2. 1 Jenis-Jenis Perencanaan Pajak
Outline
2 Aspek Kebijakan Akuntansi dan Administrasi
4 Efisiensi Dalam Tax Planning
Tax Planning for Income Tax
Alternative Choice for Report Basic
Aspek Lingkungan Perpajakan
3
5
6
7 Tax Planning for PPN
8 Penelahaan Pajak
3. Perencanaan Pajak
Tax Planning
• Tax Planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun a
ktivitas keuangan guna menmdapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal.
• Secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak
berusaha mendapat penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak
(tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961).
• Tax planning merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan itu leg
al karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diat
ur / loopholes. (Gunawan)
• Syarat-syarat perencanaan pajak adalah sebagai berikut :
• Tidak melanggar ketentuan perpajakan
• Dapat diterima secara bisnis
• Bukti-bukti pendukungnya memadai
4. Perencanaan Pajak
Jenis-Jenis Tax Planning
• National Tax Planning praktiknya berpedoman pada Undang-Undang domestik. Perencana
an pajak jenis ini biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak badan yang hanya memiliki usaha di I
ndonesia saja atau melakukan transaksi dengan Wajib Pajak dalam negeri saja.
• International Tax planning biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak badan yang memiliki kegia
tan usaha di dalam negeri dan di luar negeri. Perencanaan pajak ini dilakukan jika Wajib Paj
ak melakukan transaksi tak hanya dengan Wajib Pajak dalam negeri, tetapi juga dengan Waj
ib Pajak di luar negeri. Berbeda dengan National Tax Planning, International Tax Planning ha
rus turut memperhatikan Undang-Undang atau perjanjian pajak (Tax Treaty) dari negara-neg
ara yang ikut terlibat.
5. Perencanaan Pajak
Aspek-Aspek Dalam Tax Planning
• Aspek Formal dan Administratif
a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan NPPKP (Nomor Pengukuhan Pe
ngusaha Kena Pajak)
b. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
c. Memotong dan atau memungut pajak
d. Membayar pajak
e. Menyampaikan SPT
• Aspek Material
Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana,
manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu
, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.
6. Tahap Melakukan Tax Planning
1 2 3 5
Menganalisis informasi
yang ada
Membuat satu model
atau lebih rencana
besarnya pajak
Memutakhirkan
rencana pajak
Evaluasi atas
perencanaan pajak
4
Mencari kelemahan dan
kemudian memperbaiki
kembali rencana pajak
7. Aspek Kebijakan Akuntansi & Administrasi
Accounting Policy & Administration
Wajib pajak yang belum mampu melaksanakan pembukuan untuk tujuan perhitungan pajak, peng
hasilan nettonya akan berdasarkan norma perhitungan, dimana dalam norma perhitungan itu tanp
a memperhatikan realistis bisnis, norma perhitungan selalu memberi hasil usaha yang positif laba.
Karena tidak merefleksikan keadaan yang sebenarnya dari wajib pajak pemakai norma perhitunga
n, dapat terjadi bahwa persentase perhitungan neto yang dihitung berdasarkan norma itu lebih tin
ggi dari pada jumlah yang dapat dicapai oleh wajib pajak.
Selain itu, karena norma perhitungan selalu memberikan angka penghasilan positif, maka wajib p
ajak tidak mungkin menikmati kompensasi kerugian. Walaupun secara teknis proses penyajian lap
oran tidak teratur secara rinci dalam ketentuan perpajakan, pengukuran dan penilaian suatu fakta
sangat dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan.
8. Aspek Kebijakan Akuntansi & Administrasi
Accounting Policy & Administration
Apabila terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan perpajakan dan praktik atau standar akuntansi y
ang berlaku umum, undang-undang mempunyai prioritas untuk di patuhi di atas praktik dan kelazi
man akuntansi. Keengganan mematuhi ketentuan ini dapat membawa kerugian material bagi peru
sahaan. Perbedaan antara kebijakan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak untuk perhitung
an laba kena pajak antara lain meliputi:
1. Sistem pengakuan penghasilan dan beban
2. Sistem penilaian persediaan
3. Metode penyusutan
4. Penilaian kembali asset tetap
5. Sewa guna usaha
9. Aspek Lingkungan Perpajakan
Pemerintah melalui Dirjen Pajak memiliki target untuk meningkatkan penarikan
pajak setiap tahunnya. Hal ini penting untuk manajer perusahaan untuk memaha
mi dengan benar tentang rencana yang akan dilakukan Direktorat
Jendral Pajak agar dapat mencapai target sasaran.
Target
Pemeriksaan pajak adalah aspek penting lainnya yang dapat memengaruhi strategi
seorang manajer perusahaan. Secara teori pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak tujuannya jelas untuk memastikan bahwa Wajib Pajak:
1. Telah membayar pajak dengan benar.
2. Tidak menyalahgunakan system self assessment.
Pemeriksaan Pajak
Hal ini merupakan aspek ketiga yang penting dari maslah perpajakan. Meskipun hak untuk
mengajukan keberatan diperbolehkan oleh undang-undang tetapi tingkat efektifitasnya
bagi Wajib Pajak adalah terbatas. Sulit bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan
meskipun hasil pemeriksaan tidak konsisten.
Hak Mengajukan Keberatan
10. Efisiensi Dalam Tax Planning
Efisiensi
Secara umum penghematan pajak atau tax planning menganut prinsip The least and the latest, ya
itu Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkindan menunda pembayaran selam
bat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan.
11. Tax Planning for Income Tax
Perencanaan PPh Pasal 21
Kebijakan/metode pemotongan PPh Pasal 21 dapat dipilih oleh Wajib Pajak:
1. METODE GROSS PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (potong gaji)
Dalam hal ini jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri se
hingga benar-benar mengurangi penghasilan. Istilah yang sering digunakan adalah bahwa PPh
Pasal 21 dipotong oleh perusahaan.
2. METODE NET PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan. Gaji yang diterima oleh karyawan tidak d
ikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya/beban PPh Pas
al 21. Penghitungan PPh Pasal 21 tersebut tidak dilakukan dengan cara gross up. PPh Pasal 2
1 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusa
haan karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh Pasal
21.
3. METODE GROSS UP PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (ditunjang). Jika PPh P
asal 21 diberikan dalam bentuk Tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah p
enghasilan karyawan dan kemudian baru dikenakan PPh Pasal 21. Dalam hal ini penghitungan
PPh dilakukan dengan cara gross up di mana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah P
Ph Pasal 21 terutang untuk masing-masing karyawan.
12. Tax Planning for Income Tax
Perencanaan PPh Pasal 21
• Sepintas lalu kebijakan PPh Pasal 21 metode GROSS akan terlihat memberatkan perusahaan k
arena jumlah penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tun
jangan pajak. Namun demikian beban perusahaan tersebut akan tereliminasi karena PPh Pasal
21-nya dapat dibiayakan.
• Di samping memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang besarnya sama dengan PPh terutang unt
uk masing-masing karyawan (metode gross up), perusahaan juga bisa memberikan tunjangan P
Ph Pasal 21 yang besarnya berbeda dengan PPh terutang.
• Dalam hal besarnya PPh Pasal 21 yang terutang lebih besar daripada tunjangan PPh Pasal 21,
maka kekurangannya bisa ditanggung karyawan (dipotong) dari karyawan atau ditanggung peru
sahaan. Jika kekurangannya ditanggung oleh perusahaan, maka perlakuan perpajakannya menj
adi non deductible expenses.
13. Alternative Choice for Report Basic
Altenative Choice
Seperti halnya akuntansi dasar pembukuan yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah
basis akrual dan basis kas yang dimodifikasi (modified cash basis). Pada basis akrual, pendapatan
dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat timbulnya hak dan kewajiban, meskipun uangnya belum
diterima atau dibayar. Sedangkan, pada basis kas, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pad
a saatterjadinya penerimaan dan pengeluaran uang.
14. Tax Planning for PPN
PPN
1. Optimalkan kredit pajak – pajak masukan yang dapat dikurangkan.
2. Hindari pembayaran PPN lebih awal dibandingkan dengan pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan.
3. Hindari piutang macet.
4. Pembayaran kredit.
5. Hindari pajak masukan yang tidak dapat dikurangi kelengkapan administrasi keterlambatan faktur.
15. Tax Planning for PPN
PPN
1. Membangun Sendiri Tidak dalam Kegiatan Usaha. Membangun sendiri tempat usaha ole
h BP dikenakan PPN apabila luas bangunan 400 meter atau lebih, bangunan permanen,
tarif 10% x 40% x biaya bangunan (tanpa harga tanah), disetor tiap bulan, pada tgl 15 bul
an berikutnya sejakpembangunan dimulai.
2. Penyerahan Aset yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Dijual
Penyerahan aset tujuan semulanya tidak untuk diperjual/belikan dikenakan PPN, sepanjang PPN
yang dibayar pada saat perolehannya dikreditkan.
16. Tax Planning for PPN
PPN
Dasar Pengenaan Pajak
Dasar pangenaan pajak terdapat beberapa bagian, yaitu: harga jual, nilai penggantian, nilai impor /
ekspor dan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak.
Tarif PPN
Tarif PPN sebagai berikut: Tarif umum adalah 10% dan Tarif ekspor 0%. Setelah perencanaan pajak se
lesai disusun dan diimplementasikan, masih terdapat satu tahap lagi, yaitu pengendalian pajak ini pe
rlu dilakukan untuk memastikanapakah semua perencanaan telah dilaksanakan dengan sesuai renca
na.
