1. . Aspek Hukum Dalam Praktik Kebidanan
Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan
dituntut dari suatu profesi, terutama profesi
yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggung jawaban dan
tanggung gugat (accountability) atas semua tindakan yang dilakukuannya. Sehingga semua
tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence
based. Accountability diperkuat dengan satu landasan hokum yang mengatur batas-batas
wewenang profesi yang bersangkutan.
Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak
otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir
logis dan sitematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi.
Praktek kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan
upaya kesehatan yang harus terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui:
1. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
2. Pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan
3. Akreditasi
4. Sertifikasi
5. Registrasi
6. Uji kompetensi
7. Lisensi
Beberapa dasar dalam otonomi pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut:
1. Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentanng registrasi dan praktik bidan
2. Standar Pelayanan Kebidanan
3. UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
4. PP No 32/ Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
5. Kepmenkes 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang oraganisasi dan tata kerja Depkes
6. UU No 22/1999 tentang Otonomi daerah
7. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
8. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung dan transplantasi
D. Legislasi Pelayanan Kebidanan
Pelayanan legislasi adalah:
1. Menjamin perlindungan pada masyarakat pengguna jasa profesi dan profesi sendiri
2. Legislasi sangat berperan dalam pemberian pelayanan profesional
Bidan dikatakan profesional, mematuhi beberapa criteria sebagai berikut:
1. Mandiri

2. 2. Peningkatan kompetensi
3. Praktek berdasrkan evidence based
4. Penggunaan berbagai sumber informasi
Masyarakat membutuhkan pelayanan yang aman dan berkualitas, serta butuh
perlindungan sebagai pengguna jasa profesi.
Ada beberapa hal yang menjadi sumber ketidak puasan pasien atau masyarakat yaitu:
1. Pelayanan yang aman
2. Sikap petugas kurang baik
3. Komunikasi yang kurang
4. Kesalahan prosedur
5. Saran kurang baik
6. Tidak adanya penjelasan atau bimbingan atau informasi atau pendidikan kesehatan.
Legislasi adalah proses pembuatan UU atau penyempurnaan perangkat hukum yang
sudah ada melalui serangkaian sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan
kemenangan) dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan),
Tujuan legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap
pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut antara lain:
1. Mempertahankan kualitas pelayanan
2. Memberikan kewenangan
3. Menjamin perlindungan hukum
4. Meningkatkan profesionalisme
E. Aspek Hukum Informed Consent
Pada dasarnya dalam praktik sehari hari, pasien yang datang untuk berobat ke tempat
praktik dianggap telah memberikan persetujuannya untuk dilakukan tindakan tindakan rutin
seperti pemeriksaan fisik. Akan tetapi, untuk tindakan yang lebih kompleks biasanya dokter
akan memberikan penjelasan terlebih dahulu untuk mendapatkan kesediaan dari pasien,
misalnya kesediaan untuk dilakukan suntikan.
Ikhwal diperlukannya izin pasien, adalah karena tindakan medik hasilnya penuh
ketidakpastian, tidak dapat diperhitungkan secara matematik, karena dipengaruhi factor faktor
lain diluar kekuasaan dokter, seperti virulensi penyakit, daya tahan tubuh pasien, stadium
penyakit, respon individual, factor genetik, kualitas obat, kepatuhan pasien dalam mengikuti
prosedur dan nasihat dokter, dll. Selain itu tindakan medik mengandung risiko, atau
bahkan tindakan medik tertentu selalu diikuti oleh akibat yang tidak menyenangkan. Risiko
baik maupun buruk yang menanggung adalah pasien. Atas dasar itulah maka persetujuan
pasien bagi setiap tindakan medic mutlak diperlukan, kecuali pasien dalam kondisi emergensi.

