UU Kesehatan baru mengatur penyatuan 11 undang-undang terkait kesehatan menjadi satu undang-undang tunggal yang terdiri dari 20 bab dan 458 pasal untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat."

1. 1
PELINDUNGAN TERHADAP SDM KESEHATAN
(Di Fasilitas Kesehatan Dalam Menghadapi Sengketa Medis)
Jakarta, 13 Agustus 2023
Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M., M.Hum.
Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

3. 15 Desember 2022
Penetapan Prolegnas
RUU Kesehatan
Desember 2023
Penyusunan draft oleh
Baleg
7 Februari 2023
Pengambilan keputusan
di tingkat Baleg
14 Februari 2023
Rapat Paripurna
pengambilan keputusan
RUU menjadi inisiatif
DPR
7 Maret 2023
DPR mengirimkan draft
RUU ke Presiden
19 Juni 2023
Raker pengambilan
keputusan Tingkat I
10 April-18 Juni 2023
Pembahasan Panja-
Timus-Timsin
5 April 2023
Penyerahan DIM
Pemerintah ke DPR
9 Maret-4 April 2023
Penyusunan DIM
Pemerintah dibarengi
public hearing
9 Maret 2023
Surpres penunjukan
wakil pemerintah
untuk membahas RUU
11 Juli 2023
Raker Pengambilan
Keputusan Tingkat II
8 Agustus 2023
UU No 17/ 2023
Kesehatan
Alur Penyusunan UU Kesehatan

4. Proses Penyusunan UU Kesehatan (Omnibus Law) di DPR
4
• UU Kesehatan dengan metode Omnibus masuk dalam
Prolegnas Prioritas.
• Partisipasi masyarakat sudah dilakukan pada tahap
Penyusunan RUU dan dipublikasikan oleh DPR secara online
(https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas)
• Meaningful Participation :
ü K/L terkait bidang Kesehatan;
ü Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan (PKHMK);
ü Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan (IDI; PDGI; IBI; PPNI; IAI: IAKMI;
ü Perhimpunan (Persakmi; PAFI) dan Asosiasi (AIPKI; ARSPI; PERSI);
ü Forum Masyarakat/Badan Hukum/Kelompok Pemerhati
Kesehatan/dll.
PROLEGNAS
2020-2024
Pasal 42A UU 13/2022
(Pasal 96 UU 13/2022)

6. 6
Meaningful
Participation
Dasar Kebijakan Meaningful Participation
dalam pembentukan UU:
Pasal 96 ayat (1) dan ayat (3) UU 13/2022 menyatakan :
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang
perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas
substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Partisipasi dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi
tiga prasyarat yaitu :
1. hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard);
2. hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan
3. hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang
​ diberikan (right to be explained).
Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok
masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian terhadap
rancangan undang undang yang sedang dibahas; seperti dari Organisasi
Profesi, Serikat Pekerja, dll
PENYUSUNAN DIM PEMERINTAH

7. 7
Telah dilakukan
Dalam bentuk FGD maupun
seminar.
Dihadiri 1.200 pemangku
kepentingan dan 72.000 peserta,
serta menerima setidaknya 2.700
masukan secara lisan maupun
melalui portal partisipasisehat.
115 kali Meaningful
Participation
Meaningful
Participation
PESERTA MEANINGFUL PARTICIPATION
K/L terkait bidang Kesehatan;
Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan
(IDI; PDGI; IBI; PPNI; IAI; IAKMI);
Perhimpunan (Persakmi; PAFI) dan
Asosiasi (AIPKI; ARSPI; PERSI);
Forum Masyarakat/Badan
Hukum/Kelompok Pemerhati
Kesehatan/dll.
1
2
3
4

