SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Teori Politik
I Dewa Made Satya Parama
Agenda Perkuliahan
Hubungan ilmu politik dan cabang ilmu lainnya.
1. Hubungan ilmu politik dan sejarah
2. Hubungan ilmu politik dan filsafat
3. Hubungan ilmu politik dan ilmu social lainnya.
Ilmu Politik,
Sejarah dan
Filsafat
01
Sejarah
Sejarah dipelajari untuk mendapatkan
pelajarannya, agar dalam menyusun masa depan
kita tidak terbentur pada kesalahan-kesalahan
yang sama
Ilmu Politik & Sejarah
Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh
karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa
lampau, untuk diolah lebih lanjut. . Sarjana ilmu politik tidak puas
hanya dengan mencatat sejarah, tetapi ia akan selalu mencoba
menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik (patterns
of political behavior) yang memungkinkannya untuk, dalam_batas-
batas tertentu, menyusun suatu pola perkembangan untuk masa
depan dan memberi gambaran bagaimana sesuatu keadaan dapat
diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu.
Filsafat
Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan
sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas
persoalan-persoalan yang menyangkut alam
semesta (universe) dan kehidupan manusia.
Ilmu Politik & Filsafat
Ilmu politik terutama sekali erat hubungannya dengan filsafat
politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik
terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai (value) dari
negara. Negara dan manusia di dalamnya dianggap sebagai
sebagian dari alam semesta. Dalam pandangan filsuf Yunani Kuno,
filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral
filosofi atau etika (ethics).
Ilmu Politik & Filsafat
Etika
Filsafat
Politik
Etika membahas persoalan yang menyangkut norma-
norma baik/buruk seperti misalnya tindakan apakah
yang boleh dinamakan baik/buruk, manusia apakah
yang boleh dinamakan manusia baik/buruk; apakah
yang dinamakan adil/tidak adil.
Dengan demikian kita sampai pada bidang
filsafat politik yang membahas masalah politik
dengan berpedoman pada suatu sistem nilai
(value system) dan norma-norma tertentu.
Etika Politik
Pancasila
Contoh
Jika diterapkan pada politik akan menimbulkan pertanyaan sebagai
berikut: apakah seharusnya tujuan dari negara; bagaimana seharusnya sifat
sistem pemerintahan yang terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut;
bagaimana seorang pemimpin harus bertindak untuk keselamatan negara
dan warganya
Ilmu Politik &
Ilmu Sosial
02
Ilmu Sosial
Hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada
sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial
lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar
ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-
anggota kelompok lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu
hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial.
Ilmu Sosial
Sosiologi
Mempelajari sifat dan
perkembangan masyarakat
Antropologi
Mempelajari seluk beluk
kebudayaan manusia
Ilmu Ekonomi
Mempelajari pengalokasian
sumber daya
Psikologi Sosial
. Mempelajari perilaku
manusia dalam konteks
sosial
Geografi
Mempelajari tentang
wilayah atau lokasi
Ilmu Hukum
Mempelajari segala hal yang
berkaitan dengan hukum
Semua ilmu sosial mempunyai obyek
penyelidikan yang sama, yaitu manusia sebagai
anggota kelompok (group). Mereka
mempelajari tingkah laku manusia serta cara-
cara manusia hidup serta bekerja sama. Pada
hakekatnya manusia adalah mahluk sosial.
Sosiologi
Sosiologi membantu ilmu politik dalam
usahanya memahami latar belakang, susunan
dan pola kehidupan sosial dari berbagai
golongan dan kelompok dalam masyarakat.
Ilmu Politik & Sosiologi
Dengan menggunakan perspektif sosiologi, sarjana ilmu politik
dapat melihat susunan dan stratiikasi sosial memengaruhi ataupun
dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan , corak dan sifat
keabsahan politik, sumber-sumber kewenangan politik,
pengendalian sosial dan perubahan sosial.
Gerakan Buruh
Contoh
Antropologi
Antropologi lebih banyak
memusatkan perhatian pada
masyarakat dan kebudayaan di desa-
desa dan di pedalaman.
Ilmu Politik & Antropologi
Kebudayaan
Setempat
Pola-pola kebudayaan
setempat yang
mempengaruhi pergerakan
politik.
Suku, Ras dan
Agama
Besar-kecilnya pengaruh
pemikiran dan pergerakan
politik di berbagai daerah
yang berbeda suku, ras dan
agama.
01 02 03
Golongan Penduduk
Komposisi golongan
penduduk di suatu daerah
atau kota tertentu terhadap
corak dan gaya kehidupan
politik di masing-masing
tempat.
Demo Kelompok
Tani
Contoh
Ilmu Ekonomi
Pemikiran yang berpangkal dari faktor
kelangkaan (scarcity) menyebabkan ilmu
ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijakan
yang rasional, khususnya penentuan hubungan
antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang
telah ditentukan.
Sektor Ekonomi
Bisnis
Individu mengambil
keputusan bagaimana
memproduksi barang dan
jasa. Mereka berusaha untuk
memaksimalkan keuntungan.
Rumah Tangga
Individu berperan sebagai
konsumen. Mereka berusaha
untuk memaksimalkan
kepuasan (utilitas) dalam
mengkonsumsi barang dan
jasa.
01 02 03
Pemerintah
Individu berperan sebagai
regulator dan pengambil
kebijakan publik. Mereka tidak
hanya membuat keputusan
tentang individu (masyarakat)
tetapi juga bisnis.
Ilmu Politik & Ekonomi
Hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi:
1. Politik membuat berbagai kebijakan termasuk kebijakan yang
berkaitan dengan ekonomi.
2. Ketika politik dianggap sebagai otoritas pengalokasian, maka
keduanya dianggap sebagai sesuatu yang sama. Karena
ekonomi, membutuhkan politik sebagai media untuk membuat
kebijakan distribusi uang maupun Sumber Daya.
Psikologi Sosial
Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi
yang mempelajari hubungan timbal balik
antara manusia dan masyarakat, khususnya
faktor-faktor yang mendorong manusia untuk
berperan dalam ikatan kelompok atau
golongan.
Fokus Psikologi Sosial
Internal
kesehatan fisik perorangan,
semangat, dan emosi.
Eksternal
lingkungan sosial, fisik,
peristiwa-peristiwa, dan
gerakan massa.
04 05
Ilmu Politik & Psikologi Sosial
Dengan menggunakan kedua macam analisis ini, ilmu politik dapat
menganalisis secara lebih mendalam makna dan peran orang, kondisi sosial
ekonomi serta ciri-ciri kepribadian yang memungkinkannya memainkan
peran besar itu. Ia menjelaskan bagaimana teknik brainwashing dalam
propaganda dan indoktrinasi politik serta faktor-faktor yang membangkitkan
berkembangnya pemimpin kharismatis memengaruhi proses politik pada
umumnya.
Ilmu Politik & Psikologi Sosial
Psikologi sosial juga dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan
tidak resmi (informal leadership) turut menentukan hasil suatu keputusan
dalam kebijakan politik dan kenegaraan; bagaimana sikap (attitude) dan
harapan (expectation) masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah
laku yang berpegang teguh pada tuntutan-tuntutan sosial (conformity).
Ilmu Politik & Psikologi Sosial
Psikologi sosial dapat pula menerangkan sikap dan reaksi
kelompok terhadap keadaan yang dianggapnya baru, asing ataupun
berlawanan dengan konsensus masyarakat, mengenai suatu gejala sosial
tertentu. Psikologi sosial menjeIaskan pula kondisi-kondisi apa yang akhirnya
dapat meredakan sikap dan reaksi masyarakat terhadap gejala baru yang
dihadapinya itu.
Geografi
Faktor-faktor yang berdasarkan geograi, seperti
perbatasan strategis (strategic frontiers),
desakan penduduk (population pressure),
daerah pengaruh (sphere of inluence)
memengaruhi politik.
Ilmu Politik & Psikologi Sosial
Di Indonesia fakta bahwa kita terdiri dari 17.000
pulau sehingga kita dinamakan archipelago state,
mempunyai akibat besar bagi eksistensi kita.
Misalnya garis pantai yang harus dijaga terhadap
penangkapan ikan ilegal dan untuk memelihara
keamanan terhadap negara lain.
Ilmu Hukum
Di Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat
hubungannya dengan ilmu politik, karena
mengatur dan melaksanakan undang-undang
merupakan salah satu kewajiban negara yang
penting.
Ilmu Politik & Ilmu Hukum
Sarjana hukum melihat negara sebagai lembaga, dan menganggapnya
sebagai organisasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia.
Fungsi negara ialah menyelenggarakan penertiban, tetapi oleh ilmu hukum
penertiban ini dipandang semata-mata sebagai tata hukum. Manusia dilihat
sebagai makhluk yang menjadi obyek dari sistem hukum, dan dianggap
semata-mata hanya sebagai pemegang hak dan kewajiban. Ilmu hukum
tidak melihat manusia sebagai makhluk yang terpengaruh oleh faktor sosial,
psikologi, dan kebudayaan. Akibatnya ialah bahwa ada kecenderungan pada
ilmu hukum untuk meremehkan kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan-
kekuatan lainnya yang berada di luar bidang hukum.
Ilmu Politik & Ilmu Hukum
Beberapa literatur mengungkapkan bahwa hukum dianggap
sebagai tujuan dari politik. Maksud dari politik agar ide-ide hukum
atau rechtsidee seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan
sebagainya ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan
sebagian atau secara keseluruhan, dari ide hukum itu merupakan
tujuan dari proses politik. Kedua, bahwa hukum sekaligus merupakan
alat dari politik. Dalam hal ini politik mempergunakan hukum positif
(peraturan perundang-undangan) untuk mencapai tujuannya dalam
arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut.
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr.  H. ZAINUDIN ALI,M.A)RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr.  H. ZAINUDIN ALI,M.A)
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)BaraWisnu
 
