12. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perbankan dan asuransi. universitas mercu buana, 2018

MODUL PERKULIAHAN
HUKUM BISNIS DAN LINGKUNGAN
Hukum Perbankan dan Asuransi
Modul Standar untuk digunakan dalam Perkuliahan
di Universitas Mercu Buana
Fakultas
Program
Studi
Tatap
Muka
Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi &
Bisnis
Akuntansi
12
…. Novi Siti Sholekah
(43217010079)
Abstract : Kompetensi
Aspek Hukum Perbankan dan
Asuransi
Mahasiswa mampu menjelaskan
Aspek Hukum Perbankan dan
Asuransi

2 Hukum Bisnis & Lingkungan Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Novi Siti Sholekah (43217010079) http://www.mercubuana.ac.id
Dafar Isi
ASPEK HUKUM DALAM PERBANKAN
A. Pengertian Hukum Perbankan dan Jenis-Jenis Transaksi Perbankan
Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (Banking Law)
yakni merupakan seperangkat kaedah hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan,
yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah
perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus
dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung
jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan
tersebut. Ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut :
1. Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank,
profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan,
hak dan kewajiban bank.
2. Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan,
maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT.
Persero, Perusahaan Daerah, koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk
kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta,patungan dengan asing atau bank asing.
3. Kaedah-kaedah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur
perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti
pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah,
dan lain-lain.
4. Yang menyangkut dengan struktur ogranisasi yang berhubungan dengan
bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral,
dan lain-lain.
5. Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai
oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif,
pengawasan, prudent banking, dan lain-lain
“Berdasarkan PBI Pasal 1 angka 5 No.7/7/PBI/2005 Jo. No. 10/10/PBI/2008 tentang
Penyelesaian Pengaduan Nasabah transaksi keuangan adalah pemanfaatan produk dan atau
jasa perbankan maupun produk dan atau jasa lembaga keuangan lain dan atau pihak ke tiga

lainnya yang ditawarkan melalui bank.” Dari defenisi tersebut jelaslah bahwa transaksi
keuangan berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Perlu
dicatat bahwa sistem transaksi dari berbagai bank di Indonesia berbeda-beda karakteristiknya.
Dalam dunia perbankan ada dua jenis transaksi keuangan, yaitu:
1. Taransaksi Tunai Yaitu suatu metode menjalankan transaksi finansial secara khusus
melalui penggunaan mata uang.
Kelebihan sistem transaksi tunai ini adalah:
a. Setiap orang dapat datang dengan mata uang untuk membayar barang dan jasa.
b. Kurangnya catatan keuangan menjadikannya sulit untuk menghubungkan
seseorang dengan aktifitas kejahatan atau dengan pembelian atau penjualan barang
atau jasa ilegal (bagi pihak yang melakukan tindak pidana).
c. Pemasukan yang tidak dilaporkan sehingga tidak kena pajak.
d. Mata uang yang diterima kelihatannya sudah merupakan yang biasa dan umum.
Kekurangan sistem transaksi tunai ini, adalah:
a. Dalam jumlah besar uang tunai mencurigakan dan menarik perhatian pada siapapun
yang mengambil atau bagi pihak yang menyimpannya.
b. Kurangnya catatan sehingga apabila dalam jumlah besar menjadikannya sulit untuk
mencegah dari pencurian.
c. Uang tunai dalam jumlah besar sulit ditangani dan dipindahkan.
2. Transaksi Usaha Yaitu suatu metode menjalankan transaksi yang menghasilkan
catatan finansial, yaitu cek, tanda terima, tagihan, akta, kwitansi, kontrak.
Kelebihan transaksi usaha, adalah :
a. Terdapat suatu efisiensi dan keamanan yang lebih besar apabila transfer dana tersebut.
b. Kehilangan akibat pencurian lebih dapat dikurangi.
c. Kesempatan dalam kegiatan usaha tersedia lebih besar seperti investasi legal dalam
real estate, properti dan sekuritas.
Kekurangan transaksi usaha ini, adalah :
a. Harus membayar pajak atas pemasukan yang dilaporkan.

b. Catatan-catatan transaksi usaha merupakan bahan pemeriksaan oleh pihak berwenang.
c. Pemalsuan catatan transaksi usaha merupakan kejahatan yang merupakan pembuktian
adanya aktivitas kejahatan.
Transaksi usaha dapat diikuti sumber dan tujuan yang dapat mengarah pada aktivitas
kejahatan.
B. Sumber-sumber Hukum Perbankan
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan
sumber hukum dalam arti materil. Sumber hukum dalam arti materil
adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung
dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi,
sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya. Seorang ahli perbankan cenderung
akan menyatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan terhadap lembaga perbankan
dalam suatu masyarakat itulah yang menimbulkan isi hukum yang bersangkutan.
Sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu
diketahui akan asal usul hukum. Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat
ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis
mupun tidak tertulis. Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan
hukum dan perundang-undangan perbankan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu
ketentuan perbankan yang sedang berlaku pada saat ini.
Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan
tersebut dapat ditemukan dalam :
 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas devisa dan Sistem Nilai Tukar
 Kitab Undang Undng Hukum Perdata, buku II dan buku III mengenai hukum jaminan
dan perjanjian
 UU tentang Perseroan Terbatas
 UU tentang Pasar Modal
 UU tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkitan Dengan Tanah.UU lain yng mengatur tentang hal itu.

C. Asas-asas Hukum Perbankan
Dalam melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya, untuk
terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi
dengan beberapa asas hukum (khusus) yaitu :
a. Asas Demokrasi Ekonomi
Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 UU Perbankan yang diubah. Pasal
tersebut menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahnya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha
perbankan diarahkan untuk melaksankan prinsip-prinsip yang
terkandung dalam demokrasi ekonomi yang bedasarkan Pancasila dan UUD 1945.
b. Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usahabank dilandasi oleh
hubungan kepercayaan antara bank dengannasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana
dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu
terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan
masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank,
semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali
pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan
imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang,
tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya. Sutan Remy
Sjahdeini menyatakan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah
hubungan pinjam-meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah).
c. Asas Kerahasiaan
Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan
segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang
menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk
kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang
menyimpan uangnya di bank. Dalam Pasal 40 UU perbankan menyatakan bahwa bank wajib
merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan rahasia
bank ini dapat dikecualikan dalam hal tertentu yakni, untuk kepentingan perpajakan,

penyelesaian piutang bank, peradilan pidana, perkara perdata antara bank dengan
nasabahnya, tukar menukar informasi antara bank atas permintaan, persetujuan atau kuasa
dari nasabah penyimpan dana.
d. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)
Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan
fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka
melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2
Undang-undang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksankan usahanya
berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan
diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat.
Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat
terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat besedia dan tidak ragu-ragu
menyimpan dananya di bank.
D. Para Pihak Dalam Transaksi perbankan
 Pihak Nasabah
a. Pihak Nasabah
Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 jo No. 10/10/PBI/2008 tentang
penyelesaian pengaduan nasabah Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan nasabah adalah
Pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun
memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (walk-in customer). Di dalam
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah.
Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pengertian nasabah yaitu pihak yang
menggunakan jasa bank. Jenis-jenis nasabah ada 2, yakni :
a. Nasabah Penyimpan, yakni nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam
bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
b. Nasabah Debitur, yakni nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan
perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
 Pihak Perbankan
a. Pengertian dan Fungsi Perbankan.