8. 8
No Topik Jumlah Sub topik
(kode)
Pemberi tanggapan Tanggapan Sentimen Rencana tindak lanjut
1 UKBM Posyandu
(5.3.1)
M. Subhan (Dinkes Tual) Perlu dipertegas struktur jejaring SDM Positif DIM
Nurhamsa (Dinkes Tual) Insentif kader perlu dibedakan antara Posyandu dan ILP Positif DIM
Anung Perlu dijelaskan ruang lingkup Posyandu Positif Sudah ada di RUU
2 Fasyankes 7 Puskesmas
(6.3.1)
Kusnadi (APKESMI) Definisi paliatif dalam tugas Puskesmas perlu dipertegas Netral DIM penjelasan
Prof Akmal Tanggungjawab penyediaan akses untuk DTPK perlu
ditegaskan – Australia ada national framework
Netral DIM
Erni (POSBI & Bajau) 1. Sarpras di daerah perairan perlu dilengkapi Sarana
2. Prasarana dan perbelkes kurang memadai di
fasyankes
Negatif
Negatif
DIM
Eny (BKKBN) 1. Pelayanan bergerak di RUU terlihat seolah-olah
hanya ada di DTPK
2. Perlu penguatan layanan KB bergerak tidak hanya
di DTPK
Negatif
Positif
Aturan turunan
Anung DTPK perlu pengaturan tersendiri Positif DIM
3 Perencana
an SDM
1 Perencan
aan (7.2.1)
Dinkes Kolaka Ketenagaan untuk posyandu prima perlu penjelasan
lebih lanjut
Positif Aturan turunan
4 Pelatihan 1 (7.5.1) Trisna (APKESMI) Perlu peningkatan kapasitas bagi tenaga di FKTP Netral Aturan turunan
5 Pendayagu
naan SDM
1 SIP
(7.6.2)
Prof Hasbullah (FKUI) Nakes (dokter) memiliki izin praktik secara nasional Netral Aturan turunan
6 Perbekalan
Kesehatan
1 Penyedia
an (8.1.2)
Sulkarnain (PKM
Tinondo)
Ketersediaan obat untuk posyandu prima Netral Aturan turunan
7 Tata Kelola
SIK
1 Integrasi
SIK (10.1.3)
Dr. Hervita (PDSKJI) Sistem informasi yang terintegrasi Netral DIM
8 Alokasi
Anggaran
1 (13.1.1) Dr. Ekasakti (APKESMI) Mandatory spending minimal 10% dalam RUU Negatif Aturan turunan
Hasil Meaningful Participation
Ditjen Kesehatan Masyarakat

9. 9
Sesi 1: K/L, Asosiasi/Organisasi/Organisasi Masyarakat/Masyarakat,
Pakar, Dinkes Prov, Kab/kota dan Media massa
Metode : Hybrid, 27 Maret 2023 di Hotel Gran Melia
Hal yang berjalan bagus
Catatan
Total Peserta: 60 luring, 407 daring via zoom, 611 views
youtube
Topik yang banyak dibahas
• Pertanyaan dari audience fokus terhadap tema
yang diangkat
• Undangan berasal dari pemerintah, organisasi
masyarakat (termasuk DTPK : komunitas Bajau
yang hadir luring)
• Bahan paparan mudah dimengerti, karena
fokus dengan tema
• Tidak ada narasumber utama tetapi para
pakar memberikan masukan yang konstruktif
melalui hasil telaah dan kajian
• Beberapa masukan dari peserta sosialisasi
masih dalam bentuk perubahan atau
penambahan klausul pasal
Kesimpulan
o Sebagian besar topik mendapatkan respon sentimen positif pada
kegiatan sosialisasi Sesi 1.
o Topik terbanyak yaitu Upaya Kesehatan masyarakat (UKM) pada tema
integrasi layanan primer) memiliki mayoritas sentimen positif
0
0
0
0
1
2
4
6
8
1
0
0
0
0
3
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
3
Alokasi anggaran kesehatan
Ketersediaan, pemerataan, dan
keterjangkauan
Pelatihan
Tata Kelola SIK
Perencanaan SDM
Fasyankes
Penyelenggaraan Kesehatan
UKBM
UKM
Jumlah Masukan : 34
Pro Kontra Netral
Topik : Transformasi Yankes Primer untuk mendekatkan
akses kepada masyarakat termasuk DTPK
Hasil Meaningful Participation
Ditjen Kesehatan Masyarakat

