PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dengan pendekatan neraca yang mengakui kewajiban dan aset pajak tangguhan atas konsekuensi fiskal masa depan dari perbedaan waktu dan sisa rugi yang belum dikompensasi. PSAK 46 berlaku untuk akuntansi pajak penghasilan termasuk pajak luar negeri berdasarkan laba kena pajak dan menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyaj

1. PSAK 46 Tentang Pajak
Penangguhan
Disusun Oleh : Indri Yanti
NPM : CA417121085
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI

2. TANGERANG
2018
PENDAHULUAN
Pajak sebagai iuran wajib kepada kas negara merupakan hal yang
harus dijunjung tinggi keberlangsungannya, baik ketaatan masyarakat
dalam menyetor pajak, ataupun keakuratan perhitungan pajak itu sendiri.
Pembayaran pajak di Indonesia masuk dalam kas negara sekitar 75% dari
jumlah kas yang ada. Sehingga pajak dominan berpengaruh terhadap
penusunan anggaran belanja negara. Tetapi masih banyak masyarakat di
lapisan bumi pertiwi ini yang tidak sadar akan pajak dan bahkan
memanfaatkan uang pajak untuk memperkaya diri sendiri, kelompok, dll.
Untuk menentukan laba atau pajak kena penghasilan dalam pelaporan
akuntansi, wajib pajak sering mengalami permasalahan akibat perbedaan
peraturan perpajakan dengan pernyataan standar keuangan akuntansi.
Perbedaan tersebut terdiri dari perbedaan sementara (temporary different)
dan perbedaan tetap (permanent different). Perbedaan tetap tidak boleh
dimasukkan ke dalam laporan laba rugi karena berdasar aturan perpajakan
bukan merupakan penghasilan. Sedangkan perbedaan sementara boleh
diakui, sehingga harus dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui laba
fiskal perusahan.
PSAK 46 mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan
dalam:
• Mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan
periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut: (a) Pemulihan nilai
tercatat aktiva dan pelunasan nilai tercatat kewajiban yang disajikan di
dalam neraca, (b) Transaksi atau kejadian lain dalam periode berjalan
yang diakui dan disajikan didalam laporan komersial perusahaan.

3. • Pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang
belum dikompesasikan, penyajian pajak penghasilan di dalam laporan
keuangan komersial dan pengungkapan informasi yang berhubungan
dengan pajak penghasilan Prinsip Dasar Akunansi Pajak Penghasilan.
Prinsip Dasar Akuntansi Pajak Penghasilan
Akuntansi pajak penghasilan seperti diatur dalam PSAK 46 menggunakan
dasar akrual, yang mengharuskan untuk diakuinya pajak penghasilan yang
kurang dibayar atau terutang dan pajak yang lebih bayar dalam tahun
berjalan.
Prinsip dasar:
• Tujuan PSAK 46 adalah untuk mengatur akuntansi pajak penghasilan.
Dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode
berjalan dan mendatang yaitu pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat
aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan
entitas. Transaksi-transaksi lain pada periode kini yang diakui pada
laporan keuangan entitas. Pernyataan ini juga mengatur aset pajak
tangguhan yang berasal dari rugi yang dapat dikompensasi ke tahun
berikut.
• Ruang Lingkup PSAK 46 yaitu, PSAK ini diterapkan untuk akuntansi
pajak penghasilan termasuk semua pajak luar negeri yang didasarkan
pada laba kena pajak. Pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak
yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama
atas distribusi kepada entitas pelapor. Pajak penghasilan tidak berlaku
pada hibah pemerintah, tetapi berlaku atas perbedaan temporer yang
dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi.
• Dalam PSAK 46 dikenal istilah-istilah mengenai beban pajak
(penghasilan pajak), laba akuntansi, laba kena pajak, pajak penghasilan,
pajak penghasilan final, pajak kini, perbedaan temporer.

4. • Dasar pengenaan pajak aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan.
Dasar pengenaan pajak liabilitas adalah jumlah
tercatat liabilitas dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan
untuk tujuan pajak berkenaan denganliabilitas tersebut pada periode
masa depan.
• Dalam laporan keuangan konsolidasi, perbedaan temporer ditentukan
dengan membandingkan nilai tercatat aset liabilitas pada laporan
keuangan konsolidasi.
• Entitas menentukan dasar pengenaan pajak merujuk pada SPT masing-
masing entitas, jika entitas tidak diizinkan oleh peraturan yang berlaku
untuk membuat SPT konsolidasi. Jumlah pajak yang telah dibayar untuk
periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang, maka
selisihnya diakui sebagai aset.
• Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak
tanggugan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak berasal
dari pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan awal aset
atau liabilitas dari suatu transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis
dan tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak. Pajak kini
dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada
laporan laba rugi, kecuali bila penghasilan berasal dari kombinasi bisnis
dan transaski yang diakui periode yang sama atau berbeda di luar laporan
laba rugi.
• Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat
Ketetapan Pajak (SKP) harus dibebankan sebagai pendapatan atau
beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan, kecuali apabila
diajukan keberatan dan atau banding. Jumlah tambahan pokok pajak dan
denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya
sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset. Apabila terdapat
kesalahan maka perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25.
Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat
Ketetapan Pajak (SKP) harus dibebankan sebagai pendapatan atau

5. beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan, kecuali apabila
diajukan keberatan dan atau banding.
• Atas perbedaan antara nilai tercatat menurut akuntansi dan DPP menurut
pajak atas aset dan liabilitas yang dikenai pajak final, tidak dilakukan
pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Selisih antara jumlah
PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak
kini pada perhitungan laba.
Beban Pajak Tangguhan dan Pendapatan Pajak Tangguhan
Beban PPh terdiri atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan /
pendapatan pajak tangguhan. Pajak kini (current tax) merupakan jumlah
PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak pada satu periode. Pajak
Penghasilan diperlakukan sebagai biaya bagi perusahaan. Oleh karena itu
Pajak Penghasilan harus diasosiasikan dengan laba dimana pajak
penghasilan tersebut dikenakan atau diperhitungkan. Proses untuk
mengasosiasikan Pajak Penghasilan dengan llaba dimana pajak itu
dikenakan disebut Alokasi Pajak.
Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan
sedangkan pendapatan pajak tangguhan mengakibatkan aset pajak
tangguuhan.
Aset Pajak Tangguhan
Aset pajak tangguhan (defered tax liabilities) timbul apabila beda waktu
yang menyebabkan terjadinya koreksi positif sehinggga beban pajak
menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan
perpajakan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada
periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh
dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
Kewajiban Pajak Tangguhan

6. Kewajiban pajak tangguhan (defered tax liabilities) timbul apabila beda
waktu menyebabkan terjadinya koreksi negatif sehingga beban pajak
menururt akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan
perpajakan. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk
periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena
pajak.
Pencatatan dan Penyajiannya
Pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi
fiskal yang masih dapat dikompensasikan dan beda waktu antara laporan
keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan
pajak, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Karena tarif Pajak
Penghasilan berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka diperlukan suatu
metode alokasi agar ‘
Akuntansi Pajak Dr Harnovinsah Ak Pusat Pengembangan Bahan Ajar
Universitas Mercu Buana http://www.mercubuana.ac.id 7.
PPh final a)
b). Apabila nilai tercatat aset atau kewajiban yang berhubungan dengan
PPh final berbeda dari Dasar Pengenaan Pajaknya, maka perbedaan pajak
tersebut tidak boleh diakui sebagai aset atau kewajiban pajak tangguhan.
c). Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, beban pajak diakui
proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui
pada periode berjalan.
d) Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang
dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai
Pajak Dibayar Dimula dan Utang Pajak. Akun PPh final dibayar dimuka
harus disajikan terpisah dari PPh final yang masih harus dibayar.
Perlakuan akuntansi untuk hal khusus:

7. 1. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dalam
Surat Ketetapan Pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau
beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan.
2. Apabila diajukan keberatan dan atau banding, pembebanannya
ditangguhkan.
3. Apabila terdapat kesalahan mendasar, perlakuan akuntansinya
mengacu pada PSAK 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk
periode berjalan, kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan
akuntansi. Penyajian dalam laporan keuangan: Laba sebelum PPh
PPh: Pajak Kini Pajak Tangguhan xxx xxx xxx ‘12 5 Akuntansi Pajak
Dr Harnovinsah Ak Pusat Pengembangan
Kesimpulan
PSAK No.46 merupakan standar yang mengatur perlakuan akuntansi pajak
penghasilan dengan menerapkan pendekatan neraca. Pendekatan neraca
mengakui adanya kewajiban dan aktiva pajak tangguhan terhadap
konsekuensi fiskal masa depan sebagai akibat adanya perbedaan waktu
dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan.
Apabila ada perusahaan belum menerapkan PSAK No.46 sehingga
perubahan penerapan kebijakan yang baru menyebabkan laporan
keuangan harus disajikan kembali. Dari hasil penyajian kembali tersebut
diketahui bahwa penerapan PSAK No.46 mengakibatkan munculnya akun
baru yaitu aktiva pajak tangguhan yang menambah jumlah aktiva
perusahaan sebagai akibat dari adanya manfaat pajak tangguhan yang
mengurangi beban pajak perusahaan.
Adanya manfaat pajak tangguhan juga mengakibatkan bertambahnya laba
perusahaan sehingga meningkatkan ekuitas perusahaan.

8. Daftar Pustaka
http://mercubuana.ac.id/files/AkuntansiPajak/AKUNTANSI%20PERPAJAK
AN-M14.pdf
http://keuanganlsm.com/mengenai-psak-46-tentang-pajak-
penangguhan/