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan
jasajasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sementara itu, Undang-undang
Perbankan yang diubah pada Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan hukum
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi dan tujuan perbankan dalam kehidupan
ekonomi nasional bangsa Indonesia, yaitu :
1. Bank berfungsi sebagai “Financial Intermediary” dengan kegiatan usaha pokok
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat
dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada
peminjam.
2. Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang
sebagian tugas penyelenggaraan Negara.
E. Hubungan Hukum Nasabah dan Bank
Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang paling
terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan
dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan
uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan
kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk
ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasajasa
perbankan. Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan
dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan
nasabah yaitu :
1) Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana Artinya bank
menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana).
Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah menyimpan dana, dapat terlihat
dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito,
tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam
bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus
dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus

disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk
perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain.
2) Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur
Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya.
Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi,
atau kredit usaha kecil. Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan
bank terdiri dari dua bentuk yaitu :
a) Hubungan Kotraktual
Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan
kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah
deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan. Ada tiga tingkatan dari pemberlakuan
hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank,
yaitu :
 Sebagai hubungan bank dan nasabah
 Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan
debitur-kreditur
 Sebagai hubungan implied contract, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.
b) Hubungan Non Kontraktual
Selain hubungan kontraktual, apakah ada hubungan hukum yang lain antara pihak
bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan-
non debitur.
F. Prinsip-prinsip dalam Perbankan
1) Prinsip Kepercayaan (fiduciary relation principle) adalah suatu asas yang melandasi
hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang
disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan
banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.
Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.
2) Prinsip Kehatihatian (prudential principle) adalah suatu prinsip yang menegaskan
bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama
dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan

dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat
menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuanketentuan dan norma-
norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam
Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.
3) Prinsip Kerahasiaan (secrecy principle) Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal
40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib
merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
4) Prinsip Mengenal Nasabah (know how costumer principle) adalah prinsip yang
diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau
kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.
ASPEK HUKUM DALAM ASURANSI
Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian
dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi
untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen
(peristiwa tidak pasti). Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu
bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata,
namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-
untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata. Beberapa hal penting
mengenai asuransi:
1) Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata;
2) Perjanjian tersebut bersifat adhesif artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan
oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar). Namun demikian, hal ini tidak sejalan
dengan ketentuan dalam Undang-undang No.8 tahun 1999 tertanggal 20 April 1999
tentang Perlindungan Konsumen;
3) Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat
juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima
tanggungan;
4) Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju untuk
diadakan perjanjian asuransi;
5) Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk
melaksanakan kewajibannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada Asuransi adalah:
1) Subyek hukum (penanggung dan tertanggung);
2) Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;
3) Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;
4) Tujuan yang ingin dicapai;
5) Resiko dan premi;
6) Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian;
7) Syarat-syarat yang berlaku;
8) Polis asuransi.
I. Tujuan Asuransi
 Pengalihan Risiko, Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan
risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah
premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada
penanggung.
 Pembayaran Ganti Kerugian, Jika suatu ketika sungguh–sungguh terjadi peristiwa
yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada
tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah
asuransinya.
 Berlakunya Asuransi, Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada
saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam
prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau ditandatanganinya kontrak
sementara (cover note) dan dibayarnya premi. Selanjutnya sesuai ketentuan
perundangan-undangan yang berlaku, penanggung atau perusahaan asuransi wajib
menerbitkan polis asuransi (Pasal 255 KUHD).
II. Polis Asuransi
1) Fungsi Polis
Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis
dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan
janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung

dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat
bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.
2) Isi Polis
Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus
memuat syarat-syarat khusus berikut ini:
 Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
 Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
 Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
 Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
 Bahaya-bahaya/ evenemen yang ditanggung oleh penanggung;
 Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
 Premi asuransi;
III. Jenis Asuransi
Asuransi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu: Asuransi Kerugian
dan Asuransi Jiwa. Asuransi Kerugian terdiri dari ; Asuransi Kebakaran Asuransi
Kehilangan dan Kerusakan; Asuransi Laut; Asuransi Pengangkutan. Asuransi Jiwa terdiri
dari ; Asuransi Kecelakaan; Asuransi Kesehatan; Asuransi Jiwa Kredit.
IV. Prinsip Dasar Asuransi
Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu:
 Insurable interest, Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan
keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
 Utmost good faith, Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap,
semua fakta yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik
diminta maupun tidak. Artinya adalah: si penanggung harus dengan jujur menerangkan
dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si
tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau
kepentingan yang dipertanggungkan.

 Proximate cause, Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian
yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif
dari sumber yang baru dan independen.
 Indemnity, Suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial
dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat
sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278).
 Subrogatio, Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim
dibayar.
 Contribution, Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama
menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut
memberikan indemnity.

Implementasi Hukum Perbankan dan Asuransi
Nasib Klaim Asuransi Korban Pesawat AirAsia
Nasib klaim asuransi untuk penumpang korban AirAsia QZ8501 yang jatuh di sekitar
perairan Selat Karimata mulai menemui kejelasan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
memastikan ahli waris korban musibah ini akan mendapatkan santunan senilai Rp 1,25
miliar per penumpang. Dengan jumlah penumpang mencapai 155 orang, PT Asuransi
Jasa Indonesia (Jasindo) dan PT Asuransi Sinar Mas harus membayar santunan sebesar
Rp 193,75 miliar.
Selain dua perusahaan tersebut, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dan PT Jiwasraya
(Persero) juga wajib membayar klaim karena penumpang membeli polis tambahan.
Technical Deputy Director PT Asuransi Dayin Mitra Tbk Elizabeth M. Quendangen
mengatakan, setidaknya ada 25 penumpang yang membeli asuransi tambahan dengan
nilai pertanggungan antara Rp 315 juta per orang hingga Rp 750 juta per orang.
Totalnya, Dayin Mitra harus mencairkan dana sebesar Rp 12,225 miliar untuk
dibayarkan kepada ahli waris. Hendrisman Rahim, Direktur Utama PT Jiwasraya
mengatakan, penumpang yang membeli polis asuransi Jiwasraya akan mendapatkan
pertanggungan sesuai kontrak yakni Rp 100 juta per orang. Terdapat dua nasabah
Jiwasraya yang menjadi korban kecelakaan pesawat tersebut. Jika dihitung, total nilai
asuransi jiwa untuk korban kecelakaan AirAsia QZ8501 mencapai Rp 206,175 miliar.
Namun, jumlah tersebut belum termasuk dengan asuransi badan pesawat. Untuk badan
pesawat, perusahaan yang menanggung asuransinya adalah Jasindo dan Asuransi Sinar
Mas. Sahata L Tobing, Direktur Jasindo belum bisa memperkirakan berapa besar nilai
klaim badan pesawat itu. Tetapi, jika merujuk harga pesawat saat ini, nilainya antara 36
juta hingga 50 juta dollar AS. Namun, khusus untuk pesawat, Sahata mengatakan,
pihaknya mereasuransikan pesawat tersebut kepada Allianz Global.
Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK
mengatakan, proses pencairan klaim asuransi tidak harus menunggu proses evakuasi
selesai. Ia menambahkan, beberapa permasalahan seperti izin dan jadwal terbang
AirAsia tidak akan menjadi kendala bagi ahli waris untuk mendapatkan haknya. Dalam
polis asuransi yang diterbitkan tidak ada pengecualian karena alasan perubahan jadwal.

OJK mendesak perusahaan asuransi yang terlibat dalam penutupan risiko AirAsia
QZ8501 agar pro aktif mencari ahli waris dari korban untuk pembayaran klaim
meskipun belum semua korban berhasil ditemukan.

Dafar Pustaka
Muhammad Djumhana, Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, (Bandung :Citra Aditya
Bakti, 1993), hlm 10.
Munir Fuadi, Hukum Perbankan Modern (Bandung:PT: citra Aditya Bakti, 1999),hlm 14.
http://bellaputrilestari.blogspot.com/2012/03/tugas-aspek-hukum-dalam-ekonomi.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi
http://universitassumaterautara.ac.id
https://ekonomi.kompas.com/read/2015/01/07/120200526/Ini.4.Asuransi.yang.Men
anggung.Klaim.AirAsia..

12. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perbankan dan asuransi. universitas mercu buana, 2018

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to 12. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perbankan dan asuransi. universitas mercu buana, 2018

Similar to 12. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perbankan dan asuransi. universitas mercu buana, 2018 (16)

More from Novi Siti

More from Novi Siti (14)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

12. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perbankan dan asuransi. universitas mercu buana, 2018