Masterplan pendidikan

3,512 views

Published on

Master plan Pendididkan di Kabupaten Bandung

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,512
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
821
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Masterplan pendidikan

  1. 1. MASTER PLAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG 2008-2025 2007
  2. 2. KATA PENGANTAR Bismillah-Alhamdulillah… Sungguh tidak dapat disangkal lagibahwa manusia pada saat dilahirkan ke dunia, merupakan sosokmakhluk yang paling tidak berdaya. Tidak berdaya, karena harus diajarioleh Sang Ibu agar dapat membuka mulut, menetek, bicara, berdiri danberjalan, mengenal simbol-simbol benda yang ada di sekelilingnya, dandiajari pula keterampilan praktis sampai tata pergaulan dengan manusialainnya. Itulah pendidikan. Sesungguhnya, di mana pun prosespendidikan terjadi, menunjukkan bahwa pendidikan mempunyai nilai-nilaiyang dalam, karena jika mambicarakan pendidikan pada hakekatnyamembicarakan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan. Namun ternyata,belakangan lembaga pendidikan yang namanya ‘sekolah’ ini hanyamenyediakan waktu yang sangat terbatas, dan penuh dengan aturanyang ketat. Seiring perkembangan jaman, dimana pengetahuan danketerampilan yang harus dipelajari bertambah dan berkembang semakinkompleks, kemudian upaya-upaya pembelajaran tersebut mulaidiformalkan dalam bentuk apa yang sekarang dikenal denganpersekolahan. Dan ‘sekolah’ tersebut cenderung dianggap sebagaiisatu-satunya wadah pembelajaran generasi. Padahal pengetahuan danketerampilan untuk bekal hidup dan kehidupan tidak hanya didapat dandipelajari di ‘sekolah’, di luar ‘sekolah’ pun jauh lebih banyak. Akibat kompleksitas dan heterogenitas jenis, sifat, dan situasi yangdisebut ‘sekolah’ tersebut, sering diidentikkan dengan pendidikan.Tatkala membahas sistem pendidikan cenderung yang dibahas sistempersekolahan. Membicarakan pengelolaan pendidikan, yang dibahasterbatas pada pengelolaan sekolah. Dan ketika merencanakanpendidikan, ternyata hanya merencanakan sekolah. Akibatnya,paradigma pendidikan yang begitu universal hanya dipandang secaraterbatas, dan lebih banyak adaptif daripada inisiatif. Akhirnya, sistempengelolaan pendidikan pun lebih banyak tergantung pada sistem politikyang dianut dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pandangan tentang pendidikan seperti itu tidaklah mengherankankarena memang beranjak dari asumsi yang hanya sebatas itu. Namun,upaya pendidikan yang didasari pada pandangan seperti itu, ternyatatidak cukup membawa masyarakat kita ke arah tujuan-tujuan pendidikanyang universal. Gejala denka-densi moral bukan saja terjadi padagenerasi muda, bahkan terjadi pada pada generasi tua. Diakui atautidak, denka-densi moral tersebut merupakan sebagian dari kegagalan-kegagalan yang dicapai proses pendidikan selama ini. Karena itu, untuk
  3. 3. melakukan perencanaan dalam pendidikan, tidak cukup hanya sekedarlatah karena alasan-alasan politis. Baru saja bangsa ini membenahi segala kemelut akibat ‘huru-hara’menggulingkan tirani pemerintahan, sekarang harus pula berkemasdengan segala ‘sampah-sampah’ yang dibawa arus globalisasi. Belajardari pengalaman, kita pun maklum bahwa setiap permasalahan yangkita hadapi hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan danpeningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmupengetahuan dan teknologi merupakan perwujudan tingkatan kualitassumber daya manusia (SDM). Dari sejarah peradaban pula kita dapatmenyimpulkan bahwa hanya manusia yang berkualitaslah yang mampuberperan dalam kehidupan. Karena itu, peningkatan kualitas SDM harussegera diupayakan secara terencana, terorganisasi, terarah, danterkendali. Peningkatan kualitas SDM ternyata tidak bisa dilakukan tanpamelalui pendidikan, dan karenanya melalui peningkatan kualitaspendidikanlah kualitas SDM dapat ditingkatkan. Menyadari betapapentingnya peningkatan kualitas pendidikan tersebut, pemerintahKabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya, dan berbagaikebijakan telah dilaksanakan. Namun, sepertinya tetap saja belumberhasil membawa masyarakat Kabupaten Bandung memenangkanpersaingan dengan masyarakat lainnya, baik di lingkungan regional,nasional atau masyarakat internasional. Kenyataan tersebut di antaranya disebabkan oleh pendekatandan metode pembangunan yang selalu mengarah pada input orienteddan macro oriented. Pendekatan input ditunjukkan hampir pada semuakebijakan yang dengan keyakinan akan menghasilkan output yangberkualitas. Tetapi pada kenyataannya, pendekatan dan metode ituhanya efektif di lingkungan ekonomi dan bisnis. Sedangkan pendektanmakro, ditunjukkan oleh manajemen yang terpusat. Perencanaanpendidikan yang didasarkan pada proyeksi secara makro, padakenyataannya sering kurang menyentuh persoalan-persoalan mendasaryang dihadapi para pelaksana pendidikan pada tingkat kelembagaansatuan pendidikan. Kondisi-kondisi tersebut, tentu saja memerlukanpembaharuan-pembaharuan mendasar, baik yang menyangkutpendektan dan metodologi pembangunan, maupun kebijakan stratejikdalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan pemikiran tersebut tampaknya cukup memberialasan, mengapa Pemerintah Kabupaten Bandung memerlukan adanyaRencana Induk (Master Plan) Pendidikan. Rencana Induk ini sangatpenting artinya sebagai dokumen perencanaan dalam pembangunanpendidikan yang memberikan pedoman bagi para pengelolapendidikan dalam menyusun rencana-rencana strategis
  4. 4. penyelenggaraan pendidikan, baik yang menyangkut bidang-bidanggarapan pendidikan yang menjadi kewenangan masyarakat danpemerintah daerah, maupun untuk proses-proses pengelolaan padasetiap jalur, jenjang dan jenis kelembagaan satuan pendidikan. Ahkir kata, kepada Allah SWT jualah kita bersyukur, dengan diiringido’a, semoga upaya-upaya yang kita rencanakan dalam dokumen inimerupakan bagian dari ihtiar dan ijtihad untuk mendapat ridho-Nya. Dansemoga pula dalam pelaksanaannya mendapat petunjuk danpertolongan serta kemudahan-kemudahan dalam memperoleh hasilnya.Amiin… Bandung, November 2007 TIM PERUMUS
  5. 5. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007 MASTER PLAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008-2025 (Ringkasan Eksekutif)A. PENDAHULUAN Secara filosofis tanggungjawab pendidikan melekat pada keluarga,masyarakat dan pemerintah. Dalam kontek rumah tangga negarapendidikan merupakan hak setiap warga negara, maka di dalamnyamengandung makna bahwa negara berkewajiban memberikan layananpendidikan kepada warganya. Karena itu pengelolaan sistempembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secarabermutu, efektif dan efisien. Pelayanan pendidikan harus berorentasi padaupaya peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi wargamasyarakat. Dalam konteks inilah Pemerintah Kabupaten Bandungmemiliki kewajiban dan tugas dalam memberikan pelayananpembangunan pendidikan bagi warganya sebagai hak warga yang harusdipenuhi dalam pelayanan pemerintahan. Demikian pula bahwapembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung merupakan fondasiuntuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnyamengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah untukmembangun potensi manusianya yang kelak akan menjadi pelakupembangunan diberbagai bidang pembangunan lainnya. Dalam setiap upaya pembangunan, penting untuk senantiasamempertimbangkan karatkteristik dan potensi setempat. Dalam kontek ini,masyarakat Kabupaten Bandung yang mayoritas suku Sunda memilikipotensi, budaya dan karakteristik tersendiri. Secara sosiologis-antropologisfalsafah kehidupan masyarakat Sunda yang telah diakui mengandungmakna yang mendalam adalah Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer.Dalam kaitan ini filosofis tersebut harus dijadikan pedoman dalammengimplementasikan setiap rencana pembangunan termasuk dibidangpendidikan. Cageur mengandung makna sehat jasmani dan rohani.Bageur berperilaku baik, sopan santun, ramah tamah bertatakrama. Beneryaitu jujur, amanah, penyayang dan taqwa. Pinter artinya memiliki ilmupengetahuan. Singer artinya kreatif dan inovatif. Sebagai sebuah upayauntuk mewujudkan falsafah tersebut maka ditempuh pendekatan socialcultural heritage approach. Melalui pendekatan ini diharapkan akan lahirperan aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan yang digulirkanpemerintah. Apa yang tersurat dan tersirat dalam pasal 31 UUD 1945 diperjelasdalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem PendidikanNasional, menyatakan bahwa “pendidikan nasional berfungsiRingkasan Eksekutif 1
  6. 6. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradabanbangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupanbangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agarmenjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadiwarga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Filosofis dalam penyusunan Master Plan dijiwai oleh cita-cita luhursebagaimana rumusan yang termaktub dalam amanat konsititusi tersebut.Master Plan pendidikan ini sebagai acuan/pedoman bagi parapemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam rangkapembangunan manusia yang berilmu, berpengetahuan, mampumembangun dan menguasai teknologi, serta berdaya saing, yangberlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.Dokumen tersebut dapat menjadi arah kebijakan dan rencanaimplementasi bidang pendidikan di Kabupaten Bandung.B. MASALAH YANG PERLU DIBENAHI 1. Pendidikan Formal Sebagai gambaran umum data menunjukan bahwa pencapaianAPM SD/MI pada tahun 2006 adalah 97,45%. APM SMP/MTs tahun 2006mencapai 69,38%. APM SMA/SMK sederajat pada tahun 2006 mencapai25,36%. APK SD/MI sederajat tahun 2006 110,14%, APK SMP/MTS pada 2006mencapai 89,12%. APK SMA/SMK sederajat pada 2006 menjadi 31,25%.Peningkatan RLS 2006 mencapai 9,53. AMH pada 2006 menjadi 98,26%.Pada jalur pendidikan nonformal pun, masih rendahnya jumah wargabelajar yang mengikuti layanan program pendidikan kesetaraan (Paket A,B, dan Paket C). Di samping itu, masih rendahnya jumlah anak luar biasa(ALB) yang membutuhkan layanan pendidikan yang setara denganpendidikan formal. Persoalan lain adalah masih ditemukan ketimpangan dari mutupendidikan antara lain: (1) masih tingginya jumlah ruang kelas yang rusakdi SD/MI dan SMP/MTs, SMA/SMK/MA sehinga Kabupaten Bandung masihmenduduki peringkat kedua terbanyak jumlah sekolah yang rusak di JawaBarat; (2) Pengadaan, distribusi, penertiban, perbaikan, dan pemeliharaantanah, gedung, perabot dan alat peraga sekolah yang bervariasi, tidakberdasarkan standarisasi; (3) Masih lemahnya managemen aset olehpemerintah daerah sehingga masih banyak fasilitas pendidikan yangbelum memiliki bukti hukum; (4) Masih banyaknya sekolah yangkekurangan buku paket dan alat peraga edukatif sehingga menyulitkanguru dalam melaksanakan pembelajaran; (5) Masih lemahnya sistemmanajemen SDM guru dan tenaga pengelola kependidikan, terutamadalam pola rekrutmen, seleksi, penempatan dan pendistribusian,pembinaan karier, kesejahteraan dan remunerasi, serta pemberhentianRingkasan Eksekutif 2