3. Mengingat pasien biasanya datang dalam keadaan yang tidak sehat, diharapkan dokter tidak
memberikan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pasien, karena dalam keadaan
tersebut, pikiran pasien mudah terpengaruh.
Selain itu dokter juga harus dapat menyesuaikan diri dengan tingkat pendidikan pasien,
agar pasien bisa mengerti dan memahami isi pembicaraan. Persetujuan tersebut disebut
dengan Informed Consent. Informed Consent hakikatnya adalah hokum perikatan, ketentuan
perdata akan berlaku dan ini sangat berhubungan dengan tanggung
jawab profesional menyangkut perjanjian perawatan dan perjanjian terapeutik.
Aspek perdata Informed Consent bila dikaitkan dengan Hukum Perikatan yang di dalam
KUH Perdata BW Pasal 1320 memuat 4 syarat sahnya suatu perjanjjian yaitu:
1. Adanya kesepakatan antar pihak, bebas dari paksaan, kekeliruan dan penipuan.
2. Para pihak cakap untuk membuat perikatan.
3. Adanya suatu sebab yang halal, yangmdibenarkan, dan tidak dilarang oleh peraturan
perundang undangan serta merupakan sebab yang masuk akal untuk dipenuhi.
Dari syarat pertama yaitu adanya kesepakatan antara kedua pihak ( antara petugas
kesehatan dan pasien ), maka berarti harus ada informasi keluhan pasien yang cukup dari
kedua belah pihak tersebut. Dari pihak petugas harus mendapat informasi keluhan pasien
sejujurnya, demikian pula dari pihak pasien harus memperoleh diagnosis dan terapi yang akan
dilakukan. Ada beberapa kaidah yang harus diperhatikan alam menyusun dan memberikan
Informed
Consent agar hukum perikatan ini tidak cacatmhukum, diantaranya adalah:
1. Tidak bersifat memperdaya ( Fraud ).
2. Tidak berupaya menekan ( Force ).
3. Tidak menciptakan ketakutan ( Fear ).
"Hak - hak klien dan persetujuannya untuk bertindak"
1. Hak Pasien Dan Persetujuannya
Hak pasien adalah hak-hak pribadi yang memiliki manusia sebagai pasien untuk klien :
 Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dalam
peraturan yang berlaku di rumah sakit atau institusi pelayanan
kesehatan.
 Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.
 Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan
profesi bidan tanpa diskriminasi.
 Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan
keinginannya.

4.  Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan,
persalinan, nifas dan bayinya yaitu baru dilahirkan.
 Pasien berhak mendapat mendamping, suami atau keluarga selama
proses persalinan berlangsung.
 Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan
keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah
sakit.
 Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan
pendapat kritis dan pendapat ethisnya tanpa campur tangan dari pihak
luar.
 Pasien berhak meminta konsultasi kepada pihak lain yang terdaftar di
rumah sakit tersebut terhadap penyakit yang dideritanya,
sepengetahuan dokter yang dirawat.
 Pasien berhak meminta atas privacy dan kerahasiaan penyakit yang
diderita termasuk data-data medisnya.
 Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi :
a. Prognos
b. Penyakit yang diderita
c. Tindakan kebidanan yang akan dilakukand. Alternatif therapi lainnya perkiraan
biaya pengobatan
 Pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang
akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang
dideritanya
 Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap
dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung
jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang
penyakitnya.
 Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
 Pasien behak beribadah sesuai dengan kepercayaannya yang
dianutnya selama itu tidak mengganggu pasien yang lainnya.
 Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam
perawatan di rumah sakit.
 Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun
spritiual.
 Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus
mal praktek.
2. Kewajiban Pasien
 Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan
tata tertib rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.
 Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter, bidan, perawat
yang merawatnya.
 Pasien / penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas
jasa pelayanan rumah sakit/ institusi pelayanan kesehatan, doker, bidan dan
perawat.
 Pasien dn atau penanggungnya memenuhi hal-hal yang selalu disepakati atau
perjanjian yang telah dibuatnya.

