Teks tersebut membahas tentang jenis-jenis kekuasaan di Indonesia dan karakteristik pemerintahan Indonesia. Secara ringkas, terdapat beberapa jenis kekuasaan seperti demokrasi, oligarki, dan monarki. Pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial dengan pembagian kekuasaan antar lembaga seperti MPR, DPR, DPD, dan presiden yang dipilih secara langsung melalui pemilu.

1. BAB I
PENDAHULUAN
1
A.Latar Belakang
Negara Indonesia adalah Negara hukum tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan
belakang, selain itu juga berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.Hal ini
berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala
warganegaranya bersamaan kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahan, serta wajib
menjunjung tinggi hokum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.Pernyataan bahwa
Indonesia merupakan Negara hokum juga mempunyai konsekuensi, bahwa Negara Indonesia
menerapkan hokum sebagai idiologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta
kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hokum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan
yang dilakukan olehwarga negaranya. Negara hokum harus memenuhi beberapa unsure
antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasar hokum
atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya
pembagian kekuasaan dalam negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan
B.RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut.
© Apa sajakah Jenis kekuasaan di Indonesia ?
© Bagaimana Karakteristik Pemerintahan Indonesia?
© Bagaimana mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia ?
© Apa saja fungsi kementrian Negara Indonesia
© Apa pentingnya keberadaan pemerintah daerah di Indonesia?
C.Tujuan
Berdasarkan perumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dari pembuatan
makalah ini adalah sebagai berikut.
© Untuk mengetahui yang dimaksud dengan kekuasaan.
© Untuk mengetahui karakteristik pemerintahan di
indonesia.
© Untuk mengetahui mekanisme pembagian kekuasaan.
© Untuk mengetahui fungsi dari kementrian Negara
indonesia.
© Untuk memenuhi salah satu tugas Pendidikan

2. 2
Kewarganegaraan.
© Sebagai sarana atau media pembelajaran bagi mahasiswa
pada umumnya.

3. BAB III
PEMBAHASAN
A. Jenis Jenis kekuasaan Negara Republik Indonesia
3
a. Monarki dan Tirani
Monarki berasal dari kata ‘monarch’ yang berarti raja, yaitu jenis kekuasaan politik di mana
raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara (kerajaan). Para pendukung
monarki biasanya mengajukan pendapat bahwa jenis kekuasaan yang dipegang oleh satu
tangan ini lebih efektif untuk menciptakan suatu stabiltas atau konsensus di dalam proses
pembuatan kebijakan. Perdebatan yang bertele-tele, pendapat yang beragam, atau persaingan
antarkelompok menjadi relatif terkurangi oleh sebab cuma ada satu kekuasaan yang dominan.
Negara-negara yang menerapkan jenis kekuasaan monarki hingga saat ini adalah Inggris,
Swedia, Denmark, Belanda, Norwegia, Belgia, Luxemburg, Jepang, Muangthai, dan Spanyol.
b. Aristokrasi dan Oligarki
Dalam jenis kekuasaan monarki, raja atau ratu biasanya bergantung pada dukungan yang
diberikan oleh para penasihat dan birokrat.Jika kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh
orang-orang ini (penasihat dan birokrat) maka jenis kekuasaan tidak lagi berada pada satu
orang (mono) melainkan beberapa (few).
Aristokrasi sendiri merupakan pemerintahan oleh sekelompok elit (few) dalam masyarakat, di
mana mereka ini mempunyai status sosial, kekayaan, dan kekuasaan politik yang
besar.Ketiga hal ini dinikmati secara turun-temurun (diwariskan), menurun dari orang tua
kepada anak.Jenis kekuasaan aristokrasi ini disebut pula sebagai jenis kekuasaan kaum
bangsawan (aristokrasi).
Biasanya, di mana ada kelas aristokrat yang dominan secara politik, maka di sana ada pula
monarki. Namun, jenis kekuasaan oleh beberapa orang ini —aristokrasi— tidak bertahan
lama, oleh sebab orang-orang yang orang tuanya bukan bangsawan pun bisa duduk
mempengaruhi keputusan politik negara asalkan mereka berprestasi, kaya, berpengaruh, dan
cerdik.Jika kenyataan ini terjadi, yaitu peralihan dari kekuasaan para bangsawasan ke
kelompok non-bangsawan, maka hal tersebut dinyatakan sebagai peralihan atau pergeseran
dari aristokrasi menuju oligarki.
c. Demokrasi dan Mobokrasi
Jika kekuasaan dipegang oleh seluruh rakyat, bukan oleh mono atau few, maka kekuasaan
tersebut dinamakan demokrasi.Di dalam sejarah politik, jenis kekuasaan demokrasi yang
dikenal terdiri dari dua kategori.Kategori pertama adalah demokrasi langsung (direct
democracy) dan demokrasi perwakilan (representative democracy).
Demokrasi langsung berarti rakyat memerintah dirinya secara langsung, tanpa perantara.

4. Salah satu pendukung demokrasi langsung adalah Jean Jacques Rousseau, di mana Rousseau
ini mengemukakan 4 kondisi yang memungkinkan bagi dilaksanakannya demokrasi langsung
yaitu:
 Jumlah warganegara harus kecil.
 Pemilikan dan kemakmuran harus dibagi secara merata (hampir merata).
 Masyarakat harus homogen (sama) secara budaya.
 Terpenuhi di dalam masyarakat kecil yang bermata pencaharian pertanian.
Dengan demokrasi perwakilan, rakyat tidak terlibat secara penuh di dalam membuat UU
negara. Misalnya saja, dari hampir 200 juta jiwa warga negara Indonesia, proses
pemerintahan demokrasi di tingkat parlemen hanya dilakukan oleh 500 orang wakil rakyat
yang duduk menjadi anggota DPR. Bandingkan kalau saja Indonesia menerapkan demokrasi
langsung di mana 200 juta rakyat Indonesia duduk di parlemen.Kacau dan pasti memakan
biaya mahal, bukan?Dengan kenyataan ini maka demokrasi perwakilan lebih praktis
ketimbang demokrasi langsung.
Mobokrasi adalah bentuk buruk dari demokrasi, di mana rakyat memang berdaulat tetapi
negara berjalan dalam situasi perang dan tidak ada satu pun kesepakatan dapat dibuat secara
damai.
4
d. Timokrasi
Menurut Stanley Rosen, Timokrasi adalah jenis kekuasaan yang pernah disebutkan oleh
Sokrates, filosof Yunani. Timokrasi dirujuk Sokrates dalam menggambarkan rezim
pemerintahan negara kota Sparta. Konsep ini mengacu pada “timocratic man”, yaitu
seseorang yang gandrung akan kemenangan dan kehormatan. Timokrasi terletak di posisi
tengah antara Aristokrasi dan Oligarki.Juga disebutkan Timokrasi adalah Aristokrasi yang
tengah mengalami kemerosotan ke arah jenis kekuasaan Oligarki.Jika Aristokrasi adalah jenis
pemerintahan ideal, penuh keberanian dan kehormatan dalam pemerintahan.Namun, tatkala
keberanian dan kehormatan dari kekuasaan di tangan beberapa orang atau kelompok ini
(aristokrasi) mulai diwarnai motivasi kesejahteraan pribadi atau kelompok, maka dimulaikan
Timokrasi.Timokrasi bukan Oligarki, oleh sebab di dalam Timokrasi, menurut Sokrates,
masih meniru Aristokrasi. Barulah, tatkala proses peniruan kualitatif atas Aristokrasi tidak
lagi terjadi, Timokrasi merosot menjadi Oligarki.
e. Oklokrasi
Mirip dengan definisi Mobokrasi. Oklokrasi adalah situasi negara dalam anarki massa.
Pemerintahan ini tidak legal dan konstitusional. Namun, karena --biasanya-- kelompok-kelompok
massa tersebut punya senjata atau massa besar, mereka memerintah memanfaatkan
rasa takut. Amerika Serikat tahun 1930-an hampir masuk ke dalam kategori ini, di mana
keluarga-keluarga mafia mengendalikan negara secara ilegal dan inkonstitusional.

