SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
Paper Disampaikan Pada Acara:
SEMINAR NASIONAL JEJARING AHLI PERUBAHAN IKLIM DAN KEHUTANAN
INDONESIA
JAKARTA , MENARA PENINSULA HOTEL 31 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2016
Agustinus Kastanya dan Hendrik S. E. S. Apono, S.Hut, M.Si
Staf Dasen Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian UNPATTI
Koordinator dan Anggota APIK Indonesia Regional Maluku
ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN IKLIM UNTUK
PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PULAU AMBON BERBASIS LANSKAP
POKOK BAHASAN
1. PENDAHULUAN
2. BAHAN DAN METODA
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
4. KESIMPILAN DAN SARAN
PENDAHULUAN
1. Pulau Ambon adalah pulau kecil yang
meliputi 2 Wilayah Kota Ambon dan
Kabupaten Maluku Tengah
2. Perubahan iklim berupa musim Hujan,
musim Panas, Badai Tropis yang tidak
menentu memicu bancana banjir,
kekeringan, longsor, kerusakan
SDA/Lingkungan di Darat dan di Laut
3. EKOLOGI, EKONOMI DAN SOSIAL
TERGANGGU
4. PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN
PULAU-PULAU KECIL PERLU DIKAJI
ULANG UNTUK MEMBERI KEPASTIAN
.
12 GUGUS PULAU PROVINSI MALUKU
ADMINISTRASI PULAU AMBON
NO KABUPATEN KECAMATAN LUAS_ha
1
AMBON
Baguala 5.701
2 Leitimur Selatan 4.284
3 Nusaniwe 3.912
4 Sirimau 3.581
5 Teluk Ambon 8.520
6 AMBON Total 25.999
7 MALUKU TENGAH Leihitu 515
8 Salahutu 239
9 MALUKU TENGAH Total 754
TOTAL 26.753
BAHAN DAN METODA PENELITIAN
1. Bahan Kajian yang digunakan adalah
RTRWK/P, Rencanan Sektoral/SKPD, Hasil
FGD,
2. Hasil Penelitian dan dokumen perencanaan
lainnya
3. Peta tematik dan citra landset
4. Metoda Yang digunakan adalah GIS dan FGD
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. IDENTIFIKASI DAS PULAU AMBON
2. ANALISIS PEREBAHAN PENUTUPAN LAHAN
(TAHUN 1990 DAN DAN 2015)
3. INTEGRASI TATA RUANG, DAS DAN LAHAN
KRITIS
4. BENCANA BANJIR, LONGSOR DAN
KEKERINGAN
5. ANALISIS KETERSEDIAAN AIR DAN PROYEKSI
6. ARAHAN PERENCANAAN DENGAN PENGARUS
UTAMAAN PERUBAHAN IKLIM
IDENTIFIKASI DAS DAN LANSCAPE PULAU AMBON
1. LANSCAPE = Lanskap adalah sebuah sistem
sosial dan ekologi yang terdiri dari ekosistem
alami dan/atau ekosistem hasil modifikasi
manusia, dan yang dipengaruhi oleh kegiatan
ekologi, historis, politik, ekonomi dan budaya
yang berbeda-beda. Pengaturan ruang dan tata
kelola lanskap berkontribusi pada karakternya
yang unik.
2. DAERAH ALIRAN SUNGAI
RTRWP – RTRWK DAN TGH MALUKU
: LUAS HPK  PERLU REVISI
RTRWP-RTRWK – TGH
HPK – RANCANG MENJADI KPHP
Keterangan :
KSA : Kawasan Suaka Alam
KPA : Kawasan Pelestarian Alam
HK : Hutan Konservasi
ANALISIS PEREBAHAN PENUTUPAN LAHAN
(TAHUN 1990 DAN DAN 2015)
TERJADI PENUTUPAN
LAHAN YG SIGNIFIKAN
PETA GUGUS PULAU PROVINSI MALUKU (BLM DIMEKARKAN)
12 GUGUS PULAU PROVINSI MALUKU
8 GUGUS PULAU PROVINSI MALUKU UTARA
DEFORESTATION
Continuous deforestation since 1966
Average rate deforestation 2.9 – 3.5% (taken from overlapping of maps of
forest cover from 1989, 1996, 2000)
Analysis of deforestation with models of multiple regression showed:
In (F/L) = - 0.838 P/L + 1.265 Y – 0.028 t + 1.160 D1 + 1.043 D2 + 1.176 D3 +
1.427 D4 + 0.134 D5 + 0.858 D6 + 0.614 D7
PROJECTED RESULTS OF DEFORESTATION
BENCANA BANJIR, LONGSOR DAN
KEKERINGAN
POTENSI BENCANA DI KOTA AMBON
MENURUT UU NOMOR 24 TAHUN 2007 TERDAPAT 13
