aspel legal

1. ASPEK LEGAL KEPERAWATAN GAWAT DARURAT
ASPEK LEGAL KEPERAWATAN
GAWAT DARURAT
PENDAHULUAN
Dalam pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun diluar rumah sakit tidak tertutup
kemungkinan timbul konflik Konflik tersebut dapat terjadi antara tenaga kesehatan dengan pasien dan
antara sesama tenaga kesehatan (baik satu profesi maupun antar profesi). Hal yang lebih khusus adalah
dalam penanganan gawat darurat fase pra-rumah sakit terlibat pula unsur-unsur masyarakat non-tenaga
kesehatan. Untuk mencegah dan mengatasi konflik biasanya digunakan etika dan norma hukum yang
mempunyai tolok ukur masing-masing. Oleh karena itu dalam praktik harus diterapkan dalam dimensi
yang berbeda. Artinya pada saat kita berbicara masalah hukum, tolok ukur norma hukumlah yang
diberlakukan.
AmericanHospitalAssociation(AHA)
Penderita gawat darurat adalah penderita yang oleh karena suatu penyebab (penyakit, trauma,
kecelakaan, tindakan anestesi) yang bila tidak segera ditolong akan mengalami cacat,kehilangan organ
tubuh atau meninggal. (Sudjito, 2003).
Kondisi emergency yang sebenarnya (frue emergency)
Yaitu setiap kondisi yang secara klinik memerlukan penanganan medik segera. Kondisi sepertiini baru
dapat ditentukan setelah pasien diperiksa oleh petugas kesehatan yang berwenang.
Penderita gawat darurat ialah penderita yang tiba-tiba berada dalam anggota gerak badannya akan
menjadi cacat,bila tidak mendapat pertolongan secepatnya. Diagnosa yang tepat dan pertolongan yang
benar akan dapat mencegah kematian atau kecatatan (to save life and limb)
- UU No 39 Tahun 1999 tentang hak asasimanusia
Pasal(1)
Hak asasimanusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi Negara,Hukum Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia
Pasal 9
1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan
taraf hidupnya
2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai bukan lahir dan batin
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
Landasan Hukum Perawat
Dalam Pelayanan Emergency
1. UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Pasal1
1. Kesehatan adalah keadaan sehat,baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga,perbekalan
kesehatan,sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi
yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah,dan/atau masyarakat.
Pasal 1
5. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak
mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan

2. meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau
membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan
serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang
untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,dan/atau masyarakat
Pasal1
11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan
secara terpadu,terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan,pengobatan
penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
12. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
Pasal1
13. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah
kesehatan/penyakit.
14. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan
pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat
penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat
terjaga seoptimal mungkin.
15. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk
mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai
anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai
dengan kemampuannya.
ASAS DAN TUJUAN
Pasal2
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat,
pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan
norma-norma agama.
Pasal3
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,kemauan, dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai
investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4
Setiap orang berhak atas kesehatan.
Pasal 5
1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di
bidang kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,
bermutu, dan terjangkau.
3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri
pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
Pasal 6
Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.
Pasal 7

3. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang
dan bertanggung jawab.
Pasal 8
Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan
pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
Kewajiban
Pasal 9
1. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya
kesehatan perseorangan,upaya kesehatan masyarakat,dan pembangunan berwawasan kesehatan.
Pasal 10
Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan
yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.
Pasal 11
Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan
memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.
Pasal 12
Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang
menjadi tanggung jawabnya.
Pasal 13
1. Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.
2. Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
Pasal 14
1. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan,mengatur, menyelenggarakan, membina,
dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
2. Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada
pelayanan publik.
Pasal 15
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik
maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapaiderajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Pasal 16
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan
merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
Pasal 17
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas
pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggitingginya.
Pasal 18
Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam
segala bentuk upaya kesehatan.
Pasal19
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu,
aman, efisien, dan terjangkau.
Pasal 20
1. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui
sistim jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

4. 2. Pelaksanaan sistim jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan.
SUMBER DAYA DI BIDANG KESEHATAN
(Tenaga Kesehatan)
Pasal 22
1. Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.
2. Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 23
1. Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
2. Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
3. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin
dari pemerintah.
4. Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.
5. Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Menteri.
Pasal24
1. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 harus memenuhi ketentuan
kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar
prosedur operasional.
2. Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur oleh organisasi profesi.
3. Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar
prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal25
1. Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh
Pemerintah,pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Ketentuan mengenai penyelengaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal32
1. Dalam keadaan darurat,fasilitas pelayanan kesehatan,baik pemerintah maupun swasta,
wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan
kecacatan terlebih dahulu.
2. Dalam keadaan darurat,fasilitas pelayanan kesehatan,baik pemerintah maupun swasta
dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.
Pasal58
1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang,tenaga kesehatan,dan/atau
penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam
pelayanan kesehatan yang diterimanya.

5. 2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga
kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang
dalam keadaan darurat.
Pasal63
1. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan
status kesehatan,mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat,atau
menghilangkan cacat.
2. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian,
pengobatan, dan/atau perawatan.
3. Pengendalian, pengobatan, dan/atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu
kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan
dan keamanannya.
4. Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu
keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan
kewenangan untuk itu.
Pasal27
1. Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
2. Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan
dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
3. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
UPAYA KESEHATAN
Pasal 46
Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat,diselenggarakan
upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya
kesehatan masyarakat.
Pasal 47
Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu,menyeluruh, dan berkesinambungan.
KETENTUAN PIDANA
Pasal190
1. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang
melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan
sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan
gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal32 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
terjadinya kecacatan dan/atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau
tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal201
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal190 ayat (1), Pasal191, Pasal192, Pasal
196, Pasal197, Pasal198, Pasal199, dan Pasal200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara
dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana
denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana dendasebagaimana dimaksud dalam Pasal190 ayat
(1), Pasal191, Pasal192, Pasal196 , Pasal197, Pasal198,Pasal 199, dan Pasal200.

6. (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan
berupa:
a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1996
TENTANG TENAGA KESEHATAN
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki
pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
2. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
3. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang
dilakukan oleh Pemerintah dan/ atau masyarakat;
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
BAB II
JENIS TENAGA KESEHATAN
Pasal2
(1) Tenaga kesehatan terdiri dari :
a. tenaga medis;
b. tenaga keperawatan;
c. tenaga kefarmasian;
d. tenaga kesehatan masyarakat;
e. tenaga gizi;
f. tenaga keterapian fisik;
g. tenaga keteknisian medis.
(2) Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi.
(3) TENAGA KEPERAWATAN MELIPUTIPERAWAT DAN BIDAN.
(4) Tenaga kefarmasian meliputi apoteker,analis farmasi dan asisten apoteker.
(5) Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan,entomolog kesehatan,mikrobiolog
kesehatan,penyuluh kesehatan,administrator kesehatan dan sanitarian.
(6) Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien.
(7) Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara.
(8) Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis
kesehatan,refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.
Pasal3
Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang
dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.
Pasal4
Tenaga kesehatan hanya dapat melakukan upaya kesehatan. Setelah tenaga kesehatan yang
bersangkutan Memenuhi ijin dari menteri
KUHP
Pasal531
Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi
maut, tidak memberikan pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan
bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan kurang paling
lama 3 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah
Peran fungsi perawat dalam penanganan kasus emergency

7. Peran perawat dibagian emergency telah mengalami perubahan dalam kaitannya dengan perkembangan
beberapa tahun terakhir ini yaitu meningkatnya. Penggunaan bagian emergency oleh mereka yang
memerlukan pengobatan dan meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan serta mampu
menekan angka kematian dan kecatatan pada kasus emergency.
 Perawat-perawat dibagian emergency mempunyai ketrampilan sebagai berikut :
1. Mengkaji dan menentukan priorotas (penyeleksi : pasien yang memerlukan pengobatan
segera)
2. Menangani pasien-pasien yang menpunyai resiko dan kecemasan yang tinggi.
3. Ketrampilan teknik yang khusus (memberi cairan per parutral Defrilator, resusitasi in
tubasi, mengoperasikan alat-alat monitoring)
4. Mengisterprestasikan hasil pemeriksaan laboratorium dan EKG serta tindakan-tindakan
yang diperlukan
BATASAN & PRINSIP PENANGANANGAWAT DARURAT
Batasan :
Pasien gawat darurat adalah pasien yang secara tiba-tiba/mendadak dalam keadaan gawat artinya
akan hilang nyawanya atau anggota tubuhnya bila tidak segera ditolong
Prinsip :
Apabila dalam waktu melebihi batas toleransi, sel tidak mendapatkan oksigen maka akan
terjadi kematian sel.