  7. 7. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007tenaga guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenagakependidikan lainnya yang sering keliru; (6) Masih belum meratanyadistribusi guru SD di wilayah Kabupaten Bandung. Jika dilihat dari rasiomurid per guru masih terdapat kelebihan guru di beberapa kecamatandan kekurangan guru kecamatan lainnya; (7) Masih kurangnya guru untukbeberapa mata pelajaran, yaitu di tingkat SLTP dan SLTA kekurangan gurumata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan BP; di tingkatSMU/SMK kekurangan guru untuk mata pelajaran Matematika, Fisika,Biologi, Lingkungan Hidup dan BP; (8) Masih rendahnya tingkatkesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya; (9) Kurikulumpendidikan yang terlalu teoritis, kurang praktis, kurang kontekstual,sehingga kurang memberikan makna yang berarti bagi bekal kehidupanmurid di masa depan, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai religius,bekal kecakapan hidup (life skills), tata pergaulan, budi-pekerti, senibudaya lokal, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspekpembentuk karakter bangsa sering terabaikan; (10) Masih sulitnyamengembangkan Sekolah Kejuruan di daerah yang berorientasi padapotensi daerah setempat untuk memenuhi peluang pasar kerja tingkatdaerah, nasional maupun untuk pasar kerja internasional; (11) Masihtingginya angka putus sekolah pada beberapa kecamatan yang tingkatgeografisnya sulit untuk dijangkau, sehingga turut menyebabkan perilakudestruktif dan gangguan keamanan dan ketertiban; (12) Masih belumdifahaminya tentang perlunya layanan pendidikan bagi anak-anak yangberkebutuhan khusus, baik bagi anak karena ketunaan, kenakalan,maupun kebutuhan khusus lainnya; (13) Masih berkembang anggapanbahwa anak luar biasa merupakan anak ‘sakit’ sehingga pemberianlayanan pendidikan masih menggunakan pendekatan medis, bukanmelalui pendekatan pendidikan kekhususan; (14) Masih rendahnyaperhatian masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnyakelembagaan pendidikan keagamaan, karena masih tumpang tindihkewenangan dengan instansi vertikal Departemen Agama. Akibatnya,perkembangan jumlah dan kualitas lembaga-lembaga pendidikankeagamaan, khususnya di jalur nonformal masih merana; (15)Pembiayaan dan anggaran penyelenggaraan satuan pendidikan masihdidasarkan pada asumsi-asumsi teoritis, tidak didasarkan padaperhitungan satuan biaya operasional (SBO) secara faktual; (16)Mekanisme sistem penganggaran pun tidak didasarkan pada sistempemetaan alokasi (budget mapping alocation) untuk kebutuhan setiappenyelenggaraan satuan program pendidikan. Sekalipun sudah dibantudengan adanya BOS, masih tetap saja belum dapat mengangkatpersoalan-persoalan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan padatingkat satuan pendidikan; (17) Masih lemahnya kemampuan administratifdan manajerial para pengelola satuan pendidikan (kepala sekolah, tatausaha sekolah, pengawas sekolah, dan komite sekolah); (18) PartisipasiRingkasan Eksekutif 3
  8. 8. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007dunia usaha terhadap pembiayaan program-program pendidikan yangdisalurkan melalui pemerintah masih rendah. Partisipasi yang barudilakukan hanya disalurkan sendiri terhadap lembaga-lembaga ‘binaan’dunia usaha itu sendiri. 2. Pendidikan Nonformal (PNF) Berkenaan dengan problema pendidikan di jalur pendidikannonformal di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2007 masih ditemukangambaran bahwa: (1) Eksistensi PNF masih dianggap belum mendapatperhatian yang profesional dari pemerintah maupun masyarakat dalamsistem pembangunan daerah, baik berkenaan dengan peraturanperundangan maupun dukungan anggaran; (2) Upaya memformalkanpendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) dengan pola pembelajaran,penyelenggaraan ujian yang harus menunggu waktu ujian dengansertifikasi/ijasah yang mengikuti pola pendidikan formal, turut merugikandan menyurutkan minat masyarakat untuk mengikuti program pendidikankesetaraan; (3) Kurikulum dan proses pembelajaran keaksaraan masihbelum benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, sehinggahasil pemebelajaran yang diberikan pada warga belajar belum fungsionaldalam meningkatkan taraf hidup masyarakat; (4) Masih terbatasnyajumlah dan mutu tenaga profesional pada instansi PNF mulai tingkatkabupaten sampai ke tingkat desa dalam mengelola, mengembangkandan melembagakan PNF; (5) Masih terbatasnya sarana dan prasaranaedukatif PNF baik yang menunjang penyelenggaraan maupun prosespembelajaran PNF dalam rangka memperluas kesempatan, peningkatanmutu dan relevansi hasil program PNF dengan kebutuhan pembangunandaerah; (6) Terselenggaranya kegiatan PNF di lapangan masihmengandalkan tenaga sukarela yang tidak ada kaitan struktural denganpemerintah sehingga tidak ada jaminan kesinambungan pelaksanaanprogram PNF; (7) Perhatian dan pengembangan pendidikan kesetaraanjender, pemberdayaan wanita dan sebagai ibu rumah tangga yang turutmenopang ekonomi keluarga, dan kader-kader wanita pelayanpembangunan masyarakat di pesedaan, masih relatif sangat rendah;Pada beberapa daerah tertentu di Kabupaten Bandung, masih adabudaya yang berpandangan bahwa perempuan tidak diwajibkan untuksekolah lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal tersebut menyebabkan satukesenjangan tingkat pendidikan antara laki-laki dengan perempuan; (8)Masih belum terjadinya koordinasi yang terpadu antara Dinas Pendidikandan Dinas Tenaga Kerja, terhadap Lembaga Latihan Luar Sekolah (LLLS)dan LKK (Latihan Keterampilan Kerja) sehingga kedua jenis lembagatersebut kurang berkembang; (9) Masih rendahnya jumlah, sebaranpelayanan perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, danpusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sebagai media dansumber belajar dan pembelajaran masyarakat; (10) Masih rendahnyaRingkasan Eksekutif 4
  9. 9. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007pelayanan pendidikan kepemudaan, baik yang menyangkut pelayananpendidikan kepribadian, budi pekerti, kecakapan hidup, maupun yangbersifat kebangsaan. 3. Pendidikan Informal Pada jalur pendidikan informal pun pada umumnya masyarakatbelum begitu memahami tentang eksistensi pendidikan informal yangtelah dijamin oleh undang-undang, sehingga layanan pendidikan informalmasih dianggap tidak penting bagi pendidikan anak. Di samping itu,pemerintah pun, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintahkabupaten belum dapat merumuskan peraturan perudang-undanganterpasuk pedoman penyelenggaraan pendidikan informal bagimasyarakat. Sehingga, kecenderungan pendidikan informal yangberkembang sekarang ini lebih mirip layanan pendidikan nonformal yangdiselenggaraakan oleh keluarga. Merujuk gambaran persoalan-persoalan seperti diungkapkan dimuka, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan pendidikan diKabupaten Bandung masih dihadapkan pada rendahnya APK/APM/AMpada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan, termasuk sebarannyayang masih bervariasi di antara masing-masing wilayah kecamatansehingga pencapaian target wajar dikdas 9 tahun dihadapkan padakondisi yang amat variatif. Permasalahan lainnya, masih rendahnya mutuhasil pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Persoalanlainnya adalah keterbatasan akses masyarakat karena persoalankemampuan ekonomi, budaya maupun geografis. Dalam upayamemberikan pelayanan pendidikan yang semakin menjangkau makapembebasan biaya sekolah kepada setiapan warga usia sekolah(khususnya usia wajib belajar) amat diperlukan baik pada sekolah formalmaupun nonformal. Peningkatan layanan pendidikan kesetaraan (Paket Adan B) untuk anak usia wajib belajar harus diupayakan secara konsisten.Perumusan dan pengembangan prosedur operasional standar penerapankurikulum berbasis budaya daerah dan kearifan lokal, budi pekerti,kecakapan hidup dan jiwa entrepreneur, teknologi dasar, serta lingkunganhidup yang sesuai dengan karakteristik jalur, jenis dan jenjang satuanpendidikan pada setiap wilayah. Di samping itu, perlu upaya mengembangkan jaringan kemitraandengan lembaga-lembaga pemerintah, perguruan tinggi, duniaperusahaan, pesantren, dan atau komunitas masyarakat lainya dalamrangka pendalaman penerapan kurikulum berbasis budaya daerah dankearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup dan jiwa entrepreneur,teknologi dasar, olah raga dan seni, serta lingkungan hidup yang sesuaidengan karakteristik jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan. Kedepanperlu segera dirintis pengembangan sekolah-sekolahunggulan/percontohan/model yang berbasis pada budaya daerah danRingkasan Eksekutif 5
  10. 10. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup teknologi dasar yang sesuaidengan karakteristik jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan. Dalam garis kebijakan nasional seiring dengan diterbitkanya PPNomor 19 tahun 2004, tentang Standar Nasional Pendidikan, maka targetpelayanan pembangunan pendidikan saampai Tahun 2025 dipola dalam4 tahap, yaitu: (1) Tahun 2006-2010 peningkatan kapasitas danmodernisasi; (2) Tahun 2011-2015 penguatan pelayanan; (3) Tahun 2016-2020 mencapai daya saing regional; dan (4) Tahun 2021-2025 mencapaidaya saing internasional. Untuk mewujudkannya minimal dibutuhkan kondisi: Pertama,diperlukan daya tampung yang seimbang dengan populasi pendudukpada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan; Kedua, masyarakat harusmemiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya; Ketiga, komitmensepenuh hati pemerintah dalam melaksanakan pendidikan untuk semua(education for all) termasuk membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapimasyarakatnya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnyasemakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar biaya pendidikan yangdibutuhkan. Peranan pemerintah adalah membangun akses yang luaskepada seluruh warga agar dapat memperoleh pelayanan pendidikantanpa terkecuali.C. AGENDA PENDIDIKAN TAHUN 2008-2025 Untuk menyusun agenda pembangunan pendidikan yangdituangkan dalam prioritas program diperlukan kesepahaman tentangsubstansi, proses dan konteks kelembagaan pendidikan yang menjadikewenangan pemerintah daerah untuk mengurusnya. Secara substantif, pembangunan pendidikan di KabupatenBandung akan berkenaan dengan tugas-tugas pengelolaan dalambidang: (1) pengembangan dan implementasi kurikulum; (2) pengelolaanpeserta didik; (3) pengelolaan ketenagaan; (4) pengelolaan tanah,bangunan/gedung/sarana/prasarana dan fasilitas serta sumber belajar;(5) pengelolaan anggaran dan pembiayaan pendidikan; (6) pengelolaankerjasama kelembagaan pendidikan dengan masyarakat; (7)pengelolaan bidang-bidang khusus lainnya yang sesuai dengan jenis dankarakteristik kelembagaan pendidikan. Pemahaman tentang proses-proses pendidikan di KabupatenBandung akan berkenaan dengan serangkaian prosedur manajerial,antara lain: (1) proses pembuatan keputusan yang dituangkan dalambentuk-bentuk produk kebijakan; (2) proses perencanaan yang disertaidengan dokumen-dokumen rencana dan program; (3) pengorganisasiandan mengkomunikasikan program-program pendidikan; (4) pelaksanaan,pengendalian dan evaluasi program pendidikan; (5) pelaporan dantindak lanjut dari setiap pencapaian program pendidikan.Ringkasan Eksekutif 6
