Aspek legal dan legislasi pelayanan kebidanan
•
2 likes•4,212 views
Aspek legal dan legislasi pelayanan kebidanan
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Aspek legal dan legislasi pelayanan kebidanan
Similar to Aspek legal dan legislasi pelayanan kebidanan (20)
More from Hetty Astri
More from Hetty Astri (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Aspek legal dan legislasi pelayanan kebidanan
- 1. Aspek Legal dan Legalisasi Pelayanan Kebidanan Semester 02 Kegiatan Belajar I Etikolegal dalam Praktik kebidanan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Jakarta 2013 Modul III
- 2. Siapakah Bidan? Bidan adalah Seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku, dicatat, diberi ijin secara sah untuk menjalankan praktik (Ikatan Bidan Indonesia)
- 3. Siapakah Bidan? Bidan adalah Seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku (Permenkes No.1464/Menkes/X/2010)
- 4. Siapakah Bidan? Bidan adalah Wanita yang telah diakui secara regular dala program pendidikan kebidanan sebagai mana yang telah diakui skala yuridis, dimana ia ditempatkan dan telah menyelesaikan pendidikan kebiadanan dan memperoleh izin melaksanakan praktik kebidanan. (WHO)
- 5. Siapakah Bidan? Bidan adalah Seorang yang telah menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui oleh Negara serta memperoleh kualifiksi dan diberi izin untuk melaksanakan praktik kebidanan dinegara itu (International Confederation of Midwife)
- 6. Latar Belakang Sistem Legislasi Tenaga Bidan 1. UUD 1945 2. UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. 3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 4. Bidan erat hubungannya dengan penyiapan sumber daya manusia. 5. Visi Pembangunan kesehatan Indonesia Sehat 2010
- 7. Otonomi Bidan 1. Permenkes No. 1464/MENKES/X/2010 Tentang registrasi dan praktik bidan. 2. Standar Pelayanan Kebidanan, 2001. 3. Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 369/Menkes/SK/III/ 2007 Tentang Standar Profesi Bidan. 4. UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 5. PP No 32/Tahun 1996 Tentang tenaga kesehatan.
- 8. Otonomi Bidan 6. Kepmenkes Republik Indonesia 1277/Menkes/SK/XI/2001 Tentang organisasi dan tata kerja Depkes. 7. UU No 22/ 1999 Tentang Otonomi daerah. 8. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 9. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung, dan transplantasi. 10. KUHAP, dan KUHP, 1981.
- 9. Otonomi Bidan 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 585/ Menkes/ Per/ IX/ 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik. 12. UU No. 10/1992 Tentang pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. 13. UU No. 23/2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dalam Rumah Tangga.
- 10. Legislasi Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (pengaturan kewenangan), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan).
- 11. Legislasi Minimal sekarang para bidan yang membuka praktek atau memberikan pelayanan kebidanan harus memiliki ijasah setara D3.
- 12. Tujuan Legislasi 1. Mempertahankan kualitas pelayanan 2. Memberi kewenangan 3. Menjamin perlindungan hukum 4. Meningkatkan profisionalisme
- 13. Registrasi Registrasi adalah sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodic guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat- syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan tesebut.
- 14. Tujuan Registrasi 1. Meningkatkan keemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang berkembang pesat. 2. Meningkatkan mekanisme yang obyektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus mal praktik. 3. Mendata jumlah dan kategori melakukan praktik
- 15. Syarat Registrasi 1. Fotokopi ijasah bidan 2. Fotokopi Transkrip nilai akademik 3. Surat keterangan sehat dari dokter 4. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- 16. Lisensi Lisensi adalah proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang berwenang berupa surat ijin praktik yang diberikan kepada tenaga profesi yang telah teregistrasi untuk pelayanan mandiri.
- 17. Tujuan Lisensi 1. Tujuan umum dari lisensi adalah untuk melindungi masyarakat dari pelayanan profesi 2. Tujuan khusus dari lisensi adalah memberikan kejelasan batas wewenang dan menetapkan sarana prasarana.
- 18. Aplikasi Lisensi Aplikasi Lisensi dalam praktik kebidanan adalah dalam bentuk SlPB (Surat Ijin Praktik Bidan). SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Depkes RI kepada tenaga bidan yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.