5. 5
f. Plutokrasi
Plutokrasi adalah jenis kekuasaan di mana negara “disetir” oleh orang-orang kaya.Plutokrasi
ini mirip dengan Oligarki. Namun, Plutokrasi terjadi tatkala tercipta suatu kondisi ekstrim
ketimpangan antara “kaya” dan “miskin” di dalam suatu negara. Plutokrat (penguasa dalam
Plutokrasi) tidak hanya menguasai sumber-sumber ekonomi dan politik, melainkan juga
sumber-sumber militer (pasukan, senjata, teknologi).Dalam kondisi seperti ini, Plutokrat
biasanya, secara de facto, lebih berkuasa ketimbang pemerintah resmi.
g. Kleptokrasi
Kleptokrasi adalah jenis kekuasaan dimana pejabat publik menggunakan kekuasaan
publiknya untuk mencuri kekayaan negara (korupsi otomatis). Kleptokrasi juga disebut
sebagai korupsi yang dilakukan oleh para pejabat tingkat tinggi yang secara sistematis
menggunakan posisinya untuk mengalirkan dana publik ke dalam kantong-kantong
pribadinya. Semakin massal tindak korupsi oleh para pejabat publik, maka semakin
mendekati suatu negara menganut jenis pemerintahan Kleptokrasi.
B. Karakteristik Pemerintahan Indonesia
Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan
(separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar,
yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung
(MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Perubahan (Amandemen) UUD 1945:
 Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan
menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan
kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of
law.
 Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti
Hakim.
 Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances) yaitu
setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.
 Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
 Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa
lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara
berdasarkan hukum.
 Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-masing lembaga negara
disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.
MPR
 Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya
seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.

6.  Menghilangkan supremasi kewenangannya.
 Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
 Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara
6
langsung melalui pemilu).
 Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
 Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
DPR
 Posisi dan kewenangannya diperkuat.
 Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden,
sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak
mengajukan RUU.
 Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.
 Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
DPD
 Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan
daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah
dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.
 Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.
 Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
 Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan
kepentingan daerah.
BPK
 Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
 Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan
daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan
ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
 Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
 Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang
bersangkutan ke dalam BPK.
PRESIDEN
 Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan
pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem
pemerintahan presidensial.
 Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
 Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.
 Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan
pertimbangan DPR.
 Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan
pertimbangan DPR.

7.  Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden
menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai
pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.
7
MAHKAMAH AGUNG
 Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang
menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat
(1)].
 Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di
bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.
 Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara (PTUN).
 Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur
dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.
MAHKAMAH KONSTITUSI
 Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of
the constitution).
 Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa
kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus
sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.
 Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah
Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan
perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.
C. Mekanisme Pembagian Kekuasaan di Indonesia
Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kehidupan bernegara mengalami
banyak perubahan.Konsep negara mulai mengalami pergeseran yang pada awalnya negara
merupakan negara yang berdasarkan pada kekuasan beralih pada konsep negara yang
mendasarkan atas hukum (rechtstaat).Para ahli sepakat bahwa salah satu ciri dari sebuah
negara hukum adalah adanya konsep pembatasan kekuasaan.Pembatasan kekuasaan menjadi
syarat mutlak sebuah negara hukum yang demokratis.Adanya pembatasan kekuasaan sebagai
perwujudan prinsip konstitusionalisme yang melindungi hak-hak rakyat.
Konsep pemisahan kekuasaan lahir dari keinginan membatasi kekuasaan para raja yang
bersifat absolut di Eropa.Ide mengenai pembatasan kekuasaan ini dihembuskan oleh John
Locke dan Montesquieu.Montesquieu menggambarkan konsep pemisahan kekuasaan (Trias
Politica) yang berlaku di Inggris meliputi kekuasaan Raja (eksekutif), Parlemen (legislatif),
dan Majelis (judikatif).
Montesquieu menilai kekuasaan raja sangat tumpang tindih dan dapat melakukan
kewenangan apapun.Sehingga konsep pemisahan kekuasaan menurut hematnya harus
dilaksanakan secara tegas, kaku, dan mutlak.Pandangan ini sesungguhnya bukan untuk
membatasi kekuasaan secara mutlak melainkan mencegah adanya kesewenang-wenangan
yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan.

