Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi di Indonesia. Hukum perbankan mencakup peraturan yang mengatur lembaga, aktivitas, dan proses bisnis bank. Hukum asuransi adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur perjanjian antara penanggung dan tertanggung asuransi. Dokumen ini juga membahas kasus pembobolan bank di Indonesia yang melibatkan orang dalam bank.

2. NAMA: JEAN CALVIN RUDOLF
BAB 12
KUIS 12
Pada dasarnya hukum perbankan menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan
bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta caradan proses melaksanakan
kegiatan usahanya, maka pada prinsipnya hukum perbankan adalah keseluruhan
norma-norma tertulis maupun norma-normatidak tertulis yang mengatur tentang bank
yang mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan
kegiatan usahanya. Norma tertulis meliputi seluruh peraturan perundang-undangan
yangmengatur mengenai bank. Sedangkan norma-norma tidak tertulis meliputihal-hal
atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek perbankan.
Beberapa fungsi utama pengaturan perbankan di indonesia:
1.Untuk tujuan moneter, pengaturan perbankan diarahkan untuk tujuan moneter,
ditujukan untuk mendorong stabilitas moneter di Indonesia. Hal ini mengingat masih
dominannya perbankan sebagai sumber pembiayaan investasi.
2.Untuk tujuan pengawasan terhadap industri perbankan. Pengaturan perbankan untuk
tujuan pengawasan adalah dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan bank
maupun kesehatan system keuangan secara keseluruhan, melindungi nasabah, dan
menjaga stabilitas pasar uang serta mendorong system perbankan yang efisien dan
kompetitif.
3.untuk tujuan pembangunan. Pengaturan perbankan untuk tujuan pencapaian program
pembangunan diarahkan agar perbankan 1, dapat mengatasi masalah-masalah
ekonomi pada masa pembangunan.
Sumber sumber hukum:
A.Sumber hukum tertulis :
1. Undang-undang No.7 Tahun 1992 Jo undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan.
2. Undang-undang No.23 tahun 1999 JoUndang-undang No.3 Tahun 2004 Tentang
Bank indonesia.
3. Undang-undang No.24 Tahun 1999 Tentang Lalulintas Devisa dan sistem Nili
Tukar.
4. KUH Perdata (B.W) Buku II dan Buku Ke III.
5. KUHDagang (W.V.K)Khususnya Buku I tentang Surat-surat berharga.
6. Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Membayar Utang.

3. 7. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.
8. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
9. Undang-undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing
World Trade Organization.
10. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.
11. Undang-undang No. 8 Tentang Pasar Modal.
12. Undang-undang No.9 Tentang Usaha Kecil.
13. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Besreta
benda-benda yang Berkaitan dengan tanah.
B. Sumber hukum tidak tertulis:
1.Yurisprudensi
2. Konvensi (Kebiasaan)
3. Doktrin (ilmu Pengetahuan)
4.Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam kegiatan perbankan.
Hukum asuransi:
Hukum asuransi adalah kumpulan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, yang
ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi
(penanggung dan tertanggung).
Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 246 KUHD, dengan jelas dikatakan
bahwa asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian yang mengikat
penanggung kepada tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi yang
dimaksudkan untuk menjamin penggantian terhadap tertanggung akibat adanya
kerugian yang timbul, terjadinya kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan, hal tersebut mungkin akan terjadi akibat terjadinya suatu evenemen
(peristiwa yang tidak pasti).
Sedangkan di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tertanggal 11 Februari 1992
Tentang Usaha Perasuransian (UU asuransi) dikatakan bahwa: Asuransi atau
pertanggungan adalah perjanjian yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, di mana
pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan cara menerima
sejumlah premi asuransi untuk memberikan layanan penggantian kepada tertanggung
akibat adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung
akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran
yang dilakukan karena meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
FORUM 12
Kasus pembobolan bank di Indonesia memang bukan hal yang baru. Tindakan kriminal
yang dikategorikan kejahatan kerah putih atau white collar crime ini memang sangat
meresahkan nasabah. Menurut Hazel Croall, mantan profesor kriminologi di Glasgow
Caledonian University, Skotlandia, mengatakan kriteria white collar crime antara lain
tidak kasat mata, ketidakjelasan pertanggungjawaban, aturan hukum samar-samar,
korbannya kurang jelas, sulit untuk dideteksi dan dituntut, serta sangat kompleks.
Modus pembobolan bank sangat beragam. Namun, kebanyakan kasus tersebut
seringkali melibatkan orang dalam. Tanpa ada kerjasama dengan pihak bank,
dipastikan sulit untuk membobol bank. Apalagi, bila sistem kontrol berjalan dengan baik.

4. “Mendapatkan kredit bank misalnya, itu prosesnya kan sangat rumit. Kalau orang-orang
bank menjalankan tugasnya secara proper, sebenarnya bisa ketahuan bohong-
bohongnya nasabah,” kata pengacara anggota Perhimpunan Advokat Indonesia
(Peradi) Andi Fanano Simangunsongkepada Tirto.