Oleh karena itu prinsip menolong, agar tdk terjadi kematian adalah mengusahakan agar
oksigenasi sel terlaksana dengan baik
SISTEMATIKA LANGKAH-LANGKAHPOKOK
1. MENENTUKAN TINGKAT KESADARAN
2. MENGUASAI & MEMBEBASKAN JALAN NAFAS
3. BANTUAN PERNAFASAN
Sistematika ……………….
1. Menentukan tingkat kesadaran
o Memanggil atau merangsang (tepukan, cubitan)
o Kuasaiatau bebaskan jalan nafas (bila terjadi ggn tingkat kesadaran ; apatis, somnolent, sopor, soporo-
comatus atau coma)
Sistematika……….
2. Menguasai dan membebaskan jalan nafas
Cara :
1. Tanpa Alat
 Ekstensi kepala topang leher (jarang dilakukan terutama pada kasus dugaan cedera kepala/leher/bahu
 Ekstensi kepala angkat dagu
 Perasat tiga cara (triple manuever)
2. Dengan Alat
 Pasang pipa oropharingeal
 Pasang pipa nasopharingeal
 Pasang pipa endotrakheal
SISTEMATIKA LANGKAH-LANGKAHPOKOK
1. MENENTUKAN TINGKAT KESADARAN
2. MENGUASAI & MEMBEBASKAN JALAN NAFAS
3. BANTUAN PERNAFASAN
Sistematika ……………….
1. Menentukan tingkat kesadaran
o Memanggil atau merangsang (tepukan, cubitan)

8. o Kuasaiatau bebaskan jalan nafas (bila terjadi ggn tingkat kesadaran ; apatis, somnolent, sopor, soporo-
comatus atau coma)
Sistematika……….
2. Menguasai dan membebaskan jalan nafas
Cara :
1. Tanpa Alat
 Ekstensi kepala topang leher (jarang dilakukan terutama pada kasus dugaan cedera kepala/leher/bahu
 Ekstensi kepala angkat dagu
 Perasat tiga cara (triple manuever)
2. Dengan Alat
 Pasang pipa oropharingeal
 Pasang pipa nasopharingeal
 Pasang pipa endotrakheal
Hukum,Etikadan Regulasi KesehatanMasyarakat-2012 KMPK-IKMFK UGM MENGENAL ETIKA DAN
HUKUM [DALAMETIKA PROFESIKESEHATAN]  Latar BelakangAkademik•S1 IlmuHukumUGM
[DepartemenHukumAcaraFH UGM] • S2 Regulasi InternasionaldanEropa,InstitutduDroitde laPaix
et duDéveloppement ResearchInterest•HukumKedokteran•Hak Asasi Manusia  Komunitas•
PusatKonsultasi danBantuanHukumFH UGM • Masyarakat Hukum KesehatanIndonesia
sandra_aristya@yahoo.frREFERENSI•Dewi,A.Indriyanti,2008,Etika dan HukumKesehatan,Pustaka
PublikPublisher:Yogyakarta.•Hanafiah,M. Jusuf,AmirAmri,1999, EtikaKedokteran&Hukum
Kesehatan,BukuKedokteranEGC:Jakarta.• Nasution,BahderJ,2005, HukumKesehatan:
PertanggungjawabanDokter,PT.RinekaCipta,Jakarta•Aristya,SandraDini Febri,“PembuktianPerdata
dalamKasusMalpraktikdi Yogyakarta”, Jurnal Mimbar HukumEdisi KhususNovember2011, Fakultas
HukumUGM, Yogyakarta, Website:http://www.mimbar.hukum.ugm.ac.id/index
.php/jmh/article/view/361/215MATERI • KerangkaEtikadan HukumDalam PelayananKesehatan:
examiningclassiclegal-medical ethicscases,legal rulesandethical principles.•Upaya Mengambil
KeputusanEtisDEFINISIETIKA PROFESIDALAMPELAYANAN KESEHATAN •Etika  ethos(baik/layak);
ethikes(moral),ethos(tabiat/karakter/kelakuan) [HermienHadiati];mores(kesopanandalamsuatu
