-
Penguatan ideologi
merupakan cara te-
pat guna mencegah
terjadinya pembe-
rontakan dan mun-
culnya gerakan sepa-
ratis. Penguatan ide-
ologi di Sumatera
Barat dapat dila-
kukan dengan cara
penguatan adat isti-
adat dan penge-
tahuan tentang logo
serta Sumatera

28. 28
ternaung dalam
Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Negara Republik
Indonesia adalah
negara yang
berideologi Pancasila.
berontakan. Barat, karena dalam
logo dan falsafah
hidup dalam adat
Sumatera Barat telah
ada pemahaman ten-
tang Pancasila dan
UUD 1945.
5. Politik a. Politik Sumbar
dapat ditinjau dari
Politik Minang,
Politik Minang
adalah politik
berasas demokrasi
rakyat yaitu
memandang bahwa
pemimpin hanya-
lah orang yang
"ditinggikan seran-
ting dan didahu-
lukan selangkah",
bukanlah penguasa
tunggal yang me-
ngambil kata putus
dan menekankan
partisipasi masya-
rakat untuk mem-
bangun sebuah
tatanan politik dan
ini sesuai dengan
asas politik yang
a. Ditilik dari
sejarah, Sumbar
adalah wilayah
alternatif yang
sering digu-
nakan pada saat
darurat dan me-
rupakan wilayah
yang vokal
terhadap kebi-
jakan peme-
rintah pusat na-
mun seiring ber-
jalannya waktu,
Sumbar kehila-
ngan karakte-
ristiknya ini.
Sebelum menen-
tukan solusi/ tindak
lanjut tentang usaha
pengembalian karak-
teristik ini perlu
diketahui penyebab
dari kemunduran/
lunturnya karak-
teristik politik Suma-
tera Barat , mung-
kinkah akibat
ketidakpercayaannya
lagi akan politik
bersih atau keje-
nuhan pada keadaan
yang tidak kunjung
berubah. Penyadaran
tentang konsep poli-
tik partisipan perlu
dilakukan. Penya-
daran ini dapat
dilakukan dengan
cara sosialisasi dan

29. 29
dimiliki oleh
negeri ini.
b. Kondisi pemilu
yang aman men-
cerminkan kondisi
politik Sumbar
yang stabil.
acara-acara baik di
media ataupun tidak
yang menunjukan
contoh kegiatan per-
politikan yang baik
sehingga masyarakat
(khususnya Suma-
tera Barat) tertarik
menjadi partisipan
politik yang aktif
tidak apatis karena
politik bukan hanya
berisi orang-orang
“kotor” tapi juga
orang-orang yang
baik yang ingin
memajukan dae-
rahnya .
6. Ekonomi a. Pada periode di
tahun 2014,
pertumbuhan
ekonomi
Sumatera Barat
tercatat tumbuh
sebesar 6,8%
meningkat dari
triwulan
sebelumnya yang
hanya tumbuh
5,6%.
a. Inflasi Sumatera
Barat bertahan
pada level yang
tinggi mencapai
10,87% di akhir
tahun 2013,
menyebabkan
munculnya para
penganggur
yang masih
mempengaruhi
kondisi ekonomi
Inflasi sebuah pro-
vinsi dipengaruhi o-
leh inflasi nega-
ranya, penanggu-
langan dampak dan
meminimalisir ting-
kat inflasi di daerah.
Tingkat pengang-
guran yang tinggi
dapat diatasi dengan
cara penciptaan usa-
ha kecil (wirausaha)

30. 30
b. Meningkatnya
kinerja net ekspor
dan konsumsi
pemerintah yang
signifikan.
c. Pembangunan
infrastruktur dan
atraktifnya
Sumbar sebagai
daerah tujuan
wisata mampu
menopang
peningkatan
pertumbuhan
subsektor
perdagangan,
hotel, dan
restoran.
Sumbar hingga
sekarang.
sehingga dapat me-
nyerap tenaga kerja
dan tidak memer-
lukan waktu yang
lama penciptaannya.
7. Sosial
budaya
a. Banyaknya ba-
ngunan bersejarah
di Sumatera Barat
antara lain
meliputi : Istana
Pagaruyung, mu-
seum Taman
Bundo Kanduang
di Bukittinggi,
museum perjua-
ngan rakyat,
rumah gadang di
Koto Nan Ampek,
Adanya bentrok
antar suku dan
perebutan batas
wilayah Provin-si
Sumbar de-ngan
Prov. Bengkulu,
serta Prov. Sumbar
dengan Prov. Riau.
Penyelesaian batas
wilayah perlu segera
dilaksanakan. Peme-
rintah sebagai pihak
terkait perlu segera
mengatasinya de-
ngan mengeluarkan
undang-undang batas
wilayah yang jelas
dan dapat diterima
oleh kedua belah
pihak yang berseng-
keta. Selain itu,