JENIS POTENSI ANCAMAN BENCANA DAN DI KOTA
AMBON SENDIRI TERDAPAT 12 JENIS ANCAMAN
POTENSI BENCANA YAITU :
1. Gempa Bumi
2. Tsunami
3. Banjir
4. Longsor
5. Kekeringan
6. Angin Kencang/Putting Beliung
7. Kebakaran Hutan dan Lahan
8. Hama/Penyakit
9. Epidemi (Rabies, Demam Berdarah)
10. Kegagalan teknologi
11. Konflik Sosial
12. Teror
BNPB menyusun Skor Indeks Risiko
Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013
untuk 9 jenis ancaman adalah :
Skor 144 - 250 kategori tinggi
Skor 45 – 143 kategori sedang
Skor < 45 kategori rendah
dan Kota Ambon berada pada skor 156
yang merupakan kategori risiko “TINGGI
“
INDEKS RISIKO BENCANA
BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH
LONGSOR DI KOTA AMBON
PERISTIWA KEJADIAN BENCANA
• Kejadian Bencana Banjir,
Tanah Longsor dan Retakan
Tanah di Kota Ambon
tanggal 27 Mei s/d 1 Agustus
2012 menyebabkan :
- Meninggal 33 orang
- Luka berat 6 orang
- Luka ringan 15 orang
- Rumah rusak berat 199
unit
- Rumah rusak sedang 563
unit
- Rumah yang terancam
longsor dan amblas akibat
Bencana Retakan Tanah
LANJUTAN
• Kejadian Bencana Banjir
dan Tanah Longsor Kota
Ambon tanggal 30 Juli
2013 menyebabkan :
- 11 Orang meninggal,
- 18 Luka Berat dan
Ringan,
- 219 Rumah Rusak
Berat,
- 86 Rumah Rusak
Sedang
- 375 Rumah Rusak
 Bencana Banjir dan Tanah
Longsor Kota Ambon tanggal 16
Juli 2016 sampai dengan hari ini
untuk laporan sementara ada 383
titik Tanah Longsor dan 59 titik
Banjir sehingga menyebabkan :
- 151 Rumah Terancama
- 37 Rumah Rusak Berat,
- 39 Rumah Rusak Sedang
- 38 Rumah Rusak Ringan.
- 279 Rumah Terendam Banjir
- 4 Badan Jalan Rusak
Berat/Hampir Putus
- 3 Talud Pengaman Sungai
Jebol
Lanjutan
RONOLOGIS BANJIR BANDANG
DI DUSUN MAMUA
Pada tanggal 27 Mei 2011 pukul 15,00 Wit
terjadi Banjir Bandang di Dusun
Mamua Negeri Hilla. Bencana tersebut
mengakibatkan korban harta benda
antaralain 12 unit rumah rusak berat, 4
unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah
rusak total dan 61 unit rumah
terendam, sedangkan korban
mengungsi sebanyak 417 jiwa.
Pada tanggal 30 Juli 2011 kembali terjadi
Banjir Bandang susulan pada pukul
15,00 Wit mengakibatkan kerusakan
tanggul pengaman sungai yang sudah
dikerjakan oleh Pemda Maluku Tengah.
Akibat banjir ini 105 unit rumah tertimbun
material,
Tidak ada korban jiwa,
6
I. KRONOLOGIS KEJADIAN
TERBENTUKNYA NATURAL DAM WAE ELA
Pada tgl 12 Juli 2012 terjadi gempa bumi dengan
kekuatan 5,6 SR yg berpusat pd 51 km timur laut Kab.
Maluku Tengah.
Akibat curah hujan yang tinggi dan banjir yang besar
melanda Pulau Ambon, pada tanggal 13 Juli 2012
terjadi fenomena alam di Negeri Negeri Lima
Kabupaten Maluku Tengah, berupa longsoran material
tanah dan bebatuan dengan volume yang sangat besar
akibat patahnya gunung Ulak Hatu sehingga menutup
total aliran sungai Way Ela dan membentuk bendungan
alami (Natural Dam) di bagian hulu (2,55 km dari desa
Negeri Lima).
Pasca Kejadian
longsor akibat
patahnya gunung
Ulakhatu di Negeri
Negeri Lima
Kecamatan Leihitu
maka Sekretaris
Daerah Kabuparen
Maluku Tengah
selaku Pelaksana
Tugas Sehai Hari
Bupati Maluku
Tengah
Mengeluarkan Surat
Pernyataan Bencana
11
ANALISIS KETERSEDIAAN AIR DAN PROYEKSI
ANALISIS SWAT
SOIL AND WATER ASSESSMENT
TOOL (SWAT)
KPH MALUKU
NoA Unit NamaDAS Luas(ha) TipeKPH Kabupaten/Kota
1 UnitI Wae Mala –Wae Koha 142.573,00 KPHP BuruSelatan
