HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN JEAN CALVIN RUDOLF BAB 7

2. NAMA: JEAN CALVIN RUDOLF
BAB 7
KUIS 7
Jelaskan menurut pakar dan atau Undang-undang yang berlaku di
Indonesia tentang Hukum Perburuhan
Definisi hukum perburuhan menurut pendapat para ahli hukum dapat dirangkum
sebagai berikut:
1. Menurut Molenaar, hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku, yang
pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja
dan tenaga kerja.
2. Menurut Mok, hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan
yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan
risiko sendiri.
3. Menurut Soetikno, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum
mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan
dibawah perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan
yang langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja tersebut.
4. Menurut Imam Sopomo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik tertulis
maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada
orang lain dengan menerima upah.
5. Menurut M.G. Levenbach, hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan
hubungan kerja, yakni pekerja di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan
yang langsung bersangkutpaut dengan hubungan kerja itu.
6. Menurut N.E.H. Van Esveld, hukum perburuhan adalah tidak hanya meliputi
hubungan kerja dengan pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi juga meliputi
pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja atas tanggung jawab dan risiko sendiri.
7. Menurut Halim, hukum perburuhan adalah peraturan-peraturan hukum yang
mengatur hubungan kerja yang harus diindahkan oleh semua pihak, baik pihak
buruh/pekerja maupun pihak majikan.
8. Menurut Daliyo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan
dengan mendapat upah sebagai balas jasa.

3. 9. Menurut Syahrani, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum yang
mengatur hubungan-hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara buruh dan majikan
dengan perintah (penguasa).
UNDANG UNDANG PERBURUHAN NO.12 TH 1948
Tentang Kriteria Status dan Perlindungan Buruh
Undang-undang ini menjelaskan tentang aturan-aturan terhadap pekerja buruh dalam
hal persyaratan untuk menjadi seorang buruh, pengaturan jam kerja dan jam istirahat,
pemberian upah, perlindungan terhadap buruh perempuan, tempat kerja dan
perumahan buruh, tanggung jawab, pengusutan pelanggaran, dan aturan tambahan.
Undang-undang ini berfungsi untuk melindungi buruh dari hal-hal yang tidak
diharapkan.
Adanya bunyi dari Undang-Undang Perburuhan No.12 Th 1948 :
Pasal 10.
(1) Buruh tidak boleh menjalankan pekerjaan lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam
seminggu. Jikalau pekerjaan dijalankan pada malam hari atau berbahaya bagi
kesehatan atau keselamatan buruh, waktu kerja tidak boleh lebih dari 6 jam sehari dan
35 jam seminggu.
(2) Setelah buruh menjalankan pekerjaan selama 4 jam terus menerus harus diadakan
waktu istirahat yang sedikitsedikitnya setengah jam lamanya; waktu istirahat itu tidak
termasuk jam bekerja termaksud dalam ayat 1.
Pasal 13. ayat 2
(1) Buruh Wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia
menurut perhitungan akan melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah
melahirkan anak atau gugur-kandung.
FORUM 7
Perkara Jonedi B. Ruskam Melawan PT Garuda Indonesia
Kronologi kasus Jonedi B. Ruskam melawan PT Garuda Indonesia
adalah pada bulan Februari 1998 Jonedi diperiksa oleh pihak kepolisian
atas kasus tindak pidana orang asing yang keluar wilayah Indonesia tanpa
pemeriksaan pejabat imigrasi. Karena hal ini, jonedi diskorsing oleh
Garuda selama 11 bulan. Pada bulan mei 1998 pemeriksaan terhadap
jonedi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dinyatakan telah selesai dan
jonedi dapat dipekerjakan kembali, (berdasarkan surat keterangan yang
dikeluarkan oleh polda metro jaya selaku penyidik).

4. Pada tanggal 24 Februari 1999 Garuda mencabut skorsing terhadap
jonedi dan meng- aktifkan kerja kembali, yang berlaku pada 1 maret 1999.
(Sura No.CGKDM/2129.II/1999 yang diterima oleh jonedi pada tanggal 3
Maret 1999).
Pada tanggal 1 juni 1999, surat No. DHG/1429/I/V/1999 tentang
Daftar penyelesaian PHK Jonedi diberikan kepada pihak-pihak terkait
untuk ditanda tangani. PHK mulai berlaku tanggal 11 Agustus
1999. Pada tanggal 2 juli 1999, Surat No. DI/SKEP/5116/B.3/1999
tentang pemberhentian jonedi dan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1999.
Pada tanggal 5 juli 1999 Jonedi menyatakan keberatan atas PHK
yang dijatuhkan kepadanya, dengan mengirimkan surat kepada
BPK. (Menurut Jonedi, surat yang ia kirimkan bukan merupakan surat
keberadaan, namun hanya surat yang isinya mempertanyakan kejelasan
statusnya sebagai pegawai Garuda). Pada tanggal 1 November 1999
surat No. BPK/SKEP/5225/1999 tentang penguatan Hukuman Disiplin
dikeluarkan oleh Badan pertimbangan Kepegawaian (BPK) Garuda,
dengan dasar jonedi telah mengajukan keberatan kepada BPK atas PHK
yang dijatuhkan kepadanya.
Pada tanggal 5 april 2000 SK 5116 dan SK 5225 diberikan kepada
Jonedi dengan berita acara penyerahan. Pada tanggal 7 ferbruari 2002
Jonedi mendaftarkan gugatanya kepada pengadilan TUN Jakarta
(Gugatan No.25/GTUN/2002/PTUN-JKT). Pada tanggal 11 maret 2002,
pemeriksaan persiapan (dismissal process) yang pertama berdasarkan
surat penetapan Ketua Majelis PTUN Jakarta No. 25/PEN-HUN/PTUN-
JKT/2002 tanggal 4 maret 2002. Pada tanggal 27 maret 2002
pemeriksaan persiapan yang kedua, jonedi memperbaiki gugatanya.
Pada tanggal 10 April 2002 eksepsi kompetensi relatife dari pihak
Garuda, yang menyatakan bahwa PTUN secara relatife tidak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan bahwa PHK Jonedi
telah dikuatkan oleh BPK sebagai lembaga banding administratif dan yang
berwenang adalah pengadilan Tinggi TUN.
Pada tanggal 11 April 2002 (versi pihak Garuda) Jonedi mengirimkan
surat kepada kantor Depnaker Jakarta yang isinya menyatakan bahwa
Jonedi mengakui telah melakukan upaya hukum untuk membatalkan
putusan BPK dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi
TUN Jakarta, tetapi usaha tersebut ditolak dengan alasan telah

5. lewat/daluarsa. (Jonedi menyangkal hal ini, dan mengatakan bahwa ia
tidak pernah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi TUN,
berdasarkan wawancara dengan Jonedi).
Pada tanggal 19 April 2002, Jonedi mengajukan jawaban menolak
kompetensi relative dari Garuda yang isinya antara lain menyatakan
bahwa ia tidak pernah diberi kesempatan untuk membela diri (tidak
pernah mengajukan banding ke BPK, pen).
Pada tanggal 29 April 2002, majelis hakim memberikan keputusanya,
yang isinya antara lain menyatakan bahwa benar atas dasar junedi telah
melakuan pelanggaran disiplin berat dalam pelaksanaan tugas, Garuda
telah memberhentikan sebagai pegawai; bahwa benar Jonedi telah
mengajukan keberatan kepada BPK atas PHK tersebut dan BPK telah
mengeluarkan surat penguatan Hukuman disiplin; dan berdasarkan
peraturan perusahaan Garuda, mengatur dalam hal peagawai keberatan
atas putusan BPK, yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke
Pengadilan Tinggi TUN; dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut
maka meskipun yang menjadi objek sengketa adalah SK 5116, namun
karena telah ada SK 5225 dari BPK sebagai lambang banding
administrasif maka seharusnya yang menjadi kewenangan Pengadilan
Tinggi TUN untuk menguji keabsahanya, sehingga beralasan hukum
eksepsi kompetensi relatif yang diajukan Garuda dikabulkan dan
dinyatakan diterima; dan PTUN menyatakan tidak berwenang mengadili
perkara a quo, dan oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat
diterima.
Sumber: http://arifwa.blogspot.co.id/2014/02/studi-kasus-hukum-perburuhan.html