31. 31
rumah gadang di
Padang Lawas,
balairung sari di
Tabek serta
mesjid di Ampang
Gadang dan situs
kepurbakalaan di
Tanah Datar yang
menandakan
bahwa Sumatera
Barat merupakan
daerah yang
memiliki budaya
yang tinggi.
b. Falsafah hidup
suku Minang-
kabau yang
merupakan mayo-
ritas penduduk di
Prov.Sumbar
dalam memutus-
kan suatu pilihan
dilakukan dengan
cara musyawarah.
"Bulek Aik Dek
Pam Buluh, Buluk
Kato De Mufakat",
artinya segala
sesuatu yang akan
diputuskan harus
dimusyawarahkan
pemberian pe-
ngertian tentang
saling menjaga
keamanan dengan
tidak melakukan
bentrok karena ben-
trok tidak akan
menyelesaikan ma-
salah persengketaan
tetapi duduk ber-
sama dan ber-
musyawarah guna
mencari solusi se-
mentara guna me-
ngatasi sengketa
yang terjadi sambil
menunggu kepu-
tusan pemerintah.

32. 32
terlebih dahulu.
8. Pertahanan
dan
Keamanan
Tidak adanya gerakan
separatis di Sumatera
Barat yang dapat
mengganggu keutuhan
NKRI.
a. Adanya Ke-
pulauan Men-
tawai sebagai
daerah terluar
Indonesia yang
belum terlalu
diperhatikan ke-
amanan dan per-
tahanannya.
b. Belum jelasnya
batas daerah
Provinsi Suma-
tera Barat de-
ngan Provinsi
lain yang me-
micu perseng-
ketaan dan da-
pat mempe-
ngaruhi tingkat
keamanan.
a. Pertahanan dan
keamanan Kepu-
lauan Mentawai
perlu diting-
katkan. Perta-
hanan dan kea-
manan di Kepu-
lauan ini dapat
ditingkatkan
dengan pening-
katan 3 aspek :
kekuatan kemi-
literan, keama-
nan perbatasan
serta kesejah-
teraan warga
perbatasan.
Kekuatan militer
ditingkatkan de-
ngan cara pem-
baharuan kapal-
kapal militer
dengan peralatan
yang lebih cang-
gih, keamanan
perbatasan di-
tingkatkan de-
ngan cara patroli
yang rutin dan
sering di lokasi

33. 33
perbatasan yang
dianggap rawan.
Selain itu pe-
mantauan patok
(batas wilayah)
juga perlu diper-
hatikan, ja-ngan
sampai ada pi-
hak asing yang
ingin mencaplok
daerah kita un-
tuk menjadi mi-
liknya.
b. Penyelesaian ba-
tas wilayah per-
lu segera dilak-
sanakan. Peme-
rintah sebagai
pihak terkait
perlu segera me-
ngatasinya de-
ngan mengeluar-
kan undang-un-
dang batas wila-
yah yang jelas
dan dapat diteri-
ma oleh kedua
belah pihak
yang berseng-
keta. Selain itu,
pemberian pe-

34. 34
ngertian tentang
saling menjaga
keamanan de-
ngan tidak me-
lakukan bentrok
karena bentrok
tidak akan
menyelesaikan
masalah per-
sengketaan teta-
pi duduk ber-
sama dan ber-
musyawarah gu-
na mencari solu-
si sementara
guna mengatasi
sengketa yang
terjadi sambil
menunggu kepu-
tusan peme-
rintah.

35. 35
DAFTAR PUSTAKA
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Provinsi Sumatera Barat.
Diunduh dari http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-
sumatera-barat pada tanggal 23 Mei 2014
Pusdatimkomtel.2013. Provinsi Sumatera Barat. Diunduh dari
http://kemendagri.go.id pada tanggal 23 Mei 2014
Staf Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII.2014.Kajian Ekonomi
Regional Provinsi Sumatera Barat Triwulan IV 2013. Diunduh dari
http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomiregional/sumbar/Pages/Kajia
n-Ekonomi-Regional-Provinsi-Sumatera-Barat-Triwulan-IV-2013.aspx pada
tanggal 23 Mei 2014
Staf Sumbarprov.2013.Letak Geografis. Diunduh dari
http://www.sumbarprov.go.id/read/99/12/14/59/233-mengenal-sumbar /geog
rafis/371-letak-geografis.html pada tanggal 23 Mei 2014
Staf Sumbarprov.2008. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Diunduh dari
http://www.sumbarprov.go.id/read/99/12/14/59/236-mengenal-sumbar/kekay
aan-alam/114-sumber-daya-alam-dan-lingkungan-hidup.html pada tanggal 23
Mei 2014
Staf Badan Statistik Sumatera Barat.2014. Kondisi dan Keadaan Penduduk
Sumatera Barat 2013. Diunduh dari
http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=13&wilayah=Sumatera%20Barat
pada tanggal 23 Mei 2014