2 UnitII Wae Apu–Wae Nibe 232.432,00 KPHP Model Buru
3 UnitIII*) Wae Tina 215.520,00 KPHP BurudanBuruSelatan
4 UnitIV Wae Kawa 143.835,00 KPHP SeramBagianBarat
5 UnitV Wae Tala 98.628,00 KPHL SeramBagianBarat
6 UnitVI*) Wae Mala 131.660,00 KPHP MalukuTengahdanSeramBagianBarat
7 UnitVII Wae Sapalewa 67.057,00 KPHP Model MalukuTengah
8 UnitVIII Wae Tulungarang –Wae Kobi 102.226,00 KPHP MalukuTengah
9 UnitIX Wae Ruatan 85.586 KPHL MalukuTengah
10 UnitX Wae Bubi 66.323,00 KPHP SeramBagianTimur
11 UnitXI Wae Bobot-WaeKaba 141.993,00 KPHP SeramBagianTimur
12 UnitXII Wae Masiwang 208.821,00 KPHP SeramBagianTimur
13 UnitXIII Wae Hapu 30.469,00 KPHL KotaAmbon
14 UnitXIV Wae Hapu 10.964,00 KPHL KotaAmbon
15 UnitXV 13.646 KPHL KotaTual
16 UnitXVI MalukuTenggara 12.612,00 KPHP MalukuTenggara
17 UnitXVII Larat-Ranarmoye 71.327,00 KPHP MalukuTenggara Barat
18 UnitXVIII Bungai 134.183,00 KPHP MalukuTenggara Barat
19 UnitXIX Babar-Moa 47.759,00 KPHP MalukuBaratDaya
20 UnitXX Wetar 71.774,00 KPHP MalukuBaratDaya
21 UnitXXI Wokam 60.990,00 KPHP KepulauanAru
22 UnitXXII Kobroor-Trangan 117.486,00 KPHP KepulauanAru
Jumlah 2.207.864,00
PERANAN APIK INDONESIA REGION MALUKU
1. PERTEMUAN APIK REGION MALUKU DAN PAPUA
DI MANUKUARI UNTUK PEMANTAPAN JARINGAN
DAN EVALUASI ROAD MAP DAN INTEGRASI
PROGRAM APIK DENGAN PEMERINTAH DAERAH
2. MENGIMPLEMENTASI PROGRAM APIK DALAM
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
3. APIK REGION MALUKU MENGAMBIL PERAN
DALAM PERTEMUAN/NASIONAL (PUATANLING,
BPREDD, DIREKTORAT PPI, PERTEMUAN APIK
INDONESIA)
4. WORKSHOP NASIONAL REVIUW STATUS
IMPLEMENTASI REDD+ (4 AGUSTUS 2015);
VESTIVAL IKLIM MEMPERKENALKAN HASIL
AGREEMENT PARIS (1-4 FEBRUARI 2016); REDD+
INDONESIA DAY (28-29 APRIL 2016)
PROYEKSI KETERSEDIAAN AIR PERIODE
ARAHAN PERENCANAAN DENGAN PENGARUS
UTAMAAN PERUBAHAN IKLIM
Seting Kembali kebijakan sesuai
konsep MAKRO DAN MIKRO
MENUJU GREEN EKONOMY
KEDUDUKAN RAN-GRK/REDD+ DALAM SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Kerangka koseptual
Ekologi
Ekonomi
Sosial
Ekosistem Pulau Kecil
Sumberdaya lahan/hutan
Kelestarian Produksi
Konservasi biodiversitas
Sosial ekonomi , Mitigasi dan Adaptasi
Institusi
Integrasi
Konsep Makro
RTRWP/K
DASTGH, Tataguna Lahan (TL)
TGH & TL dalam DAS
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) and
Agroforestry/social forestry
Hutan Produksi (HP)
Areal Penggunaan Lain
Protection Forest (PrF)
Hutan Konservasi (HKWA)
Unit Pengelolaan dalam DAS
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
(KPHL)
Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
Social Forestry/Agroforestri
Konsep Mikro
Green economics
KESIMPULAN DAN SARAN
1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI MALUKU
TERUTAMA DI PULAU AMBON BELUM
SINKRON DAN TERPADU DENGAN DAS ,
SKEMA PERUBAHAN IKLIM DAN RESIKO
BENCANA
2. PULAU AMBON DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
TELAH TERJADI BENCANA BANJIR , TANAH
LONGSOR, KEKERINGAN DAN DAMPAK
TERHADAP PERUBAHAN EKOSISTEM DI Laut
3. PERLU DI KAJI KEMBALI PERENCANAAN DAN
PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL
TERUTAMA DI PULAU AMBON BERBASIS
PADA LANSCAPE DENGAN PUSAT PADA DAS
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Gub bengkulu-rezim-perizinanl
Gub bengkulu-rezim-perizinanlGub bengkulu-rezim-perizinanl
Gub bengkulu-rezim-perizinanlAksi SETAPAK
 
