Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Hukum Kesehatan dan Etika Kesehatan Masyarakat
Similar to Hukum Kesehatan dan Etika Kesehatan Masyarakat (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (19)
Hukum Kesehatan dan Etika Kesehatan Masyarakat
- 1. Hukum Kesehatan dan Etika Kesehatan Masyarakat
- 2. OUTLINE MODUL MODUL Deskripsi Singkat Tujuan Pembelajaran Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan Bahan Ajar Langkah-langkah Pembelajaran Uraian Materi Rangkuman Latihan
- 3. DESKRIPSI SINGKAT Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relative masih baru berkembang di Indonesia. Hukum kesehatan merupakan cakupan dari aspek-aspek hukum perdata, hukum administrasi, hukum pidana dan hukum disiplin yang tertuju pada sub sistem kesehatan dalam masyarakat.
- 4. TUJUAN PEMBELAJARAN Tujuan Pembelajaran Umum • Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami hukum kesehatan dan etika kesehatan masyarakat. Tujuan Pembelajaran Khusus • Secara khusus setelah peserta mempelajari materi ini diharapkan dapat: • Menjelaskan proses legislasi hukum kesehatan; • Menjelaskan etika kesehatan.
- 5. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN PROSES LEGISLASI HUKES • Pengertian Hukes • Pembangunan Kesehatan Berdimensi HAM ETIKA KESEHATAN • Pengertian Etika Kesehatan Masyarakat • Argumentasi Etikolegal Dalam Permasalahan Kesehatan
- 6. BAHAN AJAR 1 •LCD dan Laptop 2 •Bahan Tayang 3 •Petunjuk Diskusi Kasus
- 7. LANGKAH PEMBELAJARAN Diskusi atau curah pendapat Ceramah dan tanya jawab Latihan
- 9. a. Pengertian Hukum Kesehatan • Pengertian Hukes • Sumber Hukum Hukes • Ruang Lingkup Hukes b. Pembangunan Kesehatan berdimensi HAM
- 10. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti, hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Hukum kesehatan tersebut mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan atau masyarakat
- 11. Konsep ruang lingkup dalam Hukum Kesehatan Konsep Konteks dalam Hukum Kesehatan Subjek Hukum 1. Orang (Person): Tenaga Kesehatan (Dokter, Perawat, Rekam Medis, Gizi, dsb), Pasien (keluarga pasien), 2. Badan Hukum: Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Organisasi Profesi, Asosiasi Fasilitas Kesehatan, institusi lainnya yang aktifitas utamanya di bidang kesehatan baik langsung maupun tidak langsung. Objek Hukum Perjanjian terapeutik (jasa medis) dan mencakup upaya pengobatan atau pelayanan kesehatan (tindakan pengobatan atau tindakan pencegahan, promotive maupun rehabilitative) atau inspanning verbintennis Perjanjian lainnya resultaat verbintennis: misalnya perjanjian pengadaan obat, alkes dan perjanjian kerja antara dokter atau tenaga kesehatan dengan Dinas Kesehatan atau pemda. Peristiwa Hukum Kelalaian Medis atau kesalahan medis (dianalisis kembali apakah ini termasuk pelanggaran hukum atau pelanggaran etis).