10. 10
Partisipasisehat.kemkes.go.id
Masukan masyarakat

11. UU Kesehatan
Metode Omnibus Law
PS 64 UU 13/2022 1. UU No 419/1949 tentang Ordonansi Obat Keras
2. UU No 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular
3. UU No 29/2004 tentang Praktik Kedokteran
4. UU No 36/2009 tentang Kesehatan
5. UU No 44/2009 tentang Rumah Sakit
6. UU No 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran
7. UU No 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa
8. UU No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan
9. UU No 38/2014 tentang Keperawatan
10. UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
11. UU No 4/2019 tentang Kebidanan
11 Undang-Undang Dicabut
Memuat materi muatan
baru;
Mengubah materi muatan
yang memiliki keterkaitan
dan/atau kebutuhan hukum
yang diatur dalam berbagai
UU; dan
Mencabut UU yang jenis
dan hierarkinya sama,
dengan menggabungkannya
ke PUU.
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Hak dan Kewajiban
BAB III
Tanggung Jawab
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
BAB IV
Penyelenggaraan
Kesehatan
BAB V Upaya Kesehatan
BAB VI
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
BAB VII
Sumber Daya Manusia
Kesehatan
BAB VIII Perbekalan Kesehatan
BAB IX
Ketahanan Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
BAB X Teknologi Kesehatan
BAB XI
Sistem Informasi
Kesehatan
BAB XII
Kejadian Luar Biasa dan
Wabah
BAB XIII Pendanaan Kesehatan
BAB XIV
Kordinasi dan Sinkronisasi
Penguatan Sistem
Ketahanan Kesehatan
BAB XV Partisipasi Masyarakat
BAB XVI
Pembinaan dan
Pengawasan
BAB XVII Penyidikan
BAB
XVIII
Ketentuan Pidana
BAB XIX Ketentuan Peralihan
Bab XX Ketentuan Penutup
Sistematika
Peraturan
Pelaksanaan RPP = 100, RPERPRES = 2, RKMK = 5
20
BAB
458
Pasal

12. v Tenaga Medis
a. Dokter:
- Dokter
- Dokter spesialis
- Dokter subspesialis
b. Dokter Gigi:
- Dokter gigi
- Dokter gigi spesialis
- Dokter gigi subspesialis
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
v Tenaga Kesehatan v Tenaga Pendukung/
Penunjang Kesehatan
KELOMPOK JENIS
a. tenaga psikologi klinis Ø terdapat 1 jenis
b. tenaga keperawatan Ø terdapat 3 jenis
c. tenaga kebidanan Ø terdapat 2 jenis
d. tenaga kefarmasian Ø terdapat 3 jenis
e. tenaga kesehatan masyarakat Ø terdapat 5 jenis
f. tenaga kesehatan lingkungan Ø terdapat 2 jenis
g. tenaga gizi Ø terdapat 2 jenis
h. tenaga keterapian fisik Ø terdapat 4 jenis
i. tenqga keteknisian medis Ø terdapat 8 jenis
j. tenaga teknik biomedika Ø terdapat 4 jenis
k. tenaga kesehatan tradisional Ø terdapat 3 jenis
l. tenaga Kesehatan lain
KUALIFIKASI PEND. PALING RENDAH DIPLOMA TIGA
KUALIFIKASI PEND. PALING
RENDAH PEND. PROFESI
Bekerja pada Fasyankes atau
institusi lain di bidang kesehatan
Antara lain berupa:
a. Tenaga Biologi
b. Tenaga administratif
c. Pramusaji
d. Tenaga keuangan
e. Petugas pemulasaran
jenazah
f. petugas ambulans
Contoh: Pengambilan dan
pengiriman material dalam bentuk
spesimen klinik dan materi biologi

