Dokumen menjelaskan perkembangan lima paradigma administrasi publik menurut Nicholas Henry, yaitu: (1) pemisahan politik dan administrasi (1900-1927), (2) prinsip-prinsip administrasi universal (1927-1937), (3) administrasi publik sebagai ilmu politik (1950-sekarang), (4) administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970), dan (5) fokus pada implementasi kebijakan publik (1970-sekarang).

1. Prinsip paradigma administrasi publik?
Nicholas Henry menunjukkan adanya lima paradigma administrasinegara, yang terdiri dari a.
Dikhotomi politik-administrasi (1900-1927); b. Prinsip-prinsip adiministrasi (1927-1937); c.
Administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-sampai sekarang); d. Administrasi negara
sebagai ilmu administrasi (1956-1970); e. Administrasi negara sebagai administrasi negara
(1970-sampai sekarang) 4. Administrasi negara dapat dipandang sebagas studi multidisipliner
yang bersifat eklektis karena banyak konsep yang dipinjam dari ilmu-ilmu lain.
Paradigma I dan II Administrasi Publik
Pada Paradigma 1, periode 1900-1926 Lokus Administrasi dengan politik dapat dilakukan
secara empiris (Proses Pemerintahan), maupun teoretis (di lingkungan Universitas). Secara
tegas memisahkan antara lokus administrasi.
Menurut Goodnow, ada dua fungsi yang berbeda dari pemerintah yang berhubungan dengan
"politik" kebijakan atau berbagai masalah yang berhubungan dengan tujuan negara, yang
berada di tangan legislatif beserta yudikatif dan "administrasi" harus berkaitan dengan
pelaksanaan kebijaksanaan tersebut yang berada di tangan eksekutif yang bersikap netral.
Model birokrasi yang berkembang pada tahap ini adalah Birokrasi Klasik. Masalah yang
bersangkut-paut dengan model birokrasi klasik adalah kerangka organisasi atau tentang
manajemen organisasi yang ekonomis dan efisien.
Ada prinsip-prinsip administrasi yang bersifat universal (bebas waktu, ruang, nilai), yang
dapat ditemukan dan dapat berlaku kapan dan di mana saja.Prinsip-prinsip administrasi
adalah prinsip dalam arti yang sebenar-benarnya. Prinsip administrasi akan berlaku dalam
setiap lingkunganadministrasi, tanpa memandang segala macam bentuk faktor budaya,
fungsi, lingkungan, misi, dan institusi.
Bagi Gulick dan Urwick, prinsip-prinsip administrasi adalah penting, sedangkan keterkaitan
dengan tempat di mana prinsip tersebut diterapkan tidaklah terlalu penting. Pada Paradigma
II, kajian administrasi meletakkan fokus lebih penting daripada lokus.
Perbedaan yang tampak antara model birokrasi dan neobirokrasi, di mana birokrasi
menekankan struktur, pengendalian, dan prinsip-prinsipadministrasi dengan unit analisis yang

2. biasanya berupa kelompok kerja, instansi, departemen, atau pemerintahan-pemerintahan
keseluruhan.
Herbert Simon, yang menolak prinsip administrasi yang berlaku universal, membawa akibat
negatif terhadap perkembangan ilmu administrasi negara, yaitu mundur ke dalam disiplin
induknya, yaitu ilmu politik.
Periode ketiga ini dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk meninjau kembali segala
jalinan konseptual antara administrasi negara dan politik. Perkembangan pendekatan
administrasi dengan menggunakan metode kasus dimulai pada tahun 1930 yang kebanyakan
di bawah prakarsa KomiteAdministrasi Negara Lembaga Penelitian Ilmu Sosial secara
tipikal, kasus juga metode komparatif.
Berdasarkan kondisi empiris, para ahli administrasi negara pada periode (Paradigma IV)
mulai menerima bahwa kata negara dalam administrasinegara tak bisa diartikan dalam makna
institusi, seperti masa sebelumnya. Kata negara kini diartikan sebagai makna filosofis,
normatif, dan etika, yaitu sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi kepentingan umum.
Meskipun administrasi negara sangat kontras keberadaannya selama berlangsungnya
Paradigma IV, setidaknya pada dua hal yang terpisah, namun komplementer. Yang satu
adalah perkembangan program-program interdisipliner dalam "ilmu pengetahuan, teknologi
dan kebijakan umum (atau dalam terminologi yang lain) di universitas-universitas terkemuka.
Sedangkan yang satu lagi adalah munculnya "administrasi negara baru".
Periode ini terjadi kesepakatan tentang focus dan locus administrasi negara. Pada periode ini
para pakar administrasi juga menganalisis model hubungan kemanusiaan yang menekankan
pada nilai-nilai kepuasan pekerja, perkembangan pribadi, martabat individu dengan publik
yang menekankan nilai-nilai keadilan sosial dalam mendeskripsikan fokus bagi
administrasinegara.