- 13. Sumber hukum dalam hukum kesehatan meliputi hukum tertulis, yurisprudensi, konsensus, traktat, dan pendapat para ahli (doktrin). Dilihat dari objeknya, maka hukum kesehatan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan (zorg voor de gezondheid) atau hukum kesehatan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan kompleks. Ada 30 (tiga puluh) jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan (Jayasuriya)
- 14. Secara umum dari lingkup hukum kesehatan, materi muatan yang dikandung di dalam asasnya ialah memberikan perlindungan kepada individu, masyarakat dan memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan agar tujuan kesehatan dapat tercapai. Ada lima fungsi yang mendasari hukum kesehatan, yaitu : 1. pemberian hak; 2. penyediaan perlindungan; 3. peningkatan kesehatan; 4. pembiayaan kesehatan, dan 5. penilaian terhadap kuantitas dan kualitas dalam pemeliharaan kesehatan (Jayasuriya)
- 15. Asas hukum kesehatan bertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar social (the right to health care) yang ditopang oleh dua hak dasar individual terdiri dari hak atas informasi (the right to information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination). (Hermien Hadiati Koeswadji) Tautan antara hukum kesehatan dengan hak untuk sehat : hak atas pemeliharaan kesehatan mencakup berbagai aspek yang merefleksikan pemberian perlindungan dan pemberian fasilitas dalam pelaksanaannya. Untuk merealisasikan hak atas pemeliharaan bisa juga mengandung pelaksanaan hak untuk hidup, hak atas privasi, dan hak untuk memperoleh informasi (Roscam Abing)
- 16. Ada beberapa asas hukum di dalam ilmu kesehatan, yaitu: a) “Sa science et sa conscience” artinya ya ilmunya dan ya hati nuraninya. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa kepandaian seorang ahli kesehatan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani dan kemanusiaannya. Biasanya digunakan pada pengaturan hak-hak dokter, dimana dokter berhak menolak dilakukannya tindakan medis jika bertentangan dengan hati nuraninya. b) “Agroti Salus Lex Suprema” artinya keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi. c) “Deminimis noncurat lex” artinya hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele. Hal ini berkaitan dengan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Selama kelalaian tersebut tidak berdampak merugikan pasien maka hukum tidak akan menuntut. d) “Res Ipsa liquitur” artinya faktanya telah berbicara. Digunakan di dalam kasus-kasus malpraktek dimana kelalaian yang terjadi tidak perlu pembuktian lebih lanjut karena faktanya terlihat jelas.
- 17. Politik Hukum dalam Proses Legislasi Hukum KesehatanRegulasi kesehatan adalah seperangkat aturan tertulis bidang kesehatan yang dibuat oleh badan legislatif maupun stakeholder terkait. Regulasi di bidang kesehatan dibuat dengan tujuan untuk mengatur pelaksanaan dan penyelenggaraan bidang kesehatan di Indonesia. Dinas Kesehatan memiliki peran sebagai regulator di daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan memiliki peran ganda dalam melakukan pembentukan regulasi kesehatan dan implementasinya di daerah
- 18. UUD 1945 Ketetapan MPR Undang-undang dan Perppu Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda Provinsi/Kabupaten/Kota) Dan Peraturan kepala daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
- 19. ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUU_AN Lex superiori derogat legi inferiori yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah (peraturan yang lebih tinggi kedudukannya akan didahulukan). Lex specialis derogat legi generali yaitu peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Lex posteriori derogat legi lex priori yaitu peraturan baru mengesampingkan peraturan yang lama.
- 20. a. Pengertian Etika Kesehatan Masyarakat •Pengertian Etika •Perbedaan Etika dan Hukum •Asas-asas Etika Kesehatan b. Argumentasi Etikolegal dalam Permasalahan Kesehatan
- 21. Etika adalah pedoman, patokan, ukuran untuk menilai perilaku manusia yang baik atau buruk yang berlaku secara umum dalam kehidupan bersama. (Veronika Komalawati) Secara sistematis, etika dibedakan menjadi 2 jenis: a. Etika Umum, membahas mengenai prinsip-prinsip dasar dari masyarakat. b. Etika Khusus, menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral masing-masing bidang kehidupan manusia. Kajian etika dan hukum kesehatan mengharuskan Anda memahami perbedaan yang tidak sederhana antara etika dan hukum kesehatan. Di mana teknologi yang berkembang semakin canggih mengakibatkan arus informasi mudah akses. Namun, juga turut menyumbang persepsi yang seringnya keliru memaknai mengenai etika dan hukum dalam bidang kesehatan. Etika dan Hukum kesehatan memiliki perbedaan dan persamaan tentunya.
- 22. •Nilai •Organisasi Profesi ETIKA •Norma Hukum (Konkrit) •Penegak Hukum •Alat Bukti HUKUM
- 23. No. Perbandingan Etika dan Hukum Kesehatan Persamaan Perbedaan 1. Etika dan hukum kesehatan sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat dalam bidang kesehatan. Etika kesehatan hanya berlaku dilingkungan masing-masing profesi kesehatan, sedangkan hukum kesehatan berlaku untuk umum. 2. Sebagai objeknya adalah sama yakni masyarakat baik yang sakit maupun yang tidak sakit (sehat). Etika kesehatan disusun berdasarakan kesepakatan anggota masingmasing profesi, sedangkan hukum kesehatan disusun oleh badan pemerintahan, baik legislative (Undang-Undang = UU, Peraturan Daerah = Perda), maupun oleh eksekutif ( Peraturan Pemerintah / PP, Kepres. Kepmen, dan sebagainya). 3. Masing-masing mengatur kedua belah pihak antara hak dan kewajiban, baik pihak yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan maupun yang menerima pelayanan kesehatan agar tidak saling merugikan. Etika kesehatan tidak semuanya tertulis, sedangkan hukum kesehatan tercantum atau tertulis secara rinci dalam kitab undang-undang atau lembaran Negara lainnya. 4. Keduanya menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi, baik peyelenggara maupun penerima pelayanan kesehatan. Sanksi terhadap penyelenggaraan etika kesehatan berupa tuntunan, biasanya dari organisasi profesi, sedangkan sanksi pelanggaran hukum kesehatan adalah “ tuntutan “, yang berujung pada pidana atau hukuman. 5. Baik etika maupun hukum kesehatan merupakan hasil pemikiran dari para pakar serta pengalaman para praktisi bidang kesehatan. Pelanggaran etika kesehatan diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik Profesi dari masing-masing organisasi profesi, sedangkan pelanggaran hukum kesehatan diselesaikan lewat pengadilan. 6. Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik, sedangkan untuk pelanggaran hukum pembuktiannya memerlukan bukti fisik.
- 24. Proses legislasi hukum kesehatan berpedoman kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar dengan melihat hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Dalam proses legislasi hukum kesehatan selalu dipengaruhioleh politik hukum.
- 25. Etika kesehatan masyarakat adalah suatu tatanan moral berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara universal dalam eksistensi mencegah perkembangan resiko pada individu, kelompok dan masyarakat yang mengakibatkan penderitaan sakit dan kecacatan, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Etika kesehatan masyarakat sangat berbeda dengan etika kedokteran yang menyatakan bahwa dalam menjalankan pekerjaan kedokteran seorang dokter janganlah dipengaruhi oleh pertimbangan- pertimbangan pribadi, seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi hidup makhluk insani, seorang dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan, seorang dokter harus tetap memelihara kesehatan dirinya.
- 26. KASUS
- 28. Kasus Permasalahan berkembangnya nyamuk malaria yang mengakibatkan penyakit malaria di wilayah Bukit Menoreh yang berlokasi di tiga kabupaten menjadi perhatian serius pemerintah. Bahkan permasalahan ini melibatkan tiga kementerian yang terdiri Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI, serta Kementerian Dalam Negeri RI untuk fokus mengentaskan bukit menoreh terbebas dari malaria. Berbagai upaya perlu dilakukan dengan melibatkan baik pemerintah daerah maupun dengan bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Berikan argumentasi saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 1. Bagaimana bentuk upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah lintas batas wilayah dalam kasus di atas? 2. Dapatkah Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 293 Tahun 2009 tentang eliminasi malaria, digunakan sebagai landasan yuridis dalam penyelesaian masalah ini? 3. Bagaimana mekanisme penanganan lintas batas wilayah dan stakeholder terkait dalam penanganan kasus di atas? Dapatkah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota lintas batas membuat kebijakan hukum daerah secara bersama-sama? Jelaskan argumentasi saudara!
- 30. Terima Kasih