Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan praktek kebidanan seperti pengertian hukum, keterkaitan hukum dan etika, disiplin, pembagian hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait praktek kebidanan. 2. Dokumen tersebut juga membahas tentang hak dan kewajiban bidan serta pasien, serta tanggung jawab hukum

1. Aspek hukum praktek kebidanan
PENGERTIAN HUKUM
• Keseluruhan kumpulan peraturan –peraturan atau
kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama
• Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia
yang berlaku dalam kehidupan bersama,yang dapat
dipaksakan pelaksaannya dengan suatu sangsi
• Hukum peraturan yang ditulis secara sistematis disusun
dalam kitab undang-undang
• Hukum mengatur tingkah laku manusia secara lahiriah
saja
• Hukum merupakan aspek legalitas dari suatu tingkah
laku
• Kalau seseorang melanggar hukum akan mendapat
hukuman yang tertulis dibuku undang-undang

2. Keterkaitan Hukum dan Etika dan Moral
• Hukum membutuhkan Moral.Kualitas hukum ditentukan
oleh kualitas moral
• Moral akan tidak jelas tanpa dilembagakan dalam bentuk
hukum
• Hukum mungkin bisa diubah /berubah oleh kekuasaan
manusia
• Moral kondisi sangat mendasar tidak berubah
selamanya
• Etika suatu cabang dari ilmu filsafat dinamakan juga
sebagai filsafat moral yang mempelajari tentang baik
dan buruk perilaku dan tingkah laku manusia
• Kaedah hukum adalah untuk melindungi manusia
.apabila tidak melanggar kaidah hukum itu baik ,sedang
apabila melanggar itu jelek

3. Disiplin
•
1.
2.
Dapat dipilah menjadi 2 pengertian :
Jurusan ilmu pengetahuan :disiplin hukum, disiplin
kedokteran ,disiplin kebidanan dll
Tata-tertib : keteraturan yang menyangkut sikap,
tindak,perilaku.Maka kalau melanggar ada sangsi
disiplin

4. PEMBAGIAN HUKUM.
•
1.
2.
Pembagian berdasarkan fungsi hukum
Hukum materiel(Substantive law ):yaitu terdiri dari
:peraturan-peraturan yang memberi Hak,dan
membebani kewajiban-kewajiban
Hukum formil (Adjegtive law) : peraturan hukum yang
fungsinya melaksanakan atau mrnegakkan hukum
materiel., atau menentukan bagaimana caranya
melaksanakan hukum materiel

5. Berdasarkan kriteria daya kerjanya hukum dibagi
menjadi
1. Hukum yang bersifat memaksa
2. Hukum yang bersifat melengkapi
Berdasarkan kriteria bentuk/ujut hukum :
1. Hukum tidak tertulis ( hukum adat,hukum kebiasaan )
2. Hukum tertulis( Hukum yang tertuang merupakan
peraturan-peraturan )
Berdasarkan kriterium saat berlakunya hukum
1. Hukum positif ( Ius constitutum ) hukum yang telah
ditetapkan atau hukum yang berlaku saat ini.
2. Ius constituendum yaitu hukum yang masih harus
ditetapkan ,hukum yang akan datang atau hukum yang
dicita-citakan

6. •
1.
2.
•
1.
2.
Berdasapkan kriteria wilayah berlakunya
Hukum Nasional
Hukum Internasional
Berdasarkan kriteria isinya:
Lex generalis yaitu hukum umum yang berlaku umum
Lex specialis yaitu hukum khusus yang menyimpang
dari hukum umum

7. Aspek-aspek hukum Praktek Kebidanan
• Pada Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996:
1.Tenaga kesehatan sarjana yaitu dokter, dokter gigi,
apoteker,sarjana lain dalam bidang kesehatan
2. Tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah
misalo asisten apoteker, perawat, bidan

8. Pelayanan bidan yang terkait dengan aspek
hukum :
1.
2.
3.
Tindakan kesehatan Administrasi meliputi : pendidikan
formal,SIB.SIPB Inform consent
Tindakan kesehatan diagnostik meliputi : jaminan
kerahasiaan,mutu pelayanan
Tindakan kesehatan terapi meliputi : SPK, Standar
profesi

9. Dasar hukum yang terkait dengan profesi bidan :
1.
2.
3.
4.
Undang-undang no 23 tahun 1992 tentang kesehatan
SK Menkes no 125/IV/Kab/ BU/ 75 tentang susunan
organisasi dan tata kerja DepKes
Peraturan Pemerintah no 32 tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan
Kepmenkes RI no 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang
Registrasi dan Praktek Bidan

10. Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan tentang
Pelayanan dan Wewenang Bidan
• KEPMENKES No 5380/1963,tentang wewenang
terbatas bagi Bidan
• KEPMENKES No 363 /MENKES/PER/IX/1980
TENTANG WEWENANG Bidan
• KEPMENKES No 572 /MENKES /PER/VI/1996 tentang
registrasi dan Praktik Bidan
• KEPMENKES No 900/MENKES/sk/ VII/2002
tentang registrasi dan Praktik Bidan
• KEPMENKES NO.369/MENKES/ SK/III/2007

11. Berdasarkan Kepmenkes no. 900 th 2002 pasal
Bab IV pasal 14
•
Pelayanan yang diberikan bidan meliputi
1. Pelayanan kebibanan.
2. Pelayanan KB
3. Pelayanan kesehatan
Jika Bidan memberikan Pelayanan diluar kewenangan bisa
dikenai sangsi hukum
Undang-Undang No 23 tahun 1992
•
Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan
Hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
Profesinya
•
Dalam melakukan kewajibannya harus memenuhi
standar Profesi dan menghormati hak pasien

12. STANDAR PROFESI
• Bidan profesi yang khusus  bidan adalah orang
pertama yang melakukan penyelamatan kelahiran
sehingga bayinya lahir dengan selamat yang berguna
untuk kesejahteraan manusia
• Pelayanan Kebidanan adalah pelayanan profesional
yang merupakan bagian integral dari pelayanan
kesehatan yang diberikankepada ibu dalam kurun waktu
masa reproduksi dan Bayi baru lahir

13. Bidan sebagai profesi memiliki ciri-ciri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mengembangkan pelayanan yang unik
Anggota dipersiapkan melalui program pendidikan yg
ditujukan dng maksud profesi yang bersangkutan
Memiliki serangkaian ilmiah
Menjalankan tugas profesinya sesuai dengan kode
Etik
Anggotanya bebas mengambil keputusan dalam
menjalankan profesinya
Berhak menerima imbalan jasa
Memiliki organisasi profesi

14. Hak dan kewajiban Pasien
1.
•
•
•
•
•
•
•
Hak pasien :
Hak mendapatkan informasi secukupnya
Hak memberi persetujuan (informed Consent)
Hak atas rahasia Medis
Hak atas pendapat kedua ( second opinion )
Hak untuk menolak pemeriksaan dan pengobatan
Hak untuk memperoleh perlindungan hukum
Hak untuk mengetahui biaya pemeriksaan

15. 2. Kewajiban pasien
• Memberikan informasi yang lengkap&tepat
• Menghormati Profesi Bidan
• Mentaati nasehat & petunjuk pelayanan
• Menghormati aturan dan pengaturan
• Memenuhi semua kewajiban membayar biaya pelayanan
• Menghormati dan memperhatikan kepentingan milik
pasien lain dan petugas kesehatan
• Bertanggung jawab sendiri atas penolakan pengobatan

16. Hak &kewajiban Bidan
1.
•
•
•
•
•
Hak Bidan
Mendapat perlindungan Hukumdalam menjalankan
tugas sesuai profesi
Bekerja menurut standar Profesi
Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan
peraturan perundangan,profesi,etik dan hati nurani
Mendapat informasi lengkap dari pasien yang
dirawatnya
Mendapat imbalan jasa profesi yang diberikan

17. Tanggung Jawab & Tanggung Gugat
•
•
1.
2.
3.
Dalam menjalankan kewenangan yang sesuai dengan
Landasan Hukum maka Bidan bertanggung jawab atas
pelayanan mandiri yang diberikan dan berupaya
secara optimal dengan mengutamakan keselamatan
ibu dan bayi atau janin
Tuntutan Hukum atau tanggung gugat bisa berupa:
Tuntutan pidana
Tuntutan Perdata
Tuntutan Administrasi

18. 1.
2.
•
•
3.
•
•
Tuntutan Pidana terjadi karena dakwaan dilakukan
kejahatan atau pelanggaran seperti yang diatur dalam
KUH Pidana
Tuntutan Perdata dapat terjadi krn gugatan telah
dilakukan :
Tindakan melawan hukum
Tindakan ingkar janji
Tuntutan administratif dapat terjadi :
Pelanggaran disiplin atau tata tertib yang tidak dapat
dipidana atau dituntut perdata
2.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan yang
dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat

19. PERATURAN PERUNDANGAN YANG MELANDASI
PELAYANAN KEBIDANAN
hukum kesehatan
adalah rangkaian peraturan perundang-undangan dalam
bidang kesehatan yang mengatur tentang pelayanan medik
dan sarana medik
Pokok-pokok pengertian
Definisi Kesehatan
1.Menurut WHO : keadaan yang meliputi kesehatan badan ,jiwa dan sosial,
bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan
2.Menurut UU Kesehatan No.23 Th 1992 :adalah keadaan sejahtera
badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif
secara ekonomi dan sosial

20. • Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan
masyarakat
• Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan
melalui pendidikan di-bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
• Sarana Medik meliputi RSU,RSK,RB,Praktik berkelompok,Balai
Pengobatan,dan sarana lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
• Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan

21. Peraturan Perundangan
• Urutan tingkat kekuatan kewenangan Hukum dalam TAP
MPRS
• 1. Undang-Undang Dasar 1945
• 2. TAP MPR
• 3. Undang-undang dan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
• 4. Keputusan Presiden
• 5. Peraturan, Keputusan & Petunjuk
Pelaksanaan lainnya ; misal Keputusan
Menteri

22. Yang masuk dalam ruang lingkup Kesehatan
1.
2.
3.
UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
Peraturan Pemerintah (PP) No.23 tahun 1996 tentang
Kesehatan
SK Menkes No. 125/IV/Keb/BU/75 tentang susunan
Organisasi dan Tata Kerja Depkes

23. Yang Melandasi Tugas,Fungsi dan Praktek Bidan
1.
2.
•
•
•
UU no. 23 1992 tentang Kesehatan ,salah satunya
menyebutkan tentang tugas dan tanggung jawab
tenaga kesehatan .
Pasal 6,7,8 menyebutkan tugas pemerintah adalah :
Mengatur,membina dan mengawasi penyelenggaraan
upaya kesehatan
Menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan
terjangkau oleh masyarakat
Menggerakkan PSM dalam menyelenggarakan dan
pembiayaan kesehatan ,dengan memperhatikan fungsi
sosial.