13. 13
a. mendapatkan pelindungan hukum sepanjang
melaksanakan tugas sesuai dengan standar dan
etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien.
b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar
dari Pasien/keluarganya.
c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, tunjangan
kinerja.
d. mendapatkan pelindungan atas keselamatan,
Kesehatan kerja, dan keamanan.
e. mendapatkan jaminan kesehatan & jaminan
ketenagakerjaan.
f. mendapatkan pelindungan atas perlakuan yang
tidak sesuai dengan harkat dan martabat.
g. mendapatkan penghargaan.
h. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan
diri.
i. menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang
bertentangan dengan standar, kode etik, atau
ketentuan.
j. mendapatkan hak lain.
Hak:
Dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila
memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan
harkat dan martabat, termasuk tindakan kekerasan,
pelecehan, dan perundungan.
Kewajiban:
a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai
dengan standar, dan etika profesi serta
kebutuhan Kesehatan Pasien.
b. memperoleh persetujuan dari Pasien atau
keluarganya atas tindakan yang akan
diberikan.
c. menjaga rahasia Kesehatan Pasien.
d. membuat dan menyimpan catatan dan/
atau dokumen tentang pemeriksaan,
asuhan, dan tindakan yang dilakukan.
e. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai
kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
Dalam menjalankan praktik PADA Fasilitas
Pelayanan Kesehatan WAJIB:
v memberikan pertolongan pertama kepada
Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/
atau pada bencana.
v Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang
memberikan Pelayanan Kesehatan dalam
rangka tindakan penyelamatan nyawa atau
pencegahan kedisabilitasan seseorang
pada keadaan Gawat Darurat dan/ atau
pada bencana dikecualikan dari tuntutan
ganti rugi.
Peserta Didik
Hak:
Peserta didik yang memberikan Pelayanan Kesehatan
memliki hak dan kewajiban
a. memperoleh bantuan hukum dalam hal terjadinya
sengketa medik selama mengikuti proses pendidikan;
b. memperoleh waktu istirahat;
c. mendapatkan jaminan kesehatan.
d. mendapat pelindungan dari kekerasan lisik, mental, dan
perundungan.
e. mendapat imbalan jasa pelayanan dari fasyankes sesuai
dengan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan.
a. menjaga keselamatan Pasien;
b. menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Pasien;
c. menjaga etika profesi dan disiplin praktik Tenaga Medis
dan Tenaga Kesehatan; dan
d. menjaga etika Fasyankes & mengikuti tata tertib yang
berlaku di penyelenggara pendidikan serta fasyankes.
Kewajiban:
HAK DAN KEWAJIBAN SDM KESEHATAN

14. 14
Pendidikan Sumber Daya Manusia KESEHATAN
01 PERENCANAAN
• Perencanaan secara nasional ditetapkan Menteri.
• Menteri dalam Menyusun perencanaan melibatkan fasyankes, Pemda kab/kota, Pemda
Prov, dan pihak terkait.
02 PENGADAAN
PENDIDIKAN PROFESI BIDANG KESEHATAN diselenggarakan oleh:
1. perguruan tinggi dan bekerja sama dgn Fasyankes, Kemendikbudristek, dan Kemenkes
dengan melibatkan peran Kolegium.
2. Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama & bekerja sama dengan
perguruan tinggi, Kemendikbudristek Kemenkes dgn melibatkan peran Kolegium.
DILAKSANAKAN SESUAI PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN
Mahasiswa Pend. Program Sarjana Tenaga Medis
§ Mendapatkan IJAZAH
§ Melakukan praktik setalah lulus Pend. Profesi & diberi sertifikat profesi.
• Mendapatkan IJAZAH
• Program sarjana dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pend. Profesi
& diberi sertifikat profesi
Mahasiswa Tenaga Kesehatan program diploma, sarjana, dan sarjana terapan
Uji Kompetensi dan sumpah Profesi
• mengikuti uji kompetensi.
• memperoleh sertifikat kompetensi bagi program vokasi.
• memperoleh sertifikat profesi & sertifikat kompetensi bagi program profesi
• tenaga medis yang telah mengangkat sumpah profesi wajib mengikuti program internsip.
• Wajib memiliki STR dan SIP.
03 PENDAYAGUNAAN
DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERENCANAAN dalam rangka
pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
Pendayagunaan Tenaga Cadangan Kesehatan untuk Penanggulangan
Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Darurat Bencana.
Pendayagunaan WNA dan WNI lulusan luar negeri:
• Mengikuti evalusi dan uji kompetensi.
• Mengikuti adaptasi di fasyankes dan memiliki STR dan SIP.
• Evaluasi dikecualikan bagi yg telah praktik min 2 thn utk WNI dan 5 thn
utk WNA atau merupakan ahli dalam bidang unggulan tertentu.
04 PELATIHAN
• Pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dapat
digunakan untuk proses sertifikasi melalui konversi ke dalam
satuan kredit profesi.
DILAKUKAN DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENINGKATKAN MUTU
• Upaya menjaga dan peningkatan mutu dilaksanakan sesuai dengan:
a. Standar profesi;
b. Standar kompetensi;
c. Setandar pelayanan; serta
d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
• Pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi diselenggarakan oleh:
a. Pemerintah Pusat
b. Lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Pemerintah Pusat
Penyelenggara Pendidikan

15. 15
RUMAH SAKIT
v Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan
perseorangan.
v Dapat diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, atau
Masyarakat.
Menyelenggarakan fungsi:
1. Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk
spesialistik dan/atau subspesialistik.
2. Dapat memberikan Pelayanan Kesehatan dasar.
3. Dapat menyelenggarakan fungsi Pendidikan dan
penelitian di bidang Kesehatan.
q Sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan
Pelayanan Kesehatan secara terpadu dalam
bidang pend. Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan
serta pend. berkelanjutan secara multiprofesi.
q Dapat menyelenggarakan program
spesialis/subspesialis sebagai PENYELENGGARA
UTAMA PENDIDIKAN dengan tetap bekerja sama
dengan perguruan tinggi.
4. Harus menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit
dan tata kelola klinis yang baik.
KEWAJIBAN Rumah Sakit
Terdapat
20 Kewajiban
Rumah Sakit
WAJIB DIKETAHUI:
• RS WAJIB memberikan informasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan
kewajiban Pasien.
• RS WAJIB menghormati dan melindungi
hak-hak Pasien.
• RS WAJIB melindungi dan memberikan
bantuan hukum bagi semua petugas
Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas.
Pelanggaran atas kewajiban dikenai
SANKSI ADMINISTRATIF
Berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. denda administratif; dan/atau
d. pencabutan izin.
HAK Rumah Sakit
v menggugat pihak yang
mengakibatkan kerugian .
v mendapatkan pelindungan hukum
dalam melaksanakan Pelayanan
Kesehatan.
TANGGUNGJAWAB
Rumah Sakit bertanggung jawab
secara hukum terhadap semua
kerugian yang ditimbulkan atas
kelalaian yang dilakukan oleh Sumber
Daya Manusia Kesehatan Rumah
Sakit.
q RS TIDAK bertanggung jawab
secara hukum apabila Pasien dan/
atau keluarganya menolak atau
menghentikan pengobatan yang
dapat berakibat kematian Pasien
setelah adanya penjelasan medis
yang komprehensif.
q RS TIDAK DAPAT DITUNTUT dalam
melaksanakan tugas dalam
menyelamatkan nyawa manusia.
Penyelenggara Fasilitas Pelayanan
Kesehatan DILARANG mempekerjakan
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang
TIDAK MEMILIKI IZIN PRAKTIK

16. 16
Hak:
a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang
masalah kesehatannya;
b. mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan;
c. mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan; dan
d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
a. mendapatkan informasi mengenai Kesehatan
dirinya;
b. mendapatkan penjelasan yang memadai
mengenai Pelayanan Kesehatan yang
diterimanya;
c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai
dengan kebutuhan medis, standar profesi,
dan pelayanan yang bermutu;
d. menolak atau menyetujui tindakan medis;
e. mendapatkan akses terhadap informasi yang
terdapat di dalam rekam medis;
f. meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan lain; dan
g. mendapatkan hak lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Pasien
Kewajiban:
Dikecualikan untuk tindakan medis yang
diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit
menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;

17. 17
PELINDUNGAN HUKUM DALAM PENERAPAN
DISIPLIN
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan
praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang
melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar
pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional, dan etika
profesi serta kebutuhan kesehatan Pasien.
PELINDUNGAN UNTUK PESERTA DIDIK
Peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan berhak
memperoleh bantuan hukum dalam hal terjadinya sengketa
medik selama mengikuti proses pendidikan.
• Hak memperoleh pelindungan hukum sejatinya sudah diatur pada UU lama, dengan hadirnya UU 17/2023 tentang Kesehatan pelindungan
hukum bagi SDM Kesehatan ditambahkan dan dilengkapi.
• pelindungan hukum bagi SDM merupakan HAK yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sepanjang tenaga medis
dan tenaga kesehatan melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi, standar operasional prosedur.
PELINDUNGAN HUKUM RS DAN SDM KESEHATAN
PELINDUNGAN HUKUM BAGI RS
DASAR PELINDUNGAN PASAL 191 huruf e dan f:
Rumah Sakit mempunyai hak:
e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian.
f. mendapatkan pelindungan hukum dalam melaksanakan
Pelayanan Kesehatan.
RUMAH SAKIT TIDAK DAPAT DITUNTUT
v Rumah Sakit tidak bertanggung jawab secara hukum
apabila Pasien dan/atau keluarganya menolak atau
menghentikan pengobatan yang dapat berakibat
kematian Pasien setelah adanya penjelasan medis yang
komprehensif.
v Rumah Sakit tidak dapat dituntut dalam melaksanakan
tugas dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia
DALAM HAL:
PELINDUNGAN HUKUM BAGI SDM KESEHATAN
PELINDUNGAN YANG DIBERIKAN OLEH RS
1. RS WAJIB melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi
semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas.
2. Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap
semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang
dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah
Sakit.