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesiaPancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesiatowetoe
 
Tm 02 sistem politik indonesia
Tm 02 sistem politik indonesiaTm 02 sistem politik indonesia
Tm 02 sistem politik indonesiaBagus Aji
 
(Paper v) pendekatan pendekatan ilmu politik
(Paper v) pendekatan pendekatan ilmu politik(Paper v) pendekatan pendekatan ilmu politik
(Paper v) pendekatan pendekatan ilmu politikYusuf Abror
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaParanody
 
Sistem politik indonesia 2
Sistem politik indonesia 2 Sistem politik indonesia 2
Sistem politik indonesia 2 Umu Ruqiyah
 
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesia
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesiaTm 17 militer dalam sistem politik indonesia
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesiaBagus Aji
 
Presentasi bab sistem politik
Presentasi bab sistem politikPresentasi bab sistem politik
Presentasi bab sistem politikMaeko Kaoin
 

What's hot (17)

Makalah ilmu politik 3
Makalah ilmu politik  3Makalah ilmu politik  3
Makalah ilmu politik 3
 
sistem politik indonesia
sistem politik indonesiasistem politik indonesia
sistem politik indonesia
 
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr.  H. ZAINUDIN ALI,M.A)RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr.  H. ZAINUDIN ALI,M.A)
RESUME SOSIALOGI HUKUM (PROF.Dr. H. ZAINUDIN ALI,M.A)
 
Makalah ilmu politik
Makalah ilmu politikMakalah ilmu politik
Makalah ilmu politik
 
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesiaPancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
 
Tm 02 sistem politik indonesia
Tm 02 sistem politik indonesiaTm 02 sistem politik indonesia
Tm 02 sistem politik indonesia
 
(Paper v) pendekatan pendekatan ilmu politik
(Paper v) pendekatan pendekatan ilmu politik(Paper v) pendekatan pendekatan ilmu politik
(Paper v) pendekatan pendekatan ilmu politik
 
Makalah Konsep Ilmu Politik
Makalah Konsep Ilmu PolitikMakalah Konsep Ilmu Politik
Makalah Konsep Ilmu Politik
 
Makalah ilmu sosial dan politik
Makalah ilmu sosial dan politikMakalah ilmu sosial dan politik
Makalah ilmu sosial dan politik
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik Indonesia
 
Politik ppt
Politik pptPolitik ppt
Politik ppt
 
Sistem politik indonesia 2
Sistem politik indonesia 2 Sistem politik indonesia 2
Sistem politik indonesia 2
 
