Ini berisi file Word yang membahas alasan mengapa sebagai peserta kuliah ilmu negara perlu membahas unsur dan fungsi negara dan bagaimana manfaatnya. Note : Koreksi untuk alasan dan manfaat. Dengan mengertahui bagaimana pembagian organisasi negara maka kita bisa mewujudkan negara yang semestinya. Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Ilmu Negara di Universitas Katolik Parahyangan Bandung tahun 2013 Fakultas Hukum Mohon maaf,tulisan ini bersifat kesubjektifan penulis :) Selamat membaca semoga bermanfaat.

1. TUGAS ILMU NEGARA
Dosen : Bapak Aloysius Joni Minulyo,S.H.,M.H.
Oleh
TRIVESTA KRISTAL H
2013200003
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2013

2. Soal nomor (1) Mengapa dalam materi Ilmu Negara perlu dibahas mengenai
Unsur-unsur Negara dan Fungsi Negara ?
Ilmu negara adalah salah satu cabang ilmu yang harus bekerja sama dengan cabang ilmu
negara yang lainnya karena dapat memberi dan menerima pengaruh dan bantuan jasa
satu sama lain yang saling memerlukan sehingga dapat terjadi hubungan komplementer.
Berbagai macam bidang yang dapat mengkomplementer dengan Ilmu Negara antara lain
Ilmu Hukum,Ilmu Poltik,Hukum Tata Negara,Hukum Administrasi Negara. Dari beberapa
cabang ilmu yang sudah disebutkan pada intinya membahas tentang “Negara” secara
mendasar. 1Kita adalah mahluk sosial yang tidak bisa dipisahkan dari kata manusia yang
lainnya dari berbagai kumpulan manusia ini yang memiliki tujuan hidup bersama
disebutlah dengan satu istilah yaitu masyarakat. Dari berbagai masyarakat ini di
bentuklah sebuah wadah yang disebut negara. Agar dapat mewujudkan sebuah negara
yang semestinya,kita harus terlebih dahulu memahami segala aspek-aspeknya antar lain
unsur dan fungsi negara.
Soal nomor (2) Apa yang menjadi materi atau substansi Unsur-unsur Negara
dan Fungsi Negara?
UNSUR-UNSUR NEGARA
1. Dari Buku I Gede Panca Astawa
2
Menurut Oppenheim Lauterpacht : Rakyat,Wilayah,Pemerintah yang berdaulat
Rakyat adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yg hidup bersama
merupakan suatu masyarakat,meskipun mereka ini mungkin berasal dr
keturunan yang berlainan menganut kepercayaan yg berlainan atau memiliki
warna kulit yang berlainan.
Batas wilayah sesuatu negara dpt ditentukan dengan jalan mengadakan
perjanjian dengan negara-negara yang berbatasan,selain itu dapat juga terjadi
karena keadaan alamnya.
1
2
Prof. Dr, Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 2009, hlm 15
M. Solly Lubis, Ilmu Negara, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm 23

3. Pemerintah yang berdaulat adalah seorang atau beberapa orang yang
memerintah menurut hukum di negerinya, Menentukan berbagai kebijakan yang
diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat,memperkirakan arah
perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang,dan mempersiapkan
langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta
mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan.
Syarat atau unsur terbentuknya negara persis seperti apa yang dikatakan oleh 3J.
Van Kan dan J.H.Beekhuis yang mengatakan bahwa: “.... gejala negara
menyimpulkan tiga ketentuan:suatu kesadaran yang senasib sepenanggungan
yang kuat dan meresap,suatu daerah sendiri yang terbatas tegas suatu
kekuasaan masyarakat yang kuat.”
2. Dari buku Abu Daud Busroh
4
Untuk mengetahui unsur-unsur negara ada tiga sudut pandangan.
Meninjau unsur negara secara klasik
Meninjau unsur negara secara yuridis
Meninjau unsur negara secara sosiologis
a. Secara Klasik yaitu : wilayah,rakyat,pemerintah yg berdaulat
b. Secara yuridis yang dikemukakan oleh Logemann teridir dari :
a). Gebiedsleer (wilayah hukum) yang meliputi darat,laut,udara serta
orang dan batas wewenangnya.
b). Persoonsleer (subjek hukum) Unsur subjek hukum daripada negara
adalah Pemerintah yg berdaulat
c). De leer van rechtsbetrekking (hubungan hukum) Maksudnya adalah
hubungan hukum antara penguasa dan dikuasai termasuk hubungan
hukum ke luar dengan negara lainnya secara internasional.
c. Secara sosiologis
3
J. Van Kan dan J.H. Beekhuis, Inleiding Tot De Rechtswetenschap (Pengantar Ilmu Hukum), terjemahan Moh.
O. Masdoeki, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 88
4
Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta,2006, hlm 75

