2. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) ATAU HAK MILIK
INTELEKTUAL (HMI) ATAU HARTA INTELEK (DI MALAYSIA) INI
MERUPAKAN PADANAN DARI BAHASA INGGRIS INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHT. KATA “INTELEKTUAL” TERCERMIN BAHWA OBYEK
KEKAYAAN INTELEKTUAL TERSEBUT ADALAH KECERDASAN, DAYA
PIKIR, ATAU PRODUK PEMIKIRAN MANUSIA (THE CREATIONS OF
THE HUMAN MIND) (WIPO, 1988:3).

3. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) ADALAH HAK EKSKLUSIF YANG
DIBERIKAN SUATU PERATURAN KEPADA SESEORANG ATAU SEKELOMPOK
ORANG ATAS KARYA CIPTANYA. SECARA SEDERHANA HAKI MENCAKUP
HAK CIPTA, HAK PATEN DAN HAK MERK. NAMUN JIKA DILIHAT LEBIH
RINCI HAKI MERUPAKAN BAGIAN DARI BENDA (SAIDIN : 1995), YAITU
BENDA TIDAK BERWUJUD (BENDA IMATERIIL).

4. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) TERMASUK DALAM
BAGIAN HAK ATAS BENDA TAK BERWUJUD (SEPERTI PATEN, MEREK,
DAN HAK CIPTA). HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SIFATNYA
BERWUJUD, BERUPA INFORMASI, ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI,
SENI, SASTRA, KETERAMPILAN DAN SEBAGAINYA YANG TIDAK
MEMPUNYAI BENTUK TERTENTU.

5. HAK CIPTA
• HAK CIPTA ADALAH HAK EKSKLUSIF BAGI PENCIPTA ATAU
PENERIMA HAK UNTUK MENGUMUMKAN ATAU
MEMPERBANYAK CIPTAANNYA ATAU MEMBERIKAN IZIN
UNTUK ITU DENGAN TIDAK MENGURANGI PEMBATASAN-
PEMBATASAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU.(PASAL 1 AYAT 1)
“HAK CIPTA ADALAH HAK KHUSUS BAGI PENCIPTA UNTUK
MENGUMUMKAN ATAU MEMPERBANYAK CIPTAANNYA.
TERMASUK CIPTAAN YANG DILINDUNGI ADALAH CIPTAAN
DALAM BIDANG ILMU PENGETAHUAN, SASTRA DAN SENI.”
• HAK CIPTA DIBERIKAN TERHADAP CIPTAAN DALAM
RUANG LINGKUP BIDANG ILMU PENGETAHUAN,
KESENIAN, DAN KESUSASTERAAN. HAK CIPTA
HANYA DIBERIKAN SECARA EKSKLUSIF KEPADA
PENCIPTA, YAITU “SEORANG ATAU BEBERAPA
ORANG SECARA BERSAMA-SAMA YANG ATAS
INSPIRASINYA LAHIR SUATU CIPTAAN BERDASARKAN
PIKIRAN, IMAJINASI, KECEKATAN, KETERAMPILAN
ATAU KEAHLIAN YANG DITUANGKAN DALAM
BENTUK YANG KHAS DAN BERSIFAT PRIBADI”.

6. HAK PATEN
• PATEN ADALAH HAK EKSKLUSIF YANG DIBERIKAN
OLEH NEGARA KEPADA INVENTOR ATAS HASIL
INVENSINYA DI BIDANG TEKNOLOGI, YANG
UNTUK SELAMA WAKTU TERTENTU
MELAKSANAKAN SENDIRI INVENSINYA TERSEBUT
ATAU MEMBERIKAN PERSETUJUANNYA KEPADA
PIHAK LAIN UNTUK MELAKSANAKANNYA (PASAL 1
AYAT 1).
• HAK KHUSUS YANG DIBERIKAN NEGARA KEPADA
PENEMU ATAS HASIL PENEMUANNYA DI BIDANG
TEKNOLOGI, UNTUK SELAMA WAKTU TERTENTU
MELAKSANAKAN SENDIRI PENEMUANNYA
TERSEBUT ATAU MEMBERIKAN PERSETUJUAN
KEPADA ORANG LAIN UNTUK
MELAKSANAKANNYA (PASAL 1 UNDANG-UNDANG
PATEN).
• PATEN DIBERIKAN DALAM RUANG LINGKUP
BIDANG TEKNOLOGI, YAITU ILMU
PENGETAHUAN YANG DITERAPKAN DALAM
PROSES INDUSTRI. DI SAMPING PATEN,
DIKENAL PULA PATEN SEDERHANA (UTILITY
MODELS) YANG HAMPIR SAMA DENGAN PATEN,
TETAPI MEMILIKI SYARAT-SYARAT
PERLINDUNGAN YANG LEBIH SEDERHANA.
PATEN DAN PATEN SEDERHANA DI INDONESIA
DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PATEN
(UUP).

7. HAK MERK
• MEREK ADALAH TANDA YANG BERUPA GAMBAR, NAMA, KATA,
HURUF- HURUF, ANGKA- ANGKA, SUSUNAN WARNA, ATAU
KOMBINASI DARI UNSUR- UNSUR TERSEBUT YANG MEMILIKI DAYA
PEMBEDA DAN DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN
BARANG ATAU JASA. (PASAL 1 AYAT 1)
• MEREK MERUPAKAN TANDA YANG DIGUNAKAN UNTUK
MEMBEDAKAN PRODUK (BARANG DAN ATAU JASA) TERTENTU
DENGAN YANG LAINNYA DALAM RANGKA MEMPERLANCAR
PERDAGANGAN, MENJAGA KUALITAS, DAN MELINDUNGI
PRODUSEN DAN KONSUMEN.
• MEREK ADALAH TANDA YANG BERUPA
GAMBAR, NAMA, KATA, HURUF-HURUF,
ANGKA-ANGKA, SUSUNAN WARNA ATAU
KOMBINASI DARI UNSUR-UNSUR TERSEBUT
YANG MEMILIKI DAYA PEMBEDA DAN
DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN
PERDAGANGAN BARANG ATAU JASA (PASAL 1
UNDANG-UNDANG MEREK).

8. KASUSKASUS MEREK “HOLLAND BAKERY”
DUDUK PERKARANYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT, DR. DRS. F.X. J. KIATANTO, DIDAKWA MELAKUKAN PEMALSUAN MEREK DENGAN MENIRU MEREK
MILIK PT. MUSTIKA CITRA RASA, YAITU HOLLAND BAKERY. PT. MCR ADALAH PEMEGANG MEREK HOLLAND BAKERY YANG TERDAPAT GAMBAR
KINCIR ANGIN, DAN TERDAFTAR PADA DIREKTORAT JENDERAL HKI DENGAN NOMOR REGISTER 260637 DAN TELAH MENDAPAT SERTIFIKAT MEREK
PADA TANGGAL 28 JUNI 1990 UNTUK JENIS BARANG/JASA KELAS PRODUK 30, YAITU MAKANAN, ROTI DAN KUE-KUE. SEDANGKAN DR. DRS. F.X. J.
KIATANTO ADALAH PEMILIK MEREK HOLLAND BAKERY DISERTAI GAMBAR BUNGA TULIP UNTUK USAHA JASA CAFÉ/RUMAH MAKANNYA DI
YOGYAKARTA. MEREK TERSEBUT JUGA TELAH TERDAFTAR PADA DIREKTORAT JENDERAL HKI DENGAN NOMOR REGISTER 317559 DAN TELAH
MENDAPAT SERTIFIKAT MEREK PADA TANGGAL 21 NOVEMBER 1994 UNTUK KELAS BARANG/JASA 43, YAITU JASA-JASA DI BIDANG PENYEDIAAN
MAKANAN DAN MINUMAN, BAR, KEDAI KOPI (CAFÉ), KAFETARIA, TEMPAT MAKAN YANG MENGHIDANGKAN KUDAPAN (SNACK BAR), WARUNG KOPI
(COFFEE SHOP), JASA BOGA RUMAH MAKAN (CATERING), JASA RUANG BERSANTAI UNTUK MINUM COCKTAIL.
MENGETAHUI MEREKNYA DIGUNAKAN PIHAK LAIN, PT. MCR MELAPORKAN KIATANTO KE PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA. AKAN TETAPI
MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA MEMUTUSKAN DALAM PUTUSAN NO. 26/PID.B/2002/PN.YK BAHWA TERDAKWA DR. DRS. FX
KIATANTO TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAIMANA YANG DIDAKWAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM YAITU MELAKUKAN PEMALSUAN
MEREK DENGAN MENIRU MEREK MILIK PT. MUSTIKA CITRA RASA. NAMUN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN TERSEBUT
BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA. KARENA ITU TERDAKWA, DR. DRS. FX KIATANTO DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM.

9. DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO. 26/PID.B/2000/PN.YK DIPUTUSKAN BAHWA TERDAKWA TERBUKTI MELAKUKAN
PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN, TETAPI DINYATAKAN BUKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA SEHINGGA DIBEBASKAN DARI TUNTUTAN
HUKUM. PENDAPAT HAKIM TERSEBUT DAPAT DIPAHAMI SECARA FORMAL, KARENA TELAH SESUAI DENGAN RUMUSAN DELIK DALAM
UNDANG-UNDANG. AKAN TETAPI HAKIM TELAH MENGABAIKAN SUATU LANDASAN PENTING DALAM DUNIA USAHA, YAITU KEJUJURAN DAN
‘ITIKAD BAIK’. SEBENARNYA SELURUH BUKTI-BUKTI SUDAH DAPAT MEMBERIKAN GAMBARAN ADANYA UPAYA PENIRUAN TERSEBUT, NAMUN
MAJELIS HAKIM TETAP MEMPERTAHANKAN KEBENARAN FORMAT. DALAM PASAL 10 BIS KONVENSI PARIS DINYATAKAN BAHWA TIAP
PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HONEST PRACTICE IN INDUSTRIAL AND COMMERCIAL MATTERS DIANGGAP SEBAGAI
PERBUATAN PERSAINGAN TIDAK JUJUR. YURISPRUDENSI TERKENAL YANG MENGEDEPANKAN UNSUR ADANYA ‘ITIKAD BURUK’ SEHARUSNYA
JUGA DAPAT MENJADI BAHAN PERTIMBANGAN OLEH MAJELIS HAKIM, SEBAGAIMANA DALAM PERKARA MEREK TANCHO.
SELAIN PADA KASUS MEREK TANCHO MAUPUN PADA MEREK PLAYBOY, KEDUANYA HANYALAH SEBAGIAN KECIL DARI CONTOH-CONTOH
KASUS PEMBAJAKAN MEREK. PARA PENDAFTAR (PEMBAJAK) MEREK TERSEBUT JELAS TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK DALAM MENDAFTARKAN
MEREK. TUJUAN PENDAFTARAN TERSEBUT TIDAK LAIN ADALAH UNTUK MENDOMPLENG KETENARAN MEREK YANG SUDAH TERKENAL.
MEMANG, PERLINDUNGAN MEREK PADA PRINSIPNYA BERSIFAT TERITORIAL MESKI DEMIKIAN BUKAN BERARTI BAHWA TIDAK ADA LAGI
PERLINDUNGAN BAGI PEMILIK MEREK YANG SEBENARNYA. KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERSEBUT UNTUK MEMENANGKAN KASUS
TANCHO ADALAH HAL YANG SANGAT TEPAT DAN MERUPAKAN TEROBOSAN BARU DALAM PERLINDUNGAN MEREK KARENA TELAH SESUAI
DENGAN PASAL 4 UU MEREK , YAITU MEREK TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN ATAS DASAR PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON
YANG BERITIKAD TIDAK BAIK.

