Hambatan utama yang terjadi pada rencana pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan terutama bagi pelaku usaha kecil (UKM/UMKM), sebagian besar terjadi karena terperangkap dengan masalah Riba, sehingga sebagian besar keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha terserap oleh lembaga pembiayaan (perbankan), sehingga dirasakannya ketidak adilan bagi pelaku usaha kecil (UKM/UMKM). Banyak diantara pelaku usaha kecil (UKM/UMKM) pada akhirnya melepaskan aset yang dimiliki dan dijadikan sebagai jaminan (colateral), terjual dibawah harga pasaran, sementara penetapan nilai asset yang dijaminkan belum memenuhi rasa keadilan.

1. BEBAS DARI RIBA SESUAI
DENGAN KAIDAH HUKUM
DI INDONESIA
Disampaikan oleh SETIONO WINARDI, SH.MBA
Konsultan Bidang: Hukum, Bisnis, Manajemen dan Investasi
Kontak: E. winardi67@gmail.com, M. +6281315421509

2. LATAR BELAKANG
Hambatan utama yang terjadi pada rencana pertumbuhan
ekonomi yang berkesinambungan terutama bagi pelaku
usaha kecil (UKM/UMKM), sebagian besar terjadi
karena terperangkap dengan masalah Riba, sehingga
sebagian besar keuntungan yang diperoleh dari kegiatan
usaha terserap oleh lembaga pembiayaan (perbankan),
sehingga dirasakannya ketidak adilan bagi pelaku usaha
kecil (UKM/UMKM).
Banyak diantara pelaku usaha kecil (UKM/UMKM) pada
akhirnya melepaskan aset yang dimiliki dan dijadikan
sebagai jaminan (colateral), terjual dibawah harga
pasaran, sementara penetapan nilai asset yang dijaminkan
belum memenuhi rasa keadilan.

4. PENGANTAR
CENGKRAMAN RIBA PADA DEBITUR
1. Memiliki kontrak yang sudah ditanda tangani antara
Kreditur dengan Debitur.
2. Menguasai barang jaminan yang dapat dijual sewaktu-
waktu oleh Kreditur
3. Psikologis (rasa takut) Debitur apabila melanggar
Kontrak yang sudah ditanda tangani akan berdampak
kepada Hukum Pidana
4. Mental (rasa malu) Debitur apabila melanggar Kontrak,
akan didatangi oleh Debt Collector sehingga rahasia
rumah tangga diketahui tetangga

5. KELEMAHAN KONTRAK RIBA
IDENTIFIKASI KONTRAK RIBA
KELUAR DARI SYARAT SAHNYA
PERJANJIAN
1. Undang-undang: Pasal 1320 dan 1355 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata.
2. Kepatutan: Adanya unsur pemaksaan di dalam
Kontrak yang ditanda tangani.
3. Ketertiban Umum: Adanya unsur penipuan
4. Keadilan: Tidak seimbang kedudukan hukum antara
Kreditur dengan Debitur
5. Norma Agama: Adanya praktek Riba

6. KELUAR DARI KONTRAK RIBA
PERSIAPAN KELUAR DARI RIBA
1. Melakukan SWOT Analisis atas perkara (issue) yang
ada
2. Pemeriksaan setiap klausul (pasal-pasal) kontrak
yang sudah ditanda tangani oleh Debitur dengan
Kreditur
3. Memeriksa definisi pada setiap klausul (pasal-pasal)
yang ada di dalam kontrak
4. Memberikan definisi pada setiap klausul (pasal-
pasal) yang ada di dalam kontrak.
5. Menentukan langkah yang tepat berdasarkan definisi
yang sudah dibangun

7. RENCANA AKSI <ACTION PLAN>
TAHAP I
1. Menyelenggarakan rapat dengan Debitur, dan
agendanya keluar dari jeratan Riba
2. Mempersiapkan Pendapat Hukum tentang Kontrak
antara Debitur dengan Kreditur
3. Mempersiapkan kronologis tentang lahirnya Kontrak
4. Mempersiapkan prestasi yang sudah dilakukan, dan
penyebab terjadinya wan-prestasi, atau rencana akan
mengakhiri kontrak Riba

8. RENCANA AKSI <ACTION PLAN>
1. Pada Tahap I adalah tindakan untuk membuka
“Ruang Diskusi/Negosiasi” antara Debitur dengan
Kreditur, dimana Kreditur akan mempertahankan
haknya sesuai dengan Kontrak (walaupun) banyak
memiliki kelemahan, sementara Debitur merasa
keberatan dari Kontrak yang sudah ditanda tangani.
2. Masing-masing pihak mengajukan alasan, untuk
mencari win-win solusi yang akan dijadikan landasan
untuk melanjutkan Kontrak (Amandemen atau
Addendum).

9. RENCANA AKSI <ACTION PLAN>
TAHAP II
1. Proses litigasi (membawa perselisihan yang timbul ke
Pengadilan Negeri) dimana masing-masing pihak
akan mengajukan alasan-alasan, disertai pembuktian.
2. Kreditur akan menugaskan Bagian Hukum, atau
menunjuk Pengacara (Advocat) untuk
menyelesaikannya.
3. Debitur dapat mengajukan sendiri atau menunjuk
pengacara (Advocat) untuk mewakilinya.
4. Hakim akan memutuskan perselisihan berdasarkan
situasi dan kondisi, yang di dasari pada bukti dan
saksi.

10. TERIMA KASIH