1. PAPARAN
TESIS
Oleh : dr. Muhammad Rizal Syaifuddin
NIM : 20030048
PROGRAM PASCASARJANA
Sekolah Tinggi Hukum Militer
Jakarta, 2022
2. 3
ANALISIS DAMPAK HUKUM PENGATURAN PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL TERHADAP
PENYELENGGARAAN PRAKTEK KHITAN
3. BAB I PENDAHULUAN
BAB II TINJAUAN UMUM
BAB III PENGATURAN
BAB IV ANALISIS
BAB V PENUTUP
4
1
2
3
4
5
4. LATAR BELAKANG
Bangsa Indonesia menjamin setiap orang memiliki hak yang sama
dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
Pd UU No. 36 Tahun 2009 Ttg Kesehatan menegaskan bhw stiap org
berhak memperoleh informasi mgenai data kesehatan dirinya termasuk
tindakan & pengobatan yg telah maupun yg akan diterima dari tenaga
kesehatan termasuk praktek khitan.
Namun dlm prakteknya, dikarenakan adanya ketidaklengkapan fasilitas
dlmpraktek khitan secara tradisional, maka informasi mgenai kesehatan
ini tdk dpt didiagnosa secara akurat.
Bagaimana dampak hukum pengaturan pelayanan kesehatan
tradisional terhadap penyelenggaraan praktik khitan itu perlu ada
penelitian lebih lanjut terkait hal tersebut.
5. RUMUSAN MASALAH
Bagaimana manfaat hukum pengaturan tindakan
medik dalam pelayanan khitan di wilayah
pedesaan ?
Bagaimana perlindungan hukummasyarakat
atas praktek pelayanan khitan tradisional
untuk mencegah infeksi dan resiko
komplikasi?
6. TUJUAN PENELITIAN
Untuk mengetahui manfaat hukum pengaturan
tindakan medik dalam pelayanan khitan di
wilayah pedesaan.
Untuk mengetahui perlindungan hukum
masyarakat atas praktek pelayanan khitan
tradisional untuk mencegahinfeksi dan resiko
komplikasi.
7. 1
Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Sekunder
TIPE PENELITIAN
Penelitian Yuridis Normatif
SIFAT PENELITIAN
Deskriptif Analisis
SUMBER DATA SEKUNDER
Bahan Hukum Primer
8. 1. TEORI KEMANFAATAN HUKUM
KERANGKA TEORI
2. TEORI PEMERINTAHAN DAERAH
Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yg seluas2nya, kecuali urusan
pemerintah yg oleh UU ditentukan sbg urusan pemerintah pusat.
Otonom daerah termasuk bidang keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, termasuk juga
didalamnya pelayanan kesehatan.
Teori ini merujuk pd ajaran utilitarianisme oleh Jeremi Bentham
Menurut aliran ini tujuan hokum adl memberikan kemanfaatan dan
kebahagiaan sebanyak-banyaknya kpd warga masyarakat yg didasari
oleh falsafah social.
Hukum hadir dlm masyutk mengintegrasikan & mengkoordinasikan
kepentingan2 guna melindungi kepentingan2 tsb.
9. SISTEMATIKA
Penemuan hukum oleh hakim untuk mengisi ruang kosong (Judge-made law)
BAB I PENDAHULUAN
Bab I membahas tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kerangka teori, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika
penulisan.
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KESEHATAN
Bab II membahas tentang pengertian kesehatan, tujuan dan ruang lingkup kesehatan,
pengaturan kesehatan di Indonesia, pihak-pihak dalam pelayanan kesehatan dan hubungan
hokum dalam pelayan kesehatan.
BAB III ANALISIS MANFAAT HUKUM PENGATURAN TINDAKAN MEDIK DALAM PELAYANAN
KHITAN DI WILAYAH PERBATASAN
Bab III membahas tentang rumusan masalah pertama yaitu tentang manfaat hukum
pengaturan tindakan medik dalam pelayanan khitan di wilayah pedesaan.
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ATAS PRAKTEK PELAYANAN
KHITAN TRADISIONAL UNTUK MENCEGAH INFEKSI DAN RESIKO KOMPLIKASI
Bab IV membahas tentang rumusan masalah pertama yaitu tentang perlindungan
hukum masyarakat atas praktek pelayanan khitan tradisional untuk mencegah infeksi
dan resiko komplikasi
BAB V PENUTUP
Bab V Kesimpulan dan Saran.
10. Bagaimana manfaat hukum pengaturan tindakan
medik dalam pelayanan khitan di wilayah
pedesaan?
PEMBAHASAN 1
• dasar tujuan hukum di masyarakat
• tindakan medik dilakukan oleh dokter.
• informed consent
• untuk mengurangi terjadinya infeksi dan
komplikasi
• di bina dan diawasi oleh pemerintah
11. Bagaimana perlindungan hukum masyarakat atas
praktek pelayanan khitan tradisional untuk
mencegah infeksi dan resiko komplikasi?
PEMBAHASAN 2
• asepsis
• pembersihan alat2
• memahami anatomi
• perawatan pasca khitan
• pantau tanda2 infeksi.
• nutrisi pada pasien post khitan.
12. :
1. ESIMPULAN
Manfaat hukum pengaturan tindakan medik dalam pelayanan khitan
diwilayah pedesaan memiliki dampak positif thd masyarakat krn praktik
khitanan tradisional telah diakomodir oleh UU No. 36 Thn. 2009 ttg
Kesehatan. Shg terdpt pengakuan negara dlm praktek khitan, lebih lanjut
praktek tsb mjd legal dan diakui oleh negara.
Perlindungan hukum masyarakat atas praktek pelayanan khitan
tradisional untuk mencegah infeksi dan resikokomplikasi pd dasarnya
telah diaturdlm perUUan di Ind, khususnya UU No. 36 Thn. 2009 ttg
Kesehatan. Dimana bentuk perlindungan hokum yg tlh diatur berupa
hak-hak masyarakat dlm pelaksanaan praktik khitanan tradisional, serta
adanya kewajiban bagiinstansi kesehatan agar memberikan pelayanan
yg layak serta perlindungan hokum mlli jalur hukum pidana apabila tjd
mallpraktek.
13. :
1. ARAN
Instansi kesehatan tradisional dalam melaksanakan khitanan sebaiknya
tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan, serta memberi-
kan pelayanan yang layak dalam pelaksanaan khitanan tersebut.
Pemerintah Daerah sebaiknya membentuk pengaturan mengenai
kesehatan masyarakat diwilayahnya, khususnya yang berkaitan dengan
praktik khitan, agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum dan
Pemerintah Daerah juga sebaiknya melakukan pembinaan serta
memberikan fasilitas terhadap instansi kesehatan tradisional yang masih
melakukan praktik khitanantradisional.