10. TANGGAPAN
SAYA BERPENDAPAT TENTANG KASUS INI ADALAH BETAPA LEMAHNYA DUNIA KEADILAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT
INDONESIA. DISINI PIHAK PT. MUSTIKA CITRA RASA YANG DIRUGIKAN, DIKARENAKAN MEREK BARANG YANG IA JUAL SAMA
DENGAN MEREK DR. DRS. F.X. J. KIATANTO, WALAUPUN PRODUK YANG MEREKA ( KEDUA BELAH PIHAK ) BERBEDA. PT.
MUSTIKA CITRA RASA MEMPRODUKSI KUE,DLL SEDANGKAN DR. DRS. F.X. J. KIATANTO MEMPRODUKSI CAFE. TETAPI
NAMANYA HUKUM YA TETAP HUKUM. HUKUM BILANG APABILA ADA YANG MENJIPLAK MEREK PERUSAHAAN LAIN AKAN
DIKENAKAN SANKSI. NAMUN HAKIM YANG MENANGANI MASALAH INI TIDAK MEMBERIKAN SANKSI, MALAH MEMBERIKAN
PEMBEBASAN KEPADA DR. DRS. F.X. J. KIATANTO. MAJELIS HAKIM MENYATAKAN BAHWA ”HOLLAND BAKERY” YANG DIMILIKI
OLEH DR. DRS. F.X. J. KIATANTO TERSEBUT SUDAH BERDASARKAN RUMUSAN YANG SUDAH TERDAPAT DALAM UNDANG –
UNDANG. WALAUPUN PRODUK YANG DIJUAL BERBEDA, NAMUN NAMA / MEREK NYA SAMA, SEHINGGA HARUS DITINDAK
LANJUTI. INI MERUPAKAN GAMBARAN KECIL TERHADAP HUKUM HKI YANG TERLALU LEMAH. KITA SEBAGAI MASYARAKAT
HARUS LEBIH PEDULI TERHADAP KESERIUSAN DAN KETEGASAN UNDANG – UNDANG. JANGAN DIANGGAP REMEH ATAU
BAHKAN MENGANGGAP SANKSI – SANKSI YANG TELAH DIBUAT ITU TERLALU GAMPANG UNTUK DILANGGAR. DARI PIHAK
PEMERINTAH PUN HARUS LEBIH TEGAS DAN LEBIH AKTIF DALAM KASUS YANG MELANGGAR HAK MEREK. APABILA ADA
YANG MELANGGAR, MAKA ORANG ITU HARUS DIHUKUM ATAU DIBERI SANKSI. JANGAN ADA KELEMAHAN DALAM HUKUM –
HUKUM YANG TERDAPAT DALAM TUBUH PERADILAN DI NEGARA INDONESIA.

11. KARENA DENGAN TIDAK DEMIKIAN AKAN MEMBUAT MASYARAKAT LAIN UNTUK BERBUAT NAKAL YAITU SERINGNYA
MEREKA MENJIPLAK MEREK – MEREK PUNYA ORANG LAIN TANPA BATAS DAN MEREKA AKAN MENGANGGAP KUALITAS
HUKUM DI INDONESIA ADALAH LEMAH.SEHINGGA DI INDONESIA TERLALU BANYAK MEREK DAGANG YANG DIJADIKAN
SUATU SYMBOL YANG SALAH BAGI PERUSAHAN DAN BAGI MASYARAKAT YANG INGIN MEMPRODUK SUATU BARANG ATAU
TEMPAT ATAU LAINNYA. MEREKA TERLALU DIBUTAKAN DENGAN KEUNTUNGAN YANG SANGAT LUAR BIASA TINGGI. UNTUK
MEMPEROLEH KEUNTUNGAN YANG SANGAT LUAR BIASA MEREKA TIDAK MAU MELIHAT KAEDAH – KAEDAH APA SAJA YANG
HARUS DIPENUHI DALAM MEMBERIKAN NAMA PADA MEREK DAGANGAN MEREKA, YAITU BERDASARKAN PERATURAN /
PERUNDANG – UNDANGAN YANG DIBUAT DIBUAT OLEH DIREKTORAT JENDERAL HAKI, DEPARTEMEN KEHAKIMAN. KITA
SEBAGAI ORANG BARU YANG INGIN MEMBERIKAN NAMA KE PRODUK KITA, HARUS DIAJUKAN KEPADA DEPARTEMEN
KEHAKIMAN AGAR TIDAK TERJADI KESAMAAAN ANTAR MEREK BARANG LAINNYA.

12. SUMBER & REFERENSI
• HTTP://YANHASIHOLAN.WORDPRESS.COM/2012/05/10/HAK-KEKAYAAN-INTELEKTUAL/
• HTTP://SEVINARA.BLOGSPOT.COM/2014/04/KASUS-HAKI-PPT.HTML
• HTTP://CLAUDIAPASKAH.WORDPRESS.COM/2011/02/22/KASUS-HAK-KEKAYAAN-INTELEKTUAL/