5. Profesi dan hukum kesehatan - dian husada
 Beranda
 Macam - macam hukum
 _Pentingnya Landasan Hukum dalam Praktek Profesi_
 _Aspek hukum dan keterkaitannya dengan pelayanan /...
 "Hak - hak klien dan persetujuannya untuk bertinda...
 Tanggung jawab dan tanggung gugat bidan dalam prak...
Tanggung jawab dan tanggung gugat bidan dalam praktek bidan
A. Tanggung Jawab Dalam Praktek Kebidanan
1. Tanggung jawab bidan terhadap klien dan masyarakat
a. Setiap bidan senantiasa menjungjung tinggi, menghayati dan mengamalkan
sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya.
b. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan
martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan.
c. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran,
tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien,
menghormati hak-hak klien dan menghormati nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
e. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan
klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.
f. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan
pelaksanaan tugasnya, dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk
meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal.
2. Tanggung jawab bidan terhadap tugasnya
a. Setiap bidan senantiasa pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga dan
masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan
kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
b. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam
mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi
atau rujukan.
c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan, keterangan yang didapat atau
dipercayakan kepadanya kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan
sehubungan kepentingan klien.
3. Tanggung jawab bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya
a. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk
menciptakan suasana kerja yang serasi
b. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik
terhadap sejawatnya maupun lainnya
4. Tanggung jawab bidan terhadap profesinya
a. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya
dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang
bermutu kepada masyarakat.
b. Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan
kemampuan profesinya sesuai dengan IPTEK.

6. c. Setiap bidan senantiasa berperans serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan
sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.
5. Tanggung jawab bidan terhadap pemerintah
a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan kegiatan-
kegiatan pemerintah dalam bidang kesehatan khususnya dalam KIA/KB dan
kesehatan keluarga dan masyarakat
b. Setiap bidan melalui profesinya berpatisipasi dan menyumbangkan pemikirannya
kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan,
terutama KIA/KB dan keluarga
B. Tanggung Gugat Dalam Praktek Kebidanan
Tanggung gugat terjadi karena beberapa hal :
1. Mal episiensi, keputusan yang diambil merugikan pasien
2. Mal praktek/ lalai :
Gagal melakukan tugas
Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar
Melakukan kegiatan yang mencederai klien
Klien cedera karena kegagalan melaksanakan tugas
3. Mal praktek terjadi karena :
Ceroboh
Lupa
Gagal mengkomunikasikan
Bidan sebagai petugas kesehatan sering berhadapan dengan masalah etik yang
berhubungan dengan hukum. Sering masalah dapat diselesaikan dengan hukum
tetapi belum dapat diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai etik.
Contoh kasus :
Di sebuah desa terpencil seorang ibu mengalami perdarahan post partum telah melahirkan
bayinya yang pertama di rumah. Ibu tersebut menolak untuk diberikan suntikan utero tonika,
bila ditinjau dari hak pasien atas keputusan yang menyangkut dirinya maka bidan bisa saja
memberikan suntikan jika kemauan pasien tetapi bidan akan berhadapan dengan masalah
yang rumit lagi. Bila terjadi perdarahan hebat dan harus diupayakan pertolongan untuk
merujuk pasien dan yang lebih fatal lagi bila pasien akhirnya meninggal akibat perdarahan
dalam hal ini bidan dikatakan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, walaupun bidan
harus memaksa pasiennya untuk disuntik mungkin itu keputusan yang terbaik untuk
dilakukan.
Etika Profesi & Hukum Kesehatan DIAN HUSADA
 Beranda
 Standar Praktek Bidan
 Peraturan dan Perundang – undangan yang melandasi ...
 Peraturan perundang – undangan yang melandasi pela...
 UU kesehatan No.23 tahun 1992
 P P No 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
 Galeri 26
 Galeri Video
 Galeri Video 2