8. 8
D. Fungsi dari Kementrian Negara RI
Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kemhan, adalah unsur pelaksana pemerintah
dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden
Kementerian pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan
dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
Negara
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kemhan
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan;
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggungjawab Kementerian
Pertahanan;
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan;
d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
E.Pentingnya Keberadaan Pemerintahan Daerah
Keberadaan pemerintahan daerah, tidak lain untuk mengurangi sentralisasi yang selalu
berpusat pada pemerintah pusat, sebagaimana yang sering terjadi dalam sistem nasional,
sebelum berlakunya undang-undang otonomi daerah Tahun 1999.
Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dan DPRD. Dalam
menyelenggarakan pemerintahan, pemerintahan pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas
pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu pemerintah daerah
dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas
pembantuan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan daerah berpedoman pada asas umum
penyelenggara negara yang di dalam hukum dikenal dengan Asas Umum Pemerintahan Yang
Layak.
Di Negeri belanda, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak ini sudah diterima sebagai
norma hukum tidak tertulis, yang harus ditaati oleh penyelenggaraan pemerintahan,terutama
Pejabat Tata Usaha Negara, dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara.
Fungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah adalah untuk melaksanakan otonomi daerah.
Ada sejumlah alasan rasioanal tentang perlunya pemerintahan daerah yang menekankan
kepada desentralisasi dengan memberikan wewenang yang luas kepada daerah. Beberapa
alasan yang menyebabkan sehingga pemerintah daerah penting menurut Ni’matul Huda
(2009: 95) sebagai berikut:
1. Persiapan ke arah federasi Indonesia masih belum memungkinkan. Sejumlah
persyaratan juga harus dipenuhi terutama yang menyangkut perwujudan demokrasi
dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kita harus menyadari bahwa pada saat

9. sekarang ini masyarakat indonesia sedang mengalami proses transisi dalam
mewujudkan sebuah demokrasi.
2. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka
memelihara nation state yang sudah lama kita bangun, dan kita pelihara.
3. Sentralisasi dan dekonsentrasi dianggap gagal mengatasi krisis nasional..Oleh karena
itu desentralisasi dan otonomi daerah merupkan pilihan yang baik bagi kepentingan
bangsa dan masyarakat indonesia ketimbang sentralisasi dan dekonsentrasi.
4. Pemantapan demokrasi politik. Demokrasi tanpa ada pengauatan politik lokal akan
menjadi sangat rapuh, karena tidaklah mungkin sebuah demokrasi dibangun dan
hanya memperkuat politik nasional.
5. Keadilan. Desentralisasi/ otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan di
dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara.
9
F. Perlindungan & Penegakan HAM
HAM adalah serangkaian hak dan kebebasan fundamental, yang bersumber pada
kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ham dibedakan atas tiga
kelompok, yaitu : hak sipil dan politik (HAM generasi pertama), hak ekonomi, sosial dan
budaya (HAM generasi kedua, dan hak pembangunan (HAM generasi ketiga).
Di Indonesia hukum HAM diatur dalam konstitusi (UUD 1945) dan perundang-undangan
HAM. Hukum HAM di Indonesia memasukkan hukum internasional HAM
menjadi bagian dari hukum nasional. Hukum HAM yang relatif baik dan lengkap memang
penting. Tetapi, itu belum cukup . Untuk menjamin pelaksanaan HAM dibutuhkan pula
sarana lain, yaitu kelembagaan HAM yang memadai. Kelembagaan HAM di Indonesia ada
yang didirikan pemerintah/negara, adapula yang didirikan oleh masyarakat.
Dalam perjalanan sejarah Indonesia, telah terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM, termasuk
pelanggaran HAM anak. Menurut hukum HAM di Indonesia, upaya penegakan HAM
merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Namun, upaya penegakkan HAM
yang efektif tak bisa semata-mata diserahkan kepada negara/pemerintah, melainkan juga
masyarakat.
Ada enam macam respon warga masyarakat terhadap suatu pelanggaran HAM. Baik itu
pelanggaran HAM yang menimpa dirinya ataupun pihak lain. Keenam respons itu adalah :
tidak tahu, tidak mau tahu, pasrah, sekedar prihatin, setengah hati, dan berkomitmen.
Perlindungan HAM itu sangat penting. Adanya perlindungan HAM memungkinkan setiap
warga masyarakat bisa merealisasikan HAM secara wajar. Menghargai upaya perlindungan
HAM berarti memiliki kesadaran bahwa perlindungan HAM itu berguna, serta bersedia ikut
serta memperbaiki perlindungan HAM agar menjadi makin baik.
Penegakan HAM penting artinya bagi keberadaan HAM. Penegakan HAM dilakukan dengan
dua cara, yaitu penegakan oleh negara, dan oleh masyarakat. Menghargai upaya penegakan
HAM berarti sadar bahwa penegakan HAM itu berguna, serta bersedia ikut serta
memperbaiki penegakan HAM agar menjadi lebih baik lagi. menghargai upaya penegakan
HAM tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga global.

