Tulisan ini membahas tindak pidana pencucian uang yang terjadi di perusahaan asuransi, khususnya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) diharapkan dapat mencegah tindak pidana ini, namun penerapannya di perusahaan asuransi masih belum berjalan efektif dan konsisten. Tulisan ini menganalisis pelaksanaan KYC di perusahaan asuransi tersebut beserta faktor pen

1. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN PRINSIP
MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) PADA PERUSAHAAN
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
Oleh:
Asef Adianto
ABSTRAK
Pencucian uang telah berkembang dengan cepatnya pada perusahaan asuransi. Baik
itu dana hasil penipuan asuransi yang dicuci melalui Penyedia Jasa Keuangan lain
maupun perusahaan asuransi dijadikan wadah pencucian uang. Dengan adanya
Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) atau yang biasa disebut
KYC dan terbentuknya PPATK diharapkan tindak pidana pencucian uang bisa
dicegah dan diberantas. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip yang
diterapkan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 1912 untuk mengetahui informasi-
informasi mengenai latar belakang dan identitas calon nasabah, termasuk pelaporan
transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai yang kemungkinan
terjadinya tindak pidana pencucian uang. Tujuan dari pelaksanaan penerapan prinsip
mengenal nasabah sebagai upaya untuk menciptakan industri keuangan pada
perusahaan asuransi yang sehat serta terlindungi dari disalahgunakannya untuk
kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung
maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Metode yang digunakan dalam
penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian empiris
dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912 dan beberapa nasabah terkait dengan pelaksanaan penerapan prinsip
mengenal nasabah. Metode penentuan informan pada penelitian ini menggunakan
metode purposive dan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa
pelaksanaa pengaturan prinsip mengenal nasabah menjadi point penting pada
perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Pelaksanaan penerapan prinsip
mengenal nasabah pada perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 1912 belum berjalan
secara efektif dan konsisten, terdapat beberapa prosedur-prosedur yang tidak
dilaksanakan sehingga masih terdapat celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan
tindak pidana pencucian uang. Pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah
pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama 1912 masih terdapat beberapa faktor
penghambat baik dari aspek hukum maupun dari aspek non hukum.

2. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
PENDAHULUAN
Masalah kriminalitas merupakan salah satu hal yang turut berkembang
dengan pesat, namun perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas
kriminalitas itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal jauh, sehingga berbagai
jenis kejahatan baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun korporasi
dengan mudah terjadi dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar.
Kejahatan–kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu
negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering disebut
transnational crime.1 Kejahatan nasional dan transnational, harta kekayaan dari hasil
kejahatan biasanya oleh pelaku disembunyikan kemudian dikeluarkan lagi seolah-
olah dari hasil legal hal inilah yang sering dikenal dalam dunia internasional dengan
istilah pencucian uang atau money laundering.
Perkembangannya, kasus pencucian uang di negara Indonesia maupun di
negara-negara lain cukup variatif sesuai dengan kharakteristik tindak pidana di
masing-masing negara yang bersangkutan. Di Indonesia, kasus pencucian uang
semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Berdasarkan statistik Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sampai
dengan periode maret 2012 jumlah laporan yang diterima PPATK mencapai
10.822.052 laporan.2 Salah satu contoh kasus dengan menjadikan perusahaan asuransi
tempat melakukan pencucian uang dari uang hasil kejahatan yang terjadi di Indoensia
yaitu penggelapan dana nasabah prioritas Citibank:
“Tersangka kasus penggelapan dana nasabah prioritas Citibank atas
nama Malinda Dee, memiliki 30 rekening. Hasil penelusuran Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), rekening-
rekening itu tercecer di delapan bank dan dua perusahaan asuransi. Dua
rekening asuransi, dalam bentuk asuransi unit link, Asuransi ini
merupakan gabungan dari investasi dan asuransi jiwa. Modus yang
1
Tb. Irman, 2006, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Bandung, MQS Publishing, hal. 1
2
PPATK, 2012, Statistik Pelaporan dan Transaksi Keuangan Bulan Maret 2012. http://
www.ppatk.co.id, diakses Hari Selasa tanggal 29 bulan Mei tahun 2012.

3. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
dilakukan Malinda dengan cara mengambil uang dari rekening
nasabah. Menurut Yunus Husein kepala PPATK, tindakan mantan Vice
President Relationship Citibank ini melanggar Undang-undang Nomor
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang. Aksi mulusnya ternyata tak lepas dari banyaknya
kartu identitas Malinda. Menurut PPATK, mantan manajer Citibank itu
punya empat kartu identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Informasi
ini didapat dari delapan bank dan dua perusahaan asuransi.”3
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
mengungkapkan laporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) dari
perusahaan asuransi sampai saat ini belum menunjukkan perkembangan yang
signifikan. Dari data tiga tahun terakhir selama 2009 jumlah perusahaan asuransi
yang lapor baru sebanyak 31 laporan. Tercatat jumlah Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan mencapai 2.132. Sedikit meningkat di tahun 2010 yang lapor sebanyak
34 perusahaan asuransi dengan jumlah 2.939. Dan tahun 2011 sampai Mei yang lapor
baru 37 perusahaan asuransi dengan 2.531 Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan.4 Hal ini telah mencerminkan kondisi yang sesungguhnya apabila
mempertimbangkan tingkat kejahatan yang menghasilkan uang di Indonesia, seperti
korupsi dan penggelapan. Penyedia Jasa Keuangan seperti pada perusahaan asuransi
sangat mudah bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang dari uang
yang berasal dari kejahatan, karena sistem keamanan pada perusahaan asuransi masih
tergolong lemah dan belum berjalan secara online antar perusahaan-perusahaan
asuransi yang ada di Indonesia baik skala kecil maupun skala besar.
Masalah money laundering telah dikenal sejak lama yaitu tahun 1930 di
Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai
salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah usaha pencucian pakaian atau disebut
3
Wawancara dengan Staf bagian Kepatuhan, SOP, dan PMN Departemen Manajemen
Resiko AJB Bumiputera 1912, Ardi Stefanus, Pada hari Kamis tanggal 5 Juli Tahun 2012, di Wisma
AJB Bumiputera 1912 Lt.19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta.
4
Idris Rusadi Putra. PPATK: Asuransi Malas Beberkan Transaksi Mencurigakan.
http//:www.okezone.com. Diakses pada hari Rabu Tanggal 24 bulan Oktober tahun 2012.

4. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian
ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang
usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil
minuman keras legal, hasil perjudiaan, dan hasil usaha pelacuran.5 Pada hal ini tindak
pidana pencucian uang semakin mendapat perhatian khusus dari kalangan, yang
bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga internasional melalui kerja sama antar
negara-negara. Tindak pidana pencucian uang dari waktu ke waktu semakin marak,
sehingga banyak negara-negara menetapkan sistem hukumnya untuk menetapkan
sebagai kejahatan yang harus diberantas. Dampak negatif yang ditimbulkan secara
langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana pencucian uang yaitu salah
satunya terhadap perekonomian suatu negara. Sehingga negara-negara di dunia dan
organisasi internasional termotivasi serius untuk mencegah dan memberantas tindak
pidana pencucian uang.
Tahun 1988 diadakan konvensi internasional dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan pencucian uang yang sudah tergolong pula sebagai kejahatan
internasional yaitu UN Drug Convention.6 Kemudian untuk menindaklanjuti konvensi
tersebut, pada bulan juli 1989 di Paris, Perancis dibentuklah FATF yaitu Financial
Action Task Force, sebuah organisasi yang membebaskan Bank dari Praktek money
laundering.
Pentingnya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang pada lembaga
perbankan dan penyedia jasa keuangan non bank karena dampaknya tidak hanya
merugikan keuangan negara, tetapi juga memberikan dampak bagi stabilitas nasional.
Secara umum ada beberapa alasan mengapa pencucian uang (money laundering)
diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu:
1. Pengaruh money laundering pada sistem keuangan ekonomi diyakini
berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam
5
Adrian Sutedi, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,
hal. 1-2
6
Ibid, hal.15.

5. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibaat
negatif dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak
negatif itu diyakini, bahwa money laundering dapat mempengaruhi
perekonomian dunia;
2. Dengan dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana akan
lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil
tindak pidana yang kadangkala sulit disita, misalnya, asset yang
susah dilacak atau dipindahtangankan kepada pihat ketiga, dengan
ini maka pemberantasan tindak pidana sudah berailh orientasinya
dari “menindak pelakunya” kearah menyita “hasil tindak pidana”;
3. Dengan dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana dan
dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan
traksaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi
para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada
tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya.7
Peraktiknya, banyak dana potensial yang dimanfaatkan secara optimal
karena pelaku money laundering sering melakukan “steril investment” misalnya
dalam investasi di bidang property pada negara-negara yang mereka anggap aman
walaupun dengan melakukan hal itu hasil yang diperoleh lebih rendah.8 Berdasarkan
statistic Internasional Monetary Fund (IMF), hasil kejahatan yang dicuci melalui
bank diperkirakan hampir mencapai nilai sebesar US$ 1.500 miliar per tahun.
Sementara itu, menurut Associated Press, kegiatan pencucian uang hasil perdagangan
obat bius, prostitusi, korupsi dan kejahatan lainnya sebagian besar diproses melalui
perbankan untuk kemudian dikonversikan menjadi dana legal dan diperkirakan
kegiatan ini mampu menyerap nilai US$ 600 miliar per tahun. Ini berarti sama
dengan 5% GDP dunia. Selain itu, menurut Financial Action Task Force (FATF),
perkiraan atas jumlah uang yang dicuci setiap tahun di seluruh dunia dari
perdagangan gelap narkotika berkisar antara US$ 300 miliar sampai US$ 500 miliar.9
7
Yunus Husein, 2007, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Jakarta: Book Terrace &
Library, hal. 262.
8
Bismar Nasution, 2005, Rejim Anti-Money laundering di Indonesia. Bandung:: Pusat
Informasi Hukum Indonesia, hal. 1
9
Adrian Sutedi, Op.Cit, hal.2-3.

6. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
Biasanya pelaku kejahatan pencucian uang pada perusahaan asuransi
menggunakan modus-modus yang canggih agar sulit ditelursuri. Pada dasarnya
kejahataan pencucian uang pada perusahaan asuransi bisa dilakukan oleh orang dalam
perusahaan maupun orang luar atau tertanggung. Terkadang kejahatan asuransi ini
juga dipelopori oleh pihak perantara yaitu agen maupun broker pada perusahaan
asuransi.10 Kejahatan pencucian uang yang terjadi pada perusahaan asuransi antara
lain dilakukan dengan melakukan pembayaran polis yang nilainya jauh diatas
kemampuan yang wajar, investasi dalam bentuk proteksi asset, penggelapan premi
asuransi, dan lump sum inverstment (investasi dalam jumlah besar) melalui produk-
produk yang likuid terutama yang bernilai besar.
Produk asuransi seperti single premium insurance bond, yang akhir-akhir ini
popular, disinyalir banyak dibeli oleh para pencuci uang untuk dijual kembali dengan
harga diskon, sehingga sisa nilainya dapat mereka peroleh dalam bentuk cek yang
bersih (sanitized check) dari suatu perusahaan asuransi. Para pencuci uang tertarik
untuk membeli produk asuransi dimaksud adalah karena single premium insurance
bond dapat pula digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari
lembaga-lembaga keuangan. Salah satu permasalahan pokok pada industri asuransi
adalah bahwa produk-produk asuransi dalam persentase yang cukup signifikan dijual
melalui lembaga intermediasi, sehingga para pialang (brokers) seringkali merupakan
satu-satunya penghubung (personal contact) dengan nasabah.11
Agar sistem penyedia jasa keuangan non bank tidak digunakan sebagai
sarana pencucian uang. Maka pemerintah melalui Menteri Keuangan dikeluarkanlah
ketentuan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Cutomer)
untuk lembaga keuangan non bank yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 30/ PMK.010/2010. Adanya penerapan prinsip Know Your Customer dan
10
Fahmi Aulia, Waspadai Merebaknya Insurance Fraudulent, Jurnal Uang dan bank,
Nomor 5, Maret 2005, hal. 49.
11
Edi Nasution, 2011, Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan (Money
Laundering), hal. 17

7. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
terbentuknya PPATK ini diharapkan tindak pidana pencucian uang bisa dicegah dan
diberantas terutama pada sektor lembaga keuangan. Akan tetapi dalam pratiknya
sendiri, penerapan Prinsip Know your Customer pada perusahaan asuransi masih
belum terlaksana dengan baik. Baik itu yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri
maupun dari pihak lain yakni PPATK dan Direktorat Jenderal Menteri keuangan yang
saling taerkait dan berkoordinasi di dalam penerapan pelaksanaan Prinsip Know Your
Customer.
Berdasarkan paparan di atas, prinsip Know Your Customer sangat diperlukan
sebagai upaya pencegahan pencucian uang pada perusahaan asuaransi dan dalam
menjalankan usahanya agar kepentingan nasabah dan perusahaan asuransi
terlindungi. Untuk mengguraikan masalah ini penulis meneliti pada salah satu
Perusahaan Asuransi yang telah lama berdiri yaitu AJB Bumiputera 1912 dan melalui
penulisan hukum yang berjudul: “Tindak Pidana Pencucian Uang dikaitkan
Dengan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Pada Perusahaan
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912”.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang
sebelumnya perlu dilakukan penelitian yang berkaitan tentang:
1. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan Prinsip Mengenal Nasabah (Know
Your Customer) pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
(Know Your Customer) pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 ?

8. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan peneliti jenis penelitian hukum
empiris, penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan
pihak asuransi dan beberapa nasabah terkait dengan penerapan prinsip
mengenal nasabah (know your customer). Dalam penelitian hukum empiris,
data yang dipergunakan adalah data primer.12 Dalam penelitian hukum ini
menggunakan analisis atau penafsiran data kualitatif. Data yang primer dan
data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian di analisis
secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.
Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan
membandingkan apa yang dinyatakan informan13 secara lisan dan prilaku
nyata dari informan yang diamati, sedangkan metode induktif dilakukan
dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan
penulisan hukum ini sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan
tujuan penelitian yang telah dirumuskan.
12
Soerjono soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Rajawali, Jakarta, Hal 14 dan Hal 24. Lihat juga Soenaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia
Data Akhir Abad ke-20, Bandung, Alumni, 1994, Hal 151.
13
Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai sikap, tindakan, persepsi,
tanggapan atau segala sesuatu tentang orang yang memiliki hubungan tertentu dengan dirinya.

9. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer)
Pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Dalam Upaya Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang
Dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah pada Perusahaan Asuransi
khususnya AJB Bumiputera 1912 dapat dijabarkan dalam beberapa hal sebagai
berikut:
1. Prosedur Identifikasi dan Verifikasi Nasabah
Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) harus dilakukan sejak proses
registrasi/penerimaan seseorang nasabah baru dan dilanjutkan secara
berkesinambungan selama nasabah tersebut menjadi nasabah AJB Bumiputera
1912. Proses mendapatkan identitas nasabah dan penerimaan sampai
disahkannya seorang nasabah harus melalui tahap-tahap yang telah ditetapkan
secara khusus oleh perusahaan AJB Bumiputera 1912.
a. Upaya Untuk Mendapatkan Identitas Nasabah
Pihak AJB Bumiputera 1912 harus memproleh keyakinan mengenai
identitas nasabah baik perorangan maupun perusahaan atau korporasi serta
nasabah bertindak dan atas nama pihak lain dan melakukan verifikasi
terhadap identitas nasabah. Sejak dimulainya hubungan usaha pihak AJB
Bumiputera 1912 mengharuskan adanya pertemuan dengan nasabah (face
to face meeting), dengan demikian dapat membuktikan identitas nasabah
sesuai dengan dokumen pendukungnya (verifikasi fisik). Perusahaan AJB
Bumiputera 1912 wajib melakukan pengkinian data nasabah terhadap
setiap perubahan yang berkaitan dengan identitasnya. Proses pengkinian
merupakan bagian dari prosedur pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
untuk melindungi Perusahaan AJB Bumiputera 1912 agar tidak
dimanfaatkan sebagai sarana Pencucian uang (Money Laundering). Apabila
prosedur identifikasi dan verifikasi telah dilaksanakan secara lengkap,

10. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
perusahaan asuransi tidak perlu meminta informasi tambahan kepada
nasabah apabila yang bersangkutan melakukan hubungan usaha atau
transaksi lainnya dengan perusahaan asuransi lainnya.
Ike Anggraini mengatakan,14 untuk mendapatkan identitas nasabah
perorangan dan nasabah Perusahaan/Lembaga/Institusi baik itu nasabah
beresiko tinggi (high risk customer) dari segi keuangan (finansial) dengan
cara melakukan pengisian formulir atau lembar wawancara produksi baru,
dalam lembar tersebut telah memuat latar belakang dan identitas calon
nasabah, maksud dan tujuan nasabah melakukan perikatan, profil
keuangan, identitas penerima kuasa, informasi lain yang memungkinkan
pihak asuransi dapat mengetahui profil calon nasabah serta dokumen
pendukung untuk keperluan Prinsip Mengenal Nasabah (PMN). Perusahaan
wajib meminta dokumen pendukung untuk keperluan Prinsip Mengenal
Nasabah (PMN) apabila pemilik dana adalah pemegang polis maupun
pemilik dana bukan pemegang polis (Beneficial Owner).
Ike Anggraini mengatakan, Berdasarkan dokumen pendukung
yang telah disampaikan oleh calon nasabah, petugas frontliner (agen dan
agen koordinator) wajib meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen
pendukung tersebut dengan cara mencocokan dokumen pendukung dengan
dokumen aslinya, dan bentuknya tidak meragukan. Setelah itu petugas
frontliner menyerahkan dokumen pedukung tersebut kepada Kepala
Cabang yang akan diperiksa ulang dengan cara:
- Melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang diisi dan
kelengkapannya dokumen pendukung yang dibutuhkan,
- Meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang
berwenang,
14
Wawancara dengan Staf bagian Administrasi Produksi, Ike Anggraini, Pada hari Rabu
tanggal 29 Agustus tahun 2012, di Kantor Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu.

11. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
- Melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang
disampaikan oleh calon nasabah,
- Melakukan penelaahan mengenai benficial owner,
- Melakukan pengkinian data dalam hal apabila terdapat
perubahan terhadap dokumen – dokumen.
Ike Anggraini menambahkan, setelah mencocokan dokumen
pendukung dengan dokumen aslinya telah dilakukan maka dokumen
tersebut akan berlanjut dan/atau diserahkan ke Kantor Wilayah dan
Departemen Manajemen Resiko. Kantor Wilayah dan Departemen
Manajemen Risiko akan melakukan Customer Due Deligence15 atau yang
lebih dikenal dengan sebutan CDD terhadap nasabah dan beneficial owner
yang dianggap/diklasifikasikan mempunyai risiko terhadap praktik
pencucian uang, penggunaan istilh CDD berlaku pada setiap kegiatan yang
berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan oleh pihak asuransi AJB
Bumiputera 1912 terhadap nasabah dan beneficial owner yang dianggap
mempunyai resiko rendah dan resiko menengah terjadinya tindak pidana
pencucian uang, dan diwajibkan melakukan Enhanced Due Diligence EDD
yaitu tindakan CDD yang lebih mendalam pada saat berhubungan dengan
nasabah yang beresiko tinggi termasuk Politically Exposed Person.
Ansori Yadi mengatakan, bahwa pihak asuransi pun ternyata tidak
melakukan pemeriksaan data secara terperinci menyangkut informasi-
informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah.
Mereka hanya melihat formulir yang diisi oleh calon nasabah dan langsung
menyetujui prihal polis yang dimiliki tanpa adanya pemeriksaan lebih
15
Customer Due Diligence yang selanjutnya disingkat CDD adalah proses identifikasi calon
nasabah dan/atau verifikasi atas dokumen pendukung calon nasabah yang bertujuan untuk meneliti
kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan atas transaksi yang akan dilakukan calon
nasabah, memastikan kebenaran dokumen calon nasabah apabila terdapat kerugian atas dokumen yang
diterima, melakukan penealahan terhadap Beneficial Owner

12. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
lanjut dan nasabah tidak mengetahui apakah pengisian formulir aplikasi
tersebut terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your
Customer) atau tidak, yang terpenting data tersebut telah diisi dan Surat
Perjanjian Asuransi Jiwa (SPAJ) telah disepakati dari produk yang
diinginkan. Perihal apakah data tersebut tersimpan pada dokumen pihak
asuransi atau tidak, hanya pihak asuransi dan/atau agenlah yang
mengetahuinya.16
b. Persetujuan Penerimaan dan Penolakan Calon Nasabah
Dalam persetujuan penerimaan calon nasabah Perusahaan Asuransi
memastikan dan meneliti kebenaran bukti identitas calon nasabah saat akan
melakukan perikatan hubungan usahan dengan perusahaan asuransi.
Persetujuan penerimaan calon nasabah harus sesuai dengan jenjang
kewenangannya, setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan
dokumen calon nasabah.
Amrullah selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Bengkulu
menjelaskan,17 selama ini tidak pernah melakukan penolakan terhadap
calon nasabah dari bidang keuangannya tetapi dari segi kesehatan sudah
banyak, karena dari keuangan dari mana uang itu berasal tidak secara
tertulis kita tanyakan. Jadi kita tidak pernah melakukan penolakan calon
nasabah untuk masuk asuransi karena keuangannya mencurigakan atau
patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
Ike Anggraini menambahkan, mengenai persetujuan dan
penerimaan calon nasabah baru memang tidak pernah melakukan
16
Wawancara dengan nasabah AJB Bumiputera 1912, Ansori Yadi, pada hari Selasa tanggal
10 Juli tahun 2012.
17
Wawancara dengan Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Bengkulu, Amrullah, Pada
hari Rabu tanggal 29 tahun 2012, di Kantor Cabang AJB Bumiputera 1912 Bengkulu.

13. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
penolakan berapapun jumlah transaksi yang dilakukan, hal konyol menolak
nasabah dari segi keuangannya (financial), disamping itu untuk menambah
income. Yang berwenang melakukan penolakan terhadap calon nasabah
adalah Kepala Wilayah apabila tidak memenuhi kelengkapan data dan
dokumen pendukung yang ditentukan dan tidak benar dan untuk
penerimaan calon nasabah yang tergolong tinggi atau tergolong transaksi
mencurigakan Direksi yang memberikan persetujuan melalui Kepala
Departemen Pertanggungan. Akan tetapi dalam hal ini yang saya ketahui,
perusahaan AJB Bumiputera 1912 tidak pernah menolak calon nasabah
yang ingin masuk asuransi karena keuangannya mencurigakan.
2. Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi
Keuangan Tunai
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, transaksi
keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan
karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah, termasuk transaksi
keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk
menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan
oleh PJK, dan juga transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan
dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
Amrullah mengatakan, metode yang digunakan para pencuci uang
dapat dikatakan hampir tidak terbatas, sehingga kadang – kadang tidak mudah
untuk mengidentifikasikan teransaksi keuangan mencurigakan. Dibutuhkan
suatu judgement (penilaian) atas dasar fakta – fakta yang kuat dan bukan
hanya sekedar tidak adanya informasi tertentu dari nasabah. Ketetapan
judgement ditentukan oleh kelengkapan informasi nasabah dan transaksi yang
dilakukannya, pelatihan dan pengalaman dari karyawan/pejabat AJB
bumiputera 1912.

14. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
Teguh Setijono mengatakan, dalam mempermudah
pengindentifikasian transaksi mencurigakan telah ada Kordinator Penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah (PMN). Identifikasi yang dilakukan kordinator
antara lain:
- Mengembangkan sistem pemantauan yang dapat dilakukan baik
secara manual ataupun otomatis.
- Melakukan pemantauan dan melaporkan transaksi mencurigakan
utntuk dievaluasi lebih lanjut.
- Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi transaksi nasabah,
baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada
PPATK.
- Melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan
terhadap dokumen-dokumen.18
3. Pelaporan
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang setiap PJK
wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK disertai
dengan penjelasan dan alasan yang menyebabakan transaksi dicurigai atau
patut diduga, identitas para pihak yang melakukan transaksi tersebut dicurigai
dan dilakukan sesuai dengan ketentuan PPATK mengenai bentuk, jenis dan
tata cara penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).
Teguh Setijono mengatakan,19 dalam proses pelaporan transaksi tunai
maupun transaksi mencurigakan dimulai dari Kantor Cabang, Kantor
18
Wawancara dengan Kepala bagian Kepatuhan, SOP, dan PMN, Departemen Manajemen
Resiko AJB Bumiputera 1912, Teguh Setijono, Pada hari Kamis tanggal 5 Juli Tahun 2012, di Wisma
AJB Bumiputera 1912 Lt.19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta.

15. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
Wilayah, Departemen Pertanggungan dan Departemen Pengendalian Intern
melalui Kantor Perwakilan Pengendalian Intern (KPPI) mengirimkan hasil
idetifikasi Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan Transaksi Keuangan
Mencurigakan (TKM) ke Departemen Manajemen Resiko. Setelah
Manajemen Resiko menerima hasil identifikasi TKT dan TKM serta mencatat
dalam checklist dan melakukan evaluasi dengan menanyakan kepada unit
kerja yang bersangkutan keberadaan identifikasi TKT dan TKM, jika ada agar
dikirim ke Departemen Manajemen Resiko, jika tidak ada tidak perlu
mengirim identifikasi TKT dan TKM tersebut. Hasil identifikasi TKT dan
TKM yang dikirimkan ke Departemen Manajemen Resiko dilakukan
Identifikasi kembali oleh staff Departemen Manajemen Resiko apakah TKT
dan TKM tersebut layak dijadikan LTKT dan LTKM ke PPATK atau tidak.
Layak TKT dan TKM untuk dilaporkan maka staf membuat dan melengkapi
LTKT dan LTKM sesuai dengan format yang telah ditentukan PPATK untuk
kemudian dikirimkan.
Apabila tidak layak TKT dan TKM dilaporkan ke PPATK maka staf
melakukan pendataan dan updating dan serta penyimpanan catatan dan/atau
dokumen mengenai identitas pengguna jasa keuangan sampai dengan 5 (lima)
tahun sejak berakhirnya hubungan dengan pihak asuransi AJB Bumiputera
1912 dan segala bentuk transaksi termasuk data, informasi, baik yang sudah
disusun atau dalam proses idetifikasi maupun yang sudah dilaporkan ke
PPATk bersifat rahasia. Komisaris, Direksi, Pejabat, pegawai maupun agen
wajib merahasiakan pelaporan transaksi tersebut kepada nasabah maupun
pihak lain dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
19
Wawancara dengan Kepala bagian Kepatuhan, SOP, dan PMN, Departemen Manajemen
Resiko AJB Bumiputera 1912, Teguh Setijono, Pada hari Kamis tanggal 5 Juli Tahun 2012, di Wisma
AJB Bumiputera 1912 Lt.19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta.

16. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
Ardi Stefanus salah satu staf bagian Kepatuhan, SOP dan PMN
Departemen Manajemen Resiko AJB Bumiputera 1912 mengatakan, hingga
saat ini untuk Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) maupun Laporan
Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dari Departemen Manajemen
Risiko ke PPATK masih kita lakukan secara manual karena fasilitas
komunikasi teknologi informasi belum memadai atau belum berjalan dengan
efektif, akan tetapi dalam waktu dekat akan dilakukan secara online sehingga
memudahkan kita untuk untuk melaporkan Transaksi Keuangan Tunai
dan/atau Transaksi Keuangan Mencurigakan yang layak dijadikan LTKT
dan/atau LTKM dengan tidak memakan waktu yang lama, dan kita sebagai
staf Bagian Kepatuhan, SOP, dan PMN sudah mendapat pelatihan khusus dari
PPATK mengenai pengiriman secara online tersebut.20
a. Batas Waktu Pelaporan
Teguh Setijono mengatakan, Pelaporan dari Kantor Cabang,
Kantor Wilayah, dan Departemen Pertanggungan ke Departemen
Manajemen Risiko. Penyampaian laporan transaksi tunai dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan, dan
untuk penyampaian laporan transaksi mencurigakan dilakukan paling
lambat 1 (satu) hari kerja setelah diketahui adanya unsur transaksi
mencurigakan. Setelah laporan diterima Departemen Manajemen Risiko,
Departemen Manajemen Risiko melanjutkan penyampaian laporan ke
PPATK. Penyampain laporan transaksi tunai dilakukan paling lambat 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
20
Wawancara dengan Staf bagian Kepatuhan, SOP, dan PMN Departemen Manajemen
Resiko AJB Bumiputera 1912, Ardi Stefanus, Pada hari Kamis tanggal 5 Juli Tahun 2012, di Wisma
AJB Bumiputera 1912 Lt.19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta.

17. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
Penyampaian laporan transaksi mencurigakan dilakukan paling lambat
3 (tiga) hari kerja setelah diketahui adanya unsur transaksi mencurigakan.21
b. Sanksi Tidak Menyampaikan Laporan
Pelanggaran terhadap kewajiban memberikan laporan (termasuk
memberikan laporan yang tidak benar/tidak sesuai dengan keadaan yang
tidak sebenarnya) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan bobot
kesalahannya.
Menurut Ardi Stefanus,22 Sebuah Perusahaan Asuransi dapat mempunyai
pengetahuan adanya transaksi keuangan mencurigakan atau dugaan yang cukup
(reasonable suspicion) tentang adanya upaya pencucian uang berdasarkan
informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya dari lembaga
penegak hukum, lembaga pemerintah (Departemen Keuangan), masyarakat
madani, media cetak, Bank Indonesia, PPATK, dan sistem PMN Perusahaan
Asuransi sendiri. Oleh karena kasus pencucian uang pada perusahaan asuransi
sudah semakin banyak, maka sudah seharusnya Perusahaan Asuransi melaporkan
transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut kepada PPATK.
21
Wawancara dengan Kepala bagian Kepatuhan, SOP, dan PMN, Departemen Manajemen
Resiko AJB Bumiputera 1912, Teguh Setijono, Pada hari Kamis tanggal 5 Juli Tahun 2012, di Wisma
AJB Bumiputera 1912 Lt.19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta.
22
Wawancara dengan Staf bagian Kepatuhan, SOP, dan PMN Departemen Manajemen
Resiko AJB Bumiputera 1912, Ardi Stefanus, Pada hari Kamis tanggal 5 Juli Tahun 2012, di Wisma
AJB Bumiputera 1912 Lt.19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta.

18. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (Know
Your Customer) Pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912.
Berikut akan dijabarkan perihal hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
Prinsip Know Your Customer terkait dengan upaya pencegahan dan
pemberantasan money laundering pada Perusahan Asuransi Jiwa Bersama
Bumiputera 1912.
1. Aspek Hukum
a. Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Belum
Diatur Secara Eksplisit
Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Cutomer) merupakan
instrumen terpenting yang mendukung penerapan Undang-undang Tindak
Pidana Pencucian Uang. Pada saat ini, pengaturan prinsip mengenal
nasabah ditetapkan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang
berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap jasa
keuangan, seperti Bapepam, Departemen Keuangan, dan Bank Indonesia.
Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, prinsip
mengenal nasabah tersebut belum diatur secara eksplisit, seperti tidak
terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian sehingga dirasakan kurang memberikan landasan hukum
yang kuat bagi otoritas yang berwenang dalam mengeluarkan peraturan
prinsip mengenal nasabah (know your cutomer). Oleh karena itu, perlu
adanya landasan hukum yang jelas dan diatur tersendiri dalam bentuk
Undang-undang bagi otoritas (pengawas dan pengatur pihak-pihak yang
memiliki kewajiban pelaporan).
Disadari bahwa dalam penerapan prinsip tersebut bersinggung
langsung dengan masyarakat pengguna jasa keuangan atau terkait dengan
keuangan yang memiliki implikasi hukum sehingga perlu adanya
pengaturan secara jelas terhadap kewajiban pengguna jasa keuangan atau
terkait dengan keuangan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian

19. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
Uang agar pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (know your costumer)
lebih efektif.
Ketentuan tersebut penting untuk dapat menguraikan kewajiban-
kewajiban pokok apa saja yang hrus dipenuhi, seperti kewajiban
memberikan informasi yang benar, yang sekurang-kurangnya meliputi
identitas diri, sumber dana, dan tujuan dilakukannya transaksi, termasuk
kewajiban memlampirkan dokumen pendukung. Sebaliknya, pengaturan
tersebut juga perlu diberlakukan terhadap pihak lain apabila transaksi
dilakukan untuk dan atas nama pihak lain tersebut. Untuk memenuhi
prinsip keseimbangan, maka kewajiban tersebut berlaku juga pihak-pihak
yang memiliki pelaporan untuk meminta informasi dan dokumen
pendukung tersebut, sekaligus memberikan kewajiban untuk menolak
transaksi (menolak melakukan hubungan usaha) apabila ketentuan tersebut
tidak terpenuhi oleh pengguna jasa / nasabah.
b. Kebutuhan Pemberlakuan Single Identification Number (SIN)
Indonesia belum menerapkan sepenuhnya single identification
number (SIN) untuk administrasi kependudukannya. Sudah menjadi rahasia
umum bahwa untuk membuat berbagai kartu identitas diri, seperti kartu
tanda penduduk (KTP) sangat mudah dilakukan di Indonesia. Dengan
membayar sejumlah uang kita dapat memperoleh KTP tersebut. Banyak
orang memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini mencerminkan belum rapinya
administrasi kependudukan di Indonesia. Keadaan ini menimbulkan
berbagai kesulitan di berbagai sektor, seperti Asuransi, Perbankan,
Keimigrasian, penegakan hukum, dan kepegawaian.23
23
Yunus Husein, 2007, Pentingnya Single Identification Number bagi Indonesia, Harian
Jurnal Nasional.

20. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
Menurut Ardi Stefanus24 selaku staf bagian Kepatuhan, SOP, dan
PMN Departemen Manajemen Resiko AJB Bumiputera 1912, Kurang
rapinya administrasi kependudukan menimbulkan banyak masalah bagi
Perusahaan. Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) mengalami kesulitan
melakukan verifikasi kebenaran dokumen identitas diri yang diserahkan
oleh calon nasabahnya. Sering kali perusahaan AJB Bumiputera 1912 tanpa
sadar menerima nasabah yang menggunakan identitas palsu.
2. Aspek Non Hukum
a. Internal AJB Bumiputera 1912
1) Kurang Memadai Sarana dan Teknologi Informasi
Tanpa adanya dan/atau kurang memadai sarana teknologi
informasi, maka tidak mungkin pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
akan berlangsung dengan lancar dan efektif. Penerapan teknologi
informasi tersebut digunakan untuk menyimpan dan menyajikan data
nasabah secara rinci, serta melaporkan transaksi keuangan
mencurigakan dan transaksi keuangan tunai dengan cepat dan akurat.
Mengenai Laporan Transaksi keuangan Mencurigakan dan
Laporan Transaksi Keuangan Tunai, seperti yang dijelaskan diawal
hingga saat ini Perusahaan AJB Bumiputera 1912 belum memiliki
fasilitas teknnologi informasi yang memadai sehingga pelaporan
dilakukan secara manual dan memakan waktu yang lama, sedangkan
jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan – ketentuan sangat
singkat, Akan tetapi dalam waktu dekat akan dilakukan secara online
24
Wawancara dengan Staf bagian Kepatuhan, SOP, dan PMN Departemen Manajemen
Resiko AJB Bumiputera 1912, Ardi Stefanus, Pada hari Kamis tanggal 5 Juli Tahun 2012, di Wisma
AJB Bumiputera 1912 Lt.19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta.

21. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
agar pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah berjalan secara lancar dan
efektif.
Ardi Stefanus menambahkan, disamping itu skala usaha
Perusahaan Asuransi khususnya AJB Bumiputera 1912 dengan memiliki
30.000 tenaga kerja dengan 576 jaringan kantor dan 5,2 juta pemegang
polis/nasabah di seluruh Indonesia juga merupakan faktor penghambat
dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah. Dengan skala seperti itu,
sulit dilakukan langkah-langkah yang dapat menunjang efektifitas
penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC), seperti pendataan profil
dari seluruh nasabah yang sudah ada. Sementara itu pelatihan untuk
karyawan dan pengadaan sistem informasi membutuhkan persiapan
yang cukup baik dari segi waktu, dana, dan keahlian.25
2) Kurang Konsisten Perusahaan AJB Bumiputera 1912 dalam
Melaksanakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your
Customer)
Menurut Kepala Departemen Manajemen Resiko Kantor Pusat
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Basuki Radjiman
mengatakan, bahwa asuransi merupakan tempat untuk melakukan
pengalihan resiko antara tertanggung dan penanggung, dan setiap calon
nasabah sudah dimintai keterangan mengenai identitas dirinya dan
petugas pun sudah meneliti kebenaran identitas nasabah tersebut.
Menurut beliau, pelaksanaan Prinsip Know Your Customer sudah
diupayakan pemberlakuannya, hanya saja untuk dapat terwujudnya
dengan baik masih memerlukan waktu, bukan saja karena beragamnya
25
Wawancara dengan Staf bagian Kepatuhan, SOP, dan PMN Departemen Manajemen
Resiko AJB Bumiputera 1912, Ardi Stefanus, Pada hari Kamis tanggal 5 Juli Tahun 2012, di Wisma
AJB Bumiputera 1912 Lt.19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta.

22. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
jenis nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak asuransi tetapi
juga pihak asuransi yang memerlukan waktu terhadap pelaksanaan
penerapan ini.26
Selanjutnya Ansori Yadi mengatakan bahwa pihak asuransi
pun ternyata tidak melakukan pemeriksaan data secara terperinci
menyangkut identitas nasabah tersebut. Mereka hanya melihat formulir
yang diisi oleh calon nasabah dan langsung menyetujui perihal polis
yang dimiliki tanpa adanya pemeriksaan lanjut.27 Heru Prabowo
menambahkan, sangat jarang perusahaan asuransi dalam menerapkan
pelakasanaan prinsip mengenal nasabah karena kurang memahami akan
dampak yang akan ditimbulkan dari transaksi-transaksi nasabah yang
memiliki risiko terjadinya pencucian uang dan merasa sangat merugikan
akan takutnya kehilangan nasabah.28
Teguh Setijono mengatakan,29 pada prinsipnya asuransi tidak
keberatan soal sistem pengenalan nasabah. Akan tetapi, pelaku pasar
asuransi jiwa memerlukan waktu dalam pelaksanaan penerapannya.
Beliau juga mengatakan bahwa penerapan prinsip pengenalan nasabah
ini dapat membuat nasabah asuransi takut dan tidak mau bekerjasama
dengan Perusahaan Asuransi yang mengakibatkan Perusahaan Asuransi
akan mengalami kerugian.
26
Wawancara dengan Kepala Departemen Manajemen Resiko AJB Bumiputera 1912,
Basuki Radjiman, Pada hari Kamis tanggal 5 Juli Tahun 2012, di Wisma AJB Bumiputera 1912 Lt.19,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta.
27
Wawancara dengan nasabah AJB Bumiputera 1912, Ansori Yadi, pada hari Selasa tanggal
10 Juli tahun 2012
28
Wawancara dengan nasabah PT. Prudential Life Assurance, Heru Prabowo, pada hari
Selasa tanggal 10 Juli tahun 2012
29
Wawancara dengan Kepala bagian Kepatuhan, SOP, dan PMN, Departemen Manajemen
Resiko AJB Bumiputera 1912, Teguh Setijono, Pada hari Kamis tanggal 5 Juli Tahun 2012, di Wisma
AJB Bumiputera 1912 Lt.19, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta.

23. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
Dalam prakteknya, penanganan tindakan pencucian uang
melalui penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan asuransi
belum optimal, faktor-faktor internal yang menyebabkan kesulitan bagi
Perusahaan Asuransi khususnya AJB Bumiputera 1912 dalam
menerapkan program pencegahan tindak pidana pencucian uang, antara
lain dapat meliputi sebagai berikut:
- Belum adanya keragaman dalam hal pengertian maupun
pandangan yang sama dari segenap jajaran perusahaan AJB
Bumiputera 1912 mengenai fungsi dan pentingnya
pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah.
- Paradigma yang menyatakan “tidak adanya risiko yang
timbul dari penempatan dana oleh calon nasabah.
- Program penerapan Prinsip Mengenal Nasabah hanya
dianggap sebagai penghambat mendapatkan nasabah baru
dan income.
- Hambatan psikologis dari para front-liner (agen dan agen
koordinator) untuk benar-benar menanyakan asal-usul dana
tidak diperoleh informasi yang sesungguhnya.
Hal demikianlah yang menjadikan Perusahaan Asuransi dinilai
kurang konsisten dalam penerapan Prinsip Know Your Customer, karena
berbagai pihak pada asuransi masih sering saling melemparkan
tanggungjawab dalam pelaksanaan penerapan Prinsip Know Your
Customer ini. Selain hal tersebut hambatan lain terkait dengan tidak
konsistennya Perusahaan Asuransi dalam penerapan Prinsip Know Your
Customer sebenarnya diakibatkan penerapan sanksi yang jarang
dikenakan terhadap pelanggaran penerapan prinsip tersebut. Penyedia
Jasa Keuangan termasuk asuransi hanya dikenai sanksi adminstratif
terhadap pelanggaran tersebut. Sekalipun pengaturan terhadap
kesengajaan tidak melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan telah

24. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
dikenai sanksi administratif tetap saja dalam praktiknya hal tersebut sulit
untuk dilakukan, karena pada dasarnya setiap lembaga keuangan selalu
berupaya untuk mengamankan usaha dan pegawainya dari setiap
ketentuan-ketentuan yang di anggap dapat merugikan kepentingan
perusahaannya.
Nasabah yang melakukan pembelian polis melalui agen
asuransi sering tidak mengetahui dengan jelas perihal apakah formulir
aplikasi asuransinya disampaikan kepada pihak asuransi atau tidak.
Ansori yadi sendiri mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apakah
pengisian formulir aplikasi tersebut terkait dengan penerapan Prinsip
Know Your Customer atau tidak, yang terpenting data tersebut telah diisi
dan perjanjian polis telah dilakukan. Perihal apakah data tersebut
tersimpan pada dokumen pihak asuransi atau tidak hanya pihak agenlah
yang mengetahuinya.
3) Kurangnya Koordinasi Organisasi / Fungsi Yang Terlibat Dalam
Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer)
Basuki Radjiman mengatakan, koordinasi antara Kantor
Cabang, Kantor wilayah dan Departemen Pertanggungan kurang terlalu
baik, masih sering terjadi saling lempar tanggungjawab dalam
menjalankan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Selain hal
tersebut batas waktu pelaporan oleh Kantor Cabang, Kantor Wilayah
dan Departemen Pertanggungan kepada Departemen Manajemen Resiko
dianggap cukup singkat yaitu 7 (tujuh) hari untuk transaksi tunai dan 1
(hari) kerja untuk transaksi mencurigakan sehingga setiap departemen
kurang bisa berkoordinasi untuk melakukan analisis terhadap transaksi
keuangan yang mencurigakan tersebut.

25. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
b. Nasabah
Hambatan ini merupakan salah satu hambatan yang dihadapi
Penyedia Jasa Keuangan secara umum, Perusahaan asuransi khusunya AJB
Bumiputera 1912. Pihak nasabah sendiri terkadang enggan untuk jujur
menyampaikan identitas dirinya, apalagi jika terkait dengan jumlah
penghasilan dan pekerjaan yang dimilikinya. Menurut Ansori yadi, selaku
nasabah asuransi, biasanya nasabah akan merasa khawatir terhadap pihak
asuransi apabila dimintai keterangan tentang jumlah penghasilan yang
diterima, apalagi bila ternyata jumlah penghasilan yang diterima lebih
besar dari standar gaji pada pekerjaan yang dilakukannya. Pihak nasabah
akan cenderung tidak jujur dan melaporkan jumlah penghasilan yang
ternyata tidak benar.30
Selama ini nasabah belum memiliki kemauan untuk bekerja sama
dengan memberikan informasi yang dibutuhkan, maka perusahaan asuransi
AJB Bumiputera 1912 belum dapat menerapkan seluruh ketentuan prinsip
mengenal nasabah. Tidak adanya keinginan nasabah untuk bekerja sama
dengan perusahaan asuransi dalam penerapan prinsip mengenal nasabah
(know your customer)
Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, penulis berpendapat butuh
penerangan dan/atau sosialisasi dalam skala nasional dengan upaya untuk
mendidik masyarakat, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan
penerapan prinsip mengenal nasabah (know your cutomer) di Indonesia.
30
Wawancara dengan nasabah AJB Bumiputera 1912, Ansori Yadi, pada hari Selasa tanggal
10 Juli tahun 2012.

26. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari pembahasan di muka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Perusahaan AJB Bumiputera 1912 hingga saat ini belum efektif dan konsisten
dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer), masih ada
beberapa prosedur dari prinsip ini yang sering tidak diterapkan, sehingga semakin
luas ruang gerak para pelaku kejahatan untuk menjadikan penyedia jasa keuangan
khususnya AJB Bumiputera 1912 sebagai tempat melakukan pencucian uang.
2. Hambatan dalam pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your
Customer) sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada
perusahaan asuransi antara lain terkait dengan kurangnya sarana dan teknologi
informasi yang dimiliki AJB Bumiputera 1912, kurang konsisten dan koordinasi
AJB Bumiputera dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah, kebutuhan
keberlakukan SIN, dan kurang kerja samanya calon nasabah dengan memberikan
informasi dan identitas yang benar dalam pelaksanaan PMN pada perusahaan
AJB Bumiputera 1912.

27. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
B. Saran
1. Bagi Perusahaan Asuransi
Perusahaan Asuransi wajib melaksanakan prinsip mengenal nasabah dengan
efektif dan konsisten agar perusahaan asuransi tidak dijadikan ladang pelaku
tindak pidana pencucian uang, agar menciptakan perusahaan asuransi yang
sehat karena terhindar dari risiko operasional, hukum, terkonsentrasinya
transaksi, dan reputasi, terhindar dari saknsi pidana sampai dengan sanksi
administratif.
2. Bagi Masyarakat/Nasabah
Kepada nasabah agar dapat bekerja sama yang baik dan jujuran dalam
pelaksanaan prinsip yang diterapkan perusahaan asuransi, supaya dapat
memberikan rasa aman dalam bertransaksi karena tidak memiliki
kekhawatiran terhadap perusahaan asuransi.

28. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Adrian Sutedi. 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti.
Arief Amrullah. 2004, Tindak Pidana Pencucian Uang. Malang: Bayu Media.
Bismar Nasution. 2005, Rejim Anti-Money laundering di Indonesia. Bandung: Pusat
Informasi Hukum Indonesia.
Bismar Nasution, 2010, Anti Pencucian Uang: Teori dan Praktek. Jakarta: Books
Terrace & Library.
Chairul Huda dan Lukman Hakim. Tindak Pidana Dalam Bisnis Asuransi. Jakarta:
Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
Fahmi Aulia. 2004, Waspadai Merebaknya Insurance Fraudulent. Jurnal Uang dan
bank, Nomor 5.
Materi PRUfast start. 2011, Anti Pencucian Uang (Anti Money Laundering). PT.
Prudential Life Assurance.
Marulak Pardede. 1995, Masalah money Laundering Di indonesia. Jakarta: badan
Pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi
Manusia.
Munir Fuady. 1999, Hukum Perbankan Di Indonesia. Seri buku ketiga, Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti.
Peter Mahmud Marzuki. 2005, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Media Group.
Soerjono Soekanto. 1986, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
----------------------, 1986, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,
Jakarta: Rajawali.
Sri Rezeki Hartono. 2008, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi. Jakarta:
Sinar Grafika.

29. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
Standard Operating Procedure. 2010, Proses Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
PMN (Prinsip Mengenal Nasabah). AJB Bumiputera 1912.
Tb. Irman. 2006, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Bandung: MQS Publishing.
Yunus Husein. 2007, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. Jakarta: Books Teracce
& Library.
Yunus Husein. 2001, Disampaikan dalam Diskusi Intern Kegiatan Money
Laundering. Bursa Efek Jakarta.
Yusuf Saprudin. 2006, Money Laundering. Jakarta: Grafika Indah.
Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1999-2000.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Penjelasan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Prinsip Mengenal
Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.
Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Keputusan 2833/LK/2003
tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga
Keuangan Non Bank.
LAMPIRAN I-AI Keputusan DJLK Kep-2833/LK/2003 tentang Petunjuk
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-
07/1.02/PPATK/12/10 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

30. Karya Tulis Ilmiah, Fak. Hukum UNIB 2012
Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.SK.9/DIR/2011 tentang Pedoman
Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
Peraturan Direksi AJB Bumiputera 1912 NO.PE.1/DIR/2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
Akses Internet
http//:www.djpp.depkumham.go.id. Yenti Ganarsih. “Anti pencucian Uang di
Indonesia dan Kelemahannya dalam Implementasinya (suatu Tinjauan awal)”.
Diakses pada hari Rabu tanggal 10 bulan Maret tahun 2012.
http//:www.surya.co.id. Ridwan ichsan. Asuransi Ladang Pencucian Uang. Diakses
pada hari Rabu tanggal 10 bulan Maret tahun 2012.
http//: www.ppatk.co.id. PPATK, 2012, Statistik Pelaporan dan Transaksi Keuangan Bulan
Maret 2012., diakses Hari Selasa tanggal 29 bulan Mei tahun 2012.
http://www.okezone.com. Idris Rusadi Putra. PPATK: Asuransi Malas Beberkan
Transaksi Mencurigakan. Diakses pada hari Rabu Tanggal 24 bulan Oktober tahun
2012.