24. 3. Pasal 9 UU No.23 Tahun 1992
• Pemerintah bertanggung jawabuntuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat
• Upaya kesehatan yang diselenggarakan untuk
mewujutkan derajat kesaehatan yang optimal dengan
pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan
( promotif) pencegahan (preventiv),penyembuhan
( kuratif),dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif ) yang
diselenggarakan secara menyeluruh,terpadu dan
berkesinambungan
4. Pasal 16 :
 Kehamilan diluar cara alami dapat dilaksanakan untuk membantu
suami sebagai upaya terachir mendapatkan keturunan
 Hanya oleh pasangan yang syah.
 Ketentuan diatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

25. 5. Pasal 50 ayat 1 UU No. 23 Th 1992:
• Tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan
kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau
kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan
Ayat 2. :
• Ketentuan mengenai kategori,jenis, kualitas tenaga kesehatan
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
• Permenkes RI No.900/Menkes/SK/VII/2002
• Bab IV pasal 19 disebutkan,bidan dalam menjalankan praktiknya
berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi : pelayanan
kebidanan, pelayanan KB dan Pelayanan kesehatan

26. Undang –undang tentang Aborsi
• Abortus adalah keluarnya hasil konsepsi sebelum janin
mampu hidup diluar Rahim Yaitu sebelum 20 mg .
• Aborsi juga berarti penghentian kehamilan setelah ovum
yang telah dibuahi dalam rahim sebelum usia janin 20
mg

27. Macam-macam aborsi
•
•
1.
2.
Abortus spontaneus:
Yaitu abortus yang terjadi tanpa sengaja
Abortus Provocatus:
Abortus yang dilakukan dengan sengaja atau dibuat ada 2 macam
Abortus provocatus therapetica
Abortus provocatus Kriminalis

28. Dasar Hukum Abortus
•
1.
•
•
HP Bab XIX ttg Kejahatan terhadap Nyawa Orang
KUHP pasal 299
Ayat 1 : Memberi harapan dan digugurkan dihukum 4 tahun
penjara
Ayat 2 :Mengambil keuntungan dari pengguguran Hukuman 4 thn
penjara tambah sepertiganya
Ayat 3 : Menggugurkan kandungan orang menjadi suatu perofesi
dicabut haknya dan dipenjara
KUHP pasal 322
Ayat 2 :Pengguguran dikerjakan hanya orang tertentu tergantung
pada pengaduan
KUHP pasal 436
Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan
kandungannya dihukum 4 tahun penjara

29. • KUHP pasa347
Bila dengan sengaja menggugurkan sehingga menyebabkan
kematian dihukum sampai 15 tahun penjara
• KUHP pasal 348
Sengaja menggugurkan dan atas persetujuan pasien
maka dihukum maksimal 7 tahun
 KUHP pasal 349
Seorang dokter,bidan dan apoteker membantu
kejahatan tersebut, dapat dicabut haknya

30. UU kesehatan No 23 tahun 1992
• Pasal 15
ayat 1 : Dlm keadaan darurat sdbg upaya menyelamatkan nyawa
ibu /janin dpt dilakukan tindakan medis tertentu
ayat 2 :
 Berdasar indikasi medis
 Tenaga kesehatan yang punya keahlian dan kewenangan
 Persetujuan bumil/keluarga/suami
 Sarana kesehatan tertentu
• Ayat 3 : Merupakan ketentuan lebih lanjut mengenai pasal 1,2
• Ketentuan pidana pasal 80 ayat 1
Barang siapa dng sengaja melakukan tanpa memenuhi ketentuan
diatas dipidana 15 tahun dan denda 500.000.000,-

31. UU ttg Bayi Tabung
•
•
1.
2.
3.
Bayi Tabung adalah upaya jalan pintas untuk
mempertemukan sel sperma dng sel telur diluar
tubuh ,Setelah terjadi konsepsi hasil tersebut
dimasukkan kembali kedalam rahim ibu
Status bayi tabung ada 3 macam :
Inseminasi buatan dng sperma suami
Inseminasi buatan dng sperma donor
Inseminasi buatan dng model titipan

32. Dasar hukum bayi tabung
UU Kesehatan no.23 th 1992
1.
•
•
•
Pasal 16 ayat 1 :Kehamilan diluar gara alami sbg
upaya terakhir untuk Pasutri mendapat keturunan
pasutri yang sah
Dilakukan oleh tenaga yang mempunyai keahlian
Pada sarana kesehatan tertentu