Pp presentasi ujian tesis muldan martin k4_a009018_msdp_2009
Pp presentasi ujian tesis muldan martin k4_a009018_msdp_2009Pp presentasi ujian tesis muldan martin k4_a009018_msdp_2009
Pp presentasi ujian tesis muldan martin k4_a009018_msdp_2009MULDAN MARTIN, A.Pi., M.Si
 
Climate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspectClimate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspectCIFOR-ICRAF
 
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayaPengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayasuningterusberkarya
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016hadiarnowo
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pergub No 37 Tahun 2020 ttg Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan.pdf
Pergub No 37 Tahun 2020 ttg Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan.pdfPergub No 37 Tahun 2020 ttg Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan.pdf
Pergub No 37 Tahun 2020 ttg Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan.pdfFaisal Fuad
 
Implikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan KehutananImplikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan KehutananCIFOR-ICRAF
 
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...CIFOR-ICRAF
 
P.64Tahun2013_Pedoman_pengelolaan_jasa_air
P.64Tahun2013_Pedoman_pengelolaan_jasa_airP.64Tahun2013_Pedoman_pengelolaan_jasa_air
P.64Tahun2013_Pedoman_pengelolaan_jasa_airPipiet Noorch
 
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016Agus kastanya
 
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
 
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)CIFOR-ICRAF
 
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANANNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
Teknik konservasi tanah dan air pada das
Teknik konservasi tanah dan air pada dasTeknik konservasi tanah dan air pada das
Teknik konservasi tanah dan air pada dasAsier La Ode
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...People Power
 
Pengembangan Ekowisata di Gua Gong Pacitan Menggunakan Tinjauan Fisik, Sosial...
Pengembangan Ekowisata di Gua Gong Pacitan Menggunakan Tinjauan Fisik, Sosial...Pengembangan Ekowisata di Gua Gong Pacitan Menggunakan Tinjauan Fisik, Sosial...
Pengembangan Ekowisata di Gua Gong Pacitan Menggunakan Tinjauan Fisik, Sosial...dhanzsity
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 

What's hot (20)

Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Draf usul prog bnpb apbn p 2015
Draf usul prog bnpb apbn p 2015Draf usul prog bnpb apbn p 2015
Draf usul prog bnpb apbn p 2015
 
Gub bengkulu-rezim-perizinanl
Gub bengkulu-rezim-perizinanlGub bengkulu-rezim-perizinanl
Gub bengkulu-rezim-perizinanl
 
Pp presentasi ujian tesis muldan martin k4_a009018_msdp_2009
Pp presentasi ujian tesis muldan martin k4_a009018_msdp_2009Pp presentasi ujian tesis muldan martin k4_a009018_msdp_2009
Pp presentasi ujian tesis muldan martin k4_a009018_msdp_2009
 
Climate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspectClimate change policy from the oceans aspect
Climate change policy from the oceans aspect
 
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayaPengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pergub No 37 Tahun 2020 ttg Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan.pdf
Pergub No 37 Tahun 2020 ttg Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan.pdfPergub No 37 Tahun 2020 ttg Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan.pdf
Pergub No 37 Tahun 2020 ttg Kemitraan Kawasan Konservasi Perairan.pdf
 
Implikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan KehutananImplikasi Kebijakan Kehutanan
Implikasi Kebijakan Kehutanan
 
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...
 
P.64Tahun2013_Pedoman_pengelolaan_jasa_air
P.64Tahun2013_Pedoman_pengelolaan_jasa_airP.64Tahun2013_Pedoman_pengelolaan_jasa_air
P.64Tahun2013_Pedoman_pengelolaan_jasa_air
 
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
Agustinus kastanya bahan presentase kki vi 2016
 
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
 
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)
 
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANANLAPORAN PERJALANAN DINAS  KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
LAPORAN PERJALANAN DINAS KE KEMEN LH DAN KEHUTANAN
 
Teknik konservasi tanah dan air pada das
Teknik konservasi tanah dan air pada dasTeknik konservasi tanah dan air pada das
Teknik konservasi tanah dan air pada das
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
 
Pengembangan Ekowisata di Gua Gong Pacitan Menggunakan Tinjauan Fisik, Sosial...
Pengembangan Ekowisata di Gua Gong Pacitan Menggunakan Tinjauan Fisik, Sosial...Pengembangan Ekowisata di Gua Gong Pacitan Menggunakan Tinjauan Fisik, Sosial...
Pengembangan Ekowisata di Gua Gong Pacitan Menggunakan Tinjauan Fisik, Sosial...
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
 

Similar to Agustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsula

files48514koordinasi karhutla2016.ppt
files48514koordinasi karhutla2016.pptfiles48514koordinasi karhutla2016.ppt
files48514koordinasi karhutla2016.pptpolsekpanga
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptOceanEnviro
 
Profil sumatera barat ditinjau dari astagatra
Profil sumatera barat ditinjau dari astagatraProfil sumatera barat ditinjau dari astagatra
Profil sumatera barat ditinjau dari astagatraRossiana Fazri
 
Capaian Kerja Badan Geologi 2020 dan Rencana 2021
Capaian Kerja Badan Geologi 2020 dan Rencana 2021Capaian Kerja Badan Geologi 2020 dan Rencana 2021
Capaian Kerja Badan Geologi 2020 dan Rencana 2021CIkumparan
 