  11. 11. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007 Pemahaman tentang konteks kelembagaan pendidikan diKabupaten Bandung tidak dipandang hanya terbatas padakelembagaan persekolahan di jalur pendidikan formal semata. Tetapi,memandang bahwa kelembagaan pendidikan di Kabupaten Bandungternyata dapat dipandang dari aspek jalur, jenjang dan jenisnya. Jalurpendidikan di Kabupaten Bandung, ternyata terdapat di jalur pendidikanformal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal; Jenjangpendidikan di Kabupaten Bandung ternyata merentang sejangpendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah danpendidikan tinggi; Jenis pendidikan di Kabupaten Bandung ternyata adapendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, danpendidikan khusus (pendidikan luar biasa). Jenis kelembagaan satuan pendidikan akan lebih variasi lagiapabila dilihat secara faktual diselenggarakan pada jalur pendidikannonformal, terutama bila melihat eksistensi pendidikan berkelanjutan,seperti halnya Kelompok Belajar Usaha (Kejar Usaha/KBU), kursus-kursus,magang, pendidikan kepemudaan (kelompok pemuda sebaya),pemberdayaan wanita/ pengarusutamaan jender, kelompok wanitausaha, kader pembangunan dan sejenisnya, dan pusat-pusat kegiatanbelajar masyarakat (PKBM), Sanggar Kebiatan Belajar (SKB) danPesantren-pesantren yang secara nyata telah lebih dahulu melaksanakanprogram-program pendidikan nonformal keagamaan, baik secaraindividu maupun kelompok, yang merentang dari jenjang MDA sampai kejenjang Mualimin. Di samping itu, kelembagaan lain yang secara eksis telah menggali,melestarikan, memlihara dan mengembangan nilai-nilai sosial budayamelalui pendidikan nonformal ialah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok kesenian dan kebudayaan, seperti halnya padepokan seni-budaya, lingkung seni budaya daerah, taman/cagar budaya, sejarah dankepurbakalaan, dan jenis-jenis kelembagaan lainnya yang bergerakdalam penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilaikebudayaan masyarakat daerah. Merujuk agenda Pembangunan Nasional sebagaimana telahditetapkan dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional, maka agendapembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung ditetapkan dalamempat periode, yaitu (1) peningkatan kapasitas dan modernisasi (2008-2010); (2) penguatan pelayanan kelembagaan (2011-2015); (3)pengembangan ke arah daya saing regional (2016-2020); dan (4)pengembangan ke arah daya saing internasional (2021-2025). Kemudian, dengan merujuk misi dan tujuan pembangunanpendidikan jangka panjang (RPJP bidang Pendidikan) di KabupatenBandung Tahun 2008-2025, maka misi, tujuan, sasaran, kebijakan danRingkasan Eksekutif 7
  12. 12. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007program pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung Tahun2008-2025, dapat diuraikan pada Tabel 1 pada bagian ahir ringkasan ini.D. REKOMENDASI Master Plan ini hanyalah gambaran dari suatu keinginan, cita-citadan harapan yang dikemas dalam bentuk rencana jangka panjang.Master Plan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi parapengelola pendidikan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan diKabupaten Bandung, baik pengelola pada tingkat satuan pendidikan,maupun pengelola pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam PembangunanPendidikan di Kabupaten Bandung. Namun sebaliknya, Master PlanPendidikan ini akan menjadi sebuah dokumen yang tidak akanmemberikan makna apa-apa, jika tidak ditindaklanjuti denganpelaksanaannya. Kebijakan dan program sebagaimana terurai dalam Tabel 1merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalampembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung.Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh tarik-menarik dankonfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan antarapemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintahKabupaten Bandung. Ada bidang garapan yang menjadi kewenanganpemerintah pusat, ada bidang garapan yang menjadi kewenanganpemerintah provinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadiurusan Pemerintah Kabupaten Bandung. Namun demikian, bagimasyarakat Kabupaten Bandung, tidak terlalu mempersoalkan bidanggarapan yang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yangpaling penting ialah seluruh bidang garapan pendidikan dapatdilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Tim Perumus memandangperlu memberikan rekomendasi, bahwa:1. Kebijakan dan program, merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh tarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Bandung. Ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Bandung. Namun demikian, bagi masyarakat Kabupaten Bandung, tidak terlalu mempersoalkan bidang garapan yang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yang paling penting ialahRingkasan Eksekutif 8
  13. 13. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007 seluruh bidang garapan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.2. Diperlukan keputusan dan keberanian politik dari Pemerintah Daerah untuk menjadikan Marter Plan Pendidikan ini sebagai produk kebijakan yang mempunyai ketetapan hukum yang mengikat bagi seluruh aparatur pengelola, pelaksana, masyarakat dan stakeholder pendidikan di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Master Plan Pendidikan ini semestinya segera ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah atau serendah-rendahnya ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.3. Namun demikian, sebagaimana pernyataan pada butir pertama di atas, konfigurasi politik pemerintahan akan berpengaruh pada adanya sejumlah bidang garapan, terutama dengan masuknya bidang kesenian dan kebudayaan ke dalam satu naungan pengelolaan di bawah SKPD Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus merupakan langkah maju dalam pembaharuan pembangunan pendidikan. Kesenian dan kebudayaan daerah akan semakin maju dan berkembang, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bersatunya kembali bidang kesenian dan kebudayaan, akan mencegah aset kesenian dan kebudayaan milik masyarakat dan bangsa diakui negara lain. Oleh karena itu, Bapeda (sebagai pihak perencana), SKPD Pengelola Pendidikan/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai pengelola), dan Dewan Pendidikan (sebagai representasi masyarakat dan stakeholders), agar segera berkoordinasi dengan ‘duduk satu meja’ untuk membahas berbagai penyesuaian, dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), yang kemudian dibahas bersama DPRD; Siapa pun yang menjadi pimpinan perencana di Bapeda, siapa pun yang menjadi pimpinan di SKPD pengelola pendidikan, dan siapa pun yang menjadi pimpinan Dewan Pendidikan, senantiasa mempunyai gerakan yang sama terhadap misi yang tertuang dalam Master Plan Pendidikan; Dengan demikian, tidak ada lagi istilah ‘ganti pimpinan’ ganti kebijakan, atau sistem dan kebijakan sudah ditata dan dilaksanakan dengan baik malah berantakan kembali akibat berubahnya kebijakan pimpinan baru.4. Setelah Master Plan ini mempunyai ketetapan hukum, pihak SKPD Pengelola Pendidikan berkoordinasi kembali dengan pihak Bapeda dan Dewan Pendidikan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap rencana-rencana strategis yang telah dibuatnya, dan kemudian menataulang rencana strategisnya dengan merujuk pada Master Plan Pendidikan;5. Setelah melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis pada SKPD pengelola pendidikan, kemudian harus segera pulaRingkasan Eksekutif 9
  14. 14. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007 disosialisasikan dan dipublikasikan kepada seluruh pengelola satuan pendidikan (baik formal maupun nonformal, lembaga-lembaga keswadayaan masyarakat pengelola kelembagaan satuan pendidikan, dan komunitas-komunitas stakeholders pendidikan di Kabupaten Bandung;6. Pihak Bapeda sebagai instansi perencana masih mempunyai kewajiban untuk pengamanan dan pengendalian Master Plan Pendidikan, melalui penyusunan dan penyiapan perangkat sistem pendukung. Oleh karena itu, pihak Bapeda seharusnya menyiapkan pula Prosedur Operasional Standar (norma, instrument, dan prosedur) tatakelola setiap butir program yang termaktub dalam rumusan Master Plan Pendidikan tersebut.7. Komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bandung untuk menumbuhkan kekuatan kolektif (collective power) dengan senantiasa menjadikan Master Plan Pendidikan sebagai rujukan utama dalam merumuskan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program-program strategis pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan posisi, peran dan kewenangannya. Demikian sebuah refleksi yang dapat Tim Penulis sampaikan,mudah-mudahan sekecil apa pun naskah ini kami buat, merupakansumbangan terbesar kami, sebagai salah satu perwujudan partisipasi kamidalam membangun pendidikan di Kabupaten Bandung.Ringkasan Eksekutif 1
  15. 15. Badan Perencanaan 2008- Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Daerah BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Amanat konstitusi mengenai peningkatan mutu pendidikantercantum dalam UUD 1945, pasal 28C ayat (1), bahwa setiaporang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhankebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan danmemperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, senidan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demikesejahteraan umat manusia; Pasal 31 menyatakan bahwa (1) setiap warga negara berhakmendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajibmengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistempendidikan nasional yang meningkatkan keimanan danketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka menghidupkankecerdasan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaranpendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaranpendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatandan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraanpendidikan nasional; serta (5) pemerintah memajukan ilmupengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilaiagama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban sertakesejahteraan umat manusia. Apa yang tersurat dan tersirat dalam pasal 31 UUD 1945diperjelas dalam UU.No.20 tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsimengembangkan kemampuan dan membentuk watak sertaperadaban bangsa yang bermartabat dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untukberkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yangberiman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berahlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yangdemokratis serta bertanggungjawab. Pemerintah telah menjabarkan mengenai rencanapembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan untukperiode 2005-2025, antara lain: periode 2005-2010 ditargetkan untukmeningkatkan kapasitas dan modernisasi guna terciptanya insanIndonesia yang cerdas dan kompetitif dalam tataran masyarakatBab I : Pendahuluan 1
  16. 16. Badan Perencanaan 2008- Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Daerahlokal dan global difokuskan pada peningkatan daya tampungsatuan pendidikan yang ada. Periode tersebut mendukung padaprogram pemerintah yaitu pendidikan untuk semua (education forall). Pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakatyang berada di seluruh pelosok negeri agar dapat mengurangiangka buta aksara khususnya pada aspek membaca, menulis, danberhitung sebagai kompetensi dasar guna mewujudkanmasyarakat yang berbasis pengetahuan (based knowledgesociety). Periode 2010-2015 ditargetkan untuk menguatkanpelayanan, menitik beratkan pada rasio kebutuhan dan kesediaansarana dan prasarana pendidikan nasional menjadi optimal agarmutu pendidikan menjadi relevan dan berdaya saing denganpenggunaan strategi milestone peralihan fokus atau penekanandari pembangunan aspek kuantitas kepada aspek kualitas. Periode2015-2020 untuk meningkatkan daya saing regional difokuskanpada kualitas pendidikan yang memiliki daya saing regional padatingkat ASEAN terlebih dahulu dengan berdasarkan pada standarbenchmarking yang objektif dan realistis. Harapan Indonesia padaakhir periode ini sudah bisa menjadi titik pusat gravitasi sosial ASEANsebagai sebuah entitas sosiokultural. Periode 2020-2025 memiliki target untuk meningkatkan dayasaing internasional dengan dicanangkannya pencapaian nilaikompetitif secara internasional. Berbagai program-program yangdicanangkan oleh pemerintah pusat tentunya harus bersinergidengan keberhasilan (milestone) pada level daerah baik tingkatprovinsi, kota, dan kabupaten. Tolak ukur keberhasilan beradapada bagaimana cara untuk mengejewantahkan berbagaikebijakan strategis di bidang pendidikan baik pada saat prosesperencanaan, implementasi, dan evaluasi yangberkesinambungan (sustainable) sesuai dengan kondisi daerahyang ada (existing condition) agar tercapai kondisi yang dicita-citakan (excepted condition). Sehingga visi insan cerdas Indonesiamampu berkompetitif baik pada tingkat lokal, regional, dan global. Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten yangmemiliki daya topang pada aspek pendidikan baik kepada levelprovinsi maupun pusat yang memiliki luas wilayah 307.475 ha danjumlah penduduk pada Tahun 2006 mencapai 4.399.472 jiwa, yangterbagi 2.224.108 jiwa laki-laki dan 2.175.374 jiwa perempuan.Penerapan konsep pendidikan untuk semua harus mampumenyentuh level usia masyarakat kabupaten Bandung dari nolsampai dengan angka harapan hidup.Bab I : Pendahuluan 2
  17. 17. Badan Perencanaan 2008- Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Daerah Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di KabupatenBandung diarahkan pada penuntasan wajar dikdas 9 tahunsebagai prioritas sampai Tahun 2008 yang diawali denganperintisan dan penuntasan wajar 12 tahun dengan standar mutuyang semakin baik (kompetitif). Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahunmenjadi prioritas, mengingat program ini secara nasional telahmenetapkan target sebagaimana diatur dalam Kepres Nomor 5Tahun 2006 tentang percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahundan pemberantasan buta aksara. APM SD/MI Kabupaten Bandungtahun 2006 sebesar 91,01%, APM SMP/MTs sebesar 63,27%, APMSMA/MA sebesar 35,91%, pencapaian AMH sebesar 98,70%, APKSD/MI sebesar 129,90%, SMP/MTs sebesar 75,90% dan SMA/SMK/MAsebesar 43,43%. Jika pada Tahun 2008 secara Nasional termasukKabupaten Bandung harus tuntas madia yang dicirikan denganAPM antara 86 s.d 90% dan APK mencapai angka 98%, makaKabupaten Bandung harus mengejar point standar tersebut dalamkurun waktu yang tersisa tinggal 2 tahun berjalan. Berdasarkan data BPS tahun 2005, menjelaskan bahwasebagian besar (76%) keluarga menyatakan penyebab utamaanak putus sekolah atau tidak menlanjutkan sekolah adalah karenaalasan ekonomi, yang bervariasi dari tidak memiliki biaya sekolah(67%) serta harus bekerja dan mencari nafkah (8,7%) jika dikaitkandengan pendidikan tinggi (PT) partisipasi jumlah penduduk dalamusia 19-24 tahun yang memperoleh kesempatan belajar diperguruan tinggi masih relatif kecil. Pada Tahun 2004 angkapartisipasi pendidikan ke perguruan tinggi hanya mencapai 14,26%dan pada Tahun 2006 APM kabupaten Bandung mencapai 7,78%hal tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar6,23%, menurun hampir mencapai 50% dari APM 2004. Hal inimenunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi pendudukterhadap perguruan tinggi akibat rendahnya akses terhadappendidikan dari sisi ekonomi. Berkaitan dengan misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Bandungyaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan misi ke-5adalah meningkatkan kesalehan sosial berlandaskan iman dantaqwa, maka misi ini menuntut pembangunan pendidikan yangmemfokuskan program pada pendidikan budi pekerti, pendidikanyang menggabungkan antara qolbu, akal dan jasadiah. Tidakhanya pendidikan yang sekedar menstransfer ilmu tapi jugamembangun manusia yang memiliki karakter sehingga mutululusannya mampu menjadi tenaga kerja yang siap pakai,produktif, cerdas, berdaya saing serta memiliki iman dan taqwa.Bab I : Pendahuluan 3
  18. 18. Badan Perencanaan 2008- Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Daerah Terjadinya dekadensi moral atau penurunan budi pekerti(akhlakul karimah) di kalangan anak-anak dan kelompok pemudasebaya, ditandai dengan maraknya penyalahgunaan narkoba,meningkatnya kriminalitas di kalangan remaja serta meningkatnyajumlah anak jalanan dan anak terlantar, dapat berpengaruhterhadap menurunnya kualitas pendidikan dengan meningkatnyaangka putus sekolah maupun angka mengulang. Menurut datadari Dinas Sosial Kabupaten Bandung tercatat korban narkobasebanyak 367 orang, anak nakal sebanyak 169 orang, anakterlantar sebanyak 660 orang, serta wanita tuna susila 250 orang.Hal ini dapat dimengerti bahwa pendidikan budi pekertidipendidikan formal dalam aplikasinya masih bersifat kognitif belumkepada apektif (perilaku) dan praktik, sementara pendidikan nonformal dan informal sebagai salah satu wahana untuk membinamoral atau akhlak anak-anak dan remaja baik dirumah, diMesjid/Pondok Pesantren maupun di tempat lainnya masihterbatas. Berkaitan dengan akuntabilitas dan pencitraan publik,tuntutan masyarakat dewasa ini serba membutuhkan data daninformasi yang cepat, akurat, dan transparan. Menyikapipengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terkesansporadis, parsial, dan pragmatis, pemerintah Kabupaten Bandungtelah melakukan terobosan seperti menyusun standarisasipengembangan telematika, pengintegrasian pengelolaan SistemIinformasi Manajemen (SIM) di Dinas Pendidikan dan Kantor PDEyang dapat mengakses SIM ke setiap satuan, jenjang dan jenispendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, namun dalampelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Untuk memberikan arahan yang jelas dalam mengatasipermasalahan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandangperlu menyusun Master Plan Pendidikan yang diselaraskan denganvisi dan misi Kabupaten Bandung jangka panjang (RPJP). Selain itudiselaraskan pula dengan Kebijakan Pembangunan PendidikanNasional Jangka Menengah yang menekankan pada 3 pilar(tantangan utama) untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan 5tahun kedepan yaitu: (1) Pemerataan dan Perluasan AksesPendidikan; (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing; (3)Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik. Agar tujuan penyusunan Master Plan dapat dicapai denganefektif maka pengembangan program perlu didasarkan padapersoalan-persoalan prioritas yang secarasubstantif memilikipeluang lebih besar untuk berkembang baik dari aspek kuantitatasBab I : Pendahuluan 4
  19. 19. Badan Perencanaan 2008- Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Daerahmaupun kualitasnya. Oleh karena itu, dalam upaya pencapaianvisi Kabupaten Bandung (relegius, kultural dan berwawasanlingkungan) dipandang perlu mengembangkan program-programyang bersifat inovatif. Adapun sasaran pendidikan yang akan dijabarkan diKabupaten Bandung mememiliki tiga unsur yang terdapat pada visikabupaten Bandung sebagai daerah yang berbasis religius,kultural, dan berwawasan lingkungan. Ketiga visi tersebut harusmencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembangunandan pelaksanaan program pendidikan di kabupaten Bandungperiode 2008-2025 dapat menghasilkan insan-insan yang memilikitingkat kecerdasan dan karakter yang berlandaskan iman dantaqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapatmengembangkan potensi jasmaniah dan rohaniah yang dimilikioleh setiap insan. Oleh karena itu perlu disusunnya kerangkaprogram pendidikan yang utuh dan rinci dalam bentuk Master PlanPendidikan Kabupaten Bandung periode 2008-2015.B. Tujuan Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Master PlanPendidikan Kabupaten Bandung secara khusus bertujuan, sebagaiberikut: 1. Menyusun dokumen Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan Tahun 2008-2025 sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi (cerdas), serta berdaya saing yang berlandaskan Iman dan Taqwa (IMTAK). Dokumen tersebut dapat menjadi arah kebijakan dan rencana implementasi bidang pendidikan di Kabupaten Bandung berdasarkan strategi dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil analisis berupa isu prioritas, indikasi program, kegiatan dan sasaran dan indikator keberhasilan yang diharapkan dalam pembangunan bidang pendidikan. 2. Memberikan pedoman dan arah dalam meningkatkan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam Pembangunan Pendidikan.C. Keluaran yang Diharapkan Keluaran yang diharapkan dari kegiatan penyusunan MasterPlan Pendidikan di Kabupaten Bandung ini, ialah tersusunnyaBab I : Pendahuluan 5