33. UU ttg Adopsi
• Adopsi adalah suatu proses penerimaan seorang anak
dari seseorang /lembaga organisasi ketangan orang lain
secara sah diatur dalam peraturan perundangan
• Adopsi juga memasukkkan anak yang diketahui sebagai
anak orng lain kedalam keluarganya dengan status
fungsi sama dengan anak kandung

34. Hukum perdata ttg adopsi
1. Anak yang diadopsi hanya anak laki-lak
( diskriminasi)
2. Yang dapat mengadopsi anak adalah
pasangan suami,istri,janda,duda
3. Kebolehan mengadopsi,baru boleh bila
tdk punya keturunan laki-laki
4.Anak boleh diadopsi laki-laki blm kawin,blm diadopsi
orang lain, umur lebih muda 10 tahun dr ayah angkat,jika
janda lebih muda 15 th dr ibu angkatnya

35. Syarat persetujuan
a.
b.
c.
d.


1.
2.
3.
4.
Dari pasutri yang mengadopsi
Dariorang tua alami anak yang diadopsi
Dari ibu anak bila ayah meninggal
Dari anak sendiri ( tdk mutlak )
Adopsi berbentuk Notaris
Pada hukun perdata adat tidak ada ketentuan
jelas,tergantung daerahnya masing-masing
Akibat hukum adopsi
Anak mendapat nama keturunan orang tua angkat
Anak yang diadopsi dianggap dilahirkan atau dianggap
sah
Gugur hubungan dengan ortu alami
Adopsi tidak dapat dicabut atas perretujuan bersama

36. UU ttg ketenaga-kerjaan
No.13 tahun 2003
•
1.
2.
3.
•

Bidan termasuk tenaga kerja yang mempunyai
peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai
pelaku dan tujuan pembangunan .Mempunyai Hak :
Memperoleh perlindungan sesuai dng harkat dan
martabat kemanusiaan
Perlindungan unt menjamin hak-hak dasar pekerja
Menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan
tanpa diskriminasi
Tujuan Hukum ketenagakerjaan :
Pasal 4 UU No.13 tahun 2003

37. Primary health care untuk kesehatan wanita
Pengertian PHC
• Perawatan kesehatan dasar sebagai strategi mencapai
kesehatan untuk semua.
• Dicanangkan sejak tahun 1978
• Bentuk operasionalnya adalah Pembangunan Kesehatan
Masyarakat Desa ( PKMD )

38. Jenjang tingkat pelayanan kesehatan
•
Jenjang hirarkhi
Komponen pelay kesehatan
•
Tk Rumah Tangga
o/ individu/keluarga sendiri
•
Tk Masyarakat
swadaya masy.utk menolong
sendiri POSYANDU
•
Tk fas pely kesh I
Pusk, Pustu, Pusling, BDD
•
Tk rujukan I
RS Kab. Klas D dan C
•
Tk rujukan tinggi
RS klas B dan A

39. Pelaksanaan PHC:








Pendidikan masalah kesehatan masyarakat
Pencegahan dan pengendalian penyakit endemik
Peningkatan persediaan makanan & perbaikan gizi
Pengadaan air bersih & sanitasi dasar yg memadai
Kesehatan ibu & anak tmk keluarga berencana
Imunisasi thd penyakit infeksi utama
Pengobatan penyakit umum dan luka-luka
Penyediaan obat esensial

40. Peran & Tugas Bidan dlm PHC
• Tugas Bidan:
 Melaksanakan kegiatan di wilayah kerjanya
berdasarkan prioritas masalah,sesuai dengan
kewenangan yg dimiliki dan diberikan.
 Menggerakkan & membina masyarakat diwilayah
kerjanya agar tumbuh kesadarannya utk berperilaku
sehat.

41. Peranan PHC adalah tjdnya perubahan
orientasi yg mendasar yaitu:
 Dari pelayanan yg bersifat kuratif –rehabilitatif
menjadi promotif –preventif tanpa melupakan kuratif
–rehabilitatif
 Dari bekerja untuk masyarakat menjadi bekerja utk
dan bersama masyarakat dlm meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
 Dari pendekatan yg patient oriented menjadi
pendekatan community oriented

42. •
•
•





PKMD:
Pengertian : rangkaian kegiatan masyarakat yg dilakukan dg gotong
royong & swadaya masy.dlm menolong dirinya sendiri utk mengenal
& memecahkan masalah kesehatan dalam rangka meningkatkan
mutu hidup & kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan : muncul atas kesadaran dan prakarsa serta bimbingan,
pembinaan Pemerintah (LS /LP)
Ciri-ciri :
Keg kesadaran masy ,swadaya masy, gotong royong, menggali
dan mengg sumber & potensi masy.
Keputusan berdsrkan musyawarah mufakat
Pelaksanaan pekerjaan dilaks. o/ tng masy yg dipilih oleh masy
Bantuan & dukungan pemerintah LS & LP disesuaikan dg kebth
masy
Keg masy min ada satu unsur PHC

43. Lanjutan
• Ruang lingkup :
 Kesehatan
 Diluar kesehatan
Contoh keg:
Usaha bersama koperasi simpan pinjam
Usaha bersama utk meningkatkan taraf pendidikan
Dgn Bekerja sambil belajar
Kegiatan posyandu dgn sistem lima meja dengan lima program
yaitu :KIA, KB, Gizi, Imunisasi dan penanggulangan diare

44. Contoh kegiatan KIA di Posyandu (preventif
dan promotif)
•
•
•
•
•
Antenatal care
Bina Keluarga Balita ( BKB )
Penimbangan bayi balita
PMT untuk balita & bumil
Kelompok Peminat Kesehatan Ibu dan Anak ( KP-KIA )

45. Pelaksanaan ANC di wilayah
kerja ( posyandu )
• Pengertian :
 Pelayanan antenatal adalah pelayanan yg diberikan kpd bumil scr
berkala utk menjaga kesehatan ibu dan janinnya
 Kunjungan ibu hamil adalah kontak antara bumil dan petugas
kesehatan yg memberikan pelayanan antenatal utk mendapat
pemeriksaan kehamilan
 Kunjungan baru ibu hamil ( K1 ) adalah kontak bumil pertama kali
dgn petugas kesehatan utk mendapat pemeriksaan kehamilan
 K1 murni dan K1 akses

46. Lanjutan
 Kunjungan ke empat ( K4 ) adalah kontak bumil keempat dgn
distribusi kontak sbb: mni 1 x pada TM I, min 1 x pada TM II, min 2 x
pada TM III
 Cakupan pelayanan antenatal adalah persentase bumil yg mendpt
pemeriksaan kehamilan disuatu wilayah kerja
 Pemantauan wilayah setempat ( PWS ) adalah alat manajemen utk
memantau cakupan K1, K4, deteksi resti bumil, pertolongan
persalinan oleh nakes, dan neonatal
 Pelaksanan pelayanan antenatal adalah dokter, bidan, pembantu
bidan, perawat bidan, dan perawat wanita yg sudah dilatih dlm
pemeriksaan kehamilan

47. Pelayanan antenatal di wilayah
kerja
•
•
•
•
•
•
Pendataan sasaran
Pencatatan data bumil dlm register kohort ibu
Pembutana peta wilayah
Penentuan target pelayanan antenatal
Perencanaan pelaksanaan pelay antenatal
Pelaksanaan pelay antenatal

48. Pemantauan dan evaluasi
• Cakupan K1 dan K4
• Persentase bumil resiko , jenis resikonya
• Tingkat kematian bumil, bersalin resiko mnrt
jenis resikonya

49. Perilaku profesional Bidan
1.
2.
3.
4.
5.
Dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada
filosofi, etika profesi, dan aspek legal
Bertanggung jawab dan mempertanggung-jawabkan
keputusan klinik yang dibuatnya
Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan
dan ketrampilan mutakhir secara berkala
Menggunakan cara pencegahan universal untuk
mencegah penularan penyakit dan strategi PI
Menggunakan konsultasi dan rujukanyang tepat selam
memberikan asuhan kebidanan

50. 6.
Menghargai budaya setempat yg berhubungan
dng praktek kesehatan, kehamilan, kelahiran,
nifas, BBL, dan Balita
7. Model kemitraan dng wanita, agar mereka dapat
menentukan pilihan yang telah diinformasikan,
meminta persetujuan tertulis,spy mereka
bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri
8. Menggunakan ketrampilan berkomunikasi
9. Bekerja sama dng petugas yg lain(Lintas –
sektoral)
10. Advokasi terhadap pilihan ibu dalam pelayanan

51. Mencetak Profesional
1.
2.
3.
4.
5.
Melakukan advokasi perubahan dalam praktek
Menyuarakan dasar bukti penelitian untuk perubahan
Memperagakan ketrampilan yang dibutuhkan
Mengajar di-tingkat preservis dan inservis
Melakukan kepemimpinan dan advokasi di-tingkat
daerah dan negara

52. Falsafah dan Paradigma Kebidanan
• Falsafah adalah suatu ungkapan yang jelas tentang apa
yang diyakini ,pandangan
• Bidan menghargai martabat manusia dan memperlakukan
wanita sebagai manusia seutuhnya sesuai hak asasi
,membela dan memberdayakan wanita yang suaranya
perlu didengarkan dengan memberikan pelayanan yang
baik
Dalam memberikan pelayanan, bidan peka terhadap budaya,
kerja-sama dengan wanita,dan petugas kesehatan yang
lain, untuk mengatasi praktek budaya yang merugikan kaum
wanita.
Inti dari pelayanan kebidanan adalah kesehatan,
pencegahan dan memandang kehamilan dan persalinan
adalah peristiwa kehidupan normal.

53. LINGKUP PERAN PRAKTEK BIDAN
• Meliputi asuhan mandiri /otonomi pada anak
perempuan , remaja putri sbg persiapan pra-nikah dan
dewasa sebelum,selama kehamilan dan selanjutnya,
memberi pengawasan yang diperlukan, asuhan dan
nasehat bagi wanita selam masa hamil,bersalin dan
masa nifas
Asuhan kebidanan termasuk : Posyandu, penyuluhan dan
pendidikan kesehatan ibu,keluarga,
masyarakat.Termasuk persiapan menjadi orang tua, KB.
Deteksi dini kondisi abnormal pada ibu dan bayi,konsultasi
dan rujukan, melaksanakan pertolongan kegawatdaruratan primer dan sekunder,pada saat tidak ada
dokter.Melaksanakan pengawasan tumbuh kembang
balita dan melakukan supervisi

54. Kompetensi Inti Bidan
•
Kompetensi Inti Bidan adalah :
Pengetahuan,ketrampilan, dan perilaku Bidan dalam
melaksanakan praktek kebidanan secara aman dan
bertanggung jawab pada tatanan pelayanan kesehatan
1. Kompetensi dasar :adalah kompetensi minimal yang
mutlak harus dimiliki Bidan
2. Kompetensi lanjutan : merupakan pengembangan dari
kompetensi inti untuk mendukung tugas bidan dalam
pelayanan yang dinamis serta pengembangan IPTEK

55. Standar pelayanan kebidanan
KEPMENKES 369
Standar I;falsafah dan tujuan
Pelayanan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan filosofi
Bidan
Definisi Operasional :
1. Dalam menjalankan perannya bidan memiliki
keyakinan yang dijadikan panduan dalam memberikan
asuhan
2. Tujuan utama asuhan kebidanan untuk menyelamatkan
ibudan bayi( mengurangi mortalitas dan morbiditas)
3. Berfokus pada promosi persalinan normal, pencegahan
penyakit,pencegahan cacat ibu dan bayi,promosi
kesehatan yang bersifat holistik, dengan cara yang
kreatif, fleksibel, suportif, berpusat pada perempuan.

56. Standar II: Administrasi dan pengelolaan
Pengelola pelayanan memiliki pedoman pengelolaan,
standar pelayanan dan prosedur tetap
Pengelolaan pelayanan yang konduksif,menjamin praktek
pelayanan kebidanan yang akurat
Definisi operasional :
1. Ada pedoman pengelolaan pelayanan yang
mencerminkan mekanisme kerja diunit pelayanan
tersebut yang disahkan oleh pimpinan
2. Ada standar pelayanan yang dibuat mengacu pada
pedoman standar alat, ruangan,
ketenagaan,tindakan,yang disahkan oleh pimpinan
3. Ada standar Protap untuk jenis kegiatan yang disahkan
oleh pimpinan

57. 4. Ada rencana program kerja disetiap institusi dan
mengacu ke institusi induk
5. Ada bukti tertulis terselenggaranya pertemuan berkala
secara teratur dilengkapi dengan daftar hadir dan
notulen
6. Ada naskah kerja sama,program praktek dari institusi
tempat yang digunakan praktek dan penilaian klinik
7. Ada bukti administrasi

58. Standar III : Staff dan Pimpinan
•
•
1.
2.
4.
5.
Pengelolaan pelayanan kebidanan mempunyai
program pengelolaan sumber daya manusia agar
pelayanan berjalan efektif dan efisien
Definisi operasional :
Tersedia SDM sesuai dengan kebutuhan baik
kualifikasi maupun jumlah
Mempunyai jadwal pengaturan kerja harian
Ada jadwal bidan pengganti dengan peran fungsi yang
jelas
Ada data personil yang bertugas di ruangan tersebut

59. Standar IV :
•
•
•
•
Tersedianya sarana dan peralatan untuk mendukung
pencapaian tujuan pelayanan sesuai dengan tugas
dan fungsi institusi.
Definisi opperasional :
Tersedia sarana dan peralatan untuk mencapai tujuan
pelayanan sesuai standar
Tersedia peralatan sesuai jumlah dan kualitas
Ada sertifikasi untuk penggunaan alat tertentu
Ada prosedur permintaan dan penghapusan alat

60. Standar V : Kebijakan dan Prosedur
1.
2.
3.
4.
Pengelolaan pelayanan memiliki kebijakan
penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan personil
menuju pelayanan yang berkualitas
Definisi operasional :
Ada kebijakan tertulis tentang prosedur pelayanan dan
standar pelayanan yang disahkan oleh pimpinan
Ada prosedur rekrutmen tenaga yang jelas
Ada regulasi internal sesuai dengan peraturan yang
berlaku untuk mengatur hak dan kewajiban personil
Ada kebijakan dan prosedur pembinaan personil

61. Standar VI : Pengembangan staff dan Program
pendidikan
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki program
pengembangan staff dan perencanaan pendidikan
sesuai dengan kebutuhan pelayanan
Definisi operasional :
1. Ada program pembinaan staf dan program pendidikan
secara berkesinambungan
2. Ada program orientasi dan pelatihan bagi bidan /
personil baru dan lama agar dapat
beradaptasi dengan pekerjaan
3. Ada data hasil identifikasi kebutuhan pelatihan dan
evaluasi hasil pelatihan

62. Standar VII : Standar Asuhan
1.
2.
Pengelola pelayanan Kebidanan memiliki standar
asuhan / manajemen kebidanan yang diterapkan
sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan
kepada pasien
Definisi operasional :
SMAK (Standar manajemen Asuhan
Kebidanan)sebagai acuan
Ada format manajemen kebidanan yang terdapat pada
catatan medik

63. 3. Ada pengkajian askeb bagi setiap pasien
4. Ada Diagnosa kebidanan
5. Ada rencana asuhan kebidanan
6. Ada dokumen tertulis ttg tindakan kebidanan
7. Ada catatan perkembangan klien dalam Askeb
8. Ada evaluasi dalam memberikan Askeb
9. Ada dokumentasi untuk kegiatan manjemen kebidanan

64. Standar VIII. Evaluasi dan pengendalian Mutu
Pengelola pelayanan kebidanan memiliki program dan
pelaksanaan dalam evaluasi dan pengendalian mutu pelayanan
kebidanan yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
Definisi operasional :
Ada program /rencana tertulis peningkatan mutu pelayanan
kebidanan2. Ada program/rencana tertulis untuk melakukan
penilaian terhadap standar asuhan kebidanan.
3. Ada bukti tertulis dari risalah rapat sbg hasil dari kegiatan
pengendalian mutu asuhan dan pelayanan kebidanan.
4. Ada bukti tertulis ttg pelaksanaan evaluasi pelayanan dan rencana
tindak lanjut.
5. Ada laporan hasil evaluasi yang dipublikasikan secara teratur
kepada semua staf pelayanan kebidanan.
.

65. STANDAR PRAKTEK
KEBIDANAN

66. Standar I : Metode asuhan kebidanan
Asuhan Kebidanan dilaksanakan dengan metode
manajemen kebidanan dengan langkah Varney
• Definisi operasional :
1. Ada format manajemen kebidanan yg sdh terdaftar
dlm catatan medis
2. Format terdiri dari : pengumpulan data,rencana
format, pengawasan resume dan tindak lanjut
catatan kegiatan
Standar II: Pengkajian
• Pengumpulan data tentang status kesehatan
dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan .
• Data harus tercatat dan dianalisis

67. Definisi operasional
1.
2.
ADA FORMAT PENGUMPULAN DATA
PENGUMPULAN DATA DILAKUKAN SECARA
SISTEMATIS,TERFOKUS, YANG MELIPUTI DATA:

Demografi identitas klien

Riwayat penyakit

Riwayat Kesehatan Reproduksi

Keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan Reproduksi
3. DATA DIKUMPULKAN DARI :

Klien/pasien ,keluarga dan sumber lain

Tenaga kesehatan

Individu dan Lingkungan terdekat
4. DATA DIPEROLEH DENGAN :

Wawancara

Observasi

Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan penunjang

68. STANDAR III : DIAGNOSA KEBIDANAN
•
•
1.
2.
Dx. Kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis yg
telah dikumpulkan
Definisi Operasional :
Dx Kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan yg
dihadapai oleh klien atau suatu keadaan psikologis yg
ada pada tindakan kebidanan sesuai dengan
wewenang bidan dan kebutuhan klien
Dirumuskan dengan padat,jelas, sistematis mangarah
pada asuhan kebidanan yang diperlukan oleh klien

69. STANDAR IV : RENCANA ASUHAN
•
•
1.
2.
Dibuat berdasarkan diagnosa Kebidanan
Definisi Operasional :
Ada Format Rencana asuhan Kebidanan
Format Asuhan Kebidanan terdiri dari : diagnosa,
Rencana Asuhan , Tindakan dan evaluasi

70. STANDAR V : TINDAKAN
• Tindakan Kebidanan dilaksanakan berdasarkan
Rencana dan perkembangan keadaan klien , dan
dilanjutkan dengan evaluasi
• Definisi operasional :
1.Ada format tindakan dan evaluasi
2. Format tindakan terdiri dari tindakan dan evaluasi
3. Tindakan dilaksanakan
 sesuai dng rencana dan perkembangan klien
 Sesuai dng Protap ,wewenang bidan atau tugas
kolaborasi
 Dengan menerapkan Kode Etik dan pertimbangan
Hak aman dan Nyaman bagi klien
4. Seluruh tindakan dicatat pada format yang telah
tersedia

71. STANDAR VI : PARTISIPASI KLIEN
•
•
1.





2.
Tindakan kebidanan dilakukan bersama/ partisipasi
klien dan keluarga dalam rangka peningkatan
pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Diagnosa operasional :
Klien/keluarga mendapatkan informasi ttg :
Status kesehatan saat ini
Rencana tindakan yang akan dilaksanakan
Peranan klien/keluarga dalam tindakan
Peranan petugas kesehatan
Sumber yang dapat dimanfaatkan
Klien dan keluarga dan petugas melaksanakan
tindakan /kegiatan bersama

72. STANDAR VII : PENGAWASAN
•
•
1.
2.
3.
Pengawasan /monitoring dilaksanakan secara terus
menerus dng tujuan unt mengetahui
perkembangan klien
Definisi Operasional :
Adanya format pengawasan klien
Pengawasan dilaksanakan terus menerus,
sistematis untuk mengetahui keadaan
perkembangan klien
Pengawasan selalu dicatat

73. STANDAR VIII : EVALUASI
•
•
1.
2.
3.
Evaluasi dilaksanakan terus menerus seiring
dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan
evaluasi dari rencana yang telah ditentukan
Definisi operasional :
Evaluasi dilaksanakan setelah tindakan ,sesuai dng
standar ukuran yg ditetapkan
Evaluasi dilaksanakan unt mengukur rencana yang
telah dirumuskan
Hasil evaluasi dicatat pada format yg telah
disediakan

