Dokumen tersebut membahas tentang kode etik profesi laboratorium medis yang mencakup prinsip-prinsip etik seperti kebaikan, keadilan, non-kejahatan, kejujuran, kesetiaan dan kerahasiaan yang harus dimiliki tenaga kesehatan termasuk laboratorium medis. Dokumen tersebut juga membahas sistem legislasi tenaga kesehatan yang mencakup uji kompetensi dan surat tanda registrasi.
3. Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua
ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan
pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini
menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap
lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun
dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya,
organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu
pengetahuan bidang kedokteran kesehatan dan hukum serta sumber-
sumber hukum lainnya. Yang dimaksud dengan hukum kedokteran
ialah bagian hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan medis (Sri
Siswati, 2013).
4. Pendahuluan
Etika bekerja di laboratorium adalah
sekumpulan sikap dan perilaku yang menjadi
ciri tenaga laboratorium medik yang
bertanggung jawab dan diperlukan untuk
memastikan bahwa seseorang bekerja sesuai
dengan tingkat standar yang diakui. Secara
profesional, etika profesi dapat meningkatkan
motivasi serta mengingatkan kita bahwa profesi
laboratorium medis terutama ditujukan untuk
melayani orang sakit dan promosi perawatan
kesehatan yang baik.
5. Tanpa adanya kode etik, maka akan berakibat pada keselamatan
nyawa dari seorang pasien. “Sebagai tenaga medis yang menangani
pasien secara langsung, maka perlu mengetahui karakteristik dari
setiap pasien, agar penanganan yang kita berikan aman tanpa adanya
insiden lainnya
Etika dan hukum kesehatan sama-sama merupakan alat untuk
mengatur tertibnya hidup bermasyarakat dalam bidang kesehatan.
Sebagai objeknya adalah sama yakni masyarakat baik yang sakit
maupun yang tidak sakit ( sehat ).
6. Etika profesi tenaga ahli laboratorium pada dasarnya berhubungan erat dengan etika
terhadap pasien dan keluarganya serta etika terhadap rekan sejawat. Selain itu, etika
juga harus ditegakkan terkait dengan alat, reagen dan prosedur kerja.
7. SISTEM LEGISLASI TENAGA KESEHATAN
1. Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
Sebelum dilakukan registrasi, tenaga kesehatan yang mengajukan registrasi
harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain harus mempunyai sertifikat
kompetensi yang diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus dari
perguruan tinggi.
2. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan
Pekerjaannya dikategorikan sebagai profesi, yakni pekerjaan yang dikerjakan
berdasarkan pendidikan formal tertentu, yang mensyaratkan adanya registrasi
dan Pemerintah mengatur pemberian Surat Tanda Registrasi (STR) melalui
ketentuan perundang- undangan, demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan
yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan.
8. Prinsip-prinsip etik yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan ,
meliputi:
1. Berbuat baik (Beneficience)
2. Keadilan (Justice)
3. Tidak merugikan (Nonmaleficience)
4. Kejujuran (Veracity)
5. Menepati janji (Fidelity)
6. Kerahasiaan (Confidentiality)
9.
10.
11. Agar seorang ATLM mampu melakukan peran dan tanggung jawab, baik
dalam pengelolaan, teknik, maupun profesi, sebagai upaya pemberian pelayanan
bermutu tinggi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selayaknya secara terus-
menerus melakukan pengembangan profesi dirinya, dengan:
1. mengikuti per-kembangan ilmu dan teknologi kesehatan pada umumnya dan
keilmuan laboratorium medik/klinik pada khususnya, dengan cara mengikuti
pendidikan ATLM setingkat diatasnya, pendidikan dan pelatihan, seminar,
pertemuan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan profesinya,
2. turut serta dalam pengembangan ilmu kelaboratoriuman medik/klinik melalui
penelitian,
3. dalam memantau perkembangan ilmu dan teknologi
4. menerapkan tambahan ilmu yang diperolehnya untuk meningkatkan pelayanan
profesional kepada masyarakat.
12. Cara mengatasi agar pelanggaran kode etik berkurang?
Agar pelanggaran kode etik bisa berkurang, cara mengatasi yang paling tepat
adalah memberikan sanksi yang memberatkan para pelanggar untuk memberikan
efek jera yang tinggi,Seperti contoh:
1. Diberikan surat peringatan dalam jangka waktu tertentu
2. Diberikan sanksi berupa UUD Kesehatan yang berlaku dan berhubungan
dengan kode etik profesi kesehatan
3. Selain itu dapat mengancam kelanjutan karir kedepanya