18. 18
PELINDUNGAN HUKUM TENAGA KESEHATAN
ANTI-BULLYING
• Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan pelayanan
kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan
harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai sosial
budaya, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.
• Peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan mendapat
perlindungan dari kekerasan fisik, mental, dan perundungan.
PELINDUNGAN DALAM KEADAAN DARURAT
• Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melaksanakan upaya
Penanggulangan KLB dan Wabah berhak atas pelindungan hukum dan
keamanan serta jaminan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya.
• termasuk pelindungan yang diberikan kepada Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan investigasi dan
memasuki wilayah atau mendapatkan akses kepada masyarakat
tertentu yang diduga sakit akibat penyakit atau masalah Kesehatan
yang berpotensi menimbulkan KLB, atau akibat penyakit yang
berpotensi menimbulkan Wabah
PELINDUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN BENCANA
• Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas
ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan pada bencana secara menyeluruh dan berkesinambungan.
• Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan
Kesehatan dalam rangka Tindakan penyelamatan nyawa atau
pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan Gawat Darurat
dan/atau pada bencana DIKECUALIKAN DARI TUNTUTAN GANTI
RUGI.
PELINDUNGAN HUKUM DI LUAR KEWENANGANNYA
Dalam keadaan tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya.
PELINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN ABORSI
KETENTAUN PASAL 60 UU KESEHATAN
Aborsi dilarang dilakukan bagi setiap aorang KECUALI dengan
kriteria yang diperbolehkan dan HANYA DAPAT DILAKUKAN oleh:
a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
b. Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
c. Dengan Persetujuan perempuan yang bersangkutan
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang
melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan
medis atau terhadap korban tindak pidana
perkosaan atau tindak pidana kekerasan
seksual lain yang menyebabkan kehamilan
TIDAK DIPIDANA.
PELINDUNGAN HUKUM DALAM PELAPORAN TINDAK
PIDANA
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengetahui atau
patut menduga adanya tindak pidana pada Pasien yang diberi
Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
berhak melaporkannya kepada aparat penegak hukum, dan
wajib mendapatkan pelindungan hukum.

19. PENEGAKAN DISIPLIN
PROFESI
Penegakan Disiplin
Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan
Menteri membentuk majelis yang
dapat bersifat permanen atau
ad hoc untuk melaksanakan
tugas di bidang disiplin profesi
Majelis menetukan ada tidaknya
pelanggaran disiplin profesi yang
diilakukan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan.
01 Pengaduan
Pasien atau keluarganya yang
kepentingannya dirugikan atas
Tindakan Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatan dalam
memberikan pelayanan
kesehatan dapat mengadukan
kepada majelis.
02 Pemeriksaan
Hasil pemeriksaan bersifat
mengikat Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan.
Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan diberikan sanksi disiplin berupa:
a. peringatan tertulis;
b. kewajiban mengikuti pendidikan atau
pelatihan di penyelenggara pendidikan di
bidang Kesehatan atau Rumah Sakit
pendidikan terdekat yang memiliki
kompetensi untuk melakukan pelatihan
tersebut;
c. penonaktifan STR untuk sementara waktu;
dan/atau
d. rekomendasi pencabutan SIP
03 Putusan
04 Upaya Hukum
a. Putusan majelis dapat diajukan peninjauan
kembali kepada Menteri.
b. Persyaratan Peninjauan Kembali:
1. ditemukan bukti baru;
2. kesalahan penerapan pelanggaran
disiplin; atau
3. terdapat dugaan konflik kepentingan
pada diri majelis terhadap yang diperiksa.

