Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Hukum perbankan dan asuransi adalah kumpulan peraturan yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank dan perusahaan asuransi, mencakup aspek esensi, eksistensi, dan hubungannya dengan bidang lain. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian, sumber, asas, dan sanksi dalam hukum perbankan dan asuransi.
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian perbankan dan asuransi serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam kedua bidang tersebut seperti prinsip kepercayaan, kerahasiaan, dan kehati-hatian. Dokumen tersebut juga membahas sumber hukum perbankan dan asuransi di Indonesia serta konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian-perjanjian terkait.
Hbl 12, risna dwi cahyani, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universit...risnadica
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi. Pertama, menjelaskan pengertian hukum perbankan dan sumber-sumber hukum perbankan. Kedua, mendefinisikan asuransi dan unsur-unsur pokok asuransi serta tujuan asuransi. Ketiga, membahas mengenai Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi (BMAI) yang berperan dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi antara nasabah dengan perusahaan
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian perbankan dan asuransi serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam kedua bidang tersebut seperti prinsip kepercayaan, kerahasiaan, dan kehati-hatian. Dokumen tersebut juga membahas sumber hukum perbankan dan asuransi di Indonesia serta konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian-perjanjian terkait.
Hbl 12, risna dwi cahyani, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universit...risnadica
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi. Pertama, menjelaskan pengertian hukum perbankan dan sumber-sumber hukum perbankan. Kedua, mendefinisikan asuransi dan unsur-unsur pokok asuransi serta tujuan asuransi. Ketiga, membahas mengenai Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi (BMAI) yang berperan dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi antara nasabah dengan perusahaan
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu bua...adeayularassati
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya serta peran kegiatan bisnis, fungsi dan jenis asuransi beserta tujuannya, dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa lembaga pembiayaan terhadap konsumen dan peraturan perundang-undangan.
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...megiirianti083
1. Hukum perbankan mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga perbankan dan kegiatan sehari-hari bank.
2. Terdapat dua jenis transaksi utama di bank, yaitu transaksi tunai dan transaksi usaha.
3. Sumber hukum perbankan terdiri atas sumber hukum formal dan materi.
Modul ini membahas tentang hukum perbankan dan asuransi. Modul ini menjelaskan pengertian hukum perbankan, sumber-sumber hukum perbankan, asas-asas hukum perbankan, para pihak dalam transaksi perbankan, tujuan asuransi, dan aspek hukum dalam perbankan.
HBL 12, ZAHRA KAMILA, HAPZI ALI, HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI, UNIVERSITAS ME...ZahraKamila4
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi serta kasus Bakrie Life. Secara singkat, dokumen menjelaskan pengertian hukum perbankan dan asuransi, prinsip-prinsip dan jenis transaksi perbankan serta asuransi, dan kasus kegagalan Bakrie Life membayar nasabah akibat investasi bermasalah.
13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum bisnis khususnya hukum perbankan dan asuransi. Secara ringkas, dibahas tentang pengertian perbankan dan asuransi beserta prinsip-prinsip dan landasan hukum yang melandasinya. Juga dijelaskan sumber hukum perbankan dan asuransi serta hubungan antara keduanya dalam konteks kredit.
12, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universita...Ferdy123456789
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian, prinsip-prinsip, dan implementasi hukum perbankan dan asuransi. Dokumen ini juga menyebutkan perkembangan positif industri asuransi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Tugas ini membahas manajemen pembiayaan bank syariah dalam 3 kalimat:
Tugas ini membahas definisi manajemen pembiayaan bank syariah, bentuk-bentuk pembiayaan seperti murabahah, istishna', ijarah, dan mudharabah, serta sistem pembiayaan seperti modal kerja dan investasi sesuai prinsip syariah.
HBL 12, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, U...Rinytrianas21
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi. Secara garis besar membahas tentang pengertian hukum perbankan, jenis transaksi perbankan, sumber hukum perbankan, asas-asas hukum perbankan, para pihak dalam transaksi perbankan seperti nasabah dan bank, hubungan hukum antara nasabah dan bank, serta prinsip-prinsip dasar dalam perbankan seperti kepercayaan, kehati-hatian dan kerahasia
1. Kasus Bank Century bermula dari kegagalan bank memenuhi kewajiban kliring di Bank Indonesia pada November 2008.
2. Bank Indonesia mengambil alih Bank Century dan menyerahkannya kepada LPS pada November 2008 untuk menjamin nasabah.
3. Dokumen ini membahas pandangan hukum terhadap kasus Bank Century dan ketentuan yang dapat diterapkan terhadap mantan direktur utama bank.
Penyimpangan Ketentuan Perbankan yang Berindikasi Tindak Pidana PerbankanAinul Yaqin
Dokumen tersebut membahas definisi fraud dan jenis-jenisnya, penyebab terjadinya fraud, ruang lingkup tindak pidana perbankan menurut peraturan perundang-undangan, serta deteksi dan pencegahan fraud di sektor perbankan.
Bab 1 menjelaskan pengertian dan konsep teoretis hukum jaminan serta asas-asasnya. Bab 2 membahas penggolongan jaminan yang terdiri dari jaminan materiil dan imateriil. Bab 3 menjelaskan aspek hukum gadai mulai dari subjek, objek, bentuk perjanjian hingga hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima gadai.
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...ramadhanti syifa
Modul ini membahas hukum perbankan dan asuransi. Hukum perbankan mengatur lembaga perbankan, kegiatannya, dan pihak-pihak terkait. Ruang lingkupnya meliputi asas perbankan, pelaku, kaedah perlindungan nasabah, dan organisasi terkait. Hukum asuransi mengatur perjanjian antara penanggung dan tertanggung untuk memberikan ganti rugi atas kerugian akibat peristiwa tidak pasti, yang dibagi menjadi
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu bua...adeayularassati
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya serta peran kegiatan bisnis, fungsi dan jenis asuransi beserta tujuannya, dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa lembaga pembiayaan terhadap konsumen dan peraturan perundang-undangan.
Ppt hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univ...megiirianti083
1. Hukum perbankan mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga perbankan dan kegiatan sehari-hari bank.
2. Terdapat dua jenis transaksi utama di bank, yaitu transaksi tunai dan transaksi usaha.
3. Sumber hukum perbankan terdiri atas sumber hukum formal dan materi.
Modul ini membahas tentang hukum perbankan dan asuransi. Modul ini menjelaskan pengertian hukum perbankan, sumber-sumber hukum perbankan, asas-asas hukum perbankan, para pihak dalam transaksi perbankan, tujuan asuransi, dan aspek hukum dalam perbankan.
HBL 12, ZAHRA KAMILA, HAPZI ALI, HUKUM PERBANKAN DAN ASURANSI, UNIVERSITAS ME...ZahraKamila4
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi serta kasus Bakrie Life. Secara singkat, dokumen menjelaskan pengertian hukum perbankan dan asuransi, prinsip-prinsip dan jenis transaksi perbankan serta asuransi, dan kasus kegagalan Bakrie Life membayar nasabah akibat investasi bermasalah.
13. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual, hak merk, rah...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum bisnis khususnya hukum perbankan dan asuransi. Secara ringkas, dibahas tentang pengertian perbankan dan asuransi beserta prinsip-prinsip dan landasan hukum yang melandasinya. Juga dijelaskan sumber hukum perbankan dan asuransi serta hubungan antara keduanya dalam konteks kredit.
12, hbl, ferdy caturangga, hapzi ali, hukum bisnis dan lingkungan, universita...Ferdy123456789
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian, prinsip-prinsip, dan implementasi hukum perbankan dan asuransi. Dokumen ini juga menyebutkan perkembangan positif industri asuransi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Tugas ini membahas manajemen pembiayaan bank syariah dalam 3 kalimat:
Tugas ini membahas definisi manajemen pembiayaan bank syariah, bentuk-bentuk pembiayaan seperti murabahah, istishna', ijarah, dan mudharabah, serta sistem pembiayaan seperti modal kerja dan investasi sesuai prinsip syariah.