  20. 20. Badan Perencanaan 2008- Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Daerahdokumen perencanaan pendidikan untuk tahun 2008-2025, yangberisi: 1. Deskripsi terintegrasi tentang permasalahan dan tantangan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025. 2. Tujuan dan sasaran manajemen pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025. 3. Strategi manajemen untuk setiap substansi, proses, dan konteks pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025. 4. Program prioritas yang perlu dikembangkan pada setiap periode pembangunan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025.D. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan penyusunan Master Plan Pendidikandi Kabupaten Bandung ini meliputi: 1. Analisis tentang existing condition tentang pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2007, yang mencakup: (a) Penyelenggaran pendidikan prasekolah di jalur formal dan nonformal; (b) Penyelenggaraan pendidikan dasar di jalur formal dan nonformal; (c) Penyelenggaraan pendidikan menengah di jalur formal dan nonformal; 2. Analisis tentang tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025. 3. Analisis tentang strategi manajemen untuk setiap substansi, proses, dan konteks pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025. 4. Program prioritas yang perlu dikembangkan pada setiap periode pembangunan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2008-2025, yang mencakup: a. Peningkatan pemerataan pendidikan pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang perlu ditanggulangi sampai Tahun 2025. b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan sampai tahun 2025. c. Peningkatan kualitas tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan sampai tahun 2025.E. Sumber DataBab I : Pendahuluan 6
  21. 21. Badan Perencanaan 2008- Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Daerah Sumber data dalam kajian ini berkenaan dengan eksistensipenyelenggaraan pembangunan pendidikan yang tidak lepaskaitannya dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.Berdasarkan pada aspek-aspek kelembagaan pemerintahandaerah kabupaten, maka sumber data yang diperlukan dalamstudi ini dikelompokkan: 1. Perangkat perundang-undangan yang menjadi penentu arah penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tingkat nasional provinsi sampai ke tingkat pemerintah kabupaten. 2. Perangkat proses manajemen penyelenggaraan pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan di tingkat pemerintahan kabupaten; 3. Lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik proses manajemen penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan unsur lokasi, situasi, peristiwa-peristiwa, serta aset-aset yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pendidikan.F. Proses dan Instrumen Pengumpulan Data Merujuk keluaran yang ingin diperoleh, maka dibutuhkandukungan kelengkapan dan akurasi data tentang kondisi existingpendidikan dan kebutuhan tentang pendidikan di masa depan.Untuk itu, data dicari, dikumpulkan dan dianalisis melalui tekniksurvey dan telaah dokumen, yang hasilnya dibahas dalam FGD(Focus Group Discussion) dan Uji-Publik. Ada pun instrumen yang digunakan ialah: (1) PedomanObservasi (Survey) dan Studi Dokumen; (2) Pedoman Wawancara;(3) Format-format Analisis. Tahap ahir perumusan hasil kajian,diarahkan pada penggunaan teknik perencanaan pembangunanpendidikan dengan ditempuh melalui tahapan: (1) pengkajiankondisi dan persoalan, (2) analisis kebutuhan, tujuan dan sasaran;(3) pengembangan model dan asumsi-asumsi strategis, dan (4)pengembangan alternatif rencana dan program.G. Unit Analisis Unit analisis bagi kepentingan penyusunan Master PlanPendidikan di Kabupaten Bandung meliputi: (1) Unsur KepalaDaerah dan DPRD; (2) Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)seperti Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pendidikan, DinasTenaga Kerja, Dinas Kependudukan, dan SKPD terkait lainnya; (3)Unsur Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; (4) Unsur PelakuBab I : Pendahuluan 7
  22. 22. Badan Perencanaan 2008- Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 DaerahUsaha dan Masyarakat (stakeholders); (5) Dokumen-dokumenseperti: (a) Rencana Strategis Pendidikan Nasional; (b) RencanaStrategis Pendidikan Provinsi Jawa Barat; (c) Rencana StrategisDinas Pendidikan Kabupaten Bandung; (d) Perda RTRW, (e) RPJPD,(f) RPJMD 2005-2010; (g) Renstra Pendidikan Provinsi Jawa Barat; (h)RKPD 2007; (i) Perundang-undangan pendidikan.H. Kerangka Analisis Produk akhir dari serangkaian langkah kegiatan ini adalahRumusan Master Plan Pembangunan Pendidikan di KabupatenBandung untuk lima tahun ke depan (2008-2015). Fungsinya, akandijadikan dokumen akademik dan dokumen yuridis bagiPemerintah Daerah dan pengelola pendidikan di KabupatenBandung dalam melaksanakan pembangunan pendidikan yangmenjadi kewenangannya. Karena itu, untuk tujuan tersebut,dilakukan serangkaian uji-validasi tentang format dan isi dokumentersebut dengan stakeholders dan pemangku kepentinganpembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung. Secara skematis, kerangka analisis pelaksanaan kegiatanpenyusunan master plan ini, diilustrasikan pada gambar berikut: Tuntutan Peningkatan Mutu Pendidikan Kurikulum, Inprastruktu Ketenaga r Sosek an, Sarana Masyarakat Karakteristik Survey, Telaah Kelembag Dokumen & FGD Asumsi aan Pendekatan Pendidikan dan Strategi Problema Implementasi Pembangun Pembangun Penyelenggaraan an an Pendidikan di Pendidikan Pendidikan Kabupaten sampai di Kab. Bandung 5 Tahun Bandung Terakhir Pengembang Pemerataan an Alternatif Kebijakan Pendidikan Rencana Pendidikan Pembangunan Nasional, Pendidikan di Provinsi, Mutu dan Kab. Bandung dan Relevansi Sampai Tahun Kabupaten Pendidikan 2025 Legalitas Akuntabilitas, Tujuan dan Manajemen Tata Kelola dan SasaranBab I : Pendahuluan Sistem Pencitraan Pembangun 8Penyelenggaraa Publik an n Pendidikan di Pendidikan Daerah di Kab. Bandung
  23. 23. Badan Perencanaan 2008- Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Daerah Gambar 1.1 Kerangka Analisis Penyusunan Master Plan Pendidikan Kabupaten BandungBab I : Pendahuluan 9
  24. 24. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah BAB II KERANGKA PEMIKIRANA. Pembaharuan Pendidikan: Membangun Peradaban Menengok sejarah peradaban manusia telah begitu banyakupaya untuk mewariskan pengetahuan dan keterampilan kepadagenerasi berikutnya. Seiring perjalanan jaman dan semakinbertambahnya pengetahuan dan keterampilan yang harusdiwariskan kepada anak-anaknya, pada akhirnya para orang tuasemakin menunjukkan ketidaksanggupan lagi untuk mengajarkansemua pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya kepadaanak-anaknya. Dan sejak saat itu, mulailah ada upaya-upayapembelajaran melalui cara-cara yang tidak formal sesuaipengetahuan dan keterampilan yang diinginkan para anaknya. Selanjutnya, seiring pembaharuan dan perkembanganjaman, di mana pengetahuan dan keterampilan yang harusdipelajari bertambah dan berkembang semakin kompleks,kemudian upaya-upaya pembelajaran tersebut mulai diformalkandalam bentuk apa yang sekarang dikenal dengan persekolahan.Munculnya pendidikan persekolahan ini pada awalnya adalahsuatu proses yang bertujuan untuk menyempurnakan harkat danmartabat manusia yang diupayakan secara terus menerus. Dimana pun proses pendidikan terjadi, menunjukkan bahwapendidikan mempunyai nilai-nilai yang hakiki tentang harkat danmartabat kemanusiaan. Namun ternyata, belakangan lembaga pendidikan yangnamanya sekolah ini hanya menyediakan waktu yang sangatterbatas, dan penuh dengan aturan yang ketat dan jelimet. Danpada saat sekarang, sekolah tersebut cenderung menganggapdirinya sebagai satu-satunya wadah pembelajaran bagi kelanjutangenerasi. Kebanyakan orang sering melupakan bahwapengetahuan dan keterampilan untuk bekal hidup dan kehidupantidak hanya didapat dan dipelajari di sekolah. Akibat kompleksitas dan heterogenitas jenis, sifat, dan situasiyang disebut sekolah tersebut kebanyakan orang seringmengidentikkan dengan pendidikan; Manakala membicarakanpendidikan cenderung yang dibahas adalah sistem persekolahan;Akibatnya, paradigma pendidikan yang begitu universal hanyaBab II : Kerangka Pemikiran 8
  25. 25. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdipandang secara terbatas, dan lebih banyak adaptif daripadainisiatif. Akhirnya, sistem pembangunan pendidikan pun lebihbanyak tergantung pada sistem politik yang dianut dalammenyelenggarakan pemerintahan. Baru saja bangsa ini membenahi segala kemelut akibat huru-hara menggulingkan tirani pemerintahan, sekarang harus pulaberkemas dengan segala dampak negatif arus globalisasi. Denganbelajar dari pengalaman, dimaklumi bahwa setiap permasalahanyang dihadapi hanya dapat dipecahkan dengan upayapenguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakanperwujudan tingkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Darisejarah peradaban pula kita dapat belajar bahwa hanya manusiayang berkualitaslah yang akan mampu berperan dalamkehidupan. Karena itu, peningkatan kualitas SDM sudah merupakansuatu keharusan untuk segera diupayakan secara terencana,terarah, dan terkendali. Peningkatan kualitas SDM ternyata tidak bisa dilakukankecuali hanya melalui pendidikan, dan karenanya hanya melaluipeningkatan kualitas pendidikanlah kualitas SDM dapatditingkatkan. Menyadari betapa pentingnya peningkatan kualitaspendidikan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagaikebijakan dan berbagai upaya pula telah dilaksanakan. Namun,sepertinya tetap saja belum berhasil membawa masyarakat danbangsa untuk dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain didunia. Bahkan, bila kualitas SDM Bangsa Indonesia diukur denganIndeks Pembangunan Manusia (IPM), hampir setiap tahun peringkatIndonesia selalu berada pada tingkatan yang memalukan harkatdan martabat bangsa. Kenyataan tersebut ternyata di antaranya disebabkan olehketidaktersediaan rencana induk pembangunan pendidikan yangkomprehensif, antisipatif dan berwawasan jauh ke depan. Disamping itu, pendekatan dan strategi pembangunan yangdilakukan pun hampir selalu mengarah pada input oriented danmacro oriented. Pendekatan terhadap input ini ditunjukkan hampirpada semua kebijakan yang selalu bersandar pada pemenuhansemua kebutuhan komponen masukan pendidikan, dengankeyakinan akan menghasilkan output yang berkualitas. Tetapipada kenyataannya, pendekatan dan strategi ini hanya efektif dilingkungan ekonomi dan bisnis. Sedangkan pendekatan makro,ditunjukkan oleh manajemen yang terpusat. Kebijakan yangdidasarkan pada proyeksi secara makro, pada kenyataannyaBab II : Kerangka Pemikiran 9
