Contact (Pemateri): Kanaidi, SE., M.Si., cSAP HP. 0812 2353 284, WA:0878 2330 6608 e-mail : kanaidi63@gmail.com atau kanaidi@yahoo.com -----------------------------------------------------

1. Logo Provider Kanaidi, SE., M.Si., cSAP
kanaidi63@gmail.com HP.08122353284
Dasar Hukum
Perkreditan Perbankan

2. • Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang
Perbankan. Perjanjian kredit ini terjadi pada saat
ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah
pihak antara kreditur dan yang telah ditentukan
yang artinya di dalam perjanjian kredit harus
memuat klausul-klausul yang telah disepakati
antara pihak bank sebagai kreditur dengan
debitur atau pihak lain yang mewajibkan pihak
perjanjian untuk melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Dasar Hukum
Perkreditan Perbankan

3. Dasar Hukum …
• Peraturan Bank Indonesia Nomor
8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah oleh
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10
/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan.
• Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 14
Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan,
sebagai berikut : “Bank Umum tidak
memberikan kredit tanpa jaminan kepada
siapapun.”

4. Masalah perkreditan perbankan ada hubungannya
dengan peraturan perundang-undangan lainnya,
seperti:
• Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang
Usaha Kecil;
• Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,
• Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dan
• Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia.
Dasar Hukum …

5. • UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 jo UU
Nomor 10 tahun 1998 : «BPR adalah bank
yang menjalankan kegiatan usaha secara
konvensional atau berdasarkan pada Prinsip
Syariah yang dalam kegiatannya tidak
diberikan jasa dalam bentuk pembayaran.”
Dasar Hukum …

8. www.slideshare.net/kenkanaidi