4. Paham ini dikemukakan oleh Rudolf Kjellin yang melanjutkan ajaran Ratzel
dalam bukunya Der Staat als Lebensform. Menurut beliau unsur unsur negara
itu adalah :
a). Faktor Sosial : Unsur masyarakat,ekonomis dan kulturil
b). Faktor Alam : Unsur wilayah dan bangsa
FUNGSI NEGARA
Dari Buku I Gede Panca Astawa
1.
5
Menurut Jacobsen dan Lipman dalam bukunya berjudul Political Science
tidak kurang 8 teori tentang negara. Namun pembahasan kali ini hanya
menjelaskan tentang,
a. Anarkisme-Nihilisme
Kata anarkisme berasal dari kata Yunani Kuno “a/an” (tanpa) dan “archia”
(penguasa atau pemerintah) sehingga dapat diartikan bahwa anarkisme
adalah suatu paham yang menganut idea “non rule”. Menurut ajaran
ini,manusia dalam kodratnya bersifat baik dan berbudi luhur akan tetapi
menjadi rusak budi pekertinya ketika ada negar. Karena itu sesungguhnya
manusia tidak memerlukan negara dengan pemerintahannya yang
menggunakan alat pemaksa untuk menyelenggarakan dan memelihara
keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.
Menurut ajaran Anarkisme,fungsi negara adalah untuk memelihara
keamanan saja. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya dapat diserahkan kepada
bentuk-bentuk asosiasi individu manusia yang di dirikan secara sukarela dan
yang tidak menggunakan sesuatu paksaan. Pada pokoknya,ajaran anarkisme
ini tidak menghendaki adanya pengaturan yang dianggapnya sebagai
pembelengguan dan pengekangan terhadap kebebasan individu dan karena
itu negara sebagai organisasi paksaan harus dihilangkan.
5
Jacobsen, GA and Lipman, Political Science; Terms and Basic Theories Institutions and Pracities, New York,
Bames & Noble Inc., 1947

5. b. Individualisme-Liberalisme
Secara Etimologis,istilah “individualisme” berasal dari dua kata bahasa
Latin,yaitu “in” (tidak) dan “dividuus” (terbagi). Karena itu arti “individu” yang
sebenarnya adalah “wujud yang tidak dapat dibagi”. Akan tetapi kemudian
kata “individu” itu dipakai sebagai sebutan untuk sesuatu kesatuan yang
terkecil,yang karena kecilnya itu tidak dapat di bagi lagi. Dalam pengertian
sekarang,perkataan individu menunjuk kepada kesatuan terkecil di dalam
masyarakat,yakni manusia sebagai perseorangan,manusia sebagai orang
seorang,manusia sebagai pribadi tunggal.
Individualisme adalah salah satu ajaran yang menempatkan kepentingan
individu sebagai pusat tujuan hidup manusia. Kepentingan individu dapat
berupa kekayaan,keselamatan,kesejahteraan,dan kemakmuran
seseorang,sehingga ajaran individualisme ini sifatnya sangat individualsentris. Menurut ajaran ini,yang paling baik mengetahui kepentingankepentingan individu adalah individu-individu itu sendiri. Fungsi negara
dalam konsepsi individualisme harus ditujukan kepada terpenuhinya
kepentingan individu.
Karena itu, ajaran individualisme tidak terlepas dari paham yang sangat
mementingkan dan menjunjung tinggi “liberty” artinya kebebasan dan
kemerdekaan seseorang,yakni ajaran liberalisme. Bahkan dapat dikatakan
bahwa liberlisme dan individualisme itu satu hal saja,akan tetapi ditinjau dari
sudut yang berlainan,merupakan “both sides of one coin” (dua sisi dari satu
mata uang). Semboyan yang berlaku bagi para penganut ajaran
individualisme-liberalisme adalah “the less government the better” yakni
bahwa makin sedikit negara menjalankan pemerintahan adalah makin
baik,makin sedikit negara mengadakan pengaturan mengenai kepentingan
orang makin baik,sebab memerintah ataupun mengatur berarti ikut campur
dalam urusan orang,sedangkan ikut campur dalam urusan orang berarti
mengganggu dan mengurangi kebebasan orang (individu).
c. Sosialisme-Komunisme