  26. 26. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahsering kurang menyentuh persoalan-persoalan mendasar yangdihadapi para pelaksana pendidikan pada tingkat kelembagaansatuan pendidikan. Kondisi-kondisi tersebut, tentu saja memerlukanpembaharuan-pembaharuan mendasar, baik yang menyangkutobjek pembangunan maupun metodologi dalam pelaksanaanpembangunan. Apabila proses-proses pembangunan pendidikan dipandangdari sudut keilmuan, akan berkaitan dengan makna imperativeyang merujuk paradigma filsafat keilmuan dengan objek danmetodologi studi yang jelas. Objek pembangunan pendidikansepatutnya merujuk pula pada paradigma ilmu pendidikan, bukanpada paradigma ilmu non-kependidikan. Ilmu pendidikanmempunyai paradigma yang berbeda dengan paradigmaketatanegaraan maupun politik, baik dalam aspek ontology,aksiologi dan epistemologinya. Walaupun dalam tatanan praktekkependidikan lebih banyak menyesuaikan diri dengan bentukkonstelasi dan proses politik ketatanegaraan, tetapi hal tersebutsebetulnya hanya bersifat kontekstual. Metodologi implementasiteori pembangunan pendidikan, dapat saja merujuk paradigmakeilmuan yang selama ini digunakan dalam disiplin ilmu sosiallainnya, namun, dalam aspek substansi ilmu pendidikanmempunyai kekhususan yang sulit didekati dengan paradigmakeilmuan lainnya. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunanpendidikan pada dasarnya akan selalu menyentuh perangkatkendali sistem pendidikan yang universal. Paradigma pendidikanyang selalu didasarkan pada paradigma ilmu-ilmu obyektif, telahterbukti hanya menghasilkan manusia-manusia mekanis yangkurang kreatif. Karena itu, untuk melakukan pembangunanpendidikan di Indonesia, tidak ada altematif lain kecuali melakukanpembaharuan orientasi dan pendekatan dalam manajemenpembangunan pendidikan itu sendiri. Di samping itu, pandangannilai tentang pembaharuan pendidikan tidak hanya sekedar etikadalam arti baik atau tidak baik, namun lebih ditekankan padatujuan mengapa perlu ada pembaharuan dalam pembangunanpendidikan. Nilai dan tujuan baik dari pembaharuan hanya akanada apabila pembaharuan itu sendiri dapat menciptakan sesuatuyang bermanfaat. Jika pembaharuan pembangunan pendidikanharus dilakukan, menunjukkan bahwa dalam pembangunanpendidikan selama ini ada sesuatu yang kurang bermanfaat.Dengan kata lain, kekurangan atau kelebihan dalampembangunan pendidikan harus dapat ditemukan, dianalisis,Bab II : Kerangka Pemikiran 10
  27. 27. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdisintesa, kemudian dipraktekkan kembali sampai menunjukan hasilyang lebih bermanfaat.B. Pendidikan dalam Perspektif Sosial, Budaya, Ekonomidan Politik Reformasi pendidikan telah dilakukan, dan regulasi atasperubahan kebijakan pembangunan pendidikan nasional telahdimulai. Untuk itu, seluruh kebijakan yang terkait denganperubahan, penyempurnaan dan pengembangan program padasemua jalur, jenjang dan jenis pendidikan harus dilakukan, yangkesemua itu diarahkan pada upaya untuk memberikan layananpendidikan yang bermutu, sesuai dengan standar pendidikan yangtelah ditetapkan. Pembangunan pendidikan nasional merupakanupaya bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakatyang dilakukan secara terencana dan sistematis untukmewujudkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensidirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendaliandiri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilanyang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.Berdasarkan amanat UU.No.20 Tahun 2003 pasal l butir 1,pendidikan mempunyai posisi strategis untuk meningkatkan kualitas,harkat dan martabat setiap warga negara sebagai bangsa yangbermartabat dan berdaulat. Dalam konteks tersebut pendidikanharus dilihat sebagai human investment yang mempunyaiperspektif multidimensional baik sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dalam perspektif sosial, pendidikan akan melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam prosestransformasi sosial di dalam masyarakat. Pendidikan menjadi faktordeterminan dalam mendorong percepatan mobilitas vertikal danhorisontal masyarakat, yang mengarah pada pembentukankonstruksi sosial baru. Konstruksi sosial baru ini terdiri atas lapisanmasyarakat kelas menengah terdidik, yang menjadi elemenpenting dalam memperkuat daya rekat sosial (social cohesion).Pendidikan yang melahirkan lapisan masyarakat terdidik itumenjadi kekuatan perekat yang menautkan unit-unit sosial didalam masyarakat: keluarga, komunitas masyarakat, danorganisasi sosial yang kemudian menjelma dalam bentuk organisasibesar berupa lembaga negara. Dengan demikian, pendidikandapat memberikan sumbangan penting pada upayamemantapkan integrasi sosial untuk terwujudnya integrasi nasional.Bab II : Kerangka Pemikiran 11
  28. 28. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Dalam perspektif budaya, pendidikan juga merupakanwahana penting dan medium yang efektif untuk mengajarkannorma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos kerja dikalangan warga masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadiinstrumen untuk memupuk kepribadian bangsa, memperkuatidentitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa. Bahkanperan pendidikan menjadi lebih penting ketika arus globalisasisemakin kuat, yang membawa pengaruh nilai-nilai dan budayayang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai dan kepribadianbangsa Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan dapat menjadiwahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif (collectiveconscience) sebagai warga mengukuhkan ikatan-ikatan sosial,dengan tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa,dan agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional. Dalam perspektif ekonomi, pendidikan merupakan upayamempersiapkan sumber daya manusia (human invesment) yangakan menghasilkan manusia-manusia yang handal untuk menjadisubyek penggerak pembangunan ekonomi nasional. Oleh karenaitu, pendidikan harus mampu melahirkan lulusan-lulusan bermutuyang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, danmempunyai keterampilan teknis yang memadai. Pendidikan jugaharus dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yangmemiliki kemampuan kewirausahaan, yang menjadi salah satu pilarutama aktivitas perekonomian nasional. Bahkan peran pendidikanmenjadi sangat penting dan strategis untuk meningkatkan dayasaing nasional dan membangun kemandirian bangsa, yangmenjadi prasyarat mutlak dalam memasuki persainganantarbangsa di era global. Di era global sekarang ini, berbagai bangsa di dunia telahmengembangkan knowledge-based economy (KBE), yangmensyaratkan dukungan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.Karena itu, pendidikan mutlak diperlukan guna menopangpengembangan ekonomi berbasis pengetahuan - education forthe knowledge economy (EKE). Dalam konteks ini, satuanpendidikan harus pula berfungsi sebagai pusat penelitian danpengembangan (research and development), yang menghasilkanproduk-produk riset unggulan yang mendukung KBE.Pengembangan ekonomi nasional berbasis pada keunggulansumber daya alam dan sosial yang tersedia, ditambah denganketersediaan SDM bermutu yang menguasai Iptek sangatmenentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensiglobal dan ekonomi pasar bebas, yang menuntut daya saingBab II : Kerangka Pemikiran 12
  29. 29. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahtinggi. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapatmenyiapkan sumber daya manusia-manusia unggul yang mampumeningkatkan daya saing nasional dan mengantarkan bangsaIndonesia meraih keunggulan bersaing ditingkat global. Dalam perspektif politik, pendidikan harus mampumengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negarayang baik (good citizens), yang memiliki kesadaran akan hak dantanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bemegara. Karena itu, pendidikan harus dapat melahirkanindividu yang memiliki visi dan idealisme untuk membangunkekuatan bersama sebagai bangsa. Visi dan idealisme itu haruslahmerujuk dan bersumber pada paham ideologi nasional, yangdianut oleh seluruh komponen bangsa. Dalam jangka panjang,pendidikan niscaya akan melahirkan lapisan masyarakat terpelajaryang kemudian membentuk critical mass, yang menjadi elemenpokok dalam upaya membangun masyarakat madani. Dengandemikian, pendidikan merupakan usaha seluruh komponen bangsauntuk meletakkan landasan sosial yang kokoh bagi terciptanyamasyarakat demokratis, yang bertumpu pada golonganmasyarakat kelas menengah terdidik yang menjadi pilar utama civilsociety, yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi upayaperwujudan pembangunan masyarakat demokratis.C. Tantangan Pembangunan Pendidikan di Daerah Pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam bidangmanajemen pembangunan pendidikan dewasa ini merupakansesuatu yang baru, yang memerlukan kecermatan dalampelaksanaannya, agar tidak menimbulkan dampak negatif.Dampak negatif ini perlu diantisipasi, karena di samping masihdihadapkan pada berbagai problema, juga dihadapkan padaberbagai tantangan yang harus dihadapi. Problema-problema yang berkaitan dengan kualitaspendidikan di daerah, penanganannya memang tidaksesederhana seperti yang dibayangkan. Diakui, bahwa keragamanletak geografis dengan aneka ragam budaya, adat-istiadat, danbahasa, menuntut adanya pola-pola pelaksanaan pendidikanyang tidak seragam. Keragaman latar belakang lingkungan alamdan pekerjaan, menuntut pula adanya isi dan pola layananpendidikan yang berbeda. Tantangan berat pendidikan yang dihadapi dewasa inisebenarnya telah disinyalir oleh Coombs (1976), yangmengemukakan bahwa krisis yang melanda dunia pendidikanBab II : Kerangka Pemikiran 13
  30. 30. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahkarena muncul ketidakseimbangan peran. Bahwa krisis pendidikandisebabkan oleh empat faktor: Pertama, the increase in popularaspirations for education, yang ditandai oleh tumbuh kembangnyasekolah-sekolah dan universitas di mana-mana; Kedua, the acutescarsity of the resources, yang ditandai oleh kurang responsifnyasistem pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat secaramenyeluruh; Ketiga, the inherent innertia of educational system,yang ditandai oleh mengapa pendidikan selalu terlambatberantisipasi untuk menyesuaikan diri terhadap hal-hal di luar duniapendidikan; Keempat, the innertia of sociaties themselves, hal-halseperti sikap tradisional, prestige and incentive patternmenghalangi meningkatkan tenaga kerja pembangunan.Tampaknya, apa yang disinyalir oleh Coombs tersebut, masihrelevan dengan kondisi di Indonesia. Tantangan-tantangan berat yang harus dihadapi dalampembangunan pendidikan di daerah khususnya, berkenaandengan aspek: (1) peningkatan mutu pendidikan, (2) pemerataanpendidikan, (3) efisiensi manajemen, (4) peranserta masyarakat,dan (5) akuntabilitas. Keenam aspek tantangan tersebutdiilustrasikan pada Gambar 2.1. Tantangan PendidikanPeningkatan Pemerataan Efisiensi Peran Serta Akuntabilitas Mutu Pendidikan Manajemen MasyarakatSumber: Yoyon Bahtiar Irianto, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan UPI, 2006, hal.59. Gambar 2.1 Tantangan dalam Pembangunan Pendidikan di Daerah Kelima aspek yang menjadi tantangan berat pembangunanpendidikan di Indonesia, yaitu: Pertama, dalam aspek peningkatan mutu, berkenaandengan urgensi pemberian otonomi daerah, yang salah satunyaadalah untuk menghadapi persaingan global. Setidaknya ada tigakemampuan dasar yang diperlukan agar masyarakat Indonesiadapat ikut dalam persingan global, yaitu: kemampuanmanajemen, kemampuan teknologi, dan kualitas manusianyasendiri. Mutu yang diinginkan bukan hanya sekedar memenuhiBab II : Kerangka Pemikiran 14
