Investasi pada entitas asosiasi dan anak dapat dilakukan melalui metode biaya untuk entitas asosiasi dan metode ekuitas untuk entitas anak. Properti investasi merupakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau kenaikan nilai. Akuntansi dan perlakuan pajak untuk transaksi-transaksi terkait investasi dan properti investasi dijelaskan.

1. AWELTA Y. TASESEB
DESIANA Y. BENO
KRISTIANI C. NGKAI
MAHENDRA
MARIANCE DAO
PUTRI NUBAN
RINA TAKUMAU
YORNATIANA PADATA
YULIUS LEWO SUBAN
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Anak
Properti Investasi

2. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI
DAN ANAK
ENTITAS ASOSIASI
Suatu entitas,
termasuk entitas
bukan Perseroan
Terbatas seperti
persekutuan
investor mempunyai
pengaruh signifikan
Pengaruh signifikan:
kekuasaan untuk
berpartisipasi dalam
keputusan kebijakan
keuangan dan operasional
strategik atas suatu entitas
bukan merupakan entitas
anak ataupun bagian
dalam joint venture
Hak suara <20% dianggap tidak memiliki
pengaruh signifikan, kecuali dapat
dibuktikan sebaliknya
Hak suara ≥20% dianggap memiliki
pengaruh signifikan, kecuali dapat
dibuktikan sebaliknya

3. ENTITAS ANAK
Pengendalian:
kemampuan
untuk
mengatur
kebijakan
keuangan dan
operasional
dari suatu
entitas
sehingga
mendapatkan
manfaat dari
aktivitas
tersebut
dianggap ada jika
entitas induk
memiliki baik
setengah hak
suara dari suatu
entitas
hak suara lebih
dari setengah
berdasarkan
suatu perjanjian
dengan
pemegang saham
lainMempunyai hak
untuk mengatur
kebijakan keuangan
dan operasional
berdasarkan
anggaran dasar
atau perjanjian
Mempunyai hak
untuk menunjuk
atau
memberhentikan
mayoritas anggota
dewan direksi
Mempunyai hak
untuk bertindak
sebagai suara
mayoritas dalam
rapat dewan direksi
suatu entitas
yang
dikendalikan
oleh entitas
induk.

4. INVESTASI PADA ENTITAS DALAM
NERACA
investasi pada entitas
asosiasi
metode biaya
(cost method) :
biaya perolehan - akumulasi
kerugian penurunan nilai
investasi pada entitas
anak
metode ekuitas
(equity method) :
investasi pada entitas anak diakui
pada biaya perolehan termasuk
biaya transaksi
Ditambah atau dikurangi untuk
mengakui bagian laba atau rugi
investee setelah tanggal perolehan
1
2
Untuk tujuan perpajakan, Pasal 10 ayat (6) UU PPh
Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa investasi
saham dibukukan berdasarkan harga perolehan tanpa
memperhatikan presentasi kepemilikan.

5. INVESTASI PADA ENTITAS DALAM
LAPORAN LABA RUGI
 Penerimaan dividen saham dicatat dalam perhitungan laba rugi
dalam jumlah neto. Dividen yang diperoleh atau diterima adalah
objek pajak yang dikenakan PPh karena dividen sebagai
penghasilan dari investasi saham. Pembayaran pajak yang
dipungut itu dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak.
 Atas penghasilan dividen tersebut dikenakan pajak yang
bersifat final dengan tarif 10% dari penghasilan bruto.
 Saham bonus yang berasal dari retained earning adalah
merupakan bagian keuntungan sehingga termasuk pengertian
dividen
 Penghasilan berupa saham bonus tersebut harus dilaporkan
dalam SPT Tahunan PPh, dengan ketentuan bahwa pengakuan
penghasilan atas saham bonus yang berasal dari konversi agio
adalah pada saat dijual, karena belum dimasukkan sebagai
penghasilan pada saat diterima atau diperoleh.

6. INVESTASI PADA ENTITAS DALAM
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk mempertahankan proporsi pemilikan saham persero,
apabila perusahaan akan menerbitkan saham baru kepada
persero lama diberikan hak pembeli terlebih dahulu (pre-
emptive rights).
 Penjualan rights diatas harga alokasi itu merupakan
keuntungan.
 Jika hak itu dimanfaatkan untuk membeli saham baru maka
harga perolehan (alokasi) rights ditambahkan pada pembelian
dan diakui sebagai harga perolehan saham baru. Apabila rights
tidak dimanfaatkan, alokasi biaya umumnya dianggap sebagai
kerugian. Dalam ketentuan perpajakan, alokasi tersebut tidak
dilakukan sehingga hasil penjualan rights merupakan PhKP
seluruhnya.
 Laba/rugi dari penjualan investasi pada entitas asosiasi dan
pada entitas anak, biasanya dilaporkan dalam perhitungan laba
rugi.