Materi ilmu politik
Materi ilmu politikMateri ilmu politik
Materi ilmu politik
 
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesia
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesiaTm 17 militer dalam sistem politik indonesia
Tm 17 militer dalam sistem politik indonesia
 
Presentasi bab sistem politik
Presentasi bab sistem politikPresentasi bab sistem politik
Presentasi bab sistem politik
 
Paradigma hukum
Paradigma hukumParadigma hukum
Paradigma hukum
 
Perkembangan politik di indonesia
Perkembangan politik di indonesiaPerkembangan politik di indonesia
Perkembangan politik di indonesia
 

Similar to Teori Politik (pertemuan ke-4) (1).pptx

Similar to Teori Politik (pertemuan ke-4) (1).pptx (20)

Makalah ilmu politik 3 (2)
Makalah ilmu politik  3 (2)Makalah ilmu politik  3 (2)
Makalah ilmu politik 3 (2)
 
Makalah ilmu politik 3
Makalah ilmu politik  3Makalah ilmu politik  3
Makalah ilmu politik 3
 
Makalah ilmu politik (2)
Makalah ilmu politik (2)Makalah ilmu politik (2)
Makalah ilmu politik (2)
 
Makalah ilmu politik
Makalah ilmu politikMakalah ilmu politik
Makalah ilmu politik
 
Makalah ilmu politik 3
Makalah ilmu politik  3Makalah ilmu politik  3
Makalah ilmu politik 3
 
Makalah ilmu politik
Makalah ilmu politikMakalah ilmu politik
Makalah ilmu politik
 
Tugas final sejarah politik
Tugas final sejarah politikTugas final sejarah politik
Tugas final sejarah politik
 
PENDAHULUAN.ppt
PENDAHULUAN.pptPENDAHULUAN.ppt
PENDAHULUAN.ppt
 
Apa itu ilmu politik (ii)
Apa itu ilmu politik (ii)Apa itu ilmu politik (ii)
Apa itu ilmu politik (ii)
 
Hubungan warga negara(mustina4)
Hubungan warga negara(mustina4)Hubungan warga negara(mustina4)
Hubungan warga negara(mustina4)
 
KULIAH 3.ppt
KULIAH 3.pptKULIAH 3.ppt
KULIAH 3.ppt
 
1_Ilmu_Politik_dan_Sejarah_Perkembangann.pptx
1_Ilmu_Politik_dan_Sejarah_Perkembangann.pptx1_Ilmu_Politik_dan_Sejarah_Perkembangann.pptx
1_Ilmu_Politik_dan_Sejarah_Perkembangann.pptx
 
TP Pertemuan ke-2.pptx
TP Pertemuan ke-2.pptxTP Pertemuan ke-2.pptx
TP Pertemuan ke-2.pptx
 
PPT HUBUNGAN ILPOL DENGAN ILMU LAINNYA.pptx
PPT HUBUNGAN ILPOL DENGAN ILMU LAINNYA.pptxPPT HUBUNGAN ILPOL DENGAN ILMU LAINNYA.pptx
PPT HUBUNGAN ILPOL DENGAN ILMU LAINNYA.pptx
 
Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 
Konsep dasar politik
Konsep dasar politikKonsep dasar politik
Konsep dasar politik
 
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poelPertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
Pertm 1&2. pengantar ilmu politik 1 poel
 
Makalah budaya politik
Makalah budaya politikMakalah budaya politik
Makalah budaya politik
 
Dasar ilmu politik
Dasar ilmu politikDasar ilmu politik
Dasar ilmu politik
 
Hubungan Antara Sosiologi dan Ilmu Sosial Lain (Powerpoint)
Hubungan Antara Sosiologi dan Ilmu Sosial Lain (Powerpoint)Hubungan Antara Sosiologi dan Ilmu Sosial Lain (Powerpoint)
Hubungan Antara Sosiologi dan Ilmu Sosial Lain (Powerpoint)
 

Recently uploaded

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 

Recently uploaded (12)

Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 

Teori Politik (pertemuan ke-4) (1).pptx

  • 1. Teori Politik I Dewa Made Satya Parama
  • 2. Agenda Perkuliahan Hubungan ilmu politik dan cabang ilmu lainnya. 1. Hubungan ilmu politik dan sejarah 2. Hubungan ilmu politik dan filsafat 3. Hubungan ilmu politik dan ilmu social lainnya.
  • 4. Sejarah Sejarah dipelajari untuk mendapatkan pelajarannya, agar dalam menyusun masa depan kita tidak terbentur pada kesalahan-kesalahan yang sama
  • 5. Ilmu Politik & Sejarah Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau, untuk diolah lebih lanjut. . Sarjana ilmu politik tidak puas hanya dengan mencatat sejarah, tetapi ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik (patterns of political behavior) yang memungkinkannya untuk, dalam_batas- batas tertentu, menyusun suatu pola perkembangan untuk masa depan dan memberi gambaran bagaimana sesuatu keadaan dapat diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu.
  • 6. Filsafat Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta (universe) dan kehidupan manusia.
  • 7. Ilmu Politik & Filsafat Ilmu politik terutama sekali erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai (value) dari negara. Negara dan manusia di dalamnya dianggap sebagai sebagian dari alam semesta. Dalam pandangan filsuf Yunani Kuno, filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral filosofi atau etika (ethics).
  • 8. Ilmu Politik & Filsafat Etika Filsafat Politik Etika membahas persoalan yang menyangkut norma- norma baik/buruk seperti misalnya tindakan apakah yang boleh dinamakan baik/buruk, manusia apakah yang boleh dinamakan manusia baik/buruk; apakah yang dinamakan adil/tidak adil. Dengan demikian kita sampai pada bidang filsafat politik yang membahas masalah politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai (value system) dan norma-norma tertentu.
  • 10. Jika diterapkan pada politik akan menimbulkan pertanyaan sebagai berikut: apakah seharusnya tujuan dari negara; bagaimana seharusnya sifat sistem pemerintahan yang terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut; bagaimana seorang pemimpin harus bertindak untuk keselamatan negara dan warganya
  • 11. Ilmu Politik & Ilmu Sosial 02
  • 12. Ilmu Sosial Hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota- anggota kelompok lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial.
  • 13. Ilmu Sosial Sosiologi Mempelajari sifat dan perkembangan masyarakat Antropologi Mempelajari seluk beluk kebudayaan manusia Ilmu Ekonomi Mempelajari pengalokasian sumber daya Psikologi Sosial . Mempelajari perilaku manusia dalam konteks sosial Geografi Mempelajari tentang wilayah atau lokasi Ilmu Hukum Mempelajari segala hal yang berkaitan dengan hukum
  • 14. Semua ilmu sosial mempunyai obyek penyelidikan yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok (group). Mereka mempelajari tingkah laku manusia serta cara- cara manusia hidup serta bekerja sama. Pada hakekatnya manusia adalah mahluk sosial.
  • 15. Sosiologi Sosiologi membantu ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat.
  • 16. Ilmu Politik & Sosiologi Dengan menggunakan perspektif sosiologi, sarjana ilmu politik dapat melihat susunan dan stratiikasi sosial memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan , corak dan sifat keabsahan politik, sumber-sumber kewenangan politik, pengendalian sosial dan perubahan sosial.
  • 18. Antropologi Antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa- desa dan di pedalaman.
  • 19. Ilmu Politik & Antropologi Kebudayaan Setempat Pola-pola kebudayaan setempat yang mempengaruhi pergerakan politik. Suku, Ras dan Agama Besar-kecilnya pengaruh pemikiran dan pergerakan politik di berbagai daerah yang berbeda suku, ras dan agama. 01 02 03 Golongan Penduduk Komposisi golongan penduduk di suatu daerah atau kota tertentu terhadap corak dan gaya kehidupan politik di masing-masing tempat.
  • 21. Ilmu Ekonomi Pemikiran yang berpangkal dari faktor kelangkaan (scarcity) menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijakan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan.