6. Dalam ajaran sosialisme yang lebih dipentingkan alias diutamakan adalah
keseluruhan masyarakat dan bukan individu masing-masing,terlebih-lebih
dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam hal ini,maka paham sosialisme
merupakan salah satu bagian dari paham “kolektivisme” sebagai suatu
paham yang menjadikan kolektivitas sebagai pusat tujuan hidup manusia dan
beranggapan bahwa kolektivitaslah yang ada di dalam segala segi kehidupan
manusia harus di utamakan dan di dahulukan. Demi kepentingan
kolektif,maka kepentingan individu harus dikesampingkan. Menurut paham
sosialisme negara diperlukan untuk selama-lamanya, sedangkan menurut
konsepsi paham komunisme negara masih diperlukan hanya untuk
sementara waktu saja,yaitu selama usaha menghancurkan kelas-kelas lainnya
diluar kaum ploretariat belum selesai.
d. Fasisme-Naziizme
Kata fasisme berasal dari bahasa latin “fascis”. Suatu zaman Romawi Kuno
adalah suatu benda yang terdiri dari seikat tongkat-tongkat kayu dengan
sebilah kapak di tengah-tengahnya. Benda tersebut biasa dipikul orang di
depan para pengusa Romawi sebagai suatu lambang kekuasaannya.
Istilah nasiizme berasal dari perkataan nazi yang sebenarnya merupakan
suatu akronim atau singkatan dari perkataan dalam bahasa Jerman “National
Sozialismus” suatu ideologi dari partai politik NSDAP (National Sozialistische
Deutsche Arbieter Patei) yang sejak 1920 dipimpin oleh Adolf Hitler,seorang
mantan sesan dalam tentara Jerman.
Dalam ajaran fasisme dan naziisme menunjukkan ciri-ciri : negara dianggap
sebagai suatu kolektivitas yang memiliki kekuasaan mutlak; Titik tolak
timbulnya negara adalah kesatuan kelompok masyarakat,sehingga dengan
demikian negara menganggap dirinya sebagai wakil masyarakat dan bukan
mewakili individu yang dipersatukan dalam masyarakat. Yang penting adalah
kolektivitasnya yang berbentuk negara,individunya sendiri dianggap tidak
penting.

7. 2.
6
Menurut John Locke ; membagi fungsi negara atas tiga fungsi,yaitu: (a)
Fungsi Legislatif,untuk membuat peraturan; (b) Fungsi eksekutif,untuk
melaksanakan peraturan (c) Fungsi Federatif,untuk mengurusi urusan luar
negeri dan urusan perang dan damai.
3. Menurut Baron Montesquieu,membagi fungsi negara atas ; (a) Fungsi
legislatif,membuat undang-undang ; (b) Fungsi eksekutif,melaksanakan
undang-undang ; (c) Fungsi Yudikatif,mengawasi agar semua peraturan
ditaati (fungsi mengadili). Teori ini dikenal dengan teori Trias Politica,masingmasing fungsi ini dipisahkan satu sama lain.
4. Van Vollenhoven,membagi fungsi negara atas : (a) regeling (membuat
peraturan); (b) Bestuur (menyelenggarakan pemerintahan); (c) Rechtspraak
(fungsi mengadili); dan (d) Politie (fungsi ketertiban dan keamanan). Teori ini
dikenal sebagai “catur praja”
5. Goodnow, fungsi negara ada dua,yaitu: (a) Policy making,yakni kebijakan
negara pada waktu tertentu,untuk seluruh masyarakat. (b) Policy
executing,yaitu kebijakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai policy
making. Ajaran Goodnow inilah yang dikenal dengan teori “Dwipraja”
(dichotomy)
6. Moh Kusnardi,fungsi negara diuraikan sebagai berikut: (a) Melaksanakan
penertiban (law and order). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah
bentrokan-bentrokan dalam masyarakat,maka negara harus melaksanakan
penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilator. (b)
Menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi
kesejahteraan dan kemakmuran menjadi sangat penting. Setiap negara
mencoba untuk melaksanakan/ mempertinggi kehidupan
rakyatnya,meluaskan taraf ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Dari buku Abu Daud Busroh
7
6
7
Menurut Abu Daud B dalam teori fungsi negara terdapat 5 paham.
Soetomo, Ilmu Negara, Surabaya, Usaha Nasional, 1933, hlm 37
Abu Daud Busroh, Op. Cit., hlm.83

