1. Dokumen tersebut membahas tentang nilai dan sumber data yang relevan dengan kebijakan UKM, termasuk identifikasi masalah, analisis, dan formulasi kebijakan. 2. Dijelaskan pula prinsip-prinsip dasar UKM serta tujuan penguatan UKM di Indonesia. 3. Beberapa opsi kebijakan dirumuskan untuk meningkatkan pelaksanaan UKM di puskesmas perkotaan dan pedesaan.

2. Nilai Dan Sumber Data
UKM
1
2
3
Pokok
Bahasan
Formulasi Pilihan
Kebijakan UKM4
5 Pemantauan
Dan Evaluasi Terhadap
Kebijakan UKM
Identifikasi Secara
Sistemik
Terhadap Berbagai
Evidance
Analisis Kebijakan UKM

3. Nilai &
Sumber Data Kes

4. • Nilai : suatu kualitas atau penghargaan terhadap
sesuatu  dasar penentu tingkah laku
• Nilai dalam masyarakat /nilai sosial adalah petunjuk-
umum yang telah berlangsung lama mengarahkan
tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

5. Ciri-ciri Nilai Sosial
1. Hasil interaksi sosial antar warga
masyarakat;
2. Hasil penularan dari orang lai
3. Terbentuk dari proses sosialisasi,
4. Bagian dari usaha pemenuhan
kebutuhan dan kepuasan
manusia,
5. Melibatkan emosi atau perasaan;
6. Membentuk pengembangan diri
seseorang : positif / negatif;
7. Cenderung berkaitan antara satu
dan yang lain membentuk pola
dan sistem sosial

6. 4. Menyesuaikan perubahan sosial,
5. Bisa mengalami perubahan
1. Perwujudan dari nilai
2. Terdapat kaidah/aturan pada tindakan
3. Sanksi bagi pelanggarnya.
NORMA SOSIAL

7. Sebagai pedoman tingkah laku di
masyarakat,
Sebagai alat untuk menertibkan
kehidupan sosial
Sebagai sistem kontrol sosial.
1
2
3

8. 1. Sebagai pedoman
tingkah laku di
masyarakat,
2. Sebagai alat untuk
menertibkan kehidupan
sosial
3. Sebagai sistem kontrol
sosial.

9. Tingkatan norma sosial
(1) Cara/Usage,
(2) Kebiasaan/Folkways,
(3) Tata Kelakuan/Mores,
(4) Adat Istiadat /Customs
(5) Hukum/Laws.

10. 1.Norma Agama,
2.Norma Kesopanan,
3.Norma Kesusilaan,
4.Norma Hukum.
Macam-Macam Norma

11. 1. Data primer,
2. Data sekunder
3. Data tertier  hasil analisis
dari data primer dan data sekunder
Disebut juga informasi.

12. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh melalui protokol
penelitian atau desain penelitian.
Pada pengumpulan data primer, terletak di masyarakat
sumber data melalui survei epidemiologi, pengamatan
epidemiologi dan penyaringan.
SUMBER DATA PRIMER
Morbiditas: survei wawancara kesehatan, survei kesehatan
masyarakat, survei catatan kesehatan, dan survei penyakit
tertentu.

13. Data Sekunder
Data dari hasil studi peneliti lain yang dikumpulkan.
Data sekunder kesehatan masyarakat diperoleh
dari fasilitas pelayanan kesehatan :
 Rumah Sakit,
 Puskesmas,
 Asuransi Kesehatan,
 Asuransi Kecelakaan,
 Pemeriksaan Fisik Berkala
 Pemeriksanaan laboratorium.

14. DI INDONESIA, DATA SEKUNDER DAPAT DIKUMPULKAN
MELALUI:
1. Data rumah sakit melalui formulir, termasuk Sistem
Laporan Rumah Sakit.
2. Data dari puskesmas untuk dilaporkan ke tingkat atas
melalui laporan bulanan dan laporan tahunan yang disebut
SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu
Puskesmas).

15. DI INDONESIA, DATA SEKUNDER DAPAT DIKUMPULKAN
MELALUI (lanjutan) :
3. Instansi yang berhubungan dengan kesehatan
baik pada tingkat nasional seperti Dinas Kesehatan,
Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan, dan
tingkat internasional seperti WHO juga mengumpulkan
jenis data sekunder yang dapat kita lihat melalui
sajian Riskesdas, Risfaskes, SDKI, Population and Vital
Statistics Report, Epidemiological Report dan lain-lain.

16. c
Identifikasi Secara
Sistematik
Terhadap Berbagai
Evidence

17. 5 (Lima) langkah menyusun prioritas masalah
berdasarkan Ad Hoc Committee (WHO 1996):
1. pertimbangan dari apa yang menjadi beban
penyakit
2. mengapa beban penyakit tersebut masih ada
3. kebijakan pembiayaan yang ada dapat intervensi
masalah yang ada
4. kebijakan pembiayan efektif  solusi intervensi di masa
mendatang
5. Apa saja sumber daya yang ada saat ini untuk
masalah beban penyakit tersebut.
PENENTUAN MASALAH KESEHATAN /
PELAYANAN PRIORITAS DI WILAYAH

18. Metode Untuk Menentukan
Prioritas Masalah
Kesehatan:

19. 1. Metode Matematika
Lima kriteria :
a. Luasnya Masalah (Magnitude),
b. Berat Kerugian Yang Ditimbulkan (Severity);
c. Ketersediaan Sumberdaya (Vulnerability),
d. Dukungan Politis Dan Masyarakat
(Community And Political Concerns) Dan
e. Ketersediaan Data (Affordability)

20. 2. Metode Delbeque
Metode ini menggunakan cara kualitatif panel
Expert untuk menentukan prioritas masalah.
Para pakar akan menetapkan kriteria yang
disepakati bersama,memberikan bobot
masalah dan menentukan skoringnya.

21. 3. Metode Delphi
Metode ini mirip seperti metode Delbeque
namun menggunakan diskusi terbuka dengan
mengajukan pendapat masing-masing
tentang masalah yang perlu diberi prioritas.

22. 4. Metode Disease Burden
Metode ini menggunakan teknik perhitungan
yang canggih dan kompleks melibatkn data
dan hari produktif yang hilang
yang disebabkan oleh masing-masing
masalah melalui perhitungan DALY
(Disease Adjusted Life Year).

23. 5. Metode perbandingan
Perbandingan antara pencapaian dengan
target yang ditetapkan untuk setiap
program
Metode ini menggunakan perbandingan target
yang ditetapkan dengan hasil capaian program
dalam kurun waktu satu tahun.

24. 1. Metode Analisis Pembiayaan (Cost Analysis)
atau Efektifitas Efisiensi
2. Metode Hanlon  4 kriteria:
1) besamya masalah (magnitude);
2) tingkat kegawatan masalah (emergency/seriousness);
3) kemudahan penanggulangan masalah (causability) dan
4) dapat atau tidaknya program dilaksanakan menggunakan istilah
PEARL (appropriateness, economic feasibility, acceptability,
resource availability, legality) faktor.
2 (Dua) Metode Dalam Penetapan Prioritas
Pemecahan Masalah Untuk Intervensi

25. adalah sebuah
proses untuk
mencari dan
menentukan
penyebab utama
dari masalah
Penelusuran akar masalah secara
sistematik dan komprehensif

26. 1. Untuk memperbaiki sebuah sistem yang lebih baik
sehingga mampu mencegah masalah yang sama
terjadi kembali
2. Membantu sebuah organisasi kesehatan untuk
mengidentifikasi resiko atau titik lemah dalam
proses, penyebab sistemik, dan hal-hal yang bisa
dilakukan sebagai tindakan korektif
Penelusuran akar masalah

27. sebuah desain untuk menjawab tiga pertanyaan
(1) Apa yang terjadi ?
(2) Mengapa hal itu terjadi ?
(3) Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah
hal tersebut kembali terjadi.
Penelusuran akar masalah :

28. 1. Diagram Tulang Ikan (Fishbone Diagrams/Ishikawa Diagrams/
Cause Effect Diagrams).  digunakan dalam sebuah tim untuk
mengkategorikan penyebab potensial suatu masalah serta
menjelaskan hubungan sebab-akibat dari seuatu masalah.
Lebih terstruktur dan dapat mengajarkan pada tim dan
individu mengenai proses/prosedur yang berlaku melalui
proses yang dilakukan.
Metode penelusuran akar masalah
secara sistematik dan komperhensif :

30. 2. Pohon Masalah/ Why-why Tree Diagram/
Five Why Tree Diagram
Menggali penyebab persoalan dengan bertanya “mengapa”
sampai lima level
Merinci masalah pokok menjadi pertanyaan-pertanyaan
kembali sehingga penentuan masalah lebih jelas
dan komperhensif.

31. dibuat berdasarkan pembalikan pernyataan negatif
dari pohon masalah menjadi positif serta memodifikasi
penyebab agar mengarah pada efek yang diinginkan.
Identifikasi penyebab masalah melalui Brainstorming
atau FGD dilakukan berulang sampai tidak lagi dapat
menjawab pertanyaan dari penyebab masalahnya.
dilanjutkan dengan pohon tujuan sebagai langkah
yang diambil untuk menggambarkan situasi di masa
depan yang diinginkan.

33. Penetapan isu strategis
Suatu isu akan menjadi strategis apabila berada pada
kondisi/situasi yang jika tidak diantisipasi, akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,
jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka
panjang.

34. Hal-hal yang menjadi pertimbangan
dalam menentukan isu strategis
(1) Aktual
(2) Problem
(3) Kekhalayakan
(4) Layak

35. dampaknya yang signifikan dengan karateristik
bersifat penting,
mendasar,
mendesak
menentukan tujuan
organisasi.
Isu strategis

36. Tolak Ukur Analisa Isu Strategis Terdiri
aktual
urgensi
relevansi
dampak positif
kesesuaian
sensitivitas

37. Tujuan
1. Mengidentifikasi sekelompok orang atau institusi
yang dapat mempengaruhi program/kebijakan
(baik secara positif/negatif);
2. Mengantisipasi bentuk pengaruh yang
diberikan kepada program/kebijakan (baik secara
positif/negatif);
Pemetaan pemangku kepentingan
3. Mengembangkan strategi untuk mendapatkan
dukungan terbaik yang paling efektif pada
program/kebijakan yang dibuat
4. Mengurangi hambatan sehingga program/
kebijakan dapat diimplementasi dengan baik.

38. Hal yang dapat dilakukan untuk pemetaan
pemangku kepentingan
brainstorming
identifikasi
penilaian
dukungan

40. High power, interested people : kelompok ini secara perlu
dilibatkan secara penuh dan berikan usaha yang maksimal
untuk membuatnya merasa puas
High power, less interested people : berikan usaha untuk
membuat mereka puas, namun jangan terlalu banyak sehingga
mereka menjadi bosan

41. Low power, interested people : pastikan mereka diberikan
informasi secara memadai dan yakinkan pada mereka bahwa
tidak ada masalah besar yang muncul. Kelompok ini seringkali
sangat detail dalam membantu program/kebijakan yang Anda
buat.
Low power, less interested people : lakukan monitoring
pada kelompok ini, namun jangan membuat mereka bosan
dengan bantuk komunikasi yang berlebihan.

42. 1 Gambaran tentang kepentingan para pemangku
kepentingan dalam kaitannya dengan perumusan
atau implementasi kebijakan
2. Identifikasi adanya potensi konflik antara pemangku
kepentingan karena kepentingan yang berbeda yang
dapat mengancam keberhasilan pelaksanaan suatu
kebijakan
Hasil dari pemetaan pemangku kepentingan

43. 3. Membantu memetakan struktur hubungan antara
pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan
bahan pertimbangan untuk menyusun kerjasama
atau koalisi
4. Membantu dalam merumuskan jenis partisipasi yang
diharapkan dari pemangku kepentingan yang
berbeda
Lanjutan

44. Analisis Kebijakan
UKM

45. a. Identifikasi kebijakan publik terkait UKM isu strategis
UKM merupakan setiap kegiatan untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dgn
sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat

46. Pencapaian sasaran dalam program Indonesia Sehat
pada RPJMN 2015-2019:
meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang
didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan
pelayanan kesehatan.
Tujuanpenguatan UKM

47. Dasar, asas, pokok-pokok kesehatan
masyarakat
a. Berbasis Masyarakat
b. Pendekatan peningkatan kesehatan
atau pencegahan penyakit
c. Kerjasama lintas sektor dan program
d. Pemberdayaan masyarakat
e. Dukungan sumber daya

48. Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama secara
terintegrasi dan berkesinambungan dengan lebih mengutamakan
upaya promotif-preventif
UKM yang dilakukan :
1. UKM Esensial  dilakukan oleh Puskesmas
untuk mendukung pencapaian SPM
kabupaten/kota
2. UKM Pengembangan.

49. UKM ESENSIAL
(1) Pelayanan Promosi Kesehatan,
(2) Pelayanan Kesehatan Lingkungan,
(3) Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Dan KB,
(4) Pelayanan Gizi,
(5) Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian
Penyakit.

50. UKM PENGEMBANGAN
Terdiri dari kegiatan yang sifatnya inovatif dan/atau
bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan,
disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan,
kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya
masing-masing.

51. Meliputi:
1. Kesehatan jiwa,
2. Kesehatan tradisional dan komplementer,
3. Kesehatan indera,
4. Kesehatan lansia,
5. Kesehatan UKS/UKGS,
6. Kesehatan kerja
7. Kesehatan olahraga
UKM PENGEMBANGAN

52. PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN
1. Memprioritaskan pelayanan UKM.
2. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan
UKM
PUSKESMAS WILAYAH TERPENCIL
1. Memprioritaskan pelayanan UKM.
2. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam
melaksanakan UKM
3. Penambahan kopetensi tenaga kesehatan.

53. Formulasi Opsi Kebijakan

54. a. Menyusun beberapa alternatif
opsi kebijakan
Dalam mengembangkan solusi kebijakan perlu
mempertimbangkan beberapa alternatif opsi
kebijakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam
menyusun alternatif kebjakan adalah
mengeliminasi faktor-faktor penyumbang masalah
dengan menelisik kebijakan yang ada saat ini.

55. • Beberapa hal yang menjadi sumber dalam mengembangkan
alternatif kebijakan adalah:
• Wewenang; melalui orang yang berwenang di bidang tersebut
• Wawasan; penggunaan intuisi, penilaian atau pengetahuan khusus
dari orang-orang tertentu yang dipercaya memahami suatu masalah
• Metode; memanfaatkan metode analissi yang inovatif
• Teori ilmiah; penggunaan penjelasan yang dibuat oleh ilmu-ilmu
sosial dan ekssakta sebagai sumber alternatif kebiajakan
• Motivasi; keyakinan, nilai dan kebutuhan dari penentu kebijakan
• Kasus parallel; pengalaman yang sama yang dialami oleh negara-
negara tetangga/lain dalam menangani problem yang sama
• Analogi; kemiripan antar masalah yang berbeda

56. b. Menguji alternatif opsi kebijakan
Setelah menyediakan dan menyusun beberapa alternative
opsi kebijakan, hal yang dilakukan selanjutnya adalah
menguji alternative opsi kebijakan.
Hasil penilaian yang akan dilakukan akan menghasilkan
informasi menyeluruh perihal konsekuensi dari setiap
alternative yang dapat dijadikan sebagai dasar membuat
keputusan

57. Pemantauan dan Evaluasi
terhadap Kebijakan UKM

58. a. Pemantauan
Pemantauan atau monitoring adalah bagian dari kegiatan
untuk mengikuti pelaksanaannya secara teratur dan terus
menerus dari keadan serta perkembangan kebijakan yang
telah di buat.
Monitoring dilakukan untuk memastikan program berjalan
on the track dengan berfokus pada input, aktivitas, output,
proses implementasi dan hasil lanjutan seperti hasil atau
outcome.
Oleh sebab itu, monitoring dilakukan ketika sebuah
kebijakan sedang diimplementasikan

59. Jenis- jenis monitoring :
•Kepatuhan (compliance)
•Pemeriksaan (auditing)
•Akuntansi (accounting)
• Eksplanasi (explanation)

60. b. Evaluasi
Evaluasi kebijakan dilakukan guna menguji
kemampuan suatu kebijkan dalam mengatasi
masalah. Evaluasi kebijakan juga dapat membantu
memberikan informasi tentang keberhasilan dan
kegagalan sebuah kebijakan sehingga dari tahap ini
akan dapat ditentukan prospek/gambaran masa
depan suatu kebijakan.

61. • Merumuskan masalah
• Penentuan kriteria evaluasi
• Identifikasi alternatif kebijakan
• Evaluasi alternatif kebijakan
Tahapan evaluasi kebijakan:

62. Kesimpulan
1. Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan upaya memelihara dan meningkatkan
kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan
dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
2. Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama dengan lima pelayanan
esensial yang harus diselenggarakan untuk mendukung pencapaian standar
pelayanan minimal kebupaten/kota bidang kesehatan baru kemudian
melaksanakan UKM pengembangan.
3. Dalam menyusun strategi untuk pengembangan upaya kesehatan masyarakat
diperlukan nilai dan sumber data yang akurat dan identifikasi secara
sistematis baik dari penentuan prioritas masalah dan akar masalah, isu
strategis, dan pemetaan pemangku kepentingan.
4. Tahapan analisa kebijakan, penyusunan opsi kebijakan serta pemantauan dan
evaluasi dilakukan secara sistematis untuk penyempurnaan kebijakan UKM
yang sedang dilaksanakan atau sebagai perbaikan untuk kebijakan
selanjutnya.