HBL 12, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, U...Rinytrianas21
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi. Secara garis besar membahas tentang pengertian hukum perbankan, jenis transaksi perbankan, sumber hukum perbankan, asas-asas hukum perbankan, para pihak dalam transaksi perbankan seperti nasabah dan bank, hubungan hukum antara nasabah dan bank, serta prinsip-prinsip dasar dalam perbankan seperti kepercayaan, kehati-hatian dan kerahasia
1. Kasus Bank Century bermula dari kegagalan bank memenuhi kewajiban kliring di Bank Indonesia pada November 2008.
2. Bank Indonesia mengambil alih Bank Century dan menyerahkannya kepada LPS pada November 2008 untuk menjamin nasabah.
3. Dokumen ini membahas pandangan hukum terhadap kasus Bank Century dan ketentuan yang dapat diterapkan terhadap mantan direktur utama bank.
Penyimpangan Ketentuan Perbankan yang Berindikasi Tindak Pidana PerbankanAinul Yaqin
Dokumen tersebut membahas definisi fraud dan jenis-jenisnya, penyebab terjadinya fraud, ruang lingkup tindak pidana perbankan menurut peraturan perundang-undangan, serta deteksi dan pencegahan fraud di sektor perbankan.
Bab 1 menjelaskan pengertian dan konsep teoretis hukum jaminan serta asas-asasnya. Bab 2 membahas penggolongan jaminan yang terdiri dari jaminan materiil dan imateriil. Bab 3 menjelaskan aspek hukum gadai mulai dari subjek, objek, bentuk perjanjian hingga hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima gadai.
Hbl, syifa ramadhanti, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universitas m...ramadhanti syifa
Modul ini membahas hukum perbankan dan asuransi. Hukum perbankan mengatur lembaga perbankan, kegiatannya, dan pihak-pihak terkait. Ruang lingkupnya meliputi asas perbankan, pelaku, kaedah perlindungan nasabah, dan organisasi terkait. Hukum asuransi mengatur perjanjian antara penanggung dan tertanggung untuk memberikan ganti rugi atas kerugian akibat peristiwa tidak pasti, yang dibagi menjadi
Dokumen tersebut membahas tentang asuransi, dana pensiun, dan pegadaian. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak penanggung menjamin penggantian kerugian pihak tertanggung. Dana pensiun dikelola untuk memberikan manfaat pensiun kepada pekerja, ada dua jenis yaitu dana pensiun lembaga keuangan dan pemberi kerja. Pegadaian adalah lembaga yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang ber
12. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perbankan dan asur...Novi Siti
Modul ini membahas aspek hukum dalam perbankan dan asuransi, termasuk pengertian hukum perbankan, sumber-sumber hukum perbankan, asas-asas hukum perbankan, dan para pihak dalam transaksi perbankan seperti nasabah dan pihak perbankan."
Hbl, megi irianti pariakan, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, universi...megiirianti083
Modul ini membahas hukum perbankan dan asuransi, termasuk pengertian, jenis transaksi perbankan, sumber hukum perbankan, asas-asas dan pihak-pihak dalam transaksi perbankan, serta prinsip-prinsip dasar dalam perbankan dan asuransi."
AN NISA RIZKI YULIANTI
UNIVERSITAS MERCU BUANA (mercu buana university) 2019 JAKARTA, INDONESIA
Prof. Dr. Hapzi Ali,CMA (Dosen Pengampu)
HUKUM BISNIS dan LINGKUNGAN
Tm 5, 4, hbl, wenna sustiany, hapzi ali,aspek hukum lembaga , makalahWennaSustiany
Makalah ini membahas tentang aspek hukum dan kelembagaan asuransi di Indonesia, termasuk pengaturan hukum asuransi, pengertian asuransi menurut KUHD dan UU No. 2/1992, unsur-unsur asuransi, perizinan lembaga asuransi, fungsi dan tujuan asuransi, serta prinsip-prinsip dasar asuransi."
Hbl12, agung pangestu, hapzi ali, modul 12 hbl, hukum perbangkan dan asuransiAgungAgungPangestu
Modul ini membahas hukum perbankan dan asuransi. Terdiri dari pengertian hukum perbankan, sumber-sumber hukum perbankan, asas-asas hukum perbankan, para pihak dalam transaksi perbankan seperti nasabah dan bank, serta prinsip-prinsip dalam perbankan seperti kepercayaan dan kehati-hatian. Modul ini juga membahas definisi dan unsur-unsur asuransi.
5 HBL Rosdiana, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan, Uni...Rosdiana
Modul ini membahas aspek hukum lembaga pembiayaan dan asuransi. Terdapat penjelasan mengenai jenis lembaga pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan infrastruktur. Modul ini juga menjelaskan fungsi asuransi, tujuan asuransi, dan jenis-jenis asuransi seperti asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan, dan properti. Diakhiri dengan konsekuensi hukum yang timbul dari perjan
5,Giri Yogo,Hapzi Ali,Aspek hukum lembaga pembiayaan,Universitas Mercu Buana,...Giriyogodwis
Modul ini membahas aspek hukum lembaga pembiayaan. Jenis-jenis lembaga pembiayaan diantaranya pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, anjak piutang, dan modal ventura. Modul ini juga menjelaskan fungsi asuransi dalam mengalihkan risiko dari tertanggung ke penanggung. Unsur-unsur perjanjian asuransi menurut KUHP antara lain adanya kata sepakat, peralihan risiko, pembayaran premi, dan kewaj
Hbl 5, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali , Aspek Hukum Lembaga ,Universita...Rinytrianas21
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang jenis lembaga pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan pembiayaan infrastruktur serta fungsi dan tujuan asuransi serta konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian asuransi. Dokumen tersebut juga membahas implementasi hukum pengaturan lembaga pembiayaan di Indonesia dan kasus penolakan klaim asuransi oleh PT Allian
Similar to HBL, Naufal Alwan, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas Mercu Buana, 2018 (17)
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
2. Pengertian Hukum Perbankan
Hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang
mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari
segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lain
(Muhammad Djumhana).
Hukum perbankan (banking law), yakni merupakan seperangkat kaidah
hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-
lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan
aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank,
perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak
yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan
tersebut (Munir Fuady, 1999: 14).
3. Sumber-sumber Hukum Perbankan
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum daalam arti formal
dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya
ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan.
Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu
sendiri, dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut mana
dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan
lain sebagainya. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan
tersebut dapat ditemukan dalam:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
UU No 23 tahun 1999 tentang bank indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan
UU No 3 tahun 2004 dan terakhir dengan peraturan pemerintah penganti UU No 2 tahun
2008
UU no 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar
4. Asas-asas Hukum Perbankan
Dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem
perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum,
yakni:
Asas demokrasi ekonomi
Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan. Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
Asas kepercayaan (fiduciary principle)
Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha Bank dilandasi oleh hubungan
kepercayaan antara Bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari
masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu
terus menjaga kesehatannya dengan tetapp mempertahankan kepercayaannya.
5. Asas kerahasiaan (Confidential Principle)
Asas yang mengharuskan atau mewajibkan merahasiakan segala sesuatu
yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut
kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 40 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan
informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
Asas kehati-hatian (Prudential Principle)
Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi
dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka
melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa perbankan
Indoneia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan
menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak
lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat (Lukman Santoso, 2011: 36-38).
6. Hukum Perbankan Sebagai bagian Hukum Perdata
Seperti diketahui fungsi perbankan sebagai penghimpun penyalur dana
masyarakat, karenanya melahirkan hubungan bersifat perdata antara bank dengan
nasabahnya, yang sudah tentu tunduk kepada pengaturan hukum perdata. Sementara itu,
hubungan antara nasabah penyimpanan dana dengan nasabah debitur tidak dapat
dikualifikasikan sebagai hubungan hukum, melainkan hubungan moral, sebagai
hubungan moral maka pertanggungjawabannya lebih tinggi dimata hukum.
Keadaan dari peristiwa hukum tersebut menimbulkan persoalan tersendiri
dalam bidang hukum perdata. Berdasarkan uraian di atas jelas, bahwa disamping
sebagai bagian hukum ekonomi atau hukum bisnis, ternyata hukum perbankan juga
merupakan bagian dari sistem hukum perdata, karena subjek dan objek yang diatur
berkenaan dengan hubungan hukum yang bersifat perdata antara bank dan nasabah,
untuk itu tidak salah pula bilamana ketentuan hukum perbankan bersentuhan atau
memasuki dalam ruang lingkup pengaturan hukum perdata.
7. Pengertian Hukum Asuransi
Penggunaan asuransi tentu sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang,
mengingat jumlah pengguna asuransi semakin hari semakin tinggi di Indonesia. Tingginya
pengguna asuransi ini didominasi oleh berbagi macam produk asuransi seperti asuransi jiwa,
asuransi kesehatan, serta asuransi perlindungan harta (mobil, rumah, dll).
Hukum asuransi adalah kumpulan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis,
yang ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi
(penanggung dan tertanggung).
Dalam beberapa kasus, kita seringkali menemukan nasabah yang kecewa dan
merasa dirugikan akibat penggunaan asuransi yang dirasa tidak maksimal dan tidak sesuai
dengan harapan mereka, di mana pada dasarnya hal seperti ini bisa saja terjadi akibat
kurangnya pemahaman kita pada semua pasal serta peraturan yang sebenarnya “wajib” kita
pahami sebelum memutuskan untuk menggunakan asuransi.
8. Tujuan Asuransi
Pengalihan Resiko
Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam
harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi
(penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.
Pembayaran Ganti Kerugian
Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian
(risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang
besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya kerugian yang timbul itu dapat
bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss).
Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh
pembayaran ganti kerugian yang sungguh–sungguh diderita. Dalam pembayaran ganti kerugian
oleh perusahaan asuransi berlaku prinsip subrogasi, terjadi baik karena persetujuan maupun
karena undang-undang.
9. Jenis Asuransi
Asuransi kerugian terdiri dari:
- Asuransi kebakaran
- Asuransi kehilangan dan kerusakan
- Asuransi laut
- Asuransi pengangkutan
- Asuransi kredit
Asuransi jiwa terdiri dari:
- Asuransi kecelakaan
- Asuransi kesehatan
- Asuransi jiwa kredit
10. Berlakunya Asuransi
Masa berlaku asuransi akan didasarkan pada penutupan yang
terjadi, di mana hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung akan
timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan.
Penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya
aplikasi atau ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) dan
dibayarnya premi. Setelah adanya perjanjian kontrak sementara tersebut,
maka sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku,
penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi,
hal ini diatur dalam Pasal 255 KUHD.
11. Batalnya Asuransi
Suatu pertanggungan atau asuransi karena pada hakekatnya adalah merupakan
suatu perjanjian maka ia dapat pula diancam dengan resiko batal atau dapat dibatalkan
apabila tidak memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal
1320 KUH Perdata. Selain itu KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam
perjanjian asuransi:
Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani
(Pasal 269 KUHD)
Memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan
membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang (Pasal 272
KUHD)
Terdapat suatu akalan cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung (Pasal 282
KUHD)
12. Sanksi dalam Hukum Asuransi
Sanksi Administratif
Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992 tertanggal 30 Oktober 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (“PP No.73/1992”) serta peraturan pelaksanaannya
yang berkenaan dengan:
- Perizinan usaha
- Kesehatan keuangan
- Penyelenggaraan usaha
- Penyampaian laporan
- Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan
langsung
13. Sanksi Pidana
Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian yang diatur dalam
Pasal 21 UU Asuransi, berikut ini:
- Terhadap pelaku utama
Orang yang menjalankan atu menyuruh menjalankan usaha perasuransian
tanpa izin usaha, menggelapkan premi asuransi, menggelapkan dengan cara
mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan.
Terhadap pelaku pembantu
Orang yang menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan atau menjal
kembali kekayaan perusahaan hasil penggelapan dengan cara tersebut yang
diketahuinya.
Terhadap pemalsu dokumen
Orang yang secara sendiri–sendiri atau bersama–sama melakukan
pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan
14. Daftar Pustaka
Usman, Rahmadi Hukum Perbankan, Sinar Grafika di Jakarta, 2010;
Soepraptomo, Heru Hukum Perbankan di Indonesia, Rajagrafindo Persada di
Kakarta, 2005;
Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Hukum Asuransi di Indonesia, Penerbit PT
Intermasa, 1986;
Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., Hukum Asuransi Indonesia, Penerbit PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung 1999;
H. Mashudi, SH. MH dan Moch. Chidir Ali, SH. (Alm.), Hukum Asuransi, Penerbit
CV. Mandar Maju, 1995.