8. 1. Fungsi Negara pada Abad ke XVI di Prancis
2. Fungsi Negara menurut John Locke
3. Fungsi Negara menurut Montesquieu
4. Fungsi Negara menurut van Vollen Hoven
5. Fungsi Negara menurut Goodnow
1. Fungsi Negara pada Abad ke XVI di Prancis
Fungsi negara pertama kali dikenal pada abad ke XVI di Prancis yaitu :
a. Diplomacie
Di Indonesia sama hal nya dengan Departemen Luar Negeri yang tugasnya
menjadi penghubung antar negara,dahulu penghubung antar raja.
b. Difencie
Di Indonesia sama dengan Departemen Pertahanan dan Keamanan yang
bertugas menjaga keamanan dan pertahanan negara.
c. Financie
Di Indonesia sama dengan Departemen Keuangan yang bertugas
menyediakan keuangan negara.
d. Justicie
Di Indonesia sama dengan Departemen Kehakiman dan Dalam Negeri
tugasnya menjaga ketertiban perselisihan antar warga negara dan urusan
dalam negara
e. Police
Bertugas mengurusi kepentingan negara yg belum menjadi wewenang
dari Departemen lainnya (keempat departemen yang di atas)
2. Fungsi Negara menurut John Locke
John Locke,seorang sarjana Inggris membagi Fungsi negara atas 3 jenis,yaitu.
a. Fungsi Legislatif,untuk membuat peraturan
b. Fungsi Eksekutif,untuk melaksanakan peraturan
c. Fungsi Federatif,untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang
dan damai
3. Fungsi Negara menurut Montesquieu
Tiga Fungsi negara menurut Montesquieu,yaitu.

9. a. Fungsi Legislatif,membuat undang undang
b. Fungsi Eksekutif,melaksanakan undang undang
c. Fungsi Yudikatif,mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi
mengadili)
4. Fungsi Negara menurut Van Vollen Hoven
Menurut Van Vollen Hoven ada empat fungsi negara,yaitu
a. Regeling,membuat peraturan
b. Bestuun,menyelenggarakan pemerintahan
c. Rechtspraak,fungsi mengadili
d. Politie,fungsi ketertiban dan keamanan
5. Fungsi Negara menurut Goodnow
Goodnow melihat fungsi negara secara prinsipil sehingga terdapat 2 fungsi
negara terhadap policy makers, boleh dilaksanakan sistem Andrew Jackson,
sedangkan untuk policy executors tidak perlu dipakai, tapi yang dijalankan
adalah berdasarkan keahlian. Ajaran Goodnow ini disebut juga merit system,
karena menggunakan kegunaannya.
Policy making dan Policy executing
Policy making adalah kebijaksanaan negara untuk waktu tertentu, untuk
seluruh masyarakat.
Policy executing, adalah kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk
tercapainya policy making.
Orang yang menetapkan policy making adalah policy maker dan orang yang
menetapkan policy executing adalah eksekutor Karena mengemukakan fungsi
negara atas dua bagian saja, ajarannya dikenal sebagai Dwipraja (dichotomy).
Dengan demikian policy maker adalah orang yang menentukan kebijaksanaan
negara, tujuan-tujuan kenegaraan pada waktu tertentu untuk masyarakat
seluruhnya. Sedangkan policy executor adalah orang-orang yang berusaha
mencapai apa-apa yang telah diputuskan oleh policy maker, atau
menentukan daya upaya, alat-alat apa dan sebagainya untuk mencapai
tujuan tadi.

10. Soal nomor (3) Apa manfaat mempelajari Unsur-unsur Negara dan Fungsi
Negara ?
a. Memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan sehingga bisa dimanfaatkan dengan
baik.
b. Membangun pondasi pemikiran yang kuat untuk mewujudkan negara yang
semestinya
c. Memahami unsur serta fungsi negara untuk dikorelasikan kepada cabang ilmu yang
lainnya misal Hukum Tata Negara,Hukum Administrasi Negara,Ilmu Hukum dan Ilmu
Politik.