  • 22. Sektor Ekonomi Bisnis Individu mengambil keputusan bagaimana memproduksi barang dan jasa. Mereka berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Rumah Tangga Individu berperan sebagai konsumen. Mereka berusaha untuk memaksimalkan kepuasan (utilitas) dalam mengkonsumsi barang dan jasa. 01 02 03 Pemerintah Individu berperan sebagai regulator dan pengambil kebijakan publik. Mereka tidak hanya membuat keputusan tentang individu (masyarakat) tetapi juga bisnis.
  • 23. Ilmu Politik & Ekonomi Hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi: 1. Politik membuat berbagai kebijakan termasuk kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi. 2. Ketika politik dianggap sebagai otoritas pengalokasian, maka keduanya dianggap sebagai sesuatu yang sama. Karena ekonomi, membutuhkan politik sebagai media untuk membuat kebijakan distribusi uang maupun Sumber Daya.
  • 24. Psikologi Sosial Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan.
  • 25. Fokus Psikologi Sosial Internal kesehatan fisik perorangan, semangat, dan emosi. Eksternal lingkungan sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, dan gerakan massa. 04 05
  • 26. Ilmu Politik & Psikologi Sosial Dengan menggunakan kedua macam analisis ini, ilmu politik dapat menganalisis secara lebih mendalam makna dan peran orang, kondisi sosial ekonomi serta ciri-ciri kepribadian yang memungkinkannya memainkan peran besar itu. Ia menjelaskan bagaimana teknik brainwashing dalam propaganda dan indoktrinasi politik serta faktor-faktor yang membangkitkan berkembangnya pemimpin kharismatis memengaruhi proses politik pada umumnya.
  • 27. Ilmu Politik & Psikologi Sosial Psikologi sosial juga dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi (informal leadership) turut menentukan hasil suatu keputusan dalam kebijakan politik dan kenegaraan; bagaimana sikap (attitude) dan harapan (expectation) masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntutan-tuntutan sosial (conformity).
  • 28. Ilmu Politik & Psikologi Sosial Psikologi sosial dapat pula menerangkan sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggapnya baru, asing ataupun berlawanan dengan konsensus masyarakat, mengenai suatu gejala sosial tertentu. Psikologi sosial menjeIaskan pula kondisi-kondisi apa yang akhirnya dapat meredakan sikap dan reaksi masyarakat terhadap gejala baru yang dihadapinya itu.
  • 29. Geografi Faktor-faktor yang berdasarkan geograi, seperti perbatasan strategis (strategic frontiers), desakan penduduk (population pressure), daerah pengaruh (sphere of inluence) memengaruhi politik.
  • 30. Ilmu Politik & Psikologi Sosial Di Indonesia fakta bahwa kita terdiri dari 17.000 pulau sehingga kita dinamakan archipelago state, mempunyai akibat besar bagi eksistensi kita. Misalnya garis pantai yang harus dijaga terhadap penangkapan ikan ilegal dan untuk memelihara keamanan terhadap negara lain.
  • 31. Ilmu Hukum Di Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting.
  • 32. Ilmu Politik & Ilmu Hukum Sarjana hukum melihat negara sebagai lembaga, dan menganggapnya sebagai organisasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia. Fungsi negara ialah menyelenggarakan penertiban, tetapi oleh ilmu hukum penertiban ini dipandang semata-mata sebagai tata hukum. Manusia dilihat sebagai makhluk yang menjadi obyek dari sistem hukum, dan dianggap semata-mata hanya sebagai pemegang hak dan kewajiban. Ilmu hukum tidak melihat manusia sebagai makhluk yang terpengaruh oleh faktor sosial, psikologi, dan kebudayaan. Akibatnya ialah bahwa ada kecenderungan pada ilmu hukum untuk meremehkan kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan- kekuatan lainnya yang berada di luar bidang hukum.
  • 33. Ilmu Politik & Ilmu Hukum Beberapa literatur mengungkapkan bahwa hukum dianggap sebagai tujuan dari politik. Maksud dari politik agar ide-ide hukum atau rechtsidee seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan sebagian atau secara keseluruhan, dari ide hukum itu merupakan tujuan dari proses politik. Kedua, bahwa hukum sekaligus merupakan alat dari politik. Dalam hal ini politik mempergunakan hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk mencapai tujuannya dalam arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut.