perencanaan pajak

1. E LEARNING MNJ PAJAK
HARI : RABU/14 OKTOBER2015
KELAS MALAM 22A DAN 22B
TUGAS
1.KEMARIN SAUDARA TELAH PELAJARI MATERI INI,
SAUDARA INGAT INGAT LAGI TENTANG PERENCANAAN Pph
Pasal 21.
2.BUATLAH PERENCANAAN PPh PASAL 21, ILUSTRASI
KASUS MAUPUN ANGKA BEBAS, HASIL AKHIR ADA
PENGHEMATAN PAJAK. PEKERJAAN DI TULIS TANGAN DAN
DIKUMPULKAN KE PENGAJARAN FAK KAMPUS 2 PADA HARI
SELASA 20 OKTOBER 2015.

2. PERENCANAAN PAJAK
1. Definisi Pajak
2. Definisi Perencanaan Pajak:
Tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi
pajaknya, yang tekanannya képada pengendalian setiap
transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Sedangkan tujuannya
adalah bagaimana pengendalian itu dapat mengefisiensikan
jumlah pajak yang akan dibayar kepada Negara.
1. Perencanaan Pajak (Tax Planning/Tax Management): Cara-cara
menghemat pembayaran pajak yang tidak bertentangan dengan
peraturan perpajakan.
2. Perencanaan pajak yang diterapkan oleh Wajib Pajak tententu,
belum tentu sesuai apabila diterapkan oleh Wajib Pajak yang
lainnya.

3. ASPEK-ASPEK MANAJEMEN PAJAK
 Aspek Formal dan Administrasi dalam
Perencanaan Pajak
 Aspek Material dalam Perencanaan Pajak
 Penghindaran Sanksi Pajak
 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan
 Pengendalian Pajak

4. TAHAPAN DALAM MEMBUAT
PERENCANAAN PAJAK
 Analisa Informasi (Data) yang ada: Fakta
yang relevan, Faktor Pajak, dan Non Pajak.
 Buat Satu Model atau Lebih Rencana
Besarnya Pajak
 Evaluasi atas Perencanaan Pajak
 Mencari Kelemahan dan Kemudian
Memperbaiki Rencana Pajak
 Memutakhirkan Rencana Pajak

5. KARAKTERISTIK PERENCANAAN
PAJAK
 Legal, tidak bertentangan dengan peraturan
perpajakan yang berlaku
 Integral, merupakan bagian integral dari
perencanaan menyeluruh perusahaan
 Valid, didukung dengan bukti-bukti yang memadai,
misalnya: agreement. invoice dan accounting
treatment.
 Cash flow, berhubungan dengan kegiatan
mengendalikan cash flow.
 Net Present Value, memaksimalkan net present
value.

6. TAHAP-TAHAP PERENCANAAN PAJAK
1. Tahap Pemahaman
a. Memahami Peraturan Perpajakan.
b. Memahami Kondisi Internal.
c. Memahami Kondisi Eksternal.
d. Memahami Variabel-variabel Perencanaan Pajak.
- Variabel Entitas
1) Memindahkan Penghasilan
2) Memindahkan Biaya
3) Melakukan Transfer Pricing
- Variabel Waktu
- Variabel Peraturan Perpajakan
- Variabel Karakteristik (Kekhususan) Peraturan P6jak
2. Tahap Penentuan Tujuan
3. Tahap Pemilihan Strategi
4. TahapPenentuanTeknik
5. Tahap Implementasi
6. Tahap Evaluasi

7. Strategy umum tax planning
 Tax saving
 Tax avoidance
 Menghindari pelanggaran terhadap
peraturan perpajakan yang berlaku
 Penundaan pembayaran kewajiban pajak
 Mengoptimalkan kredit pajak yang
diperkenankan

8. ASPEK STRATEGIS PERENCANAAN
PAJAK
1. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Bentuk Entitas Usaha Wajib Pajak
2. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Tujuan Wajib Pajak
a. Mengoptimalkan Beban Pengeluaran
b. Menghindari Sanksi Perpajakan
c. Menunda atau Mengangsur Pembayaran Pajak
d. Memaksimalkan Sumber Pendanaan Perusahaan
f. Memaksimalkan Transaksi Dalam Satu Group Perusahaan
g. Memaksimalkan Pembayaran Pajak-Pajak, dan Zakat, Sebagai
Pengurang Penghasilan
3. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Kondisi Internal Wajib Pajak
a. Memaksimalkan Kompensasi Kerugian
b. Melakukan Merger
c. Penentuan Metode Penyusutan Aktiva Tetap
4. Aspek Strategis Berkaitan Dengan Kondisi Eksternal Wajib Pajak

9. PERENCANAAN PAJAK UNTUK PAJAK
PENGHASILAN
1. Memaksimalkan Pengecualian-Pengecualian atas Objek
Pajak
Contoh:
PT. Bangun Jaya pada awal tahun 2003 memiliki kepemilikan
saham di PT Aneka Rupa sebagai bentuk investasinya sebesar
24 %. Pada tanggal 15 Januari 2004 PT Aneka Rupa
mengumumkan akan membagikan dividen untuk laba tahun
2003.
2. Memaksimalkan Pengurang Yang Diperkenankan
3. Memindahkan (Menggeser/Menunda)
4. Menyegerakan Pembebanan Biaya
5. Memaksimalkan Pajak yang Dapat Dikreditkan

10. PERENCANAAN PAJAK UNTUK PAJAK
PENGHASILAN (Cont.)
6. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25
7. Menggunakan Nama Perkiraan (Pos) Yang Sesuai
8. Biaya-Biaya yang Berkaitan Dengan Pemberian Kesejahteraan Kepada Karyawan
9. Pengelolaan Transaksi yang Berkaitan Dengan Withholding Tax
10.Kepemilikan Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri
a) Berasal dan laba ditahan;
b) Minimal penyertaan 25% (tidak disyaratkan bagi Koperasi); dan
c) Memiliki usaha aktif diluar kepemilikan saham
11.Income Spreading
12.Transaksi Induk-Anak Perusahaan dan Pihak Yang Memiliki Hubungan
Istimewa
13.Piutang TakTertagih
14.Bunga Pinjaman dan Deposito
15.Biaya Entertainment
16.Penyetaraan (Ekualisasi) SPT

11. Strategi Efisiensi PPh Badan
 Usahakan Penghasilan tsb termasuk dalam Non Taxable
Income Cfm Pasal 4 ayat (3) UU PPh (Maximize
exemption)
 Maximizing Deductible Expense
 Menunda Penghasilan
 Percepat Pembebanan Biaya
 Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan
 Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar
 Permohonan penurunan pembayaran angsuran PPh
pasal 25
 Pengelolaan transaksi yang biayanya tidak boleh
dikurangkan secara fiskal

12. Strategi Efisiensi PPh Badan
 Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian
kesejahteraan kepada karyawan
 Transaksi yang berkaitan dengan withholding tax
 Perlakuan atas Penyertaan pada Perseroan Terbatas
dalam Negeri
 Merger antara perusahaan yang terus menerus rugi dengan
perusahaan yang laba
 Pemecahan Satu Perusahaan Menjadi beberapa
Perusahaan
 Pengelolaan Transaksi Afiliasi
 Pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 dan PPh
Pasal 23

13. Strategi Efisiensi PPh Badan
 Kebijakan Piutang tak tertagih
 Kebijakan Penempatan Deposito
 Pengelolaan Biaya Entertainment
 Ekualisasi SPT PPh Badan dengan PPh
Pasal 21, 23/26, Final dan PPN
 Hindari Beban Pajak Orang Lain

14. Strategy efisiensi atas biaya
kesejahteraan karyawan
 Memanfaatkan biaya natura yang merupakan
keharusan
 Memanfaatkan biaya makanan dan minuman untuk
karyawan.
 Jika laba kena pajak diatas Rp 100 juta dan pengenaan
PPh badannya tidak final, kesejahteraan karyawan
dalam bentuk natura diupayakan seminimal mungkin.
 Jika rugi, merubah pemberian natura menjadi
tunjangan berupa uang hanya akan menaikkan PPh
pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.

15. Transaksi yang berkaitan dengan
withholding tax
 Perusahaan yg membayarkan withholding tax,
pajak yang dibayarkan ini tidak boleh
dibebankan sebagai biaya
 Nilai transaksi digross-up, sehingga nilai
transaksi dalam kontrak sudah termasuk pajak
yang harus dipungut

16. PENYERTAAN PADA PT DALAM NEGERI
 Dividen atas penyertaan pada PT Dalam
Negeri tidak menjadi objek pajak jika :
Dividen berasal dari cadangan laba yang
ditahan
Kepemilikan saham minimum 25 % dari jumlah
modal yang disetor
Holding Company harus mempunyai usaha
aktif di luar penyertaan tersebut