Paparan kasudin keg, terangi
Paparan kasudin  keg, terangiPaparan kasudin  keg, terangi
Paparan kasudin keg, terangiYayasan TERANGI
 
KEBIJAKAN PEMERINTAH ADOPSI PULAU - PULAU KECIL
KEBIJAKAN PEMERINTAH ADOPSI PULAU - PULAU KECILKEBIJAKAN PEMERINTAH ADOPSI PULAU - PULAU KECIL
KEBIJAKAN PEMERINTAH ADOPSI PULAU - PULAU KECILAriefSudianto2
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Fitri Indra Wardhono
 
Mitigasi Bencana dan Penataan Ruang Gempa Bumi Yogyakarta 2006
Mitigasi Bencana dan Penataan Ruang Gempa Bumi Yogyakarta 2006Mitigasi Bencana dan Penataan Ruang Gempa Bumi Yogyakarta 2006
Mitigasi Bencana dan Penataan Ruang Gempa Bumi Yogyakarta 2006Arief Budiman
 
Strategi rehab lahan limboto
Strategi rehab lahan  limbotoStrategi rehab lahan  limboto
Strategi rehab lahan limbotoAsier La Ode
 
ADAPTASI PETANI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.pdf
ADAPTASI PETANI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.pdfADAPTASI PETANI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.pdf
ADAPTASI PETANI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.pdfHariIswoyo
 
Makalah Full Paper
Makalah Full PaperMakalah Full Paper
Makalah Full PaperWindra Hardi
 
DIKPLHD Kabupaten Bangka Tengah 2023 Eksekutif Summary
DIKPLHD Kabupaten Bangka Tengah 2023 Eksekutif SummaryDIKPLHD Kabupaten Bangka Tengah 2023 Eksekutif Summary
DIKPLHD Kabupaten Bangka Tengah 2023 Eksekutif SummaryDianora Didi
 

Similar to Agustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsula (20)

files48514koordinasi karhutla2016.ppt
files48514koordinasi karhutla2016.pptfiles48514koordinasi karhutla2016.ppt
files48514koordinasi karhutla2016.ppt
 
Bab ii
Bab iiBab ii
Bab ii
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
 
Sidak 2013
Sidak 2013Sidak 2013
Sidak 2013
 
Profil sumatera barat ditinjau dari astagatra
Profil sumatera barat ditinjau dari astagatraProfil sumatera barat ditinjau dari astagatra
Profil sumatera barat ditinjau dari astagatra
 
Lks
LksLks
Lks
 
Capaian Kerja Badan Geologi 2020 dan Rencana 2021
Capaian Kerja Badan Geologi 2020 dan Rencana 2021Capaian Kerja Badan Geologi 2020 dan Rencana 2021
Capaian Kerja Badan Geologi 2020 dan Rencana 2021
 
Paparan kasudin keg, terangi
Paparan kasudin  keg, terangiPaparan kasudin  keg, terangi
Paparan kasudin keg, terangi
 
Percepatan pembangunan di kaltara
Percepatan pembangunan di kaltaraPercepatan pembangunan di kaltara
Percepatan pembangunan di kaltara
 
KEBIJAKAN PEMERINTAH ADOPSI PULAU - PULAU KECIL
KEBIJAKAN PEMERINTAH ADOPSI PULAU - PULAU KECILKEBIJAKAN PEMERINTAH ADOPSI PULAU - PULAU KECIL
KEBIJAKAN PEMERINTAH ADOPSI PULAU - PULAU KECIL
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 
Mitigasi Bencana dan Penataan Ruang Gempa Bumi Yogyakarta 2006
Mitigasi Bencana dan Penataan Ruang Gempa Bumi Yogyakarta 2006Mitigasi Bencana dan Penataan Ruang Gempa Bumi Yogyakarta 2006
Mitigasi Bencana dan Penataan Ruang Gempa Bumi Yogyakarta 2006
 
Strategi rehab lahan limboto
Strategi rehab lahan  limbotoStrategi rehab lahan  limboto
Strategi rehab lahan limboto
 
Bab1 pendahuluan
Bab1 pendahuluanBab1 pendahuluan
Bab1 pendahuluan
 
ADAPTASI PETANI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.pdf
ADAPTASI PETANI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.pdfADAPTASI PETANI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.pdf
ADAPTASI PETANI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.pdf
 
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
 
Ekoregion Summary.pptx
Ekoregion Summary.pptxEkoregion Summary.pptx
Ekoregion Summary.pptx
 
Makalah Full Paper
Makalah Full PaperMakalah Full Paper
Makalah Full Paper
 
65872388 amdal-mipa
65872388 amdal-mipa65872388 amdal-mipa
65872388 amdal-mipa
 
DIKPLHD Kabupaten Bangka Tengah 2023 Eksekutif Summary
DIKPLHD Kabupaten Bangka Tengah 2023 Eksekutif SummaryDIKPLHD Kabupaten Bangka Tengah 2023 Eksekutif Summary
DIKPLHD Kabupaten Bangka Tengah 2023 Eksekutif Summary
 