10. G.Perlindungan Hukum tidak akan terwujud
Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan maka yang akan terjadi adalah kekacauan di
semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala
cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman dan ketertiban sulit
terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, maka harus diupayakan
dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Apa sebenarnya perlindungan
hukum itu? Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Soemardi dalam artikelnya
yang berjudul Hukum dan Penegakan Hukum (2007), perlindungan hukum dimaknai sebagai
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah,
swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan
kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari
fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain
hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam
kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Di
sisi lain, Simanjuntak dalam artikelnya yang berjudul Tinjauan Umum tentang Perlindungan
Hukum dan Kontrak Franchise (2011), mengartikan perlindungan hukum sebagai segala
upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi
yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan
demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila
mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada
warganya. b. Jaminan kepastian hukum. c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara. d.
Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pada hakikatnya setiap orang berhak
mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam
perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat
beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga kalian, seperti
perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan
kewajiban antara produsen dan konsumen.
Selain itu, terdapat juga perlindungan hukum yang diberikan kepada Hak atas Kekayaan
Intelektual (HaKI). Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi, hak cipta
dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut
telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan lain sebagainya. Tersangka sebagai pihak
yang diduga telah melakukan perbuatan hukum juga memiliki hak atas perlindungan hukum.
Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang
harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang- undangan. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi
kepentingan manusia, apabila ditegakkan. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat
terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum
merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap
perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain,
penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam
berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya
10

11. perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang
mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya,
perlindungan hukum konsumen akan terwujud, apabila undang-undang perlindungan
konsumen dilaksanakan, hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila
ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah,
keluarga dan masyarakat akan tertib, aman dan tenteram apabila norma-norma berlaku di
lingkungan tersebut dilaksanakan.
H. Pelindungan dan Penegakkan hukum mutlak
Karena dalam prinsi-prinsip demokrasi terdapat point yang menyebutkan "Jaminan atas
Hak Asasi Manusia (HAM)"
Demokasi dalam arti yang sesungguhnya sangat terkait dengan pemenuhan hak asasi
manusia. Sehingga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu adanya penegakan
hukum yang harus dilakukan karena pada dasarnya Demokrasi adalah pemerintahan rakyat.
I. Peran Polisi,Jaksa,Hakim dan Advokat
1. Peranan polisi
Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang penegakan
hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam
rangka terjamin dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masayarakat guna
terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
11
II. Peranan Jaksa
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang (UU No.5 Tahun
1991) untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk
melaksanakan penuntutan dan melaksanakan putusan. Penuntutan adalah tindakan penuntut
umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang.
III. Peranan Hakim
Pengadilan adalah benteng terakhir dari keadilan bila pengadilan telah tidak dapat
menjalankan fungsinya dengan baik, maka keadilan pun hanya harapan semata. Apabila
keadilan tidak lagi bisa didapatkan di pengadilan maka orang pun tidak lagi dapat taat kepada
hukum.
Dari ungkapan di atas maka peran aparatur pengadilan terutama hakim sangat penting
dalam dalam penegakan hukum (Syariat Islam). Hakim atau pengadilan pada prinsipnya
adalah pasif, artinya hakim tidak mencari-cari perkara, tapi melayani pihak yang mengadu
karena merasa haknya diragukan oleh pihak lain. Dalam menyelesaikan perkara yang
diajukan kepada hakim wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh niali-nilai hukum
yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan keadilan.
IV. Advokat
Tugas pokok pengacara adalah membantu pengadilan melaksanakan keadilan dan
hukum. tugas yang diembanya tidak kurang dari tugas yang diemban oleh para hakim dan
pejabat pengadilan yang lain. Karena itu sebelum memulai tugasnya pengacara harus
disumpah terlebih dahulu di muka pengadilan.