7.  Galeri Etika
 Galeri Medis
 Galeri Medis 2
Standar Praktek Bidan
 Standar I : Metode Asuhan
Asuhan Kebidanan dilaksanakan dengan metode manajemen kebidanan dengan langkah :
Pengumpulan data dan analisis data, penentuan diagnosa perencanaan pelaksanaan, evaluasi,
dan dokumentasi.
Difinisi Operasional :
1. Ada format manajemen kebidanan yang sudah terdaftar pada catatan medis.
2. Format manajemen kebidanan terdiri dari : format pengumpulan data, rencana format
pengawasan resume dan tindak lanjut catatan kegiatan dan evaluasi.
 Standar II : Pengkajian
Pengumpulan data tentang status kesehatan kilen dilakukan secara sistematis dan
berkesinambungan. Data yang diperoleh dicatat dan dianalisis.
Difinisi Operasional :
1. Ada format pengumpulan data
2. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis, terfokus, yang meliputi data :
- Demografi identitas klien
- Riwayat penyakit terdahulu
- Riwayat kesehatan reproduksi
- Keadaan kesehatan saat ini termasuk kesehatan reproduksi
- Analisis data
3. Data dikumpulkan dari :
- Klien/pasien, keluarga dan sumber lain
- Teanaga kesehatan
- Individu dalam lingkungan terdekat
4. Data diperoleh dengan cara :
- Wawancara
- Observasi
- Pemeriksaan fisik
- Pemeriksaan penunjang
 Standar III : Diagnosa Kebidanan
Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan.
Difinisi Operasional :
1. Diagnosa kebidanan dibuat sesuai dengan kesenjangan yang dihadapi oleh klien / suatu
keadaan psikologis yang ada pada tindakan kebidanan sesuai dengan wewenang bidan dan
kebutuhan klien
2. Diagnosa kebidanan dirumuskan dengan padat, jelas sistematis mengarah pada asuhan
kebidanan yang diperlukan oleh klien
 Standar IV : Rencana Asuhan
Rencana Asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan
Difinisi Operasional :

8. 1. Ada format rencana asuhan kebidanan
2. Format rencana asuhan kebidanan terdiri dari diagnosa, rencana tindakan dan evaluasi
 Standar V : Tindakan
Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan perkembangan keadaan klien :
tindakan kebidanan dilanjutkan dengan evaluasi keadaan klien
Difinisi Operasional :
1. Ada format tindakan kebidanan dan evaluasi
2. Format tindakan kebidanan terdiri dari tindakan dan evaluasi
3. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan perkembangan klien
4. Tindakan kebidanan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap dan wewenang bidan atau
tugas kolaborasi
5. Tindakan kebidanan dilaksanakan dengan menerapkan kode etik kebidanan etika kebidanan
serta mempertimbangkan hak klien aman dan nyaman
6. Seluruh tindakan kebidanan dicatat pada format yang telah tersedia
 Standar VI : Partisipasi Klien
Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama/partisipasi klien dan keluarga dalam rangka
peningkatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Difinisi Operasional :
1. Klien/keluarga mendapatkan informasi tentang :
- status kesehatan saat ini
- rencana tindakan yang akan dilaksanakan
- peranana klien/keluarga dalam tindakan kebidanan
- peranan petugas kesehatan dalam tindakan kebidanan
- sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan
2. Klien dan keluarga bersama-sama dengan petugas melaksanakan tindakan kegiatan
 Standar VII : Pengawasan
Monitor/pengawasan terhadap klien dilaksanakan secara terus menerus dengan tujuan untuk
mengetahui perkembangan klien
Difinisi Operasional :
1. Adanya format pengawasan klien
2. Pengawasan dilaksanakan secara terus menerus sitematis untuk mengetahui keadaan
perkembangan klien
3. Pengawasan yang dilaksanakan selalu dicatat pada catatan yang telah disediakan
 Standar VIII : Evaluasi
Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus menerus seiring dengan tindakan kebidanan
yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang telah dirumuskan.
Difinisi Operasional :
1. Evaluasi dilaksanakan setelah dilaksanakan tindakan kebidanan.
Klien sesuai dengan standar ukuran yang telah ditetapkan
2. Evaluasi dilaksanakan untuk mengukur rencana yang telah dirumuskan
3. Hasil evaluasi dicatat pada format yang telah disediakan
 Standar IX : Dokumentasi

9. Asuhan kebidanan didokumentasikan sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan
yang diberikan
Difinisi Operasional :
1. Dokumentasi dilaksanakan untuk disetiap langkah manajemen kebidanan
2. Dokumentasi dilaksanakan secara jujur sistimatis jelas dan ada yang bertanggung jawab
3. Dokumentasi merupakan bukti legal dari pelaksanaan asuhan kebidanan