Recently uploaded

pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptAhmadSyajili
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxrikosyahputra0173
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxmariaboisala21
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfAuliaAulia63
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxzidanlbs25
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxImahMagwa
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiCristianoRonaldo185977
 

Recently uploaded (7)

pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.pptpertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
pertemuan-3-distribusi pada-frekuensi.ppt
 
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptxMATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
MATERI SESI 2 KONSEP ETIKA KOMUNIKASI.pptx
 
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptxMARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
MARIA NOVILIA BOISALA FASILITATOR PMM.pptx
 
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdfGeologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
Geologi Jawa Timur-Madura Kelompok 6.pdf
 
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptxUKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
UKURAN PENTYEBARAN DATA PPT KELOMPOK 2.pptx
 
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptxMenggunakan Data matematika kelas 7.pptx
Menggunakan Data matematika kelas 7.pptx
 
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet RiyadiManajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
Manajemen Lalu Lintas Baru Di Jalan Selamet Riyadi
 

Agustinus kastanya bahan presentase semnas apiki 2016 menara peninsula

  • 1. Paper Disampaikan Pada Acara: SEMINAR NASIONAL JEJARING AHLI PERUBAHAN IKLIM DAN KEHUTANAN INDONESIA JAKARTA , MENARA PENINSULA HOTEL 31 AGUSTUS - 1 SEPTEMBER 2016 Agustinus Kastanya dan Hendrik S. E. S. Apono, S.Hut, M.Si Staf Dasen Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian UNPATTI Koordinator dan Anggota APIK Indonesia Regional Maluku ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN IKLIM UNTUK PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PULAU AMBON BERBASIS LANSKAP
  • 2. POKOK BAHASAN 1. PENDAHULUAN 2. BAHAN DAN METODA 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 4. KESIMPILAN DAN SARAN
  • 3. PENDAHULUAN 1. Pulau Ambon adalah pulau kecil yang meliputi 2 Wilayah Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah 2. Perubahan iklim berupa musim Hujan, musim Panas, Badai Tropis yang tidak menentu memicu bancana banjir, kekeringan, longsor, kerusakan SDA/Lingkungan di Darat dan di Laut 3. EKOLOGI, EKONOMI DAN SOSIAL TERGANGGU 4. PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL PERLU DIKAJI ULANG UNTUK MEMBERI KEPASTIAN .
  • 4. 12 GUGUS PULAU PROVINSI MALUKU
  • 5. ADMINISTRASI PULAU AMBON NO KABUPATEN KECAMATAN LUAS_ha 1 AMBON Baguala 5.701 2 Leitimur Selatan 4.284 3 Nusaniwe 3.912 4 Sirimau 3.581 5 Teluk Ambon 8.520 6 AMBON Total 25.999 7 MALUKU TENGAH Leihitu 515 8 Salahutu 239 9 MALUKU TENGAH Total 754 TOTAL 26.753
  • 6. BAHAN DAN METODA PENELITIAN 1. Bahan Kajian yang digunakan adalah RTRWK/P, Rencanan Sektoral/SKPD, Hasil FGD, 2. Hasil Penelitian dan dokumen perencanaan lainnya 3. Peta tematik dan citra landset 4. Metoda Yang digunakan adalah GIS dan FGD
  • 7. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. IDENTIFIKASI DAS PULAU AMBON 2. ANALISIS PEREBAHAN PENUTUPAN LAHAN (TAHUN 1990 DAN DAN 2015) 3. INTEGRASI TATA RUANG, DAS DAN LAHAN KRITIS 4. BENCANA BANJIR, LONGSOR DAN KEKERINGAN 5. ANALISIS KETERSEDIAAN AIR DAN PROYEKSI 6. ARAHAN PERENCANAAN DENGAN PENGARUS UTAMAAN PERUBAHAN IKLIM
  • 8. IDENTIFIKASI DAS DAN LANSCAPE PULAU AMBON 1. LANSCAPE = Lanskap adalah sebuah sistem sosial dan ekologi yang terdiri dari ekosistem alami dan/atau ekosistem hasil modifikasi manusia, dan yang dipengaruhi oleh kegiatan ekologi, historis, politik, ekonomi dan budaya yang berbeda-beda. Pengaturan ruang dan tata kelola lanskap berkontribusi pada karakternya yang unik. 2. DAERAH ALIRAN SUNGAI
  • 9. RTRWP – RTRWK DAN TGH MALUKU : LUAS HPK  PERLU REVISI RTRWP-RTRWK – TGH HPK – RANCANG MENJADI KPHP Keterangan : KSA : Kawasan Suaka Alam KPA : Kawasan Pelestarian Alam HK : Hutan Konservasi
  • 10. ANALISIS PEREBAHAN PENUTUPAN LAHAN (TAHUN 1990 DAN DAN 2015) TERJADI PENUTUPAN LAHAN YG SIGNIFIKAN
  • 11. PETA GUGUS PULAU PROVINSI MALUKU (BLM DIMEKARKAN)
  • 12. 12 GUGUS PULAU PROVINSI MALUKU
  • 13. 8 GUGUS PULAU PROVINSI MALUKU UTARA
  • 14. DEFORESTATION Continuous deforestation since 1966 Average rate deforestation 2.9 – 3.5% (taken from overlapping of maps of forest cover from 1989, 1996, 2000) Analysis of deforestation with models of multiple regression showed: In (F/L) = - 0.838 P/L + 1.265 Y – 0.028 t + 1.160 D1 + 1.043 D2 + 1.176 D3 + 1.427 D4 + 0.134 D5 + 0.858 D6 + 0.614 D7
  • 15. PROJECTED RESULTS OF DEFORESTATION
  • 16. BENCANA BANJIR, LONGSOR DAN KEKERINGAN
  • 17. POTENSI BENCANA DI KOTA AMBON MENURUT UU NOMOR 24 TAHUN 2007 TERDAPAT 13 JENIS POTENSI ANCAMAN BENCANA DAN DI KOTA AMBON SENDIRI TERDAPAT 12 JENIS ANCAMAN POTENSI BENCANA YAITU : 1. Gempa Bumi 2. Tsunami 3. Banjir 4. Longsor 5. Kekeringan 6. Angin Kencang/Putting Beliung 7. Kebakaran Hutan dan Lahan 8. Hama/Penyakit 9. Epidemi (Rabies, Demam Berdarah) 10. Kegagalan teknologi 11. Konflik Sosial 12. Teror
  • 18. BNPB menyusun Skor Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013 untuk 9 jenis ancaman adalah : Skor 144 - 250 kategori tinggi Skor 45 – 143 kategori sedang Skor < 45 kategori rendah dan Kota Ambon berada pada skor 156 yang merupakan kategori risiko “TINGGI “ INDEKS RISIKO BENCANA
  • 19.
  • 20. BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KOTA AMBON
  • 21. PERISTIWA KEJADIAN BENCANA • Kejadian Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Retakan Tanah di Kota Ambon tanggal 27 Mei s/d 1 Agustus 2012 menyebabkan : - Meninggal 33 orang - Luka berat 6 orang - Luka ringan 15 orang - Rumah rusak berat 199 unit - Rumah rusak sedang 563 unit - Rumah yang terancam longsor dan amblas akibat Bencana Retakan Tanah
  • 22. LANJUTAN • Kejadian Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kota Ambon tanggal 30 Juli 2013 menyebabkan : - 11 Orang meninggal, - 18 Luka Berat dan Ringan, - 219 Rumah Rusak Berat, - 86 Rumah Rusak Sedang - 375 Rumah Rusak
  • 23.  Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kota Ambon tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan hari ini untuk laporan sementara ada 383 titik Tanah Longsor dan 59 titik Banjir sehingga menyebabkan : - 151 Rumah Terancama - 37 Rumah Rusak Berat, - 39 Rumah Rusak Sedang - 38 Rumah Rusak Ringan. - 279 Rumah Terendam Banjir - 4 Badan Jalan Rusak Berat/Hampir Putus - 3 Talud Pengaman Sungai Jebol Lanjutan
  • 24. RONOLOGIS BANJIR BANDANG DI DUSUN MAMUA Pada tanggal 27 Mei 2011 pukul 15,00 Wit terjadi Banjir Bandang di Dusun Mamua Negeri Hilla. Bencana tersebut mengakibatkan korban harta benda antaralain 12 unit rumah rusak berat, 4 unit rumah rusak ringan, 5 unit rumah rusak total dan 61 unit rumah terendam, sedangkan korban mengungsi sebanyak 417 jiwa. Pada tanggal 30 Juli 2011 kembali terjadi Banjir Bandang susulan pada pukul 15,00 Wit mengakibatkan kerusakan tanggul pengaman sungai yang sudah dikerjakan oleh Pemda Maluku Tengah. Akibat banjir ini 105 unit rumah tertimbun material, Tidak ada korban jiwa, 6
  • 25. I. KRONOLOGIS KEJADIAN TERBENTUKNYA NATURAL DAM WAE ELA Pada tgl 12 Juli 2012 terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,6 SR yg berpusat pd 51 km timur laut Kab. Maluku Tengah. Akibat curah hujan yang tinggi dan banjir yang besar melanda Pulau Ambon, pada tanggal 13 Juli 2012 terjadi fenomena alam di Negeri Negeri Lima Kabupaten Maluku Tengah, berupa longsoran material tanah dan bebatuan dengan volume yang sangat besar akibat patahnya gunung Ulak Hatu sehingga menutup total aliran sungai Way Ela dan membentuk bendungan alami (Natural Dam) di bagian hulu (2,55 km dari desa Negeri Lima).
  • 26. Pasca Kejadian longsor akibat patahnya gunung Ulakhatu di Negeri Negeri Lima Kecamatan Leihitu maka Sekretaris Daerah Kabuparen Maluku Tengah selaku Pelaksana Tugas Sehai Hari Bupati Maluku Tengah Mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana 11
  • 27. ANALISIS KETERSEDIAAN AIR DAN PROYEKSI ANALISIS SWAT SOIL AND WATER ASSESSMENT TOOL (SWAT)
  • 28. KPH MALUKU NoA Unit NamaDAS Luas(ha) TipeKPH Kabupaten/Kota 1 UnitI Wae Mala –Wae Koha 142.573,00 KPHP BuruSelatan 2 UnitII Wae Apu–Wae Nibe 232.432,00 KPHP Model Buru 3 UnitIII*) Wae Tina 215.520,00 KPHP BurudanBuruSelatan 4 UnitIV Wae Kawa 143.835,00 KPHP SeramBagianBarat 5 UnitV Wae Tala 98.628,00 KPHL SeramBagianBarat 6 UnitVI*) Wae Mala 131.660,00 KPHP MalukuTengahdanSeramBagianBarat 7 UnitVII Wae Sapalewa 67.057,00 KPHP Model MalukuTengah 8 UnitVIII Wae Tulungarang –Wae Kobi 102.226,00 KPHP MalukuTengah 9 UnitIX Wae Ruatan 85.586 KPHL MalukuTengah 10 UnitX Wae Bubi 66.323,00 KPHP SeramBagianTimur 11 UnitXI Wae Bobot-WaeKaba 141.993,00 KPHP SeramBagianTimur 12 UnitXII Wae Masiwang 208.821,00 KPHP SeramBagianTimur 13 UnitXIII Wae Hapu 30.469,00 KPHL KotaAmbon 14 UnitXIV Wae Hapu 10.964,00 KPHL KotaAmbon 15 UnitXV 13.646 KPHL KotaTual 16 UnitXVI MalukuTenggara 12.612,00 KPHP MalukuTenggara 17 UnitXVII Larat-Ranarmoye 71.327,00 KPHP MalukuTenggara Barat 18 UnitXVIII Bungai 134.183,00 KPHP MalukuTenggara Barat 19 UnitXIX Babar-Moa 47.759,00 KPHP MalukuBaratDaya 20 UnitXX Wetar 71.774,00 KPHP MalukuBaratDaya 21 UnitXXI Wokam 60.990,00 KPHP KepulauanAru 22 UnitXXII Kobroor-Trangan 117.486,00 KPHP KepulauanAru Jumlah 2.207.864,00
  • 29. PERANAN APIK INDONESIA REGION MALUKU 1. PERTEMUAN APIK REGION MALUKU DAN PAPUA DI MANUKUARI UNTUK PEMANTAPAN JARINGAN DAN EVALUASI ROAD MAP DAN INTEGRASI PROGRAM APIK DENGAN PEMERINTAH DAERAH 2. MENGIMPLEMENTASI PROGRAM APIK DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 3. APIK REGION MALUKU MENGAMBIL PERAN DALAM PERTEMUAN/NASIONAL (PUATANLING, BPREDD, DIREKTORAT PPI, PERTEMUAN APIK INDONESIA) 4. WORKSHOP NASIONAL REVIUW STATUS IMPLEMENTASI REDD+ (4 AGUSTUS 2015); VESTIVAL IKLIM MEMPERKENALKAN HASIL AGREEMENT PARIS (1-4 FEBRUARI 2016); REDD+ INDONESIA DAY (28-29 APRIL 2016)
  • 31. ARAHAN PERENCANAAN DENGAN PENGARUS UTAMAAN PERUBAHAN IKLIM Seting Kembali kebijakan sesuai konsep MAKRO DAN MIKRO MENUJU GREEN EKONOMY
  • 32. KEDUDUKAN RAN-GRK/REDD+ DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
  • 33. Kerangka koseptual Ekologi Ekonomi Sosial Ekosistem Pulau Kecil Sumberdaya lahan/hutan Kelestarian Produksi Konservasi biodiversitas Sosial ekonomi , Mitigasi dan Adaptasi Institusi Integrasi Konsep Makro RTRWP/K DASTGH, Tataguna Lahan (TL) TGH & TL dalam DAS Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) and Agroforestry/social forestry Hutan Produksi (HP) Areal Penggunaan Lain Protection Forest (PrF) Hutan Konservasi (HKWA) Unit Pengelolaan dalam DAS Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Social Forestry/Agroforestri Konsep Mikro Green economics
  • 34. KESIMPULAN DAN SARAN 1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI MALUKU TERUTAMA DI PULAU AMBON BELUM SINKRON DAN TERPADU DENGAN DAS , SKEMA PERUBAHAN IKLIM DAN RESIKO BENCANA 2. PULAU AMBON DALAM 5 TAHUN TERAKHIR TELAH TERJADI BENCANA BANJIR , TANAH LONGSOR, KEKERINGAN DAN DAMPAK TERHADAP PERUBAHAN EKOSISTEM DI Laut 3. PERLU DI KAJI KEMBALI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERUTAMA DI PULAU AMBON BERBASIS PADA LANSCAPE DENGAN PUSAT PADA DAS

Editor's Notes

  1. K