17. Dalam hal perusahaan mempunyai
usaha aktif
1. Investasi pada perusahaan listed
a. Biaya bunga atas pinjaman yang digunakan untuk
pembelian saham tidak boleh dibiayakan
b. Karena atas transaksi saham di bursa efek dikenakan PPh
Final saat transaksi, maka biaya bunga tersebut tidak perlu
dikapitalisasi
2. Investasi pada perusahaan non listed
a. Biaya bunga atas pinjaman yang digunakan untuk pembelian
saham tidak boleh dibiayakan dan harus dikapitalisasi sebagai
penambah harga perolehan saham
b. Selisih antara harga perolehan saham dengan harga jual
diakui sebagai laba atau rugi

18. Holding di luar negeri
Beberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan:
 Negara tersebut tidak termasuk di salah satu dari
negara yang disebutkan dalam KMK nomor:
650/KMK.04/1994, sebab walaupun holding tersebut
tidak membagikan dividen, tetap terhutang pajak
penghasilan di Indonesia
 Negara tersebut mempunyai tax treaty dengan
Indonesia, sehingga tariff pemotongan pajak atas
dividennya lebih rendah dari tariff umum
 Negara tersebut tidak mengenakan pajak penghasilan
ataupun mengenakan dengan tariff yang lebih rendah
dari tariff pajak penghasilan Indonesia

19. Permohonan Pengurangan PPh
Pasal 25
 Jika diproyeksikan dalam tahun berjalan
akan terjadi penurunan laba kena pajak,
dikhawatirkan pada akhir tahun akan terjadi
kelebihan pembayaran PPh Pasal 25 WP
dapat mengajukan permohonan penurunan
Angsuran PPh Ps. 25 disertai proyeksi laba
pada akhir tahun dan alasan terjadinya
penurunan laba.

20. Ekualisasi PPh Badan dengan PPh Pasal
21, 23/26, Final dan PPN
 Ekualisasi PPh Badan dengan PPh pasal 21
 Ekualisasi PPh Badan dengan PPh pasal
23/26/final
 Ekualisasi PPh Badan dengan PPN

21. PERENCANAAN PAJAK UNTUK PAJAK
PENGHASILAN (Cont)
 PAJAK UNTUK PPh PASAL 21
- Prinsip-prinsip?
 PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPh
PASAL 23/26/PPh FINAL
- PPh Pasal 23/26/PPh Final
- PPh Pasal 23/26 Non PPh Final

22. Strategi efisiensi PPh 21
 Perusahaan dalam keadaan untung dan
sebagian besar karyawan penghasilannya
berada pada level PPh 5 % - 25 % dengan
merubah pemberian natura menjadi
tunjangan kas
 Perusahaan dalam keadaan rugi, lebih
banyak memberikan imbalan pada karyawan
dalam bentuk natura

23. PPh Pasal 23/26/Final – Strategi efisiensi
 Perhatikan jenis objek pajak dan tarif pajak
 Untuk PPh Final, hindari penggunaan
konsultan berjenjang agar biaya lebih murah
 Untuk transaksi LN, pastikan diperoleh
Certificate of Residence

24. PPh Pasal 23/26/Final – Strategi efisiensi
Jika pihak ketiga tidak mau dipotong PPh Pasal 23/26
- Perusahaan membayarkan withholding tax, pajak
yang dibayarkan ini tidak boleh dibebankan sebagai
biaya.
- Nilai transaksi digross up, sehingga nilai transaksi
dalam kontrak sudah termasuk pajak yang harus
dipungut.

25. PPh Pasal 23/26/Final – Strategi efisiensi
Contoh :
Perusahaan akan menyewa kantor dari Bapak Agus Rp. 90.000.000,00 untuk 4
tahun, Agus tidak bersedia dipotong pajaknya sebesar 10%.
Perusahaan membayarkan withholding tax :
10% x Rp. 90.000.000 = Rp. 9.000.000  tidak boleh dibebankan sebagai
biaya
Nilai transaksi digross-up :
100/90 x Rp. 90.000.000 = 100.000.000
Withholding tax atas sewa 10% x 100.000.000 = Rp. 10.000.000  boleh
dibiayakan
# Tax Saving (30% x Rp. 10.000.000) – Rp 1.000.000 = Rp. 2.000.000

26. PERENCANAAN PAJAK UNTUK PPN
1. Penundaan Pembayaran PPN
2. Penggunaan Faktur Pajak Sederhana
3. Menghindari Sanksi Administrasi yang
Berkaitan Dengan Faktur Pajak
4. Perencanaan PPN Lainnya