20. PENEGAKAN HUKUM SDM KESEHATAN LINGKUP PIDANA DAN PERDATA
PIDANA
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang
diduga melakukan perbuatan yang melanggar
hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
SANKSI PIDANA
dapat dikenai
ALUR KETENTUAN:
Majelis memberi
Rekomendasi paling
lama 14 hari kerja
Penyidik PNS/penyidik
kepolisian
Mengajukan permohonan
secara tertulis
kepada
MAJELIS
REKOMENDASI MAJELIS BERUPA:
• Dapat dilakukan Penyidikan
• Tidak Dapat dilakukan penyidikan
DASAR REKOMENDASI:
pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatansesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar
pelayanan, dan standar prosedur operasional.
PERDATA
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai
pertanggungiawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan
dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan
Pasien
DAPAT DI PROSES SECARA PERDATA
ALUR KETENTUAN:
Majelis memberi
Rekomendasi paling
lama 14 hari kerja
Tenaga medis, tenaga
Kesehatan, atau orang yg
diberikan kuasa mengajukan
permohonan secara tertulis
atas gugatan yg diajukan
kepada
MAJELIS
DASAR REKOMENDASI:
pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau
Tenaga Kesehatansesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar
pelayanan, dan standar prosedur operasional
PIHAK YANG MENGAJUKAN: PASIEN, KELUARGA PASIEN, ATAU
ORANG YANG DIBERIKAN KUASA
APABILA MAJELIS TIDAK MEMBERIKAN REKOMENDASI DALAM
JANGKA WAKTU 14 majelis dianggap telah memberikan
rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak
pidana
CATATAN: tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungiawaban atas dugaan tindak
pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.

21. PENYELESAIAN
SENGKETA MEDIS
SECARA NON
LITIGASI
Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) merupakan mekanisme
penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan
mempertimbangkan segala bentuk efisiensiya dan untuk tujuan
yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak
yang bersengketa.
Perselisihan yang timbul akibat
kesalahan Tenaga Kesehatan
yang menimbulkan kerugian
diselesaikan terlebih dahulu
melalui alternatif penyelesaian
sengketa di luar pengadilan.
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Alternatif Penyelesaian Sengketa
A. KONSULTASI
B. NEGOSIASI
C. MEDIASI
Kelebihan Alternatif Penyelesaian Sengketa
D. KONSILIASI
E. PENILAIAN AHLI
q Proses yang relative cepat.
q Penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka
akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang
memuaskan serta berkeadilan.
q Bersifat rahasia sehingga baik untuk karir dokter maupun untuk pasien.

22. RESTORATIVE
JUSTICE
Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan yang telah
melaksanakan sanksi disiplin, yang
dijatuhkan terdapat dugaan tindak
pidana, aparat penegak hukum
mengutamakan penyelesaian
perselisihan dengan mekanisme
keadilan RESTORATIF
Prinsip Restoratif Justice dapat diterapkan
dalam:
a. Perkara tindak pidana ringan
b. Perkara pada anak
c. Perkara Perempuan yang berhadapan
hukum
d. Perkara narkotika
Penerapan restorative justice adalah untuk mereformasi criminal justice
sistem yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan
sistem pemidanaan, bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah
mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan
pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.
Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah
perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana
diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan
nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu
rupiah).
PASAL 306 ayat (3)

