Dokumen ini membahas tentang teori politik dan konsep-konsep kunci dalam ilmu politik, termasuk kekuasaan, pemerintahan, dan trias politica. Ia menjelaskan peran dan fungsi negara serta struktur pemerintahan, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta tujuan partai politik. Selain itu, penulis menyoroti kompleksitas politik dan pentingnya kebijakan umum dalam konteks kekuasaan politik di Indonesia.

1. ILMU POLITIK 2
OLEH: RAIDAH INTIZAR, MA.
UIM, 27 OKTOBER

3. Apa itu teori?
Teori adalah generalisasi yang abstrak
mengenai beberapa fenomena
Teori politik adalah bahasan dan
generalisasi dari fenomena yang bersifat
politik

4. Tujuan dan kegiatan politik
Cara-cara mencapai tujuan itu
Kemungkinan-kemungkinan dan
kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan
oleh situasi politik tertentu
Kewajiban-kewajiban yang diakibatkan
dari tujuan politik itu

5. TEORI KELOMPOK A TEORI KELOMPOK B
 Teori teori yang mempunyai
dasar moril dan yang
menentukan norma-norma
politik
 Norms for political
behavioral
 Valuational
 Teori yang menggambarkan
dan membahas fenomena
dan fakta-fakta politik
dengan tidak
mempersoalkan norma-norma
atau nilai
 Non-valutional
 Deskriptif, komparataif

6. The study of formation, forms and
processes of the states and government :
Ilmu mengenai formasi, bentuk dan proses
dari sebuah negara dan pemerintahan
(Wilbur White, 1947 dalam Rudy, 2003)
a. Teori kelompok A
b. Teori kelompok B

7.  Politics is indeed a complex process involving
citizens attitudes and interest, group organization,
electioneering, and lobbying, as well as the
formulation, implementation, and interpretation of
law: ilmu politik adalah proses yang kompleks
melibatkan sikap dan kepentingan masyarakat,
kelompok organisasi, pemilihan, dan lobi, demikian
juga formulasi, implementasi dan interpretasi
hukum (Rodee, et. al, 1983 dalam Rudy, 2003)
a. teori kelompok A b. teori kelompok B

8.  Kekuasaan
Negara
Pemerintahan

9. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang
atau sekelompok manusia untuk
mempengaruhi tingkah laku seseorang
atau kelompok lain sedemikian rupa
sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai
dengan keinginan dan tujuan dari orang
yang mempunyai kekuasaan itu

10. Adalah kemampuan untuk mengendalikan
tingkah laku orang lain baik secara
langsung dengan jalan memperikan
perintah, maupun tidak langsung dengan
mempergunakan segala alat dan cara
yang tersedia. (McIver, -- dalam Budiardjo,
2005)

11. Kekuasaan adalah hubungan antara
The ruler
The
ruled

12. Kekuasaan
digambarkan
seperti piramida
(McIver, -- dalam
Budiardjo 2005).
Kenapa?

13. Sumber kekuasaan
Kekerasan
Kedudukan
Kekayaan
Kepercayaan
…
…
…

14. Kekuasaan politik adalah kemampuan
untuk mempengaruhi kebijaksanaan
umum baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya
sesuai dengan tujuan-tujuan
pemegang kekuasaan sendiri.
Kekuasaan politik merupakan sebagian
dari kekuasaan sosial, yang fokusnya
ditujukan kepada negara sebagai satu-satunya
pihak berwenang yang
mempunyai hak untuk mengendalikan
tingkah laku sosial dengan paksaan

15. Negara merupakan intergasi dari
kekuasaan politik
Organisasi pokok dari kekuasaan politik
Sifat-sifat negara
Sifat memaksa
Sifat monopoli
Sifat mencakup semua