74. STANDAR IX : DOKUMENTASI
• Asuhan Kebidanan didokumentasikan sesuai dengan
standar dokumentasi asuhan Kebidanan yang
diberikan
• Definisi Operasional :
1. Dokumentasi dilaksanakan unt setiap langkah
manjemen Kebidanan
2. Dokumentasi dilaksanakan secara jujur dan
sistematis jelas dan ada yang bertanggung jawab
3. Dokumentasi merupakan bukti legal dari
pelaksanaan asuhan Kebidanan

75. STANDART PROFESI BIDAN
Pengertian Profesional:
1. Mempunyai keahlian sesuai dng tugasnya
2. Mempunyai dasar ilmu yg diperoleh dari pendidikan
,mempunyai standart sbg tolok ukur
3. Bangga akan profesinya shg berusaha bekerja sebaikbaiknya ,selalu berusaha meningkatkan kemampuan
profesinya
4. Diakui masyarakat,dan negara,mempunyai kode etik

76. Bidan sebagai profesi memiliki ciri-ciri
1.Mengembangkan pelayanan yg unik kpd msy
2.Melalui program pendidikan Unt profesi bidan
3.Memiliki pengetahuan ilmiah,Standart pelayanan ,Standart
praktek,Standart pendidikan.
4. Mempunyai kode etik,etika kebidanan
5. Mempunyai kebebasan dlm mengambil keputusan dalam
nenjalankan profesinya
6. Mendapat imbalan jasa dalam pelayanan
7. Memiliki organisasi profesi
8. Mempunyai kewenangan,peran dan fungsi, kompetensiyg
jelas dan terukur
9. Diakui dan diperlukan masyarakat

77. PERAN DAN FUNGSI BIDAN
1.



2.


3.


Peran sbg Pelaksana
Tugas mandiri
Tugas kolaborasi/Kerjasama
Tugas ketergantungan /merujuk
Peran sbg Pendidik
Kpd individu,keluarga dan masyarakat
Kpd kader,siswa dukun
Peran sbg Pengelola
Mengembangkan pelay dasar,unt individu,kel,masy
Berpartisipasi dalam tim kesehatan lintas sektoral
diwilayah kerja
4. Peran sebagai Peneliti
Melakukan penelitian terapan baik secara
perseorangan maupun tim

78. •
1.
2.
3.
4.
Beberapa pengertian :
Kebidanan : merupakan sintesa berbagai disiplin
ilmu Kedokteran,keperawatan
,sosial,perilaku,Budaya,Kesehatan masyarakat
Pelayanan kebidanan : seluruh tugas yang menjadi
tanggung jawab praktik profesi bidan dalam sistem
pelayanan kesehatan
Asuhan kebidanan : penerapan fungsi dan kegiatan
yg menjadi tanggung jawab dalam memberikan
pelayanan kepada klien
Menajemen kebidanan : adalah pendekatan yang
digunakan bidan dalam menerapkan metode
pemecahan masalah secara sistematis

79. Paradigma dalam memberikan pelayanan
kebidanan
A.WANITA
1.
Wanita adalah makhluk bio psiko sosialyang utuh, unik
mempunyai kebutuhan dasar yang beraneka sesuai
tingkat perkembangannya.
2. Wanita adalah penerus generasi
3. Wanita adalah pendidik pertama dan utama
4. Wanita adalah penggerak dan pelopor dari peningkatan
kesejahteraan keluarga
Sehingga keberadaan wanita yang sehat jasmani dan
rohani sangat diperlukan

80. B.Lingkungan
Lingkungan merupakan semua yang terlibat dalam
interaksi pada waktu melaksanakan aktivitasnya
 Lingkungan fisik
 Lingkungan Psikososial:
keluarga,kelompok,masyarakat,sosial
masyarakat,pergaulan
 Lingkungan biologis
 Lingkungan budaya

81. C.perilaku
Perilaku merupakan hasil segala pengalaman serta
interaksi manusia dengan lingkungannya
Perilaku ibu ibu selama kehamilan akan
mempengaruhi kehamilannya
Perilaku ibu dalam mencari pertolongan persalinan
akan mempengaruhi kesejahteraan ibu dan janin
Perilaku ibu pada masa nifas akan mempengaruhi
kesehatan ibu dan bayi

82. D.Pelayanan kebidanan
Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari
pelayanan kesehatan ,menuju tercapainya keluarga
kecil bahagia dan sejahtera
Pelayanan kebidanan merupakan layanan yg
diberikan bidan sesuai kewenangan
Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu
keluarga ,masyarakat meliputi upaya promotif,
preventif,kuratif dan rehabilitatif ,yg dibedakan
layanan primer, kolaboratif. rujukan .

83. E.keturunan
Keturunan : Kualitas manusia ditentukan oleh
keturunan .Manusia yg sehat dilahirkan oleh ibu yang
sehat
Kehamilan ,persalinan , nifas adalah proses yg
fisiologi tetapi kalau tidak ditangani dengan baik
dapat menjadi patologi
Hal yang patologi akan mempengruhi tumbuh
kembang bayi yang dilahirkan