12. Pengacara (advocat) dengan keahlian yang dimilikinya membantu perseorangan
dalam masyarakat dengan mewakilinya di muka pengadilan atau pada tahap
pemeriksaan/penyidikan di kepolisian atau kejaksaan atau kejaksaan dalam perkara pidana.
Peran pengacara di pengadilan adalah untuk membantu hakim dalam menegakkan
hukum, sehingga hakim tidak salah dalam menegakan hukum. Pengacara bekerja untuk
membantu orang yang teraniaya atau karena haknya dilanggar, jiwanya terancam, pribadinya
dihina atau untuk membantu orang-orang yang tidak mengerti bagaimana beracara
dipengadilan.
Kehadiran pengacara di depan sidang pengadilan juga dapat mencegah
penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh hakim. Tanpa kehadiran pengacara di depan
sidang pengadilan sulit untuk mewujudkan pengadilan yang benar-benar dapat menegakkan
keadilan.
12
J.Pelanggaran Ham
 masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara
paham yang memandang HAM bersifat universal (universalisme) dan paham yang
memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri berbeda dengan bangsa
yang lain terutama dalam pelaksanaannya (partikularisme);
 adanya pandangan HAM bersifat individulistik yang akan mengancam kepentingan
umum (dikhotomi antara individualisme dan kolektivisme);
 kurang berfungsinya lembaga – lembaga penegak hukum (polisi, jaksa dan
pengadilan); dan
 pemahaman belum merata tentang HAM baik dikalangan sipil maupun militer.
K. Contoh – contoh Perilaku
a. Lingkungan nkeluarga
1. mengabaikan perintah orang tua
2. nonton TV sampai larut malam
3. bangun kesiangan
4. tidak mau bgelajar
5. tidak mau membantu orang tua
6. tidak mkau beribadah
b. Dalam liungkungan sekolah
1. nyontek ketrika ulangan
2. tidak mengikuti upacara bendera
3. bolos sekolah
4. tidak tertib dikelas
5. berpakaian tidakj rapi
6. tidak mengurus rambuT ( Gondrong)
c. Dalam masyarakat
1. menggangu ketertiban masyarakat
2. membuang sampah tidak pada tempatnya
3. berjudi dan mabuk-mabukan
4. Tidak mau kerja bakti dan siskamling

13. BAB III
PENUTUP
13
Kesimpulan
Kemerosotan teori kedaulatan Tuhan antara lain pertentangan yang kerap timbul dari
konsepsi yang sangat kuat bahwa raja bertindak atas nama Tuhan dengan kekuasaan yang
tidak terkontrol maka melahirkan diktatorsif. Kondisi ini antara lain menjadi faktor
munculnya dan berkembangnya teori kedaulatan negara. Pada hakikatnya teori kedaulatan
negara hanya menyatakan bahwa kekuasaan hanya ada pada negara baik sifat absolut maupun
terbatas, dibedakan dengan pengertian ajaran staats absolutisme.
Di samping faktor-faktor kemasyarakatan juga ada faktor ideal, yaitu hukum,
kesadaran hukum, dan rasa keadilan.Teori kedaulatan hukum mengemukakan bahwa yang
memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum, kedaulatan itu berada di
tangan hukum yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu
negara itu adalah hukum itu sendiri.Teori kedaulatan rakyat mengatakan bahwa yang
memiliki kedaulatan itu adalah rakyat, hal ini yang melahirkan teori demokrasi, yang
berkembang mempengaruhi terhadap perkembangan sistem pemerintahan yang modern.
Perkembangan teori kedaulatan yang berhubungan satu sama lain, bahkan berkembang atas
dasar kritik kelemahan dari suatu teori kedaulatan, bahkan lahirnya suatu teori kedaulatan
merupakan koreksi dan penyempurnaan dari teori kedaulatan yang lain.