masyarakat),ethos(akhlakmanusia)[BahderJ.Nasution]  “Etikaadalahnorma,nilai ataupolatingkah
lakukelompokprofesi tertentudalammemberikanjasapelayanankepadamasyarakat”[K.Bertens] •Ciri
profesi 1.Tingkatkualifikasi (pengetahuandanketerampilan) tertentu;2.Untukmeraihtingkatkualifikasi
tersebut,diperlukansuatupendidikantertentu;3.Pendidikantersebutterusdiasahdanditingkatkan
dari waktuke waktu;4.Mempunyai organisasi profesinyasendiri;5.Mempunyai monopoli dalam
pelayanan;6.Mempunyai self-regulationnyasendiri.HUBUNGAN ETIKA DAN MORAL• Hubungannya
sangat eratdansama-samamengandungunsur“nilai”Moral adalahlandasan/pijakandalammelahirkan
sikaptertentu.•Perbedaanmendasar:Moral adalahkonsepnilai,sedangkanetikaadalahkonsep
perilaku.Ilustrasi:Moral seorangdoktermelarangnyamenyakitipasien,namundalammelakukan
treatment,doktertidakbisamenghindari dampakrasa sakitpadapasien,karenainjeksi yangdilakukan
dapat mempercepatkesembuhan.HUBUNGAN ETIKA DAN MORAL • Moral mengatur“benar-

9. salah”menjadilandasandalambersikapsecaraetis.•Namunkebenaranetika,tidakhanyatergantung
moral,ada faktor-faktorlain:1.Faktorinternal: Kepercayaan/keimananseorang.Penolakan
transplantasi xenograf (transplantasi berbedaspesies) karenabertentangandengankaidahagama. 
Pendidikan –perilakuberdasarkanmoralitastertentusangatditentukandasarpendidikannya[Lawrence
Kohlberg] — Kepribadian(psikologis). --Orangyangektrovertdikatakanlebihterbukadalam
mengambil keputusan,sedangkanorangyangintrovertlebihkonservatif danhati-hati-- HUBUNGAN
ETIKA DAN MORAL 2.Faktor eksternal:  Situasi&kondisiyangdialami  Aspekpolitik  Aspekekonomi
 AspekTeknologidanilmupengetahuan  Aspekhukum&adatistiadat  Aspeksosial ETIKA DALAM
BIDANGPELAYANAN KESEHATAN LANDASAN ETIK:SumpahHipocrates,Deklarasi Jenewa1948,
International Code of Medical Ethics1949, Lafal sumpahdokterIndonesia(PPNo.26Tahun
1960),Deklarasi yangdikeluarkanolehMedical WorldAssociation1949-1975), KODEKIdisahkan
berdasarkanKeputusanMenkes434tahun 1983. 1.Medical Ethics: etikjabatan,yaitusikapdan
tindakanterhadapsejawat,bawahan,masyarakatdanpemerintah2.Ethicsof Medical Care : etikasuhan,
sikapdan tindakanterhadappasiendi bawahtanggungjawabnyaLANDASAN ETIKDALAMBIDANG
PELAYANAN KESEHATAN Deklarasi WorldMedical Association:1.Deklarasi Genewa1948: Lafal
SumpahDokter.2.Deklarasi Helsinski 1964: RisetKlinik3.Deklarasi Sidney1968: Saat Kematian
4.Deklarasi Oslo1970 :PengguguranKandunganatasindikasi medik.5.Deklarasi Tokyo1975:Penyiksaan.
ETIKA KEDOKTERAN & HUKUM ETIKA KEDOKTERAN HUKUM 1.Etikberlakuuntuklingkunganprofesi.1.
Hukumberlakuuntukumum.2. Etikdisusunberdasarkankesepakatananggotaprofesi 2.Hukumdibuat
olehsuatukekuasaanatauadat. 3. Sanksi terhadappelanggaranetikumumnyaberupatuntunan3.
Sanksi terhadappelanggaranhukumberupatuntutan4.PelanggaranetikdiselesaikanolehMajelis
KehormatanEtikKedokteran(MKEK) yangdibentukolehIkatanDokterIndonesia(IDI),Majelis
KehormatanDisiplinEtikKedokteranIndonesia/MKDKI(KKI) dankalauperluditeruskankepadaPanitia
PertimbangandanPembinaanEtikaKedokteran(P3EK),yangdibentukolehDepartemenKesehatan
(DepKes).4.Pelanggaranhukumdiselesaikanmelalui pengadilanataudi luarpengadilan(Alternatif
PenyelesaianSengketa).ETIKA -- HUKUM ------ ETIKOLEGALNilai kesopananRegulasi=>Tidak hanyaUU!
AkhlakSemuaaturanpositif!Moral AKIBATHUKUM! Sanksi disiplinSanksiPidana,melalui organisasi
profesi Perdata,Administratif melalui lembagaperadilanNilai/etikasekaligushukumpositifETIKA
HUKUM ETIKOLEGAL DALAMPELAYANAN KESEHATAN • ContohPelanggaranEtikMurni : 1. Menarik
imbalanyangtak wajaratau menarikimbalanjasadari keluargasejawatdokter/doktergigi;
2.Mengambil alihpasientanpa persetujuansejawatnya;3.Memuji diri sendiri di hadapanpasien;
4.Doktermengabaikankesehatannyasendiri.5.Dsb,,,•ContohPelanggaranEtikoLegal :1.Pelayanan
dokterdi bawahstandar; 2.Menerbitkansuratketeranganpalsu;3.Membukarahasiarahasiajabatan;
4.Tidakmengikuti pendidikandanpelatihanberkelanjutan;5.AbortusProvocatus;6.Tidakmau
melakukanpertolongandarurat.7.Dsb.,,ETIKA DALAMPELAYANAN KESEHATAN •Koeswadji “Etika
terikatdandipengaruhi olehperubahanperubahanyangberlangsung dalamruangdanwaktu”•
PenjelasanUmumUndang-UndangKesehatan(UU36/2009) “Paradigmakesehatanbergeserke
paradigma‘sehat’yangmengutamakanupayapromotif danpreventif tanpamengabaikankuratif dan
rehabilitatif.Hal ini dipengaruhiolehtantangan eraglobalisasidankompleksnyapermasalahan
kesehatan”.ETIKA KESEHATAN BERKEMBANGSECARA DINAMISMENGIKUTI PERKEMBANGAN
MASYARAKATDAN TEKNOLOGIKESEHATAN MENJAGA ETIKA DALAMPELAYANAN KESEHATAN  ‘DOING

10. GOOD ‘[HELPINGOTHERS] & ‘PRIMUMNON NOCERE’[FIRSTTHING, DO NOHARM]  prinsip« aegroti
salus,lex suprema» (keselamatanpasienadalahhukumtertinggi)Implementasinyaterwujuddalam4
NormaDasar: 1. RespecttoPatientAutonomy(menghormati hak-hakpasienyangutama);2.
Beneficence (berbuatuntukkebaikanpasien);3.Non-maleficence (menghindarihal yangberisikodan
tidakbermanfaat);4.Justice (berbuatadil).•DILEMA ETIS DALAMPELAYANAN KESEHATAN 1.Alat
terbatas siapahidup,siapadikorbankan?2.Meneruskanlife support“Resusitasi”3.Terapi ilmiah
melawanterapi tradisional.4.MerawatpasienAIDS5.Euthanasia –Aktif danPasif-6.Kehamilantidak
dikehendaki /Aborsi ProvocatusTeurapeticAbrosi TeurapetikCriminal?7.Perawatanyangmahal
8.Penggunaanmanusia/hewansebagai objekriset9.Dsb…• DILEMA ETIS BIOTECHNOLOGY
1.TRANPLANTASIORGAN—Autograft,Allograft,Isograft,Xenograft2.EMBRYOCLONING3.REKAYASA
GENETIKA 4.FERTILISASI(INVITRO) •5.Dsb. DALAMPELAYANAN KESEHATAN •Manfaat menghasilkan
keputusanyangetis[Magnis] 1.Mencapai suatu pendirianmoral dalampergolakanpandangan; apakah
benarpengobatantradisional tidakmemberikanefekpositiftertentu?2.Membantuagartidak
kehilanganorientasi; orientasi tetapmengarahpadanilai kemanusiaandanpertolonganyangmenjadi
landasanutama3. Tidaknaif/tidakekstrem; seorangperawattetapmerawatpasiennyatanpa
diskriminasimeskipunmisal pasientersebutmemilikiorientasi seksual yangberbeda4.Menemukan
dasar kemantapandalamimandankepercayaan. pelarangantentangaborsi kecuali untukalasanyang
dibenarkanUndang-undang,jugameneguhkankeyakinan/kepercayaanspiritualseorangtenagamedis.--
• Teori ETIKA dalamaspekkesehatan:1.Teori Etika Klasika.Teleologi benartidaknyasuatutindakan
tergantungpadaakibatyang dihasilkanb.Utilitarianismejikahasil dari perbuatanbaikbagi banyak
orang . 2.Teori EtikaNilai [Max Scheler] --Bahwahal ituetisjikaniatuntukmelakukansuatuperbuatan
dirasakanbaik- Terkandungnilai kejujuran,nilai otentik,kesediaanuntukbertanggungjawab,
kemandirianmoral,keberanianmoral— 3.Teori EtikaKontemporer;a.Budi pekertiyangluhur:
Compassion(empati),Discernment(pandanganyangtepatdalammengambilkeputusan),Dapat
dipercaya,Berintegritasmoral tinggib.Sikapmengasuh,mengasihi.c.Menghormati otonomi pasien.
Ilustrasi :Seorangperawatyang tinggal di daerahterpencil melakukanwewenangperawatdalam
praktikkefarmasian.Ilustrasi :Seorangperawatyangtinggal di daerahterpencil melakukantindakan
kedokteran. PerlindunganHukumPutusanMK2010 mengenai wewenangperawatdalampraktik
kefarmasian.•Metode untukmengkaji suatupermasalahanetis:1. Metode OTORITAS; --
tindakan/keputusandidasrkanpadaotoritastertentu,bisaberasal dari institusi keagamaan,institusi
pemerintahatauregulasi tertentu— E.g.AturangerejamelarangumatKatolikuntukmelakukan
FertilisasiInVitro,atauseorangperawatharustundukpadaketentuanRumahSakittertentu.2.Metode
CONSENSUMHOMINUM; --keputusandilandasipersetujuanmasyarakatatausekelompokorang
tertentuE.g.Seorangdoktertundukpadakode etikyangditetapkanbersamadalamorganisasi
profesinya.3.Metode Intuisi/Self-Evidence4.Metode Argumentasi/Sokratikmengajukanpertanyaan
atau mencari jawabanyangmempunyai alasanyangtepat.KERANGKA PEMBUATAN KEPUTUSAN ETIS
DALAMPELAYANAN KESEHATAN [FRY& JAMETON] • FRY: 1.Apakahtindakanini benar?2.Hal apa yang
membuattindakanini dapatdibenarkan?3.Alternatif tindakanlainseperti apayangbisadianggap
benar?4.Bagaimanasuatu ketentuanataukaidahdapatdiimplementasikanpadakondisitertentu?
Pertanyaandi atas kemudiandianalisisberdasarkanteori danMetode etika,kemudiandiperbandingkan
denganbagaimanaketentuanhukummengaturnya.KERANGKA PEMBUATAN KEPUTUSAN ETISDALAM

11. PELAYANAN KESEHATAN •JAMETON tahappengambilankeputusandalam6langkah:1.Identifikasi dan
klasifikasi masalahberdasarkannilai etikayangada;==misal apakah tindakanmedisseorangdokter
melanggaretikatentang“menjagarahasiakedokteranatautidak?==2.Pengumpulandatatambahan;
==misal apakah dari keluargaterdekatpasienterdapatdukunganataupenolakanatastindakan
tersebut?==3.Identifikasisemuapilihandanalternatif untukmemilihjenistindakanyangpalingtepat;
4.Mempertimbangkannilai-nilaidasarmanusiadansemuaketentuanyangterkait,seperti normahukum
maupunkode etik;5.Harusada keputusan;==Tidakmembiarkansuatumasalahhanyamenjadi polemik.
6.Melakukantindakandanmengevaluasi keputusanyangdiambil sertahasilnya.HUKUMDALAM
PELAYANAN KESEHATAN EtikaProfesi (Kode Etik) sebagai kaidahmoral tidakmampulagi menjamin
hubunganyangsifatnyakepercayaanantarapasiendanpenyedialayanankesehatan(pendekatan
PATERNALISTIKke PARTNERSHIP/KESETARAAN) [BahderJ.Nasution] Diperlukankaidah-kaidahyang
lebihmemaksasecaranormatif  KaidahHukumHUKUMDALAMPELAYANAN KESEHATAN Akibat
diaturnyasuatuperistiwaolehKaidahHukumKepatuhanterhadapaturan-aturandalampelayanan
kesehatantidaklagi tergantungpadakesadarandankemauanbebasdari kedua belahpihak 
Melahirkanapayang kitasebut“LEGAL CLAIM” dan bukansemata-mata“MORALCLAIM/ETHICAL
CLAIM” Terutamauntuk melindungi kepentingan-kepentinganyangbisasalingberbenturanantara
pasien,masyarakat,pemerintahdanpenyedialayanankesehatan[Raisond’etre atau“Rasioadanya
hukum”] HUKUM SEBAGAIPENGENDALISOSIAL& HUKUM SEBAGAIRESTITUTIO IN INTEGRUM
[SUDIKNOMERTOKUSUMO] HUKUM DALAMPELAYANAN KESEHATAN KAIDAHHUKUMMELENGKAPI
ETIKA KESEHATAN YANG ADA Karena9 alasan[Vander Mijn] : 1.Adanyakebutuhanpadakeahlian
keilmuanmedis;2.Kualitaspelayanankesehatanyangbaik;3.Hasil guna/tepatguna;4.Pengendalian
biaya;5.Ketertibanmasyarakat;6.Perlindunganhukumterhadappasien;7.Perlindunganhukum
pengembanprofesi kesehatan;8.Perlindunganhukumpihakketiga;9.Perlindunganhukumkepentingan
umum.Asas-asasdalamPembangunanKesehatanNasional(UUKesehatan) 1.Berasaskan
perikemanusiaan;Menjunjungnilai kemanusiaan.2.Keseimbangan;Adanyakeseimbanganantara
kepentinganindividumasyarakat,fisik-mental,spiritual-material.3.Manfaat;Memberi manfaatyang
sebesar-besarnyabagi kemanusiaan4.Perlindungan;Memberi perlindungan&kepastianhukumbagi
pemberi danpenerimalayanankesehatan.Asas-asasdalamPembangunanKesehatanNasional (UU
Kesehatan) 5.Penghormatanterhadaphakdankewajiban;Menghormati hakdankewajibanmasyarakat.
6.Keadilan;Memberikanpelayananyangadil &meratapada seluruhmasyarakatdanpembiayaanyang
terjangkau7.GenderdanNon-Diskriminatif;TidakmelakukanpembedaangendermaupunSARA
8.Norma agama.Pembangunankesehatanmenghormati dantidakmembedakanagama.Bagaimana
HukumKesehatanmemandangasasKEADILAN ApakahPersamaan“samaartinyadengan”KEADILAN ,,,?
ApakahHukum“sama artinyadengan”KEADILAN ,,,?AmartyaSen& OliviaCartesPokrasmenilai bahwa:
“What is unequal isnotnecessarilyinequitable”Healthdisparities“Perbedaandalampelayanan
kesehatan”justrubertujuanuntukmewujudkanACCESSTOHEALTH CAREKEPUTUSAN YANG ETIS Kapan
suatutindakan(baikberupakebijakanmaupunaktivitas) dikatakan« Etis» ? Keputusanetismerupakan
keputusanyangmemuatsecarapenuhdimensi kemanusiaan,dankeputusanetisini harusmemenuhi
berberapapersyaratantertentu,yaitu:keputusantersebutharusbenardansesuai denganketentuan
yang berlaku;keputusantersebutharusmengandungtujuanyangbaikdalamrangkamencapai akibat
yang baikpula;dan keputusantersebutharustepatdansesuai dengankonteks,situasi dankondisi saat

12. itusehinggadapatdipertanggungjawabkan [SafitriHariyani].STUDIKASUSSeorangdokter
menyelamatkannyawaseorangpasiengawatdaruratyangterjatuhdari lantai 4 sebuahapartemen.
