HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN JEAN CALVIN RUDOLF BAB 6

2. NAMA: JEAN CALVIN RUDOLF
BAB 6
KUIS 6
Pencucian uang atau money laundering dalam bahasa inggris itu adalah tindakan atau
upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta
benda kekayaan hasil tindak pidana/kejahatan (korupsi,penyuapan,dll) melalui berbagai
transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah berasal dari
tindakan yang sah, halal atau legal.
Bagi pengusaha-pengusaha atau pejabat-pejabat besar dan kelas kakap ada beberapa
tempat atau negara didunia ini yg menjadi destinasi mereka dalam melakukan
pencucian uang. Mengapa bagi pengusaha atau pejabat harus melakukan penimbaan
atau pencuciaan uang di negara" ini karena kerahasiaan dinegara" tersebut dalam
membuat rekening sangat terjamin atau para pengusaha tidak melakukan pencucian
uang dinegara nya sendiri karena mereka bisa merubah identitas mereka dinegara" lain
dengan cukup mudah. Berikut adalah negara" destinasi tujuan bagi para pelaku
pencucian uang:
1. Swiss
2. Hongkong
3. Luxemburg
4. Dubai
5. Singapura
FORUM 6
PPATK: Kasus Bank Mega Money Laundering
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyimpulkan kasus
pembobolan dana PT Elnusa Tbk dan Pemkab Batubara di PT Bank Mega Tbk,
merupakan tindak pidana pencucian uang. Wakil Ketua PPATK Gunadi
mengatakan aliran dana Elnusa mengarah ke perorangan dan diinvestasikan di
deposito. Sedangkan dana Pemkab Batubara mengarah ke rekening perseorangan dan
diinvestasikan deposito.

3. “Kami juga menemukan adanya penyalahgunaan Jabatan di Bank Mega Cabang
Bekasi-Jababeka,” kata Gunadi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI, Rabu
(25/5).
Gunadi menjelaskan, berdasarkan penelusuran PPATK sejak April 2011, dalam kasus
Elnusa terdapat 33 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dan 69 laporan
transaksi keuangan tunai (LTKT). Untuk Dana Pemkab Batubara, terdapat 18 LTKM
dan 34 LTKT. Saat ini, PPATK telah mengirim laporan tersebut kepada penyidik Polda
dan Kejaksaan Agung.
Dalam kasus dana Pemkab Batubara, PPATK telah membekukan 10 rekening yang
dicurigai menerima dana dari rekening Pemkab Batubara yang ada di Bank Mega
Jababeka. “Kami menstop 10 rekening yang ditengarai dari rekening Pemerintah
Kabupaten Batubara yang jumlahnya senilai Rp4,4 miliar,” tuturnya.
Menurut Gunadi, uang Rp4,4 miliar itu bisa dapat menjadikan asset recoveryBank
Mega. Selain itu, PPATK menemukan adanya kesamaan modus yang terjadi pada
pembobolan di Bank Mega yakni adanya tindak pidana pencucian uang.
Atas kasus ini, PPATK memberikan lima rekomendasi kepada Bank Indonesia (BI) agar
lebih mengamankan sistem perbankan nasional. Pertama, penyidik dan penuntut umum
harus mencantumkan adanya pengenaan sanksi pidana pencucian uang sesuai
dengan Pasal 7 Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).
Kedua, PPATK mengusulkan peningkatan kerjasama antar bank dan penyedia jasa
keuangan lainnya dalam membantu proses penyelamatan dana hasil tindak pidana
seperti penundaan transaksi dalam Pasal 26 Undang-undang PPTPPU.
Ketiga, peningkatan peran aktif penyedia jasa keuangan, PPATK dan penegak hukum
untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan UU PPTPPU, seperti penundaan
transaksi, penghentian sementara transaksi dan pemblokiran guna mencegah
berpindahnya dana dari hasil tindak pidana.
Kelima, penyedia jasa keuangan khususnya bank wajib melakukan enhanced due
diligence dalam hal terdapat transaksi penempatan Deposito on Call (DoC) dana milik
Pemerintah Daerah/BUMN dalam jumlah yang signifikan atau besar pada kantor
cabang bank atau cabang pembantu bank yang relatif kecil
Sekadar catatan, Pasal 7 UU PPTPPU menyatakan, selain terkena sanksi denda,
korporasi bisa terancam izin usahanya. Sanksi berat ini berlaku jika perusahaan ikut
terlibat atau menikmati hasil kejahatan. Sanksi paling ringan berupa denda maksimal
Rp1 miliar, bila bank sebagai penyedia jasa keuangan sengaja tidak melaporkan
keberadaan transaksi mencurigakan.
BI sendiri baru saja menjatuhkan sanksi kepada Bank Mega terkait kasus pembobolan
dana Elnusa sebesar Rp111 miliar dan Pemkab Batubara Rp80 miliar. Namun, BI
memutuskan tidak mencabut izin usaha bank milik taipan Chairul Tanjung tersebut.
Keputusan RDG
Rapat Dewan Gubernur BI tanggal 23 Mei 2011 memutuskan; Pertama, mengenakan
sanksi kepada Bank Mega dengan menghentikan penambahan nasabah DoC baru dan
perpanjangan DoC lama, termasuk untuk produk sejenis seperti Negotiable Certificate

4. of Deposit (NCD), selama satu tahun, menghentikan pembukaan jaringan kantor baru
selama satu tahun. Sanksi tersebut berlaku sejak 24 Mei 2011.
Kedua, BI akan melakukan fit and proper test terhadap manajemen dan pejabat
eksekutif Bank Mega. Ketiga, BI menginstruksikan Bank Mega untuk mereview seluruh
kebijakan dan prosedur, khususnya aktivitas pendanaan (funding) termasuk penetapan
target, limit dan kewenangan untuk kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas
dan individu, baik nominal maupun suku bunga, pengaturan wilayah kerja kantor serta
mekanisme inisiasi nasabah baru.
BI juga menginstruksikan agar Bank Mega untuk memperbaiki fungsi internal
control dan risk management, termasuk kecukupan jumlah auditor di setiap kantor,
proses check and balance baik melalui tahapan kewenangan maupun sistem, fungsi
pengawasan kantor pusat terhadap kantor-kantor di bawahnya dan prinsip know your
employee
Kemudian, bank sentral meminta Bank Mega memberhentikan pegawai di bawah
pejabat eksekutif yang terlibat dalam kasus dana nasabah atas nama PT Elnusa dan
dana Pemkab Batubara, Sumatera Utara di KCP Bekasi Jababeka. Bank Mega juga
diinstruksikan segera membentuk escrow accountsenilai dana Elnusa dan Pemkab
Batubara.
Pencairan escrow account tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan BI
dalam hal sudah tidak terdapat sengketa antara bank dengan nasabah, baik yang
diselesaikan melalui keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau melalui
kesepakatan para pihak.
Kendati telah menjatuhkan sanksi kepada Bank Mega, BI meminta nasabah bank
tersebut untuk tenang dan tidak panik. Bank sentral menilai, secara keseluruhan kondisi
keuangan bank masih tetap apik. Menurut Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah, Bank
Mega bukanlah bank yang buruk. Hanya saja, kelemahan terjadi di dalam konteks
koordinasi kantor cabang dengan kantor pusat.
“Bank Mega tetap baik, kondisi permodalan bank ini tetap kuat dengan likuiditas sangat
likuid,” ujarnya di tempat yang sama.
Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dde1e60a8a3a/kasus-bank-mega-
money-laundering