  31. 31. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahstandar lembaga, atau standar nasional semata-mata, tetapi harusmemenuhi standar internasional. Kedua, dalam aspek pemerataan, berkenaan denganpeningkatan aspirasi masyarakat diperkirakan juga akanmeningkatnya pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan.Tetapi ini akan membutuhkan ongkos yang tinggi, dengan semakintingginya jarak antar daerah dalam pemerataan fasilitaspendidikan, sangat potensial memunculkan ketimpangan dalamperolehan mutu pendidikan. Tanpa intervensi manajemen,anggota masyarakat dari daerah kabupaten/kota yang kayadengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, akan dapatmenikmati fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik dari anggotamasyarakat pada daerah kabupaten/kota yang miskin. Danapabila kesempatan pendidikan ini juga mempengaruhikesempatan untuk memperoleh penghasilan, maka dalam jangkapanjang akan berpotensi meningkatnya jurang kesenjanganekonomi antar daerah. Ketiga, dalam aspek efisiensi manajemen, berkenaan denganketerbatasan sumber pendanaan dalam pelaksanaan pendidikan.Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapatmeningkatkan efisiensi pengelolaan (technical efficiency) maupunefisiensi dalam mengalokasikan anggaran (economic afficiency).Fiske, pernah mengungkap pengalaman di Papua New Guineadan Jamaica, bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah,pembiayaan justru meningkat karena bertambahnya strukturorganisasi daerah yang menambah lebih banyak personilpemerintahan tetapi tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.Hal ini dapat dijadikan pelajaran, mengingat di Indonesia selama32 tahun menganut sistem pengelolaan yang sangat sentralistik. Keempat, dalam aspek peranserta masyarakat, berkenaandengan filosofi diberikannya otonomi kepada daerah. Peransertamasyarakat dalam pendidikan dapat berupa perorangan,kelompok, lembaga industri atau lembaga-lembagakemasyarakatan lainnya. Namun, perlu diantisipasi bahwa perananmasyarakat tersebut cenderung terbatas pada lingkupkabupaten/kota yang bersangkutan. Karena itu, menurut DjamanSatori, perlu juga intervensi kebijakan nasional yang dapatmenerapkan subsidi silang supaya peranserta masyarakat dalamsistem desentralisasi tidak memperlebar jurang ketimpanganpemerataan fasilitas pendidikan antar daerah. Kelima, dalam aspek akuntabilitas. Melalui otonomi,pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan jasaBab II : Kerangka Pemikiran 15
  32. 32. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpendidikan semakin dekat dengan masyarakat yang dilayaninya,sehingga akuntabilitas layanan tersebut bergeser dari yang lebihberorientasi kepada kepentingan pemerintah pusat kepadaakuntabilitas yang lebih berorientasi kepada kepentinganmasyarakat. Hal ini menuntut lebih besar partisipasi masyarakat danorang tua dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaanpendidikan di daerah masing-masing. Merujuk kelima tantangan berat pendidikan sebagaimanadikemukakan di muka, dapat disimpulkan bahwa kewajiban beratyang dibebankan kepada "Kereta Pendidikan" menjadikanmanajemen pendidikan itu sendiri kebingungan menentukan apayang harus dikerjakannya. Karena, di satu sisi upaya pendidikanharus berfungsi sebagai pengawet kebudayaan negara yangsekaligus berorientasi pada perkembangan dan keterwujudankemampuan manusia atau Human Capacity Development (HCD)yang memiliki daya saing dan bermoral. Oleh sebab itu, pendidikanharus disediakan buat masyarakat secara merata (equality) danmenjadi aspirasi masyarakat. Di sisi lain lagi, upaya pendidikanharus dinyatakan dalam "kebijakan ekonomi", sebab pendidikanmempengaruhi secara langsung pertumbuhan ekonomi suatubangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan berpengaruhterhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadapfertilitas masyarakat. Pendidikan harus dapat menjadikan SDM lebihbisa mengerti dan siap dalam menghadapi pertempuran danperubahan di lingkungan kerja. Bila kita mau jujur tentang hasil pendidikan dewasa ini yangkita rasakan, tentunya kita berharap bahwa hasil-hasil pendidikanyang seharusnya diupayakan ialah bagaimana hasil pendidikan itudapat memberikan makna untuk hidup dan kehidupan, baik untukmasa kini maupun untuk masa depan. Kita kurang beranimengatakan bahwa pendidikan kita sedang kehilangankebermaknaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, bangsa inisemakin manja, semakin `konsumtif, kurang `kreatif. Akhirnya,masyarakat bergelimang dengan orang-orang berpendidikan, tapirendah dalam iman dan ahlaq. Sebetulnya hanya bergelimangdengan kefakiran dan kebodohan, yang kalau tidak ditanganidengan sungguh-sungguh bangsa ini akan penuh dengan SDM-SDM bergelimang dengan kekufuran.D. Urgensi Rencana Induk (Master Plan) Pembangunan PendidikanBab II : Kerangka Pemikiran 16
  33. 33. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 1. Perencanaan Pembangunan Pendidikan Pada kasus organisasi pendidikan, sekalipun sudahdiberlakukan kebijakan otonomi daerah, manajemen sistempendidikan di daerah masih mempunyai ruang lingkupkewilayahan. Secara teoritis, perencanaan pendidikan dapatdibagi ke dalam tingkat-tingkat perencanaan seperti: tingkatperencanaan makro, meso dan tingkat perencanaan mikro.Dengan istilah yang lebih populer, perencanaan makro adalahperencanaan pada tingkat pusat (nasional), perencanaan mesoadalah perencanaan pada tingkat provinsi, sedangkanperencanaan mikro adalah perencanaan pada tingkat kabupatenatau kecamatan. Demarkasi dari pembagian tersebut sebenarnyalebih bersifat kontekstual daripada bersifat konseptual dan teknikal. Lahirnya UU.No.32 Tahun 2004 merupakan langkah strategisdalam sejarah pembaharuan pendidikan di Indonesia. Namunapakah langkah strategis ini sudah ditunjang oleh sub sistemperencanaan yang mantap dan terintegrasi, sistem informasi yangakurat untuk mendukung pelaksanaan undang-undang danperaturan pemerintah tersebut? Seandainya sudah memiliki,apakah sistem perencanaan tersebut masih relevan dengantuntutan undang-undang dan peraturan pemerintah itu?Pendekatan mana yang mesti kita ambil yang sesuai dengankondisi objektif Indonesia yang beranekaragam? Penerapan desentralisasi wewenang untuk mengemban fungsiperencanaan nampaknya merupakan alternatif yang perlu segeradilaksanakan. Pola ini tidak berbeda dengan konsep perencanaanmikro yang pada dasarnya merupakan lanjutan dari suatu konsepperencanaan pada semua tingkat perencanaan. Namunperencanaan mikro lebih berakar pada tingkat yang paling bawah(grassroot level). Perencanaan pada tingkatan makro biasanya hanyamemperhatikan berbagai sasaran dan prioritas pada tingkatnasional dan atau provinsi. Sebaliknya perencanaan pendidikanpada tingkatan mikro, memodifikasi sasaran dan prioritas tersebutkemudian disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural dan dinamikakehidupan pada tingkat lokal. Perincian sasaran dan prioritas padatingkat mikro dapat menyajikan suatu latar belakang yang lebihrealistik daripada norma-norma yang bersifat abstrak yangdikembangkan pada tingkat nasional. Implikasi pada sistem perencanaan pendidikan di daerah,paling tidak menyangkut dua aspek:Bab II : Kerangka Pemikiran 17
  34. 34. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Pertama, dalam aspek pendekatan (approach) pendidikanpaling sedikit ada tiga pilihan, yaitu pendekatan Tuntutan Sosial,yang didasarkan pada penyaluran kebutuhan masyarakat untukmemperoleh pendidikan yang paling minimal; PendekatanKetenagakerjaan, dapat dinyatakan sebagai usaha mengarahkanpendidikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja denganpersyaratan tertentu pada tingkat nasional; Pendekatan Untung-Rugi, dinyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi manusiayang harus memberikan keuntungan secara ekonomis baik secaraindividu maupun untuk negara, dengan pendekatan ekonomis,yang lebih ditekankan pada efisiensi penggunaan dana. Melihat kondisi umum di daerah, tampaknya belummemungkinkan memilih salah satu pendekatan untuk diterapkandalam sistem perencanaan pembangunan pendidikan. Karena itu,perlu dipertimbangkan pendekatan secara integratif dari keempatpendekatan itu, sesuai dengan tujuan dan jenjang, jenis dan jalurpendidikan. Kedua, masalah proses perencanaan dikenal dalam bentukpendekatan perencanaan administratif dan pendekatanperencanaan grass-roots. Pendekatan proses perencanaanpendidikan menurut UU.No.32 Tahun 2004 pun masih tergolongpendekatan administratif, karena hampir semua perencanaanpendidikan dirumuskan dan ditetapkan secara administratif, karenahampir semua perencanaan pendidikan didominasi Depdiknas.Namun demikian, kesempatan pengembangan perencanaanyang bersifat grass-roots approach sangat terbuka. Pendekatan inimemberi hak kepada para pengelola program pembangunanpendidikan di daerah untuk mengembangkan sistem perencanaanyang dinilai paling cocok dengan daerah atau lembaganya. Halinilah yang sesungguhnya harus diimplementasikan dalamRencana Induk (Master Plan) Pembangunan Pendidikan di masing-masing daerah. Bila model yang dikembangkan dinilai baik, makamelalui proses bottom-up bisa disebarkan sebagai model yangpantas untuk diterapkan. 2. Pendekatan dan Metodologi "Pembaharuan" pada hakekatnya merupakan bagian yangtidak dapat dipisahkan dengan hidup dan penghidupan. Apayang berbeda dalam setiap langkah dan prospek pembaharuanyang akan datang, akan semakin cepat dan mempengaruhi setiapbagian dari kehidupan, termasuk nilai-nilai kepribadian, kesusilaan,kedaerahan, baik secara individu maupun kelompok. PandanganBab II : Kerangka Pemikiran 18