Pada saat pasiendiberi pertolongandarurat,tidakadakeluargapasienyangmendampingi.Dokterdan
timberhasil menyelamatkanpasien.Namunpasienbukannyabersyukurdanberterimakasihkarena
nyawanyadiselamatkan,iamalahmenggugatdokter.Padadasarnya,iaberencanamelakukanbunuh
diri namungagal karenanyawanyadiselamatkan.1.IDENTIFIKASIPERSOALAN (ISU) ETIKA YANG
MUNCUL DARI KASUSTERSEBUT. 2. APAKAHSAUDARA BISA MENGIDENTIFIKASIPERSOALAN (ISU)
HUKUM YANG MUNCUL DARI KASUSTERSEBUT? 2.STUDI KASUS  KasusJehovah’sWitnessJepang
Pada 1992, seorangpria penganutJehovah’sWitnessmemperolehtransfusi darah(bloodtransfusion)
saat dalamkeadaantidaksadar selamaoperasi pengambilantumorhati.Saatsadar,priatersebut
menuntutkarenadoktertelahmelanggarhakotonomi pasienyangbersumberpada
kepercayaan/keimanannyasebagai penganutJehovah’sWitness.2.STUDIKASUS Kasus Jehovah’s
Witnessdi JEPANGTahun2000, mahkamahtertinggi di Jepangmemutusbahwadoktertelahmelakukan
kesalahandanharusmembayarganti rugi karenatidakmemberikaninformasikepadapasienmengenai
kemungkinandiberikannyatransfusi darahtersebutsebelumpasienmemberikanInformedConsent-nya.
AMERIKA SERIKATPengadilan-pengadilandi AScenderunguntuktidakmenganggapparadokter
bertanggungjawabapabilakondisikesehatanseorangpasienmenurunkarenapermintaannyasendiri.
Akantetapi,pandanganbahwadokter,dalamkeadaanapapunjuga,harusberpegangpadakeinginan-
keinginansi pasienberdasarkankeyakinankeagamaannyatidakdiakui olehsemuayurisdiksi.
Kepercayaanini sudahmendapatkanpengakuanyangsahdimatahukumsehinggabagi dokteryang
melanggarnyaataumengabaikankeberatanpasienatastranfusi dapatdituntutdi pengadilan.Dokter
hanyadiperbolehkanmelakukantransfusi hanyaapabilapasienberadadalamkondisi yangmengancam
nyawadan diatidakdapat memberikanpernyataantentangkeberatannyaterhadaptransfusi yangakan
dilakukan(pasientidaksadar).Dalamkasusanakdenganorangtua yang memiliki kepercayaan
Jehovah’switnesses(umurkurangdari 16 tahun) maka jikadokterwajibmengikuti kehendakorang
tuanyajikadalamkasus yangtidakdarurat tapi padakasus darurattetap harusdilakukantransfusi
dengancatatan harusdibuatrekammedisyangbaikagar keluargapasientidakkomplain.Macam
Masalah EtikaDihadapi Perawat(Taylor:fundamental of nursingthe ArtandSciencesof Nursingcare) 1.
Antara PerawatdanPasien• Paternalistik:hormatkepadapasienlansia•Deception:tidakmengatakan
yang sebenarnyapadapasien•Allocationof scrace nursingresources:pembagianperhatian•Informed
consent:doktermemintaperawatmenyuntikananalgetiksaatklienkesakitan2.AntaraPerawatdan
Dokter•Diasgreementabourproposedmedical regiment;tidaksetujudenganpengobatandokteryang
seringkali menimbulkanalergi padapasien•Nurse roleconflict:perawatmemberikanterapi yang
seharusnyadiberikandokter:operasikecil;sirkumsisi,infusdll.3.Antara PerawatdanPengambil
Kebijakan•Limitedmedicalstaff ratio:perawatmelaksanakansemuaprosessendirian,mulai anamnesa,
diagnosa,pengobatan,perawatan,rehablilitasi,,penyuluhan,saatterjadi wabahataubencanaalam.