7. Jurnal akuntansi perpajakan untuk transaksi investasi
dalam saham pada entitas asosiasi dengan
menggunakan metode biaya adalah sebagai berikut:
Transaksi Metode Biaya (cost method)
Pembelian
Saham
Investasi pada entitas asosiasi –
PT....
xxx
Kas/Bank xxx
Pengakuan
laba/rugi
Tidak ada jurnal
Pembagian
dividen
Kas/Bank xxx
PPh 23 dibayar dimuka xxx
Pendapatan dividen
xxx
Penjualan
saham
Kas/Bank xxx
PPh Pasal 4 ayat (2) xxx
Rugi/Laba penjualan investasi
saham
xxx

8. jurnal akuntansi perpajakan untuk transaksi investasi saham
pada entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas
adalah sebagai berikut :
Transaksi
Metode Ekuitas (Equity Method)
apabila kepemilikan saham < 25%
Pembelian Saham
Investasi pada entitas anak –PT.... xxx
Kas/Ba
nk xxx
Pengakuan laba
Investasi pada entitas anak –PT.... xxx
Pendapatan dividen xxx
Pengakuan rugi
Pendapatan dividen xxx
Investasi pada entitas anak –
PT.... xxx
Pembagian
dividen
Kas/Bank xxx
PPh 23 dibayar dimuka xxx
Investasi pada entitas anak –
PT.... xxx
Kas/Bank xxx

9. Transaksi
Metode Ekuitas (Equity Method)
apabila kepemilikan saham ≥ 25%
Pembelian
Saham
Sama dengan di atas
Pengakuan
laba/rugi
Sama dengan di atas
Pembagian
dividen
Kas/Bank xxx
Investasi pada entitas anak
–PT.... xxx
Penjualan
saham
Sama dengan di atas

10. PROPERTI INVESTASI
Properti
Investasi
dikuasai oleh pemilik
aset berwujud
tanah/bangunan atau
bagian dari suatu
bangunan atau
keduanya
untuk menghasilkan
sewa dan untuk
kenaikan nilai atau
keduanya
tidak untuk digunakan
dalam produksi atau
penyediaan barang/jasa
atau untuk tujuan
administratif, atau untuk
dijual

11. PROPERTI INVESTASI DALAM
PERPAJAKAN
aset tetap: harta berwujud
yang dapat disusutkan,
berada di Indonesia,
mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 tahun.
Metode penyusutan: metode garis
lurus (straight line method).
penyusutan dimulai pada saat bulan
pengeluaran aset tetap tersebut.
properti investasi untuk
pertama kalinya tidak
disusutkan, kecuali nilainya
berkurang dalam pemakaian
Jika WP membangun bangunan dengan luas ≥
300 m2 dikenakan PPN sesuai dengan Pasal
16C UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 sebesar
10% x 40% x jumlah biaya yang dikeluarkan
dan/atau yang dibayarkan, tapi tidak termasuk
harga perolehan tanah.
Saat terutang PPN adalah
pada saat setiap bulan sejak
saat dimulainya kegiatan
membangun sendiri secara
fisik.
WP wajib melakukan penyetoran
setiap tanggal 15 bulan berikutnya
setelah bulan terjadinya pengeluaran
atau berakhirnya masa pajak.

12. Example
 PT SWat (PKP) membeli properti investasi berupa sebidang tanah
kaveling di Bogor seluas 600m2. Pembelian dilakukan secara tunai
senilai Rp600.000.000 dari PT Propertindo (PKP) dengan
membayar uang muka sebesar Rp5.000.000 tanggal 31 Agustus
2008. PPN dipungut oleh PT Propertindo sebesar Rp500.000.
 properti investasi = uang muka + PPnBM = Rp5.000.000 + (20% x
Rp5.000.000)
Tanggal Keterangan Debit Kredit
31-08-2008 Properti investasi 6.000.000
Pajak masukan 500.000
Bank 6.500.000

13.  Pelunasan di hadapan notaris PPAT Dr Parulian, SH, MH pada tanggal 5
September NJOPTKP Rp5.000.000. BPHTB sebesar 5% dilunasi paling lambat
tanggal 5 Sept2008. NJOP bumi per m2 sebesar Rp916.000 (A16) dengan
NPOPTKP Rp60.000.000 serta ember2008 pada bank persepsi dengan
menggunakan surat setoran BPHTB (SSB). PPN dipungut oleh PT Propertindo
sebesar Rp59.500.000
 PT Propertindo juga memungut PPnBM sebesar 20% untuk transaksi penjualan
tersebut, dengan menggunakan faktur pajak. PPnBM yang dipungut tidak dapat
dikreditkan sebagai pajak masukan tetapi termasuk biaya yang boleh
dikurangkan oleh pajak.
 properti investasi = sisa harga beli tanah kaveling + BPHTB + PPnBM =
Rp595.000.000 + [5% + (Rp600.000.000 – Rp60.000.000)] + (20% x Rp
Rp595.000.000)
Tanggal Keterangan Debit Kredit
05-09-2008 Properti investasi (Rp5.000.000 + (20% x Rp5.000.000)) 6.000.000
Pajak masukan 500.000
Bank
6.500.000

14.  Pada tahun 2008, perusahaan belum melakukan penyusutan atas properti
investasi yang dibeli PT Swat karena properti investasi yang dimiliki masih
berupa tanah kaveling.
 Atas pengeluaran untuk pembangunan gedung selama bulan Februari
sampai Desember 2009, PT Swat dikenakan PPN Pasal 16C untuk masa
pajak Februari-Desember 2009 yang telah disetorkan setiap tanggal 15
bulan berikutnya setelah bulan pengeluaran.
31-01-2009 Bangunan dalam pelaksanaan 41.600.000
Bank 40.000.000
Utang PPN pasal 16c 1.600.000
*PPN pasal 16C = 10% x 40% x Rp40.000.000
15-02-2009 Utang PPN Pasal 16C 1.600.000
Bank
1.600.000