  35. 35. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahini menunjukkan bahwa dorongan untuk melakukan pembaharuanmempunyai kekuatan dan sumber-sumber pendorong tertentu.Kekuatan-kekuatan tersebut dapat saja berupa: budaya kerja,teknologi, kecenderungan sosial, globalisasi, dan mungkin dalamtatanan politik dunia. Sumber kekuatan budaya kerja, kemungkinandari perbedaan cultural, peningkatan professional, dan banyaknyahal baru yang memerlukan keterampilan baru pula. Sumberkekuatan teknologi, dapat bersumber dari otomatisasi sistem ataumerekayasa kembali. Sumber kecenderungan sosial, mungkin daripertumbuhan dan peningkatan pendidikan tinggi, penangguhanusia perkawinan. Sumber kekuatan globalisasi, mungkin daripengaruh pasang-surut pasar dunia dan persaingan global. a. Analisis Posisi Langkah berikutnya dalam proses pembaharuan adalahuntuk menganalisis posisi kinerja pendidikan di daerah. Perbedaanantara apa yang harus dilakukan pendidikan dan keuntungan apayang dapat diambil dari peluang itu. Kesenjangan tersebut bolehjadi positif, seperti halnya pada kasus peluang baru akibat daripembaharuan selera stakeholders. Atau mungkin bisa negatif, jikasuatu kemunduran keinginan masyarakat atau hilang oleh karenaadanya pengaruh-pengaruh lain. Kesenjangan tersebut bisa terjadiketika upaya-upaya dalam pembangunan pendidikan bersifattemporer. Ketika kesenjangan diketahui terjadi, maka harusmenjamin kebenarannya bahwa kesenjangan tersebut memangbetul-betul terjadi. Sumber data untuk menganalisis posisi pendidikan ialahlingkungan masyarakat, baik internal maupun eksternal. Metodeyang digunakan biasanya Analisa SWOT, yaitu Strength (Kekuatan),Weaknesses (kelemahan), Opportunity (kesempatan), dan Threaths(ancaman). Analisa internal adalah Strength dan Weaknessessedang analisa eksternal adalah Opportunity dan Threats. Untukmenginterpretasikan SWOT, pimpinan harus menggunakan carayang disebut benchmaking. Konsep benchmaking merupakansederetan kegiatan manajerial yang menjadi dasar dari analisaposisi, yaitu scaning, interpretation dan choice. Tujuan SWOT adalah mengidentifikasi berbagaipermasalahan yang berkembang yang dimungkinkanmenghambat, menghalangi, atau mengganggu berlangsungnyakehidupan masyarakat. Dengan analisa SWOT akan lebihmemahami dan menanggapi faktor-faktor penting dari kinerjapendidikan. Dengan analisa posisi, akan menghasilkan kedudukanBab II : Kerangka Pemikiran 19
  36. 36. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdan tingkat kemampuan organisasi pendidikan dalammenghadapi teknologi baru, kecenderungan kehidupanmasyarakat. Sebelum strategi disusun, data tersebut selanjutnyadiinterpretasikan ke dalam pilihan-pilihan tindakan sesuai dengankegiatannya, sehingga dapat menentukan pilihan sesuai dengankebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Untuk mendapatkan data yang akurat maka seorangperencana pendidikan harus membina kerja sama denganbeberapa pihak yang memegang peranan, terutama orang-orangyang berperan dalam pengambilan keputusan. Kemudianmelakukan scanning terhadap pilihan-pilihan tindakan. Ada tigacara yang dapat dilakukan, yaitu: (1) Sistem irregular scanning,yang menitikberatkan pada kejadian-kejadian yang telah terjadi,(2) Sistem regular scanning, yang mereview posisi organisasi padakondisi tertentu, dan (3) Sistem continuing scanning, sistem inisecara kontinyu dan terus menerus memonitor komponen-komponen dari lingkungan eksternal dan internal organisasi. Setelahmelakukan scanning, kemudian melakukan forecasting, yaitulangkah yang paling sulit dalam analisa SWOT. Dalam langkah inidilakukan indentifikasi isu-isu strategis yang mempengaruhi posisiorganisasi pendidikan di masa datang. Forecasting dilakukanmisalnya pada masalah kondisi politik, sosial-ekonomi atau lajuperkembangan teknologi. Metoda forecasting posisi biasanya tidakterlepas dari analisis lintas-dampak dan pendapat para ahli. b. Mendiagnosa Permasalahan Pada umumya, hampir semua proses pembaharuan seringdimulai secara terburu-buru. Para perencana pendidikan seringtidak sabar menemukan solusinya sebelum dirinya sendirimendapat kejelasan posisinya. Permasalahan yang paling krusialmenyangkut: (1) Permasalahan apa yang khusus harusdiutamakan? (2) Apa yang menjadi penyebab masalah ini munculdan paling utama mendapat penyelesaian? (3) Aspek apa yangharus diubah untuk memecahkan permasalahan ini? (4) Kekuatanapa yang dapat mendukung dan menghalangi jika upaya itudilakukan? (5) Apakah tujuan utama penyelesaian masalah itu danbagaimana mengukur hasilnya? Berbagai teknik pengumpulan data untuk mendiagnosapermasalahan perlu digunakan, misalnya: survei sikap, konferensi,wawancara informal, pertemuan kelompok. Hasil-hasil dari teknikini, selanjutnya dianalisis dengan teknik Critical Success FactorIdentification (CSF-Identification), yaitu analisis untuk mengetahuiBab II : Kerangka Pemikiran 20
  37. 37. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahfaktor-faktor penentu keberhasilan dalam melaksakan setiapalternatif tindakan yang dipilih. CSF-Identification pun terbagi atasdua bagian, yaitu identifikasi faktor-faktor internal dan faktor-faktoreksternal. Faktor-faktor penentu internal ialah faktor-faktor penentuyang terkena dampak langsung dari tindakan yang dipilih.Sedangkan faktor-faktor penentu eksternal ialah faktor-faktor di luarkonteks alternatif tindakan yang kemungkinan berpengaruhterhadap pelaksanaannya. c. Memilih dan Menentukan Strategi Langkah berikutnya adalah memilih dan menentukanprioritas strategi pembaharuan yang lebih praktis. Pembaharuandapat dilakukan dengan merubah kekuatan aspek tertentu yangpaling krusial dan dapat berpengaruh pada aspek-aspek lainnya.Ada empat pilihan strategi yang saling berhubungan yaitu:teknologi, struktur, tugas dan orang-orang yang terkena dalampembaharuan. Pembaharuan yang terjadi pada masing-masingumumnya mempengaruhi yang lainnya, dan kita harus memilihaspek mana yang akan dijadikan prioritas. Dalam perencanaan pendidikan di daerah, penggunaanteknologi pada dasarnya ada dua cara untuk meningkatkanpelayanan, yaitu: tuntutan untuk meningkatkan pelayananterhadap masyarakat, atau efisiensi dengan mengurangi unitbiaya. Mungkin, untuk mengubah suatu teknologi pelayanan sudahdianggap strategi umum, namun strategi ini mempunyai efekjangkauan yang lebih luas, baik pada unit biaya dan cara-carapersonil dalam melakukan pelayanan sepanjang organisasi itumelakukan tugasnya. Kemungkinan besar, pengaruhnya bukanhanya terhadap para anggota organisasi salah satu unit organisasi,tetapi akan berpengaruh pula pada unit-unit lainnya, sepertiterhadap sistem anggaran biaya, mekanisme pelaksanaan tugas,pola-pola koordinasi, sistem evaluasi dan sistempertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban terhadap tugas,hubungan antara individu dan pertanggungjawaban terhadaphasil-hasil yang diperoleh. Penggunaan strategi struktur, berkaitan dengan tujuan untukefisiensi dalam segala aspek kinerja organisasi, baik yangmenyangkut tugas dan fungsi, reposisi individu, daya dukung dankebutuhan sarana-prasarana, atau anggaran pembiayaanprogram. Strategi ini dalam wacana sekarang sering disebutdengan istilah ramping struktur kaya fungsi.Bab II : Kerangka Pemikiran 21
  38. 38. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Penggunaan strategi tugas, berkaitan dengan dimensi waktukapan pekerjaan dapat diubah, apakah karena penggunaanteknologi baru, atau karena reorganisasi struktur internal, ataukarena perilaku manajerial. Pembaharuan tugas ini mempunyaitujuan-tujuan yang lebih spesifik, yaitu: (1) peningkatan ataupengurangan yang mendasar antara individu dengan volumepekerjaan, (2) peningkatan sikap dan apresiasi terhadap tugas kearah yang lebih positif, (3) peningkatan peluang untuk memulaipembaharuan ke arah yang lebih humanis. Penggunaan pada strategi orang sering melalui metodepengembangan organisasi (organization development). Metoda inidipakai untuk mengubah pekerjaan anggota organisasi yangberhubungan dengan perilaku dan sikap yang mengarah padaindividu, kelompok, atau organisasi secara keseluruhan. Metoda inibiasanya berbentuk sebuah program-program jangka panjangdengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja mereka.Fokus dasamya adalah pada pembaharuan individu melaluipembaharuan mekanisme feed-back, pembentukan timkerjasama, pemecahan masalah, penanganan dan pengendaliankonflik, pola-pola hubungan antar pribadi, dan semacamnya. Metode-metode dari setiap strategi yang dipilih dapatdikemukakan pada gambar berikut: Teknologi Modifikasi metode Teknik Modifikasi penggunaan Mesin-mesin Otomatisasi dan mekanisme sistem Struktur Pembaharuan deskripsi-deskripsi posisi Modifikasi hubungan-hubungan otoritas dan pertanggung jawaban Modifikasi sistem penghargaan formal Tugas Deskripsi dan spesifikasi tugas, simplikasi tugas, dan pengembangan tim kerja sama Ketenagaan Pendidikan dalam jabatan Kursus-kursus pengembangan manajemen Program-program pengembangan organisasiSumber: Yoyon Bahtiar Irianto, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan UPI, 2006, ha1.74. Gambar 2.2 Alternatif Metode Pembaharuan PendidikanBab II : Kerangka Pemikiran 22
  39. 39. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah d. Implementasi dan Tindak Lanjut Langkah berikut di dalam proses pembaharuan pendidikanadalah bagaimana setiap persiapan yang dilakukan dapatditerapkan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama danditunda-tunda. Kemampuan utama untuk mendukung penerapanperencanaan pembangunan pendidikan tergantung padaseberapa baik pemerintah daerah menguatkan perilaku yangtelah dipelajari dan disiapkan selama dan setelah usahapembaharuan. Sebetulnya, implementasi yang efektif dalamperencanaan pendidikan memerlukan perilaku yang sama sekalibaru. Namun, patut jadi pertimbangan, bahwa ketika perilaku barusecara wajar diganti, masyarakat menjadi lebih mungkin untukmengembangkan dan memelihara pilihan untuk berperilaku danberpartisipasi secara baru pula. Dalam lima tahun mendatang, pembangunan pendidikan didaerah sudah semestinya diprioritaskan pada upaya meningkatkankinerja pendidikan melalui tiga pilar strategi pembangunan, yangmencakup: (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (2)peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (3) tata kelola,akuntabilitas, dan pencitraan publik. Ketiga prioritas tersebut harusditunjang dengan dukungan anggaran yang rasional, realistis danproporsional baik dari APBN, APBD provinsi maupun APBD tingkatkabupaten. Pada tahap pertama, merupakan tahap perencanaan yangdititikberatkan pada upaya meminimalkan kekuatan perlawananterhadap pembaharuan dengan memutuskan kapan mulainyapersiapan menentukan misi, memilih pimpinan tim dan alokasisumber-sumber. Dalam tahap ini mulai menentukan fungsi danproses atau produk dan pelayanan yang spesifik yang akandilakukan, termasuk menetapkan tujuan, serta tindakan-tindakansecara lebih terperinci. Di samping itu, pada tahap ini dibutuhkandukungan data awal mengenai hasil-hasil identifikasi variabelkinerja kelembagaan pendidikan berdasarkan ukuran-ukurankebutuhan, keinginan dan harapan-harapan stakeholders. Variabelkinerja kelembagaan pendidikan tersebut merupakan kumpulanyang luas dari faktor kualitatif dan kuantitatif, yang mempengaruhikinerja kelembagaan pendidikan. Pada tahap kedua, merupakan tahap pergerakan, denganmengubah orang, individu maupun kelompok, tugas-tugas, strukturorganisasi, dan teknologi. Dapat dilakukan dengan riset terhadapBab II : Kerangka Pemikiran 23

×