23. 23
POTENSI PERMASALAHAN HUKUM
• Tenaga Medis & Tenaga Kesehatan yang menyelenggarakan praktik
perseorangan tidak menginfokan identitas yang jelas termasuk
nomor SIP dan STR pada tempat Praktik perseorangannya.
• Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik tanpa
memiliki STR dan/atau SIP.
• Setiap orang yang melakukan diskriminasi atas hasil pemeriksaan
dan analisis genetik seseorang.
• Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaporkan kepada
perangkat daerah tentang adanya orang sakit atau diduga sakit
akibat penyakit atau masalah Kesehatan yang berpotensi
menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi
menimbulkan Wabah wajib.
• Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak memberikan Pelayanan
Kesehatan terhadap orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit
atau masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau
akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah
Sanksi Administratif
Sanksi administratif dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. denda administratif; dan/atau
d. pencabutan izin.
Sanksi Pidana
• Setiap orang yang bukan Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan melakukan
praktik sebagai Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan yang telah memiliki
SIP
• Setiap Orang yang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk
lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat yang bersangkutan
adalah Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dan/
atau SIP
• Setiap Orang yang mempekerjakan Tenaga Medis dan/ atau Tenaga
Kesehatan yang tidak mempunyai SIP
• Setiap orang yang melakukan tindak pidana aborsi tidak sesuai dengan
ketentuan terhadap seorang Perempuan
• Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi
melakukan praktik kefarmasian
• Pimpinan Fasyankes, Tenaga Medis, dan/ atau Tenaga Kesehatan yang
tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam
keadaan Gawat Darurat pada Fasyankes
• Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kealpaan
yang mengakibatkan Pasien luka berat

24. 24
a. menghalangi program pemberian air susu
ibu eksklusif.
b. melakukan bedah plastik rekonstruksi dan
estetika yg bertentangan dengan norma.
c. Melakukan, menyuruh orang lain untuk
melakukan pemasungan, penelantaran,
kekerasan terhadap penderita gangguan
jiwa.
d. Memproduksi/mengedarkan Sediaan
Farmasi, alkes yg tidak memenuhi standar.
e. tidak memiliki keahlian dan kewenangan
tetapi melakukan praktik kefarmasian.
f. memproduksi, memasukkan rokok ke
dalam wilayah NKRI, mengedarkan dengan
tidak mencantumkan peringatan
Kesehatan berbentuk tulisan disertai
gambar.
g. Pimpinan Fasyankes, Tenaga Medis, nakes
yg tidak memberikan pertolongan pertama
terhadap Pasien dalam keadaan Gawat
Darurat pada Fasyankes.
h. bukan Tenaga Medis/Nakes melakukan
praktik sebagai Tenaga Medis atau nakes
yg telah memiliki SIP.
i. Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan yang
melakukan kealpaan yang mengakibatkan
Pasien luka berat.
j. menggunakan identitas berupa gelar atau
bentuk lain, menggunakan alat, metode,
atau cara lain dalam memberikan
pelayanan yang menimbulkan kesan bagi
masyarakat yang bersangkutan adalah
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan
yang telah memiliki STR /SIP.
k. mempekerjakan Tenaga Medis dan/ atau
Tenaga Kesehatan yang tidak mempunyai
SIP.
l. nakhoda, kapten penerbang, atau
pengemudi kendaraan darat yang
menurunkan atau menaikkan orang dan/
atau barang sebelum mendapat surat
persetujuan dari kementerian.
m.pemalsuan Dokumen Karantina Kesehatan.
n. menyebarluaskan bahan yang
mengandung penyebab penyakit dan/ atau
agen biologi penyebab penyakit dan
masalah Kesehatan yang berpotensi
menimbulkan KLB dan Wabah.
o. tidak mematuhi pelaksanaan upaya
penanggulangan KLB dan Wabah dan/ atau
dengan sengaja menghalang-halangi
pelaksanaan upaya penanggulangan KLB
dan Wabah.
Sanksi Pidana Tidak Diatur dalam KUHP
Diatur di dalam UU Kesehatan & KUHP
KETENTUAN PIDANA
Ø Pasal 427
Setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai
dengan kriteria yang dikecualikan dalam pelaksanaan
aborsi.
Ø Pasal 428
Setiap Orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan
ketentuan dalam pelaksanaan aborsi baik dengan
persetujuan ataupun tanpa persetujuan,
Ø Pasal 429
Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan
tindak pidana aborsi tidak sesuai dengan ketuan dalam
pelaksanaan aborsi.
Ø Pasal 431
Setiap Orang yang memperjualbelikan darah manusia
dengan alasan apa pun.
Ø Pasal 432
Setiap Orang yang mengomersialkan atas pelaksanaan
transplantasi organ atau jaringan tubuh.
Berlaku sampai dengan diberlakukannya
UU No 1/2023 tentang KUHP pada Tahun 2026
ONE CRIMINAL LAW POLICY

25. 25
TERIMA KASIH