Dokumen tersebut membahas hubungan ilmu politik dengan disiplin ilmu lain seperti sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, geografi, dan ilmu hukum. Dokumen tersebut menjelaskan bagaimana ilmu-ilmu tersebut saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain, khususnya dalam membantu memahami aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, dan
2. Agenda Perkuliahan
Hubungan ilmu politik dan cabang ilmu lainnya.
1. Hubungan ilmu politik dan sejarah
2. Hubungan ilmu politik dan filsafat
3. Hubungan ilmu politik dan ilmu social lainnya.
4. Sejarah
Sejarah dipelajari untuk mendapatkan
pelajarannya, agar dalam menyusun masa depan
kita tidak terbentur pada kesalahan-kesalahan
yang sama
5. Ilmu Politik & Sejarah
Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh
karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa
lampau, untuk diolah lebih lanjut. . Sarjana ilmu politik tidak puas
hanya dengan mencatat sejarah, tetapi ia akan selalu mencoba
menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik (patterns
of political behavior) yang memungkinkannya untuk, dalam_batas-
batas tertentu, menyusun suatu pola perkembangan untuk masa
depan dan memberi gambaran bagaimana sesuatu keadaan dapat
diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu.
6. Filsafat
Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan
sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas
persoalan-persoalan yang menyangkut alam
semesta (universe) dan kehidupan manusia.
7. Ilmu Politik & Filsafat
Ilmu politik terutama sekali erat hubungannya dengan filsafat
politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik
terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai (value) dari
negara. Negara dan manusia di dalamnya dianggap sebagai
sebagian dari alam semesta. Dalam pandangan filsuf Yunani Kuno,
filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral
filosofi atau etika (ethics).
8. Ilmu Politik & Filsafat
Etika
Filsafat
Politik
Etika membahas persoalan yang menyangkut norma-
norma baik/buruk seperti misalnya tindakan apakah
yang boleh dinamakan baik/buruk, manusia apakah
yang boleh dinamakan manusia baik/buruk; apakah
yang dinamakan adil/tidak adil.
Dengan demikian kita sampai pada bidang
filsafat politik yang membahas masalah politik
dengan berpedoman pada suatu sistem nilai
(value system) dan norma-norma tertentu.
10. Jika diterapkan pada politik akan menimbulkan pertanyaan sebagai
berikut: apakah seharusnya tujuan dari negara; bagaimana seharusnya sifat
sistem pemerintahan yang terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut;
bagaimana seorang pemimpin harus bertindak untuk keselamatan negara
dan warganya
12. Ilmu Sosial
Hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada
sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial
lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar
ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-
anggota kelompok lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu
hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial.
13. Ilmu Sosial
Sosiologi
Mempelajari sifat dan
perkembangan masyarakat
Antropologi
Mempelajari seluk beluk
kebudayaan manusia
Ilmu Ekonomi
Mempelajari pengalokasian
sumber daya
Psikologi Sosial
. Mempelajari perilaku
manusia dalam konteks
sosial
Geografi
Mempelajari tentang
wilayah atau lokasi
Ilmu Hukum
Mempelajari segala hal yang
berkaitan dengan hukum
14. Semua ilmu sosial mempunyai obyek
penyelidikan yang sama, yaitu manusia sebagai
anggota kelompok (group). Mereka
mempelajari tingkah laku manusia serta cara-
cara manusia hidup serta bekerja sama. Pada
hakekatnya manusia adalah mahluk sosial.
15. Sosiologi
Sosiologi membantu ilmu politik dalam
usahanya memahami latar belakang, susunan
dan pola kehidupan sosial dari berbagai
golongan dan kelompok dalam masyarakat.
16. Ilmu Politik & Sosiologi
Dengan menggunakan perspektif sosiologi, sarjana ilmu politik
dapat melihat susunan dan stratiikasi sosial memengaruhi ataupun
dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan , corak dan sifat
keabsahan politik, sumber-sumber kewenangan politik,
pengendalian sosial dan perubahan sosial.
19. Ilmu Politik & Antropologi
Kebudayaan
Setempat
Pola-pola kebudayaan
setempat yang
mempengaruhi pergerakan
politik.
Suku, Ras dan
Agama
Besar-kecilnya pengaruh
pemikiran dan pergerakan
politik di berbagai daerah
yang berbeda suku, ras dan
agama.
01 02 03
Golongan Penduduk
Komposisi golongan
penduduk di suatu daerah
atau kota tertentu terhadap
corak dan gaya kehidupan
politik di masing-masing
tempat.
21. Ilmu Ekonomi
Pemikiran yang berpangkal dari faktor
kelangkaan (scarcity) menyebabkan ilmu
ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijakan
yang rasional, khususnya penentuan hubungan
antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang
telah ditentukan.