16. Negara terdiri dari
Wilayah
Penduduk
Pemerintah
Kedaulatan

17. Tujuan dan fungsi negara
Tujuan NKRI dalam UUD 1945 adalah:
Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.

18. Tujuan dan fungsi negara secara
umum
Melaksanakan penertiban
Mengusahakan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyatnya
Pertahanan
Menegakkan keadilan

19. Aristoteles (dalam Rudy, 2003) membuat
klasifikasi/ dasar penilaian bentuk
pemerintahan berdasarkan:
Jumlah orang yang berkuasa
Cara dan kepentingan dalam menjalankan
kekuasaan pemerintah

20. Pemerintahan oleh Baik Buruk
Satu orang Monarki Tirani
Sekelompok orang Aristokrasi Oligarki
Banyak orang Demokrasi Mobokrasi

21. Legislatif melaksanakan fungsi rulemaking
atau pembuat undang-undang
Eksekutif menjalankan fungsi rule
application atau melaksanakan undang-undang
Yudikatif melaksanakan fungsi rule
adjudication atau mengadili atas
pelanggaran undang-undang

22. Trias politica adalah distribution of
powers atau pembagian
kekuasaan secara horizontal
berdasarkan fungsi pertama kali
dikemukakan oleh John Locke
yang mengkritik kekuasaan
absolut dalam buku berjudul Two
Treaties on Civil Government
(1690)

23. Pada tahun 1748, Montesquieu
mengembangkan lebih lanjut
dalam bukunya L’Esprit des Lois
dengan pemikiran bahwa
kemerdekaan hanya dapat
dijamin jika ketiga fungsi tersebut
tidak dipegang oleh satu
orang/badan tetapi tiga badan
terpisah.

24. Badan legislatif adalah lembaga yang
‘legislate’ atau membuat undang-undang.
Anggotanya dianggap mewakili rakyat 
Dewan Perwakilan Rakyat/Parlemen
Rakyat berdaulat maka DPR merumuskan
kemauan rakyat dengan menentukan
‘public policy’ atau kebijaksanaan umum
yang mengikat seluruh masyarakat.

25. Fungsi legislatif
Fungsi utama legislator adalah menyusun
perundang-undangan, akan tetapi legislatif
juga memiliki fungsi kontrol berupa
Pertanyaan parlementer
 Interpelasi
Angket
Mosi

26. Badan eksekutif terdiri dari kepala negara
beserta menteri-menteri, secara luas juga
mencakup PNS dan militer.
Badan eksekutif bertugas untuk
melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan
yang telah ditetapkan
legislatif

27. Akan tetapi seiring waktu
kekuasaan badan eksekutif
mencakup beberapa bidang
Diplomatik
Administratif
Militer
Yudikatif
Legislatif

28. Badan yudikatif bertugas untuk mengawasi
pelaksanaan undang-undang
sebagaimana mestinya juga mempunyai
wewenang untuk menguji apakah suatu
undang-undang sesuai dengan UUD atau
tidak (Judicial Review)
Dalam doktrin Trias Politica, kekuasaan
Yudikatif harus bebas dari campur tangan
Eksekutif

29. Suatu kelompok yang terorganisir yang
anggota-anggotanya mempunyai orientasi,
nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.
Tujuan partai politik adalah untuk
memperoleh kekuasaan politik dan
merebut kedudukan politik untuk
melaksanakan kebijakan-kebijakan
mereka.

30. Fungsi partai politik
Sarana komunikasi politik
Sarana sosialisasi politik
Sarana recruitment politik
Sarana pengatur konflik

31. Budiardjo, M. 2005. Dasar-dasar Ilmu
Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Rudy, M. 2003. Pengantar Ilmu Politik:
Wawasan pemikiran dan kegunaannya.
Bandung: Refika.

32. Berbentuk makalah (pendahuluan, isi,
penutup)
Maksimal 10 halaman
Times new roman 12pt
Membahas mengenai ilmu politik dan
mendalami bagaimana penerapan politik di
Indonesia, misal: Menyoroti tentang partai
politik, trias politica, kekuasaan dsb.