17. Tax Review
Penelaahan Pajak
Penelaahan pajak adalah kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu p
erusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban–kewajiban tersebut, baik dari cara pemotongan, perhitung
an, penyetoran, pelunasan, maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak yang terlah dilakukan.
Penelaahan pajak mencakup seluruh aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan yang sedang ditel
aah. Aspek perpajakan yang umum dalam perusahaan, yaitu: Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pengh
asilan Pasal 21, Pajak Penghasilan 22, 23, 26 dan Pajak Penghasilan Final, Pajak Penghasilan Pasal
24, dan PPN PPnBM.
Setelah selesai melakukan penelaahan dibuat laporan akhir yang berisi kesimpulan, setiap temuan d
ata yang tidak sesuai baik under comply maupun over comply dicatat dan dilaporkan dalam laporan
akhir.
18. Critical Review Journal
Tax Planning in MSME in Indonesia
• Title: Tax Planning in Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia
• Author: Suparna Wijaya
• Journal:International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology,
• Volume 11, Issue 9, September 2020, pp.947-958
Section Critical Review
Title Judul penelitian mengarah jelas dan menggambarkan substansi dari penelitian.
Secara keseluruhan jurnal ini cukup baik.
Abstract Abstrak menjelaskan sebagian besar isi dari jurnal, yaitu tujuan penelitian, mengapa penel
itian dilakukan, jenis penelitian yang dilakukan, metode penelitian, serta hasil dan analisis
yang diperoleh dari penelitian. Abstrak menjelaskan mengenai perencanaan PPh (Pajak P
enghasilan) yang dilakukan oleh UMKM CV ABC yang menggunakan fasilitas dalam Perat
uran Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, sedangkan perencanaan PPN (Pajak Pertambah
an Nilai) menggunakan fasilitas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/20
10, dengan adanya perencanaan pajak tersebut maka pada tahun 2018 CV ABC berhasil
melakukan penghematan pajak.
19. Critical Review Journal
Tax Planning in MSME in Indonesia
Section Critical Review
Keyword Pemilihan kata kunci yang digunakan sudah mewakili substansi dari jurnal, sehingga
memudahkan pembaca dalam memahami isi jurnal. Kata kunci yang digunakan adala
h Penghematan pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pedoman Peng
kreditan Pajak Masukan.
Introduction Pemerintah menjadikan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai penyumbang ter
besar sumber penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak tersebut didukung ole
h berbagai bidang usaha, salah satunya adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menen
gah (UMKM). UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan. UM
KM juga terbukti tidak terpengaruh oleh krisis global. Data Badan Pusat Statistik (BP
S) menunjukkan setelah krisis 1997-1998, jumlah UMKM tumbuh begitu pesat. Hal ini
memicu Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan fasilitas perpajakn bagi UMKM
dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 atau dikenal denga
n kebijakan PPh final 1%. Pada tahun 2018 pemerintah mengganti peraturan tersebut
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang dikenal dengan kebijakan
PPh 0,5% yang bersifat final.
20. Critical Review Journal
Tax Planning in MSME in Indonesia
Section Critical Review
Research
Method
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sudah tepat, yaitu menggunakan metod
e kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menggali dan menjelaskan fe
nomena secara mendalam, dimana sifat dari fenomena tersebut tidak sesuai dengan uk
uran kuantitatif. Penelitian menggunakan narasumber yang berasal dari manajemen CV
ABC, pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dan praktisi perpajakan.
Research
Result
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak terbukti mampu menghemat
pembayaran pajak.
21. Critical Review Journal
Tax Planning in MSME in Indonesia
Section Critical Review
Conclusion Penulisan kesimpulan dijelaskan dengan padat dan lengkap tentang hasil penelitian y
ang telah dijelaskan sebelumnya. CV ABC berhasil melakukan penghematan pajak.
Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM dapat melakukan perencanaan Pajak Pe
nghasilan dengan memanfaatkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2018. Wajib Pajak juga dapat melakukan perencanaan Pajak Pertambahan Nilai de
ngan memanfaatkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010
.
Reference Penulisan daftar pustaka sudah sesuai dengan aturan penulisan daftar pustaka, misal
nya nama penulis dan tahun dipisahkan oleh tanda titik, judul pustaka dan penerbit di
pisahkan dengan tanda titik.
23. Motivasi Tax Planning
Tax Planning
Tax Policy
Dasar pangenaan pajak terdapat beberapa bagian, yaitu: harga jual, nilai penggantian, nilai impor /
ekspor dan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak.
Tax Law (Undang-Undang Perpajakan)
Tarif PPN sebagai berikut: Tarif umum adalah 10% dan Tarif ekspor 0%. Setelah perencanaan pajak se
lesai disusun dan diimplementasikan, masih terdapat satu tahap lagi, yaitu pengendalian pajak ini pe
rlu dilakukan untuk memastikanapakah semua perencanaan telah dilaksanakan dengan sesuai renca
na.
Tax Administration