22. Sektor Ekonomi
Bisnis
Individu mengambil
keputusan bagaimana
memproduksi barang dan
jasa. Mereka berusaha untuk
memaksimalkan keuntungan.
Rumah Tangga
Individu berperan sebagai
konsumen. Mereka berusaha
untuk memaksimalkan
kepuasan (utilitas) dalam
mengkonsumsi barang dan
jasa.
01 02 03
Pemerintah
Individu berperan sebagai
regulator dan pengambil
kebijakan publik. Mereka tidak
hanya membuat keputusan
tentang individu (masyarakat)
tetapi juga bisnis.
23. Ilmu Politik & Ekonomi
Hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi:
1. Politik membuat berbagai kebijakan termasuk kebijakan yang
berkaitan dengan ekonomi.
2. Ketika politik dianggap sebagai otoritas pengalokasian, maka
keduanya dianggap sebagai sesuatu yang sama. Karena
ekonomi, membutuhkan politik sebagai media untuk membuat
kebijakan distribusi uang maupun Sumber Daya.
24. Psikologi Sosial
Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi
yang mempelajari hubungan timbal balik
antara manusia dan masyarakat, khususnya
faktor-faktor yang mendorong manusia untuk
berperan dalam ikatan kelompok atau
golongan.
26. Ilmu Politik & Psikologi Sosial
Dengan menggunakan kedua macam analisis ini, ilmu politik dapat
menganalisis secara lebih mendalam makna dan peran orang, kondisi sosial
ekonomi serta ciri-ciri kepribadian yang memungkinkannya memainkan
peran besar itu. Ia menjelaskan bagaimana teknik brainwashing dalam
propaganda dan indoktrinasi politik serta faktor-faktor yang membangkitkan
berkembangnya pemimpin kharismatis memengaruhi proses politik pada
umumnya.
27. Ilmu Politik & Psikologi Sosial
Psikologi sosial juga dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan
tidak resmi (informal leadership) turut menentukan hasil suatu keputusan
dalam kebijakan politik dan kenegaraan; bagaimana sikap (attitude) dan
harapan (expectation) masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah
laku yang berpegang teguh pada tuntutan-tuntutan sosial (conformity).
28. Ilmu Politik & Psikologi Sosial
Psikologi sosial dapat pula menerangkan sikap dan reaksi
kelompok terhadap keadaan yang dianggapnya baru, asing ataupun
berlawanan dengan konsensus masyarakat, mengenai suatu gejala sosial
tertentu. Psikologi sosial menjeIaskan pula kondisi-kondisi apa yang akhirnya
dapat meredakan sikap dan reaksi masyarakat terhadap gejala baru yang
dihadapinya itu.
29. Geografi
Faktor-faktor yang berdasarkan geograi, seperti
perbatasan strategis (strategic frontiers),
desakan penduduk (population pressure),
daerah pengaruh (sphere of inluence)
memengaruhi politik.
30. Ilmu Politik & Psikologi Sosial
Di Indonesia fakta bahwa kita terdiri dari 17.000
pulau sehingga kita dinamakan archipelago state,
mempunyai akibat besar bagi eksistensi kita.
Misalnya garis pantai yang harus dijaga terhadap
penangkapan ikan ilegal dan untuk memelihara
keamanan terhadap negara lain.
31. Ilmu Hukum
Di Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat
hubungannya dengan ilmu politik, karena
mengatur dan melaksanakan undang-undang
merupakan salah satu kewajiban negara yang
penting.
32. Ilmu Politik & Ilmu Hukum
Sarjana hukum melihat negara sebagai lembaga, dan menganggapnya
sebagai organisasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia.
Fungsi negara ialah menyelenggarakan penertiban, tetapi oleh ilmu hukum
penertiban ini dipandang semata-mata sebagai tata hukum. Manusia dilihat
sebagai makhluk yang menjadi obyek dari sistem hukum, dan dianggap
semata-mata hanya sebagai pemegang hak dan kewajiban. Ilmu hukum
tidak melihat manusia sebagai makhluk yang terpengaruh oleh faktor sosial,
psikologi, dan kebudayaan. Akibatnya ialah bahwa ada kecenderungan pada
ilmu hukum untuk meremehkan kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan-
kekuatan lainnya yang berada di luar bidang hukum.
33. Ilmu Politik & Ilmu Hukum
Beberapa literatur mengungkapkan bahwa hukum dianggap
sebagai tujuan dari politik. Maksud dari politik agar ide-ide hukum
atau rechtsidee seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan
sebagainya ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan
sebagian atau secara keseluruhan, dari ide hukum itu merupakan
tujuan dari proses politik. Kedua, bahwa hukum sekaligus merupakan
alat dari politik. Dalam hal ini politik mempergunakan hukum positif
(peraturan perundang-undangan) untuk mencapai tujuannya dalam
arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut.