Hukum kesehatan mencakup berbagai peraturan yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan masyarakat dalam upaya pemeliharaan kesehatan, serta menjamin perlindungan bagi penyelenggara dan penerima pelayanan kesehatan melalui berbagai lembaga peradilan. Dokumen ini menjelaskan ruang lingkup, sumber, dan prinsip-prinsip hukum kesehatan di Indonesia.

1. Hukum Kesehatan dan Etika Kesehatan Masyarakat
Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
MODUL 1

2. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang
berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan
kesehatan dan penerapannya.
Hal ini berarti, hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai
hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan
masyarakat atau anggota masyarakat.
Hukum kesehatan tersebut mengatur hak dan kewajiban masing-
masing penyelenggara pelayanan kesehatan dan penerima
pelayanan kesehatan atau masyarakat
Konsep Hukum Kesehatan
Sebagaimana dikatakan oleh Cicero, bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum (ibi societas ibi
ius) telah mengindikasikan bahwa setiap aktivitas masyarakat pasti ada hukumnya.Hukum sebagaimana
dikenal sebagian masyarakat adalah peraturan atau undang-undang. Adanya perangkat hukum
kesehatan secara mendasar bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang
menyeluruh baik bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan
Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan

3. Rumusan Tim Pengkajian Hukum Kesehatan BPHN Depkes RI
menyebutkan:
“Hukum Kesehatan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang
mengatur tentang hak dan kewajiban, baik dari tenaga
kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan maupun dari
individu atau masyarakat yang menerima upaya kesehatan
tersebut dalam segala aspeknya yaitu aspek promotif, preventif,
kuratif, rehabilitatif dan diperhatikan pula aspek organisasi dan
sarana. Pedoman-pedoman medis internasional, hukum
kebiasaan dan hukum otonom di bidang kesehatan, ilmu
pengetahuan dan literatur medis merupakan pula sumber
hukum kesehatan.”
Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan

4. Sumber hukum dalam hukum kesehatan
meliputi hukum tertulis, yurisprudensi, konsensus,
traktat, dan pendapat para ahli (doktrin).
Dilihat dari objeknya, maka hukum kesehatan
mencakup segala aspek yang berkaitan dengan
pemeliharaan kesehatan (zorg voor de gezondheid)
atau hukum kesehatan memiliki ruang lingkup yang
cukup luas dan kompleks.
Ada 30 (tiga puluh) jenis peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan kesehatan (Jayasuriya)
Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan

5. Secara umum dari lingkup hukum kesehatan,
materi muatan yang dikandung di dalam asasnya
ialah memberikan perlindungan kepada individu,
masyarakat dan memfasilitasi penyelenggaraan
upaya kesehatan agar tujuan kesehatan
dapat tercapai.
Ada lima fungsi yang mendasari hukum kesehatan,
yaitu : 1. pemberian hak,
2. penyediaan perlindungan,
3. peningkatan kesehatan,
4. pembiayaan kesehatan, dan
5. penilaian terhadap kuantitas dan kualitas
dalam pemeliharaan kesehatan (Jayasuriya)
Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan

6. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Asas hukum kesehatan bertumpu pada hak atas pemeliharaan
kesehatan sebagai hak dasar social (the right to health care)
yang ditopang oleh dua hak dasar individual terdiri dari
hak atas informasi (the right to information) dan hak untuk
menentukan nasib sendiri (the right of self determination).
(Hermien Hadiati Koeswadji)
Tautan antara hukum kesehatan dengan hak untuk sehat :
hak atas pemeliharaan kesehatan mencakup
berbagai aspek yang merefleksikan pemberian perlindungan
dan pemberian fasilitas dalam pelaksanaannya.
Untuk merealisasikan hak atas pemeliharaan bisa juga
mengandung pelaksanaan hak untuk hidup, hak atas privasi,
dan hak untuk memperoleh informasi
(Roscam Abing)

7. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Ada beberapa asas hukum di dalam ilmu kesehatan, yaitu:
a) “Sa science et sa conscience” artinya ya ilmunya dan ya hati nuraninya.
Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa kepandaian seorang ahli
kesehatan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani dan
kemanusiaannya. Biasanya digunakan pada pengaturan hak-hak dokter,
dimana dokter berhak menolak dilakukannya tindakan medis jika
bertentangan dengan hati nuraninya.
b) “Agroti Salus Lex Suprema” artinya keselamatan pasien adalah hukum
yang tertinggi.
c) “Deminimis noncurat lex” artinya hukum tidak mencampuri hal-hal yang
sepele. Hal ini berkaitan dengan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan. Selama kelalaian tersebut tidak berdampak merugikan pasien
maka hukum tidak akan menuntut.
d) “Res Ipsa liquitur” artinya faktanya telah berbicara. Digunakan di dalam
kasus-kasus malpraktek dimana kelalaian yang terjadi tidak perlu
pembuktian lebih lanjut karena faktanya terlihat jelas.

8. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Peraturan perundang-undangan terkait kesehatan adalah :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2) Undang-Undang tentang Kesehatan, yang pernah berlaku
di Indonesia :
a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
c. Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
e. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
f. Dan lain sebagainya.
1) Peraturan Pemerintah
2) Keputusan Presiden
3) Keputusan Menteri Kesehatan.
4) Keputusan Dirjen/Sekjen
5) Keputusan Direktur/Kepala Pusat.

9. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Konsep otonomi daerah yang kemudian diimplementasikan
pada masing-masing daerah baik provinsi maupun kabupaten
juga mengeluarkan peraturan-peraturan atau produk hukum
kesehatan, seperti :
1) Peraturan Daerah (Perda)
2) Keputusan Gubernur, Wali Kota atau Bupati
3) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Ditinjau dari sudut pandang materi muatan peraturan hukum
kesehatan mengandung 4 obyek, yaitu:
1) Pengaturan yang berkaitan dengan upaya kesehatan;
2) Pengaturan yang berkaitan dengan tenaga kesehatan;
3) Pengaturan yang berkaitan dengan sarana kesehatan;
4) Pengaturan yang berkaitan dengan komoditi kesehatan
Terkait informasi lebih lanjut mengenai produk hukum dapat mengakses www.hukor.depkes.go.id

10. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Ruang Lingkup dan Kedudukan
Hukum Kesehatan
Hukum kesehatan mencakup komponen-komponen atau
kelompok-kelompok profesi kesehatan yang saling
berhubungan dengan yang lainnya, yakni :
a. hukum kedokteran atau hukum kedokteran gigi,
b. hukum keperawatan,
c. hukum farmasi,
d. hukum rumah sakit,
e. hukum kesehatan masyarakat,
f. hukum kesehatan lingkungan,
g. hukum kesehatan dan keselamatan kerja, dan
h. berbagai macam peraturan lainnya yang berkaitan dengan
kesehatan manusia.

11. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Hukum kesehatan adalah ketentuan
hukum yang langsung berhubungan
dengan pemeliharaan kesehatan,
seperti Peraturan-peraturan
Kementerian Kesehatan yang
berhubungan dengan pemeliharaan
kesehatan (farmasi, AIDS, wabah
penyakit, dsb).
Adanya unsur penting mengenai
etika dan hukum kesehatan,
serta adanya penerapan kaidah hukum
pidana, hukum perdata dan hukum
administrasi dalam kajian hukum
kesehatan, maka terdapat pula
berbagai badan yang melaksanakan
pengawasan, mengontrol dan
memberi sanksi
Badan-badan peradilan tersebut antara
lain:
1. Peradilan Pidana – Perdata
2. Peradilan Agama,
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Administrasi / Tata Usaha
Negara
5. Peradilan Hak Asasi Manusia
6. Peradilan Profesi Kesehatan
7. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
8. Badan Perlindungan Kesehatan
Nasional
9. Majelis Pembinaan Pengawasan
Etika Kesehatan Medis
10. Majelis Etika Profesi dan Rumah
Sakit

12. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Konsep ruang lingkup dalam Hukum Kesehatan
Konsep Konteks dalam Hukum Kesehatan
Subjek
Hukum
1. Orang (Person): Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat, Rekam
Medis, Gizi, dsb), Pasien (keluarga pasien),
2. Badan Hukum: Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Organisasi
Profesi, Asosiasi Fasilitas Kesehatan, institusi lainnya yang
aktifitas utamanya di bidang kesehatan baik langsung maupun
tidak langsung.
Objek
Hukum
Perjanjian terapeutik (jasa medis) dan mencakup upaya pengobatan
atau pelayanan kesehatan (tindakan pengobatan atau tindakan
pencegahan, promotive maupun rehabilitative) atau inspanning
verbintennis
Perjanjian lainnya resultaat verbintennis: misalnya perjanjian
pengadaan obat, alkes dan perjanjian kerja antara dokter atau
tenaga kesehatan dengan Dinas Kesehatan atau pemda.
Peristiwa
Hukum
Kelalaian Medis atau kesalahan medis (dianalisis kembali apakah ini
termasuk pelanggaran hukum atau pelanggaran etis).

13. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Sumber dari perikatan dalam hukum kesehatan
adalah perjanjian atau verbintennis.
Hubungan hukum antara dokter atau dokter gigi dan pasien
dalam pelayanan kesehatan lazim disebut dengan
perjanjian terapeutik.
Perjanjian terapeutik merupakan
perjanjian antara pasien dengan dokter dan/atau rumah sakit,
transaksi ini berupa hubungan hukum yang melahirkan hak
dan kewajiban bagi kedua belah pihak.
Timbulnya hubungan hukum antara dokter-pasien
berdasarkan perjanjian mulai terjadi saat seorang pasien datang
ke tempat praktek dokter atau ke rumah sakit dan dimulainya
anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter.

14. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Berbeda dengan perjanjian yang biasa dilakukan oleh
masyarakat, perjanjian terapeutik memiliki sifat atau ciri khusus
yang membedakannya dengan perjanjian pada umumnya.
Kekhususannya terletak pada atau mengenai objek
yang diperjanjikan.
Objek yang diperjanjikan ini berupa upaya atau terapi
untuk penyembuhan pasien.
Jadi perjanjian terapeutik adalah perjanjian untuk menentukan
atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang
dilakukan oleh dokter.

15. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Menurut hukum, objek perjanjian ini bukan kesembuhan pasien,
melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.
Sebagaimana perjanjian suatu perikatan, dalam perjanjian terapeutik
juga terdapat para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu
perikatan atau perjanjian, yaitu rumah sakit/dokter sebagai pihak
yang memberikan atau melaksanakan pelayanan medis dan pasien
sebagai pihak yang menerima pelayanan medis.
Secara umum apa yang diatur di dalam perjanjian menurut, berlaku
pula dalam perjanjian terapeutik, hanya saja dalam perjanjian
terapeutik, ada kekhususan tertentu yaitu tentang ikrar atau cara
mereka mengadakan perjanjian (Buku III KUH Perdata)
Sebab di dalam perjanjian terapeutik dijelaskan bahwa dengan
kedatangan pasien ke rumah sakit tempat dokter bekerja, dengan
tujuan untuk memeriksakan kesehatannya atau untuk berobat,
telah dianggap adanya suatu perjanjian terapeutik.

16. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Politik Hukum dalam Proses Legislasi
Hukum Kesehatan
Regulasi kesehatan adalah seperangkat aturan tertulis
bidang kesehatan yang dibuat oleh badan legislatif
maupun stakeholder terkait.
Regulasi di bidang kesehatan dibuat dengan tujuan
untuk mengatur pelaksanaan dan penyelenggaraan
bidang kesehatan di Indonesia.
Dinas Kesehatan memiliki peran sebagai regulator di daerah
yang merupakan perpanjangan tangan dari
Kementerian Kesehatan memiliki peran ganda dalam
melakukan pembentukan regulasi kesehatan
dan implementasinya di daerah

17. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Pembentukan regulasi kesehatan baik di level pusat
maupun di daerah harus menerapkan asas-asas
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Asas-asas dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang
-undangan yang perlu dipahami yaitu:
a. Lex superiori derogat legi inferiori yaitu peraturan yang lebih
tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah (peraturan yang
lebih tinggi kedudukannya akan didahulukan).
b. Lex specialis derogat legi generali yaitu peraturan yang bersifat
khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.
c. Lex posteriori derogat legi lex priori yaitu peraturan baru
mengesampingkan peraturan yang lama.

18. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai
dampak hukum terhadap Undang-undang Nomor 10 tahun 2004
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di mana
sesuai dengan asas bahwa ketika ada suatu peraturan
perundang-undangan yang sama, maka yang digunakan
adalah peraturan perundang-undangan yang baru.
Hal ini dipertegas dalam Pasal 102 di mana berbunyi:
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.
Sehingga dengan adanya Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 ini menggantikan Undang-
undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 2004. Perubahan yang mencolok
terdapat pada Hirarkhi Peraturan Perundang-undanganya di mana dalam UU No 10 tahun 2004.

19. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Piramida Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia

20. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Maka penjelasan mengenai tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang perlu dipahami adalah sebagai berikut,
definisi konsep:
1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar (konstitusi) yang tertulis yang merupakan
peraturan negara tertinggi dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan nasional.
3. Ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR, yang terdiri dari 2 (dua) macam
yaitu :
a. Ketetapan yaitu putusan MPR yang mengikat baik ke dalam atau keluar majelis;
b. Keputusan yaitu putusan MPR yang mengikat ke dalam majelis saja.
4. Undang-Undang (UU) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dengan Persetujuan bersama Presiden.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan:
a. Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan berikut;
b. DPR dapat menerima/menolak Perppu tanpa melakukan perubahan;
c. Bila disetujui oleh DPR, Perppu ditetapkan menjadi Undang-Undang;
d. Bila ditolak oleh DPR, Perppu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
7. Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk
menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan
kekuasaan pemerintahan.
8. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
9. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.
Berdasarkan asas “lex superiori derogate lex inferiori”
yang maknanya aturan hukum yang tinggi akan
mengabaikan/mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

21. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Dalam Peraturan Daerah ada tiga tingkat yakni
Tingkat I (provinsi), Tingkat II (kabupaten/kota)
dan Tingkat III (desa).
Dengan demikian peraturan daerah yang dikeluarkan oleh desa
tidak boleh bertentangan dengan peraturan Presiden,
begitu pula dengan peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan
dengan undang-undang.
Maksudnya ketentuan yang tingkatnya lebih rendah
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi
sesuai dengan urutan di atas.
Berdasarkan asas “lex superiori derogate lex inferiori”
yang maknanya aturan hukum yang tinggi akan
mengabaikan/mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011,
Peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi atau di bentuk berdasarkan kewenangan

22. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Pada prakteknya, masih banyak produk peraturan perundang-undangan
nomenklatur yang digunakan oleh tiap Kementerian ataupun Badan
setingkat Menteri. Hal inilah yang menjadi multi tafsir pada tataran di level
daerah saat melakukan implementasi.
Jenis peraturan perundang-undangan memiliki sifat antara lain:
1) Bersifat mengatur (Regelling),
2) Penetapan (Beshikking), dan
3) Kebijakan (Beleidregell).
Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk sebuah Peraturan Daerah
berlandaskan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan
Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan”.
Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-
undangan. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan
persetujuan bersama Kepala Daerah.

23. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Mengenai ruang lingkup Peraturan Daerah, diatur dalam Pasal 7 ayat (2)
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menjelaskan bahwa
Peraturan Daerah meliputi:
1. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat
daerah provinsi bersama dengan gubernur;
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan
rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh badan
perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau
nama lainnya.
Bentuk produk hukum daerah terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Pengertian pembentukan produk hukum daerah adalah Pembentukan Produk Hukum
Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang
dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan,
pengundangan, dan penyebarluasan.

24. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Bentuk produk hukum daerah terdiri atas:
a. Peraturan Daerah atau nama lainnya, terdiri atas: Perda provinsi; dan
Perda kabupaten/kota.
b. Peraturan Kepala Daerah (Perkada), terdiri atas: Peraturan gubernur;
dan Peraturan bupati/walikota.
c. Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), terdiri atas: Peraturan
bersama gubernur; dan Peraturan bersama bupati/walikota.
Perkembangan mengenai hukum kesehatan yang eksklusif dan dinamis,
dapat diprediksi akan adanya jeda kekosongan hukum dalam perjalanannya.
Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan hukum
kesehatan tidak terlepas dengan urgensi politik hukum yang melingkupi
dua hal yaitu sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu
peraturan perundang-undangan dan untuk menentukan apa yang hendak
diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.

25. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Dua hal tersebut menjadi penting karena keberadaan peraturan
perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan
“jembatan‟ antara politik hukum yang ditetapkan dengan
pelaksanaan dari politik hukum tersebut dalam tahap
implementasi peraturan perundang-undangan.
Politik hukum tersebut memiliki pengertian ialah suatu kajian
hukum yang mencoba untuk memberikan gambaran yang lebih
luas eksistensi dari sistem hukum. Melalui pendekatan politik
hukum diharapkan hukum berfungsi secara efektif, dipatuhi dan
diterapkan dalam tindakan aktual sehari-hari.
Politik hukum merespons cita hukum dan mengupayakan hukum
dapat diwujudkan sebagai kenyataan sehingga hukum benar-
benar memiliki sifat yang lebih adil.

26. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Definisi Politik Hukum
adalah politik hukum sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang
hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu
pemerintah Negara tertentu yang meliputi: (menurut Abdul Hakim Garuda
Nusantara)
1. pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada;
2. pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang
telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru;
3. penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan terhadap
para anggotanya; dan
4. peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite
pengambil kebijakan.
Berbagai kritik yang diajukan kepada sistem hukum Konvensional
”Ajaran Imperative dari Mazhab Hukum Positif” dapat di carikan
pemecahannya lewat pendekatan politik hukum. Politik hukum melihat
faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi “Law in the books“ menjadi
“Law in the actions”.

27. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Etika Kesehatan Masyarakat
Latar Belakang berlakunya etik sebagai norma dalam kehidupan manusia
bahwa kata etik atau etika, berasal dari dua kata yunani yang hampir sama
bunyinya namun berbeda artinya. Asal kata “etika” dapat terlihat sebagai
berikut:
a) Etika berasal dari kata “ethos” yang berarti kebiasaan atau adat.
b) “ethos” atau “ethikos”, yang artinya perasaan batin atau
kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya.
Ada 4 alasan mengapa mempelajari etika itu sangat penting: (menurut Siagian)
1. Etika memandu manusia dalam memilih berbagai keputusan yang dihadapi
dalam kehidupan;
2. Etika merupakan pola perilaku yang didasarkan pada kesepakatan nilai-nilai
sehingga kehidupan yang harmonis dapat tercapai;
3. Dinamika dalam kehidupan manusia menyebabkan perubahan nilai-nilai moral
sehingga perlu dilakukan analisa dan ditinjau ulang;
4. Etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas dan mengilhami manusia untuk
sama-sama mencari, menemukan dan menerapkan nilai-nilai hidup yang hakiki

28. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Pelajaran mengenai etika tidak dapat dilepaskan
dari usaha untuk pencarian/penguasaan ilmu.
Etik dapat dilihat sebagai norma dan juga dapat dilihat sebagai
ilmu tentang kesusilaan.
Etik sebagai ilmu, berarti etik adalah ilmu yang obyeknya kesusilaan,
karena penilaian mengenai baik dan buruknya tindakan atau perilaku
manusia disebut kesusilaan.
Etik sebagai Norma, etik menilai manusia dengan norma baik
atas dasar kodrat manusia.
Etika dan Hukum bersumber pada nilai yang kodrati.
Etika Medik dan Hukum Medik bertitik tolak pada Kewajiban Moral
yang bersumber pada Nilai-nilai Manusiawi.
Etika profesi menjadi topik pembicaraan yang sangat penting dalam
masyarakat sekarang ini.
Terjadinya krisis multidimensi di Indonesia menyadarkan masyarakat
untuk mengutamakan perilaku etis karena selama ini
perilaku etis selalu diabaikan

29. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Etis menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak
melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum.
Profesi pada hakekatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji
terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu
jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena orang tersebut merasa
terpanggil untuk menjabat pekerjaan tersebut.
Suatu profesi bukanlah dimaksud untuk mencari keuntungan bagi
dirinya sendiri, melainkan untuk pengabdian kepada masyarakat.
Ini berarti profesi tidak boleh sampai merugikan, merusak atau
menimbulkan kerugian bagi orang dan masyarakat.
Sebaliknya profesi itu harus berusaha menimbulkan kebaikan,
keberuntungan dan kesempurnaan serta kesejahteraan bagi masyarakat.
Ini berarti seorang tenaga kesehatan harus lebih mengutamakan
kepentingan masyarakat untuk meningkatkan produktifitas fasilitas
pelayanan kesehatan.

30. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Etika profesi adalah bagian dari etika sosial,
yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan
tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia.
Profesi dapat dibedakan menjadi profesi pada umumnya
(seperti: profesi hukum, profesi kesehatan, dan lain-lain) dan profesi mulia
(seperti: dokter, polisi, jaksa, hakim, advokat, dan lain-lain).
Pengertian profesi lebih khusus dari pengertian pekerjaan.
Selain ketentuan mengenai aturan hukum sebagaimana dikemukakan
dalam konsep hukum kesehatan sebelumnya, terdapat pula etika
kesehatan pengaturannya berupa:
a) Lafal sumpah dokter, dokter gigi, apoteker, tenaga keperawatan,
kebidanan dan teknisi kesehatan
b) Kode Etik Kedokteran, kedokteran gigi dan apoteker, keperawatan,
kebidanan dan teknisi kesehatan
c) Kode etik Rumah Sakit

31. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Sedangkan hukum dan etik terkait dengan hukum kesehatan yaitu:
a) Hukum Pidana,
b) Hukum Perdata
c) Hukum Administrasi (Tata Usaha Negara)
d) Hukum Agama, Militer
e) Etika Umum dan bisnis
f) Etika tenaga profesi lain (Hukum, Wartawan)
g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Etika berhubungan dengan semua aspek dari tindakan dan keputusan
yang diambil oleh manusia.
Oleh karena itu, etika merupakan bidang kajian yang sangat luas.
Salah satunya etika kesehatan, yang merupakan salah satu cabang
dari etika yang berhubungan dengan masalah-masalah moral yang
timbul dalam praktek pengobatan/pelayanan kesehatan

32. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Etika kedokteran
memiliki keterkaitan dengan hukum.
Hampir di semua negara ada hukum yang secara khusus mengatur
bagaimana dokter harus bertindak, berhubungan dengan masalah
etika dalam perawatan pasien dan penelitian.
Badan yang mengatur dan memberikan ijin praktek medis
di setiap negara dimungkinkan untukmemberi punishment dokter
yang melanggar etika.
Namun, etika dan hukum tidaklah sama.
Etika membuat standar perilaku yang lebih tinggi
dibanding hukum, dan kadang etika memungkinkan
dokter perlu untuk melanggar hukum yang menyuruh
melakukan tindakan yang tidak etis.
Hukum juga berbeda untuk tiap-tiap negara sedangkan etika dapat
diterapkan tanpa melihat batas negara.

33. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi medis
memunculkan masalah etis baru yang tidak dapat
dijawab oleh etika kedokteran tradisional.
Reproduksi buatan, genetika, informatika kesehatan
serta teknologi perbaikan kehidupan dan teknologi untuk
memperpanjang kehidupan, kesemuanya memerlukan
keterlibatan dokter, sangat berpotensi menguntungkan pasien
namun juga sangat berpotensi merugikan pasien tergantung
bagaimana menerapkannya.
Untuk membantu bagaimana memutuskan dan dalam kondisi apa
dokter dapat melakukan hal tersebut, ikatan dokter harus
menggunakan metode analisis yang berbeda tidak hanya
berdasarkan kode etik yang telah ada

34. Selain perubahan dalam etika kedokteran yang jelas
memang terjadi, sudah ada persetujuan diantara dokter
bahwa nilai fundamental dan prinsip-prinsip etis tidaklah,
dan memang seharusnya tidak berubah.
Karena tidak bisa dihindari bahwa manusia akan selalu memiliki
masalah kesehatan, mereka akan terus memerlukan
dokter-dokter yang otonom, kompeten, dan berbelas kasih
untuk merawat mereka.
Asas-asas etika medis seperti yang ditemukan dalam Sumpah Hippokrates
dinamakan asas tradisional. Asas-asas itu sudah berumur lebih dari pada
24 abad. Asas-asas tradisional ini masih dihormati, namun dalam paruh
kedua abad ini telah hadir sebagai tambahan asas-asas etika medis baru
(kontemporer). Kehadiran asas-asas etika medis baru ini adalah akibat dari
perubahan luar biasa dalam banyak aspek kehidupan manusia di seluruh
dunia setelah Perang Dunia Kedua usai dalam tahun 1945.
Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan

35. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Perubahan besar terjadi dalam bidang-bidang politik dan
ketatanegaraan, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan,
ilmu pengetahuan, teknologi, teknologi informasi,
hak-hak asasi manusia, gaya hidup, dan sebagainya
Perubahan-perubahan ini telah melahirkan asas-asas etika medis
kontemporer (masa kini) sebagai berikut :
1. Asas Menghormati Otonomi Pasien.
Otonomi secara umum adalah hak untuk memutuskan sendiri
dalam hal-hal yang menyangkut diri sendiri.
Hak otonomi pasien adalah hak pasien untuk mengambil
keputusan dan menentukan sendiri tentang kesehatan, kehidupan,
dan malahan secara ekstrim tentang kematiannya.

36. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Di Indonesia, sejak krisis nasional tahun 1997 terjadi gerakan reformasi
yang menuntut demokratisasi dan diberlakukannya HAM dalam kehidupan
sehari-hari, termasuk hak asasi sebagai pasien.
Perkembangan ilmu kesehatan dalam beberapa dekade terakhir ini, mulai
memunculkan hubungan teraupetik antara tenaga kesehatan dan pasien
menjadi seimbang atau sejajar (hubungan paternalistik).
Tidak ada superior dan inferior karena tanpa adanya pasien
atau pasien tidak dapat bekerja sama, seorang dokter atau perawat tidak
bisa memaksimalkan pelayanannya.
Ini berlawanan dengan budaya tradisional Hippokrates,
di mana umumnya dokterlah yang menentukan apa yang dianggapnya
paling baik untuk pasien.
Perkembangan hak-hak otonomi sebagai manusia
(juga hak-hak otonomi sebagai pasien)
secara berarti baru terjadi sejak paruh kedua abad kedua puluh

37. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
2. Asas Keadilan (Justice),
Keadilan adalah salah satu pilar utama dalam kehidupan demokrasi.
Asas keadilan lahir dari hak asasi manusia; setiap orang berhak
untuk mendapat pelayanan kesehatan yang adil,
karena kesehatan adalah hak yang sama bagi setiap warga negara.
Hak ini dijamin dalam amendemen konstitusi negara(UUD1945).
3. Asas Berkata Benar (Truth Telling, Veracity)
Salah satu ciri hubungan tenaga kesehatan/paramedik dengan pasien
merupakan hubungan kepercayaan.
Tenaga kesehatan harus selalu berkata benar tentang keadaan
pasiennya begitu juga pasien salah satu hak pasien
adalah memberikan informasi tentang keadaaan dirinya
dengan sebenar-benarnya.
Jangan sampai adanya dalil merahasiakan keadaan pasien karena
untuk menjaga perasaan atau takut terjadi sesuatu yang tidak
diinginkan tentang keadaan pasien.

38. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Etika adalah pedoman, patokan, ukuran
untuk menilai perilaku manusia yang baik atau buruk yang berlaku
secara umum dalam kehidupan bersama. (Veronika Komalawati)
Secara sistematis, etika dibedakan menjadi 2 jenis:
a. Etika Umum, membahas mengenai prinsip-prinsip dasar
dari masyarakat.
b. Etika Khusus, menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral
masing-masing bidang kehidupan manusia.
Kajian etika dan hukum kesehatan mengharuskan Anda memahami
perbedaan yang tidak sederhana antara etika dan hukum kesehatan.
Di mana teknologi yang berkembang semakin canggih mengakibatkan
arus informasi mudah akses. Namun, juga turut menyumbang persepsi
yang seringnya keliru memaknai mengenai etika dan hukum
dalam bidang kesehatan.
Etika dan Hukum kesehatan memiliki perbedaan dan persamaan tentunya.

39. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
No. Perbandingan Etika dan Hukum Kesehatan
Persamaan Perbedaan
1. Etika dan hukum kesehatan sama-sama
merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup
bermasyarakat dalam bidang kesehatan.
Etika kesehatan hanya berlaku dilingkungan masing-masing profesi
kesehatan, sedangkan hukum kesehatan berlaku untuk umum.
2. Sebagai objeknya adalah sama yakni masyarakat
baik yang sakit maupun yang tidak sakit (sehat).
Etika kesehatan disusun berdasarakan kesepakatan anggota
masingmasing profesi, sedangkan hukum kesehatan disusun oleh badan
pemerintahan, baik legislative (Undang-Undang = UU, Peraturan Daerah =
Perda), maupun oleh eksekutif ( Peraturan Pemerintah / PP, Kepres.
Kepmen, dan sebagainya).
3. Masing-masing mengatur kedua belah pihak
antara hak dan kewajiban, baik pihak yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan maupun
yang menerima pelayanan kesehatan agar tidak
saling merugikan.
Etika kesehatan tidak semuanya tertulis, sedangkan hukum kesehatan
tercantum atau tertulis secara rinci dalam kitab undang-undang atau
lembaran Negara lainnya.
4. Keduanya menggugah kesadaran untuk bersikap
manusiawi, baik peyelenggara maupun penerima
pelayanan kesehatan.
Sanksi terhadap penyelenggaraan etika kesehatan berupa tuntunan,
biasanya dari organisasi profesi, sedangkan sanksi pelanggaran hukum
kesehatan adalah “ tuntutan “, yang berujung pada pidana atau
hukuman.
5. Baik etika maupun hukum kesehatan merupakan
hasil pemikiran dari para pakar serta pengalaman
para praktisi bidang kesehatan.
Pelanggaran etika kesehatan diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik
Profesi dari masing-masing organisasi profesi, sedangkan pelanggaran
hukum kesehatan diselesaikan lewat pengadilan.
6. Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik, sedangkan
untuk pelanggaran hukum pembuktiannya memerlukan bukti fisik.

40. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Bacalah dan pahami kasus yang diberikan berikut ini, kemudian gunakan analisis dan
interpretasi untuk penyelesaian kasus berdasarkan teori yang diberikan pada materi modul ini
I. Kasus 1
Purworejo – Bupati Purworejo Agus Bastian menegaskan, jika pengelolaan RSUD Dr Tjitrowardojo jadi ditarik ke
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pihaknya akan membangun 2 rumah sakit tipe C sekaligus. Hal itu untuk
mengantisipasi diberlakukannya ketentuan dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. RSUD Dr
Tjitrowardojo saat ini berstatus Tipe B.
“Satu di Purworejo bagian utara, untuk melayani masyarakat di wilayah Kecamatan Bener, Bruno, Loano. Satunya
lagi di Kecamatan Purwodadi, untuk melayani masyarakat wilayah selatan dan barat,” tandas Agus Bastian pada
Penutupan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2017 di Pendopo Kabupaten, Kamis (31/03/2016).
Seperti diketahui, berdasarkan Pasal 26 angka 3 dan angka 4 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, izin
rumah sakit tipe B diberikan kepada Pemerintah Provinsi, sedangkan izin rumah sakit tipe C dan D diberikan oleh
pemerintah Kabupaten/Kota.
Namun, Direktur RSUD Dr Tjitrowardojo, drg. H. Gustanul Arifin, M.Kes, dalam kesempatan terpisah menyatakan
jika boleh memilih, pihaknya lebih memilih tetap di bawah naungan Pemkab Purworejo. Hal itu karena keberadaan
RSUD sangat dibutuhkan oleh Pemkab dan masyarakat Purworejo.
Di bagian lain Agus Bastian mengatakan, pemerintah dan masyarakat Purworejo harus berbenah diri menghadapi
berdirinya bandara internasional Kulon Progo.
“Purworejo tidak boleh hanya jadi penonton, melainkan harus jadi pemain. Oleh karena itu mulai 2017 border city
harus mulai dibangun di wilayah perbatasan Jateng-Jogja,” katanya. (sumber: http://sorotpurworejo.com)
Berdasarkan kasus 1 di atas berikan argumentasi analisis kasus terkait:
Fungsi Dinas Kesehatan sebagai regulator dalam menerapkan hokum kerumahsakitan dalam hal ini memberikan
rekomendasi terhadap ijin rumah sakit.
Kaitkan analisis dengan regulasi berikut:
Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 44 Tahun 2009 serta Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan
perijinan rumah sakit.
LATIHAN

41. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
II. Kasus 2
Dinas Kesehatan sebagai regulator di daerah memiliki kewenangan dalam hal menyusun produk
hokum bidang kesehatan di daerah. Berikan argumentasi Bapak dan ibu, solusi apa yang akan
dilakukan jika pada saat penyampaian usulan produk hukum bidang kesehatan yang merupakan
inisiatif eksekutif ditentang oleh DPRD.
Kaitkan analisis kasus 2 dengan politik hukum daerah dan kewenangan Dinas Kesehatan sebagai
regulator bidang kesehatan
III. Kasus 3
Kabupaten X merupakan salah satu kabupaten yang tergolong wilayah 3T. Kondisi sarana dan prasarana kesehatan
sangat terbatas. Saat ini Kabupaten X melalui pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan
penerimaan tenaga kesehatan dengan dasar kontrak kerja. Di mana Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan dan Perawat)
yang dikontrak akan ditempatkan di seluruh unit kerja Puskesmas dan RS yang ada di wilayah Kabupaten X.
Berikan argumentasi dan analisis bapak dan ibu terkait:
1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja yang dapat melindungi para pihak dalam kasus di atas?
2. Bagaimana hubungan hukum dan pertanggungjawaban hukum Pemda dan Dinas Kesehatan terhadap tenaga medis
dan tenaga kesehatan yang dikontrak tersebut dalam rangka memberikan perlindungan dalam aspek hukum
kesehatan?
3. Bagaimana dinas Kesehatan menginterpretasikan penyusunan produk hukum daerah dari kebijakan pemerintah
pusat terkait kewenangan lebih yang diberikan kepada tenaga kesehatan yanga da di wilayah 3T?
Bacalah dan pahami kasus yang diberikan berikut ini, kemudian gunakan analisis dan
interpretasi untuk penyelesaian kasus berdasarkan teori yang diberikan pada materi modul ini
LATIHAN

42. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Buku
1. Abing, Roscam, 1998, “Health, Human Rights and Health Law The Move Towards Internationalization With
Special Emphasis on Europe” dalam journal International Digest of Health Legislations, Vol 49 No. 1, 1998,
Geneve.
2. Amin, Yanuar 2017, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
3. Asyhadie, Zaeni, 2017, Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
4. Bahan Kuliah “Politik dan Sistem Hukum” Oleh Rimawati, 2016, Fakultas Hukum, UGM.
5. D.C., Jayasuriya, 1997, Health Law, International and Regional Perspectives, Har-Anand Publication PUT Ltd,
New Delhi India.
6. Dirdjosisworo, Soedjono 2001, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
7. Guwandi, J., 2004, Hukum Medical, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
8. Hadiati, Hermien Koeswadji, 1998, Hukum Kedokteran, Studi Tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter
sebagai Salah Satu Pihak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
9. Hendrik, 2012, Etika dan Hukum Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
10. Indriyanti, Alexandra Dewi, 2008, Etika dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
11. Is, Muhammad Sadi, 2017, Etika Hukum Kesehatan: Teori dan Aplikasinya di Indonesia, Kencana, Jakarta.
12. John, R. Williams, 2005, Medical Ethic Manual, Pusat Studi Kedokteran Islam Fakultas Kedokteran Universitas
Muhammadiyyah Yogyakarta.
13. Mahfud, Moh. M.D., 2011, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
14. Muhammad, Abdulkadir, 2000, Hukum Perdata Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
15. Notoatmodjo, Soekidjo 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.
16. Sudarsono, 2004, Pengantar Ilmu Hukum. Rineka Cipta, Jakarta.
17. S., Siagian, P., 1996, Etika Bisnis, PT Pustaka Binaan Pressindo, Jakarta.
18. Siswati, Sri, 2013, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan, Rajawali Pers,
Jakarta.
19. Triwibowo, Cecep, 2014, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta.
20. Triwulan, Titik Tutik, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
DAFTAR PUSTAKA

43. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
Peraturan Perundang-undangan
1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5063)
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Nomor Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5072)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);
8. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
298, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612)
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik & Pelaksanaan Praktik Kedokteran
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit.
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
20. Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/Menkes/666/2017 tentang Program Legislasi Kesehatan tahun 2018
DAFTAR PUSTAKA

44. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
ILUSTRASI

45. Pelatihan Teknis Bidang Kesehatan bagi